7cloud.asia – Dari seluruh hasil yang diharapkan dari Konferensi Iklim ke-29 atau COP 29 di Baku, Azerbaijan pekan depan mungkin yang paling ditunggu adalah pengembangan New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG) mengenai pendanaan iklim.
Tujuan untuk memobilisasi pendanaan iklim hingga 100 miliar dolar setiap tahunnya bagi negara-negara berkembang, yang ditetapkan sejak tahun 2009, secara luas dianggap tidak cukup untuk menanggapi keadaan darurat iklim yang semakin meningkat.
NCQG harus berupaya untuk melampaui angka tersebut dan menyelaraskan pendanaan iklim dengan kebutuhan nyata negara-negara yang berada di garis depan dalam dampak iklim.
Oleh karena itu, COP 29 diharapkan akan menghasilkan target finansial yang lebih ambisius, realistis, dan dapat dicapai yang benar-benar mencerminkan skala tantangan global.
Menurut perkiraan, jika tujuan baru ini mampu mendukung transisi dunia menuju masa depan yang rendah karbon dan berketahanan iklim, maka dana yang dibutuhkan harus berjumlah triliunan dolar, bukan miliaran dolar.
Permasalahan utama yang harus diatasi pada COP 29 adalah siapa yang berkontribusi terhadap tujuan baru ini.
Beban pendanaan iklim biasanya sebagian besar ditanggung oleh negara-negara maju, hal ini mencerminkan fakta bahwa negara-negara maju mempunyai tanggung jawab terbesar terhadap emisi gas rumah kaca global.
Namun selama dua dekade terakhir, sejumlah negara yang biasanya termasuk dalam kelompok negara berkembang telah menjadi penghasil emisi besar, terutama China.
Akibatnya, semakin besar tekanan yang diberikan kepada negara-negara tersebut dalam hal tanggung jawab pendanaan iklim global.
Hal lain yang menjadi perdebatan adalah mekanisme pelacakan dan pencairan dana. Banyak negara berkembang mengkritik sistem ini sebagai sistem yang tidak transparan dan tidak dapat dipahami, sehingga tidak dapat diakses.
Oleh karena itu, COP 29 menawarkan platform untuk mendiskusikan sistem tersebut guna memobilisasi dan mendistribusikan dana dengan lebih baik.
Dukungan untuk Negara-Negara Rentan
Pembentukan resmi Dana Kerugian dan Kerusakan (Loss and Damage Fund) untuk memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara yang menderita kerugian dan kerusakan akibat bencana terkait iklim tidak diragukan lagi merupakan hasil bersejarah dari COP 28.
Hal ini menandai tonggak penting menuju keadilan iklim karena negara-negara yang rentan – khususnya Negara-Negara Berkembang Kepulauan Kecil dan Negara-negara Tertinggal – telah menyerukan kompensasi atas kerusakan yang mereka derita akibat perubahan iklim ketika kontribusi mereka terhadap emisi global sangat minim.
Namun, Loss and Damage Fund merupakan dana yang baru dibentuk, dan COP 29 tahun ini akan memprioritaskan penetapan fungsi spesifik, sehingga meletakkan dasar bagi dana tersebut untuk menjadi salah satu komponen inti pendanaan iklim internasional.
Hal ini diharapkan dapat membantu negara-negara pulih dari peristiwa destruktif seperti angin topan, banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan laut.
Namun jumlah yang dijanjikan saat ini masih di bawah perkiraan kebutuhan. Heinrich Böll Foundation memperkirakan bahwa kerugian dan kerusakan dapat mencapai 580 miliar dolar per tahun pada tahun 2030, jauh melebihi komitmen keuangan saat ini.
Sebagai tanggapannya, COP 29 kemungkinan akan mempertimbangkan dengan cermat mekanisme keuangan inovatif yang memanfaatkan investasi swasta dan mengenakan pajak pada perusahaan bahan bakar fosil.
Hal ini untuk memastikan dana tersebut menerima sumber daya yang diperlukan untuk mendukung negara-negara yang rentan terdampak perubahan iklim.
Leave a Reply