7cloud.asia – Rencana pemerintah membuka 20 juta hektare hutan untuk ketahanan pangan, energi dan air menuai kritik dari banyak kalangan.
Menanggapi hal itu, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meluruskan keterangannya bahwa apa yang akan dilakukan pemerintah bukan deforestasi dan mengubah 20,6 juta hektare lahan menjadi lahan pangan dan energi.
Raja Juli di Denpasar, Bali, Kamis (16/1/2025) menjelaskan yang akan dilakukan pemerintah adalah pola tumpang sari sehingga tidak mengorbankan hutan justru mengoptimalkan fungsi hutan dengan skema agroforestri.
“Jadi idenya justru di 20,6 juta hektare ini tetap menjadi kawasan hutan bukan hutannya dibuka, bukan dirusak, bukan dilakukan deforestasi tapi maksimalkan fungsi hutan,” kata dia seperti dikutip Antaranews.com.
Ia lalu memaparkan tentang pola tanam tumpang sari. Dengan cara agroforestri atau tumpang sari, ujarnya, jadi boleh nanti menanam jati menanam sengon tapi di bawahnya ditanam padi gogo atau jagung.
Praktik agroforestri adalah cara bertani di kawasan berhutan dalam program perhutanan sosial. Biasanya tanaman yang ditanam dalam sistem ini adalah tanaman keras, seperti kopi, pala, cengkeh dan sebagainya.
Baca: Catatan kritis pada penerapan sistem agroforestri di Lampung
Sedangkan untuk tanaman pangan seperti jagung dan padi gogo yang disebutkan Raja Juli jarang digunakan. Dikutip dari laman dinas pertanian, jagung dan padi gogo butuh sinar matahari langsung untuk tumbuh optimal.
Raja Juli yang berlatar pendidikan Kajian Islam Ilmu politik ini menjelaskan awalnya terdapat nomenklatur yang mengatur hutan cadangan pangan dan air.
Setelah diidentifikasi ada sekitar 20,6 juta hektare tanah yang dapat dimaksimalkan fungsi hutannya dengan menanam tanaman-tanaman pangan maupun energi.
Berdasarkan hal itu, pemerintah ingin mendorong agar mencapai swasembada pangan, seperti contohnya jika dilakukan pola tumpang sari untuk penanaman padi di 1 juta hektare lahan akan menghasilkan 3,5 juta ton beras setara dengan jumlah impor Indonesia.
“Kemarin sudah dihitung dengan Menteri Pertanian kalau impor beras kita tahun 2023 itu 3,5 juta ton, kalau kita tanam dengan cara tumpang sari di kawasan hutan maka 1 hektare itu bisa memproduksi 3,5 ton beras dengan bibit terbaru dari Unsoed, artinya kita tidak perlu impor lagi,” ujarnya.
Ia mengatakan dengan pola ini maka Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dengan tetap menjaga hutan dan meminimalisasi deforestasi.
Baca: Kritik terhadap praktik perhutanan sosial
Adapun 20,6 juta hektare hutan ini tersebar di seluruh Indonesia, di mana bersama Kementerian Pertanian mereka akan mulai menanam di 50 hektare lahan pada 22 Januari 2025.
Raja Juli Antoni menegaskan pemanfaatan hutan sebagai kawasan cadangan pangan, energi, dan air ini dalam rangka mendukung swasembada pangan dengan tetap menjaga keberlanjutan dan kelestarian hutan.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto sependapat dengan langkah yang diambil Kemenhut, namun, ia mengatakan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian.
Salah satunya yakni terkait amdal, ia meminta Kementerian Kehutanan memastikan amdal mendukung lingkungan. Terlebih, menurutnya, kebijakan presiden akan disorot oleh dunia.
“Yang perlu diwaspadai memastikan amdal betul-betul mendukung pada lingkungan. Kebijakan beliau ini pasti dunia akan melihat,” sebutnya.
Leave a Reply