7cloud.asia – Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 atau COP 29 di Baku, Azerbaijan, resmi ditutup pada Minggu (24/11/2024) dengan kesepakatan mengalokasikan pendanaan iklim sebesar 300 miliar dolar per tahun.
Pendanaan iklim senilai lebih dari Rp4500 triliun setahun yang disepakati di COP 29 ini akan dialokasikan untuk membantu negara-negara miskin mengatasi dampak perubahan iklim.
Kesepakatan itu dicapai selama COP 29 yang berlangsung dua pekan, diharapkan jadi momentum bagi upaya global dalam menahan pemanasan global di tahun yang diperkirakan akan menjadi yang terpanas sepanjang sejarah.
Beberapa delegasi dari negara-negara yang hadir di COP 29 memberikan tepuk tangan meriah, sementara yang lain mengecam negara-negara kaya yang dinilai tidak berbuat lebih banyak.
Sejumlah negara penerima donor yang paling terdampak perubahan iklim mengkritik kesepakatan di COP 29 tersebut, karena angka tersebut dinilai terlalu kecil dan tidak akan mencukupi kebutuhan.
Negara-negara penerima bantuan juga mengkritik tuan rumah Azerbaijan, yang dianggap tergesa-gesa meloloskan skema pendanaan iklim yang kontroversial tersebut.
Baca: Penutupan COP 29 mundur karena beda pendapat soal pendanaan iklim
“Dengan sangat menyesal saya sampaikan bahwa dokumen ini tidak lebih dari sekadar ilusi optik,” kata perwakilan delegasi India, Chandni Raina, pada sesi penutupan pertemuan puncak, beberapa menit setelah kesepakatan itu disahkan.
“Menurut kami, ini tidak akan menjawab besarnya tantangan yang kita semua hadapi. Oleh karena itu, kami menentang penerapan dokumen ini,” katanya.
Kepala iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Simon Stiell, mengakui alotnya negosiasi untuk dapat mencapai kesepakatan tersebut.
Namun, ia memuji hasilnya dan menyebutnya sebagai polis asuransi bagi umat manusia terhadap pemanasan global.
“Ini merupakan perjalanan yang sulit, tetapi kami berhasil mencapai kesepakatan,” kata Stiell. “Kesepakatan ini akan terus menumbuhkan ledakan energi bersih dan melindungi miliaran jiwa.”
“Namun seperti polis asuransi lainnya, hal ini hanya akan berhasil jika premi dibayarkan penuh dan tepat waktu.”
Baca: Negara maju dan negara berkembang beda pendapat soal pendanaan iklim
Berdasarkan perjanjian tersebut, negara-negara kaya akan menggelontorkan 300 miliar dolar per tahun hingga 2035, meningkat dari komitmen sebelumnya sebesar 100 miliar per tahun untuk pendanaan iklim pada 2020.
Kesepakatan pendanaan iklim sebesar 100 miliar setahun ini tercapai pada 2022, dan akan berakhir pada tahun 2025.
Kesepakatan tersebut juga menjadi dasar bagi pertemuan puncak iklim tahun depan, yang akan diadakan di hutan hujan Amazon, Brazil, di mana negara-negara akan memetakan aksi iklim untuk dekade mendatang.
Pertemuan puncak tersebut langsung menyentuh inti perdebatan mengenai tanggung jawab finansial negara-negara industri.
Negara-negara ini, yang penggunaan bahan bakar fosilnya secara historis telah menyebabkan sebagian besar emisi gas rumah kaca, diharapkan memberikan kompensasi kepada negara lain atas kerusakan yang semakin parah akibat perubahan iklim.
Pertemuan tersebut juga mengungkap perpecahan antara negara-negara kaya, yang terbatas oleh anggaran domestik yang ketat, dan negara-negara berkembang yang berjibaku dalam membiayai bencana alam seperti badai, banjir, dan kekeringan.
Baca: Dunia butuh sumber pendanaan iklim yang lebih adil
Sejumlah negara mencari bantuan pendanaan untuk memenuhi tujuan Perjanjian Paris, yaitu membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industri, yang jika terlampaui dapat menimbulkan dampak iklim yang dahsyat.
Dunia saat ini berada di jalur cepat untuk pemanasan hingga 3,1°C pada akhir abad ini, menurut laporan Kesenjangan Emisi PBB 2024, seiring dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca global dan penggunaan bahan bakar fosil.
Kesepakatan tersebut gagal menetapkan langkah-langkah terperinci tentang bagaimana negara-negara akan memenuhi janji KTT iklim PBB tahun lalu.
Janji tersebut mencakup peralihan dari bahan bakar fosil dan melipatgandakan kapasitas energi terbarukan dalam dekade ini. Beberapa negosiator mengungkapkan bahwa Arab Saudi berupaya menghalangi rencana tersebut selama perundingan.
“Jelas ada tantangan dalam mendapatkan ambisi yang lebih besar saat Anda bernegosiasi dengan Saudi,” kata penasihat iklim Amerika Serikat John Podesta.
Leave a Reply