7cloud.asia – Juru Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait mengatakan, setidaknya ada lima masalah iklim dan lingkungan yang harus menjadi fokus bagi para kepala daerah baru di Jabodetabek.
Lima masalah lingkungan itu adalah, yakni polusi udara, banjir dan kekeringan, minimnya ruang terbuka hijau (RTH), kenaikan permukaan air laut, dan perluasan pulau panas perkotaan (urban heat island).
”Kelima masalah ini memberikan dampak signifikan bagi kenyamanan dan keamanan hidup warga, serta dampak buruk bagi perekonomian daerah,” ujar Jeanny dalam keterangan tertulis yang dirilis di laman resmi Greenpeace.org, Senin (24/2/2025).
Jeanny mengatakan, cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi akibat krisis iklim menyebabkan wilayah Jabodetabek mengalami banjir saat curah hujan tinggi, dan kekeringan di musim kemarau panjang.
Banjir yang melanda Jakarta setiap tahun melumpuhkan perekonomian dan diperkirakan mengakibatkan kerugian sebesar Rp 2,1 triliun per tahun.
Baca: Perubahan iklim picu kekeringan dan krisis air global
Sementara itu, kekeringan yang melanda di kala musim kemarau panjang membuat petani di Bekasi menanggung rugi hingga puluhan jutaan rupiah, dan meningkatkan pengeluaran warga menengah ke bawah akibat harus membeli air bersih seharga Rp 5.000 hingga Rp 10.000 per jeriken.
Hal ini menunjukkan kerentanan kelompok masyarakat menengah ke bawah di Jabodetabek yang harus mengeluarkan biaya lebih untuk memenuhi kebutuhan dasar, salah satunya air bersih.
Sebagai wilayah yang sebagian besar berada di pesisir, Jabodetabek pun rentan terhadap kenaikan permukaan air laut yang dapat menenggelamkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akibat banjir rob dan abrasi.
Kedua fenomena tersebut juga dapat merusak infrastruktur dan mengancam kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.
Khusus di wilayah Jakarta, permukaan tanah terus menurun rata-rata 5centimeter/tahun. Wilayah utara Jakarta bahkan tercatat menurun sebanyak 7,44 hingga 8,47 cm/tahun.
Baca: Separuh populasi dunia terancam kekurangan air
Wilayah lain yang menghadapi kerentanan lebih buruk akibat kenaikan permukaan air laut adalah wilayah Kepulauan Seribu.
Kenaikan permukaan laut terus mengikis bibir pantai dan menyebabkan abrasi di pinggiran pulau dengan luas lebih dari 42 hektar di Pulau Pari, Kepulauan Seribu.
Jika hal ini terus terjadi, Pulau Pari beserta permukiman warga diperkirakan akan tenggelam dalam beberapa tahun ke depan.
“Masalah-masalah ini tentu berdampak pada kerentanan sosial, memperparah kemiskinan, dan memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi di wilayah Jabodetabek,“ ujar Jeanny.
Ia melanjutkan, masyarakat miskin, kelompok menengah dan kelompok rentan di wilayah ini jadi kelompok yang akan merasakan dampak paling parah karena keterbatasan kemampuan mereka untuk beradaptasi dan memitigasi krisis iklim.
”Kepala daerah memiliki peran sentral dalam mengatasi masalah ini demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui ketahanan dan keadilan iklim di perkotaan,” tutup Jeanny.
Leave a Reply