7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyampaikan draf dokumen target iklim nasional Second National Determined Contribution (NDC) sudah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dokumen Second NDC yang merupakan revisi dari Enhanced NDC tersebut masih menunggu persetujuan Presiden.
Ditemui dalam kunjungan ke Antara Heritage Center (AHC) di Jakarta, Kamis (13/2/2025) Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLH/BPLH Sasmita Nugroho menyampaikan pihaknya sudah menyiapkan Second NDC untuk memperbaharui target iklim Indonesia yang sebelumnya tertuang di dalam Enhanced NDC, yang telah diserahkan Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.
“Posisi terakhir sudah kami serahkan ke Presiden dari Pak Menteri sebagai penanggung jawab bahan materi, mempersiapkan rancangannya sudah,” kata Sasmita.
Sasmita berharap dokumen Second NDC ini bisa secepatnya disahkan Presiden.
Baca: Rekomendasi masyarakat sipil dalam penyusunan Second NDC
Dia menyebut bahwa dalam rancangan Second NDC sudah memasukkan potensi penambahan sektor kelautan dan subsektor hulu migas dalam target pengurangan emisi gas rumah kaca nasional.
Sebelumnya, di dalam Enhanced NDC target pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia adalah 31,89 persen lewat upaya sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional yang akan dicapai pada 2030.
Di dalam dokumen Enhanced NDC, emisi gas rumah kaca yang ditargetkan mengalami pengurangan adalah di sektor energi, kehutanan, limbah, pertanian, serta proses industri dan penggunaan produk (Industrial Processes and Product Use/IPPU).
Dalam upaya mencapai target pengurangan emisi, lanjutnya, Indonesia saat ini sudah merilis perdagangan karbon internasional yang diluncurkan pada Januari lalu.
Selain perdagangan karbon, Indonesia juga mendukung upaya pendanaan iklim dengan pembayaran berbasis kinerja yang sudah dilakukan dengan beberapa pihak dan dilakukan berdasarkan perkembangan teknologi.
Baca: Koalisi Masyarakat Sipil minta masyarakat rentan dilibatkan dalam merumsukan aksi iklim
Sebelumnya, Koalisi masyarakat sipil yang terdiri 64 lembaga sipil Indonesia telah menyerahkan rekomendasinya dalam penyusunan Second NDC.
Koalisi mendorong pemerintah agar menjadikan dokumen Second NDC sebagai momentum koreksi komitmen iklim yang lebih adil dengan proses yang lebih demokratis dan partisipatif.
Second NDC tersebut akan diserahkan KLH mewakili Pemerintah Indonesia, kepada badan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Pemerintah didesak menerapkan keadilan sosial dengan mengakui hak dan memenuhi kebutuhan spesifik dari subyek masyarakat yang rentan terdampak perubahan iklim, seperti petani kecil, nelayan tradisional, masyarakat adat dan lainnya.
Leave a Reply