7cloud.asia – Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi tidak bisa menyembunyikan kecemasannya akan nasib masyarakat adat dalam lima tahun ke depan.
Apalagi, dalam catatan AMAN selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi, kondisi yang dihadapi masyarakat adat semakin memburuk.
AMAN mencatat dalam 10 tahun terakhir terdapat 687 konflik agraria yang merampas 11,07 juta hektare wilayah masyarakat adat.
Konflik tersebut mengakibatkan hampir 1.000 anggota masyarakat adat dikriminalisasi, di mana 60 orang di antaranya menjadi korban kekerasan aparat penegak hukum dengan satu di antara mereka dilaporkan meninggal dunia.
“Ketika kita kuat melawan dalam 10 tahun terakhir situasi terus memburuk dan dari catatan kami ada setidaknya 11,07 juta hektare wilayah adat yang dirampas. Dan di dalam 11,07 juta hekatere itu ada 687 kasus,” ungkap Rukka dalam konferensi pers di Jakarta Catatan Akhir Tahun (CATAHU) 2024, Kamis (19/12/2024).
Baca: Pengesahan RUU Masyarakat Adat berikan kepastian hukum dan investasi
Rukka menegaskan bahwa kasus ini adalah kasus yang dilaporkan, yang dicatat oleh AMAN karena ada banyak kasus-kasus yang tidak kami dapatkan laporannya.
“Ada banyak sekali masyarakat adat yang mati, atau digusur diam-diam saja, karena mereka tidak punya akses untuk bersuara. Kampungnya jauh, tidak ada komunikasi sehingga kami juga tidak bisa menjangkau apalagi media,“ lanjutnya.
Untuk tahun ini saja, tambahnya, AMAN mencatat terdapat 121 kasus yang telah merampas 2,8 juta hektare wilayah adat di 140 komunitas adat di berbagai sektor.
Kasus-kasus ini termasuk konflik dengan konsesi perkebunan, konflik dengan konsesi tambang, dan konflik dengan proyek infrastruktur.
Pergantian rezim kekuasaan pada tahun ini, kata Rukka, tidak bisa membuatnya cukup yakin akan ada perubahan yang berarti.
Baca: Pengesahan RUU Masyarakat Adat ditunggu jutaan masyarakat adat
Apalagi, menurutnya, dalam visi misi dari Prabowo-Gibran tidak ada satupun yang berpihak kepada masyarakat adat. Terlebih lagi, berbagai kebijakan yang ada bisa disebut mirip dengan kebijakan Presiden Jokowi sebelumnya.
“Kenapa saya mengingatkan teman-teman untuk bahwa kita lima tahun ke depan tidak akan baik-baik? Karena seluruh kebijakan yang buruk sudah lahir dalam 10 tahun terakhir,“ imbuhnya.
Jadi, Rukka melanjutkan, pemerintahan Prabowo ini tidak perlu (mengeluarkan kebijakan baru), apalagi kebijakan buruk yang harus dilahirkan karena sudah ada semua.
Dia melihat saat ini Prabowo sudah kemana-kemana untuk mengundang investor dengan menjual hutan, tambang, termasuk food estate.
Padahal food estate sendiri, ujarnya, justru menghancurkan hutan dan berbagai wilayah adat.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa militerisme sudah kembali di wilayah adat dan di seluruh Indonesia untuk mendukung proyek strategis nasional (PSN) khususnya food estate yang dibarengi dengan transmigrasi.
Leave a Reply