7cloud.asia – Komitmen negara-negara maju untuk memenuhi kewajibannya terkait pendanaan iklim kembali ditagih di sela gelaran Konferensi Iklim PBB ke-29 atau COP 29 yang sedang berlangsung.
Manager Policy Koaksi Indonesia, Azis Kurniawan mengatakan negara-negara berkembang membutuhkan 1,1 triliun dolar setiap tahunnya untuk pendanaan iklim.
“Pendanaan ini sangat krusial untuk mempercepat transisi energi terbarukan dan membantu negara berkembang menghadapi tantangan adaptasi serta mitigasi krisis iklim yang semakin mendesak,” kata Azis dalam keterangan pers yang diterima Kamis (14/11/2024).
Eka Melisa, Direktur Tata Kelola Berkelanjutan – Perubahan Iklim, KEMITRAAN menekankan perlunya memperhatikan sumber dan jenis pendanaan.
“Sebagian besar pendanaan iklim yang rencananya dikucurkan di negara berkembang lebih banyak yang sifatnya concessional atau loan,” kata Eka. Menurut Eka, Indonesia perlu memperjuangkan indikator pendanaan berkelanjutan.
Baca: COP 29 diharapkan hasilkan pengembangan skema baru Pendanaan iklim
“Ini penting agar investasi swasta, —terutama untuk proyek-proyek infrastruktur besar— yang mengatasnamakan adaptasi perubahan iklim, tidak justru memperparah kesenjangan, ketidakadilan atau menambah beban negara dalam bentuk utang,” katanya.
Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutkan, Nadia Hadad mengatakan bahwa sistem pendanaan iklim yang adil dapat dirancang melalui reformasi arsitektur pendanaan global.
Salah satunya dengan mengalihkan aliran pendanaan global dari sektor-sektor yang intensif emisi ke sektor yang lebih hijau.
“Distribusi pendanaan yang adil harus berfokus pada upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem, restorasi lingkungan serta bertransisi ke energi terbarukan,” ujar Nadia.
Indonesia harus memiliki mekanisme finansial untuk memastikan tidak ada penyaluran dana iklim dan lingkungan hidup bagi aktor-aktor yang merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati serta melanggar hak asasi manusia.
Baca: Delegasi Indonesia tak bawa pesan kuat soal Pendanaan Iklim
“Indonesia memerlukan kebijakan yang kuat untuk membangun mekanisme pendanaan iklim yang adil untuk subjek rentan,” kata Nadia.
Termasuk dalam subjek rentan yaitu masyarakat adat dan komunitas lokal, petani dan nelayan kecil/tradisional, buruh, perempuan, penyandang disabilitas, dan kaum muda.
Nadia mengatakan penyaluran dana iklim harus diutamakan untuk masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai garda terdepan dalam menjaga, melindungi dan mengelola ekosistem alam sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan mereka.
Saat ini, pendanaan iklim bagi masyarakat adat dan lokal masih sangat minim.
Ode Rakhman, Direktur Nusantara Fund menuturkan penyaluran dana bagi masyarakat adat dan komunitas lokal harus menggunakan mekanisme akses secara langsung dengan porsi yang lebih besar.
Baca: Pembahasan pendanaan iklim di COP 29
“Pendanaan langsung bagi masyarakat adat dan komunitas lokal merupakan cara paling efektif dibandingkan dengan mekanisme pendanaan lainnya, seperti Dana Desa,” katanya.
Nusantara Fund telah mendukung 157 inisiatif masyarakat adat dan komunitas lokal di Indonesia senilai 950 ribu dolar sejak Januari hingga Oktober 2024.
Pada akhir November 2024, Nusantara Fund akan menyalurkan pendanaan langsung tambahan sebesar 600 ribu dolar untuk mendukung sekitar 90 inisiatif dari masyarakat adat dan komunitas lokal di penjuru Indonesia.
Penyaluran dana iklim secara langsung kepada masyarakat adat dan lokal merupakan solusi efektif dalam upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ekosistem dari risiko krisis iklim.
“Masyarakat adat dan lokal lebih memahami kondisi ruang hidup dan tantangan keanekaragaman hayati sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menerapkan solusi yang efektif dan praktik berkelanjutan,” kata Ode.
Mekanisme pendanaan langsung juga akan memperkuat kesetaraan sosial dan ekonomi yang lebih adil melalui kepemilikan serta pengelolaan dana secara kolektif.
Leave a Reply