7cloud.asia – Konferensi Iklim ke-29 atau COP 29 di Baku, Azerbaijan yang akan dimulai Senin 11 November 2024 besok akan fokus membahas peningkatan kontribusi penurunan emisi yang ditentukan secara nasional (NDC)
COP 29 juga diharapkan menghasilkan kesepakatan mengenai pendanaan iklim dan membangun ketahanan di area yang rentan terhadap perubahan iklim.
Namun, Kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat menjadi kabar buruk. Kemenangan Trump dipastikan akan berdampak pada kebijakan pendanaan iklim global.
Trump sejak lama dikenal sebagai politisi yang tidak percaya pada perubahan iklim.Donald Trump pada masa jabatan sebelumnya (2017-2021) menyatakan Amerika Serikat keluar dari komitmen Perjanjian Paris.
Direktur eksekutif Yayasan Pikul mengatakan, Tory Kuswardono mengatakan upaya mengatasi perubahan iklim dunia memerlukan biaya yang tidak sedikit.
Baca: Penanggulangan perubahan iklim yang bisa diharapkan dari COP 29
”Perhitungan standing committee memperkirakan kebutuhan pendanaan iklim global setiap tahunnya hingga 2030 mencapai 8 triliun dolar,” ujar Tory.
Perhitungan baru ini menggantikan target 100 miliar dolar per tahun yang dicanangkan dalam COP15 di Kopenhagen pada 2009. “Estimasi ini menunjukkan jumlah yang semakin besar dan terus menerus membesar,” kata Tory.
Pendanaan bukan hanya mencakup mitigasi dan adaptasi iklim, tetapi juga kehilangan dan kerusakan (loss and damage) terhadap aset sumber daya alam dan perlindungan alam/keanekaragaman hayati.
Tory mengatakan bahwa dunia perlu kritis terhadap dana-dana investasi yang merusak alam.
Ia mengacu laporan Program Lingkungan PBB (UNEP) pada 2003 yang menyebutkan bahwa investasi untuk proyek-proyek berbasis alam (Nature-based Solutions) hanya sebesar 200 juta dolar.
Baca: Menakar komitmen iklim pemerintahan Prabowo Subianto di COP 29
Angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan investasi dana publik dan swasta US$ 7 triliun yang merusak alam dan keanekaragaman hayati.
Dana itu digunakan antara lain untuk pembangunan pembangkit listrik berbahan baku fosil dan emisi akibat perang Ukraina dan konflik berat Israel-Palestina.
Dana dalam laporan itu bahkan belum memperhitungkan kerusakan yang ditimbulkan akibat perusakan lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat lokal dan hak asasi manusia.
Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad menambahkan bukan hanya pendanaan iklim yang penting, tapi juga sistem pembiayaannya bisa berjalan dengan tepat.
Selama ini, dana terbesar turun dalam bentuk investasi infrastruktur untuk mitigasi. Tapi pendanaan untuk adaptasi malah lebih kecil.
Baca: Menakar pembahasan pendanaan iklim di COP 29
Nadia berharap pembiayaan adaptasi seharusnya tidak diberikan dalam bentuk utang. Kriteria pembiayaan untuk loss and damage dan perlindungan alam pun masih jauh dari ketetapan siapa yang menanggung biayanya.
“Harus ada reformasi arsitektur pendanaan global,” katanya.
Eka Melisa, Direktur Perubahan Iklim dari Kemitraan, menjelaskan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan peran negara-negara yang bersekutu dalam BRICS, mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan keinginan untuk bergabung.
“Kita perlu melihat konstelasi pendanaan iklim, siapa yang mendanai, bagaimana memanfaatkan jaringan ekonomi negara-negara BRICS untuk kepentingan Indonesia,” katanya.
BRICS adalah organisasi ekonomi negara-negara berkembang diprakarsai Brasil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan. BRICS berupaya mendorong perubahan sistem keuangan global dari dominasi negara-negara Barat saat ini.
Di sisi lain, sesuai pernyataan pemerintahan baru, Indonesia memiliki target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun ke depan. Salah satu yang pemerintah fokuskan adalah kebijakan terkait bioetanol dan perdagangan karbon.
Leave a Reply