7cloud.asia – Salah satu platform perdagangan daring, Bukalapak.com Tbk atau Bukalapak secara resmi menyatakan akan menutup penuh layanan penjualan produk fisik pada tanggal 9 Februari 2025 mendatang.
Keputusan ini diambil Bukalapak sebagai bentuk perubahan strategi bisnis karena kontribusi penjualan produk fisik di platform tersebut kurang dari 3 persen terhadap total pendapatan perusahaan.
Sebagai perusahaan pengelola e-commerce karya anak bangsa yang mampu melantai di bursa dengan perolehan Initial Public Offering (IPO) terbesar dalam sejarah BEI, kebijakan ini dikhawatirkan berdampak signifikan pada nasib pelapak, terutama UMKM.
Berdasarkan data yang diperoleh per bulan Maret 2023, jumlah UMKM yang terdaftar sebagai mitra Bukalapak mencapai 16,8 juta, lalu meningkat signifikan dari 3,4 juta tahun 2019.
Dari jumlah tersebut, sekitar 6 juta merupakan pelapak aktif yang secara rutin memanfaatkan platform Bukalapak untuk menjual produk mereka.
Penutupan layanan ini diperkirakan dapat menyebabkan potensi kerugian yang signifikan bagi para mitra UMKM.
Baca: Pemerintah akan hapus utang 1 Juta UMKM
Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mencatat bahwa rata-rata pendapatan bulanan pedagang online di Bukalapak berkisar antara Rp5 juta hingga Rp20 juta.
Dengan demikian, total potensi kerugian kumulatif dapat mencapai triliunan rupiah per bulan.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VI DPR Amin AK mengingatkan jajaran pimpinan Bukalapak soal urgensi mitigasi untuk melindungi para mitra UMKM yang terdampak.
“Saya meminta Kementerian Perdagangan bisa bergerak cepat untuk melakukan mitigasi terhadap koperasi dan UMKM yang terdampak,” tegas Amin seperti dikutip Parlementaria, di Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Lebih lanjut, Politisi PKS itu mengusulkan 4 (empat) langkah mitigasi agar potensi isu tersebut bisa diminimalisir dan dikendalikan.
Pertama, Bukalapak perlu memfasilitasi migrasi ke platform Lain dengan membantu para mitra UMKM untuk beralih ke platform e-commerce lain yang masih beroperasi melalui pelatihan dan pendampingan supaya proses adaptasi berjalan lancar.
Baca: Kebijakan PPN 12 persen berdampak pada UMKM
Kedua, memberikan dukungan Finansial, dengan memberikan bantuan modal atau insentif finansial kepada UMKM yang terdampak untuk menjaga kelangsungan usaha mereka selama masa transisi.
Ketiga, penguatan kapasitas digital. Menyelenggarakan program pelatihan untuk meningkatkan literasi digital para pelaku UMKM, sehingga mereka lebih siap menghadapi dinamika pasar digital yang terus berkembang.
Keempat, kolaborasi dengan platform lain.
Ia menjelaskan pemerintah perlu memfasilitasi dan mendorong kerja sama antara pemerintah, asosiasi, dan platform e-commerce lain untuk menyediakan solusi alternatif bagi para mitra UMKM yang kehilangan akses pasar akibat penutupan ini.
“Kami berharap Bukalapak juga dapat memberikan pendampingan dan solusi bagi para mitra UMKM yang terdampak, sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sehingga keberlanjutan usaha dan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional tetap terjaga,” pungkasnya.
Leave a Reply