7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mendorong pengelolaan sampah dimulai dari tingkat tapak yaitu di desa-desa yang tersebar di berbagai daerah.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Utama (Sestama) Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Rosa Vivien Ratnawati dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (16/2/2025)
Vivien menjelaskan dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025 pihaknya menggelar Aksi Desa Bebas Sampah yang dilakukan serentak di tujuh desa, di sejumlah daerah Sabtu (15/2/2025)
Aksi Desa Bebas Sampah itu dilaksanakan Desa Panampuang Ujuang (Sumatera Barat), Desa Wahyu (Sulawesi Tengah), Desa Yahim (Papua), Desa Darmasaba (Bali); Desa Golo Mori (NTT), Desa Kramat Watu (Banten) dan Desa Indrasari (Kalimantan Selatan) .
Dilansir Antaranews.com, Aksi Desa Bebas Sampah ini digelar berkat bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Baca: Pemkot Jakarta Pusat wajibkan seluruh RW miliki bank sampah
Melalui Aksi Desa Bebas Sampah, jelasnya, desa-desa di seluruh Indonesia diajak untuk menjadi bagian dari solusi karena memegang peran kunci dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Dalam aksi tersebut pemerintah menargetkan untuk pengurangan volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA) secara signifikan.
Juga dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah dan penerapan ekonomi sirkular dengan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya baru.
Dalam keterangan serupa Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, Samsul Widodo, mengatakan pihaknya mendukung program tersebut dengan Dana Desa.
Adapun total Dana Desa yang sudah dialokasikan mencapai Rp600 triliun selama 20 tahun, sejak 2005 hingga 2025, dengan Rp71 triliun per tahun untuk 75.265 desa.
Baca: Dana Lingkungan dorong pengembangan bank sampah
“Kami ingin desa-desa tidak hanya berkembang dari segi infrastruktur, tetapi juga dari sisi lingkungan dan keberlanjutan. Desa yang bersih akan meningkatkan daya tarik wisata dan kesejahteraan masyarakatnya,” kata Samsul.
Dia mengatakan berbagai aksi sudah dilakukan secara nyata termasuk pengukuhan Kader Sadar Sampah untuk edukasi dan pengelolaan sampah, membantu warga mengolah sampah organik menjadi pupuk.
Kemendes juga mendorong sistem daur ulang yang memberikan nilai ekonomi warga serta penyediaan fasilitas untuk mengolah sampah plastik.
Sebagai bentuk komitmen lebih lanjut, Nota Kesepahaman akan ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan kebijakan dan perluasan aksi desa bebas sampah ke wilayah lain di Indonesia.
Leave a Reply