7cloud.asia – Meski sebelumnya terkesan begitu optimis memindahkan ibu kota negara, hingga hari ini Presiden Joko Widodo tak kunjung meneken Keputusan Presiden atau Keppres pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara.
Bahkan dua pekan menjelang lengser, Jokowi malah melempar tanggung jawab itu ke penggantinya dengan mengatakan sepatutnya Keppres pemindahan ibu kota itu diteken oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Keppres pemindahan ibu kota, ujar Jokowi, baru bisa diteken ketika segala hal terkait kesiapan di ibu kota baru sudah terpenuhi.
“Ya mestinya gitu, Presiden baru Pak Prabowo (yang menandatangani),” kata Presiden Joko Widodo usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10/2024) dikutip Antaranews.com
Jokowi yang akan lengser pada 20 Oktober, sebelumnya menyampaikan tidak dapat memutuskan keputusan-keputusan strategis di penghujung masa jabatan yang tersisa tiga pekan lagi.
Baca: IKN belum siap dihuni, ini solusi yang ditawarkan pakar
Namun terkait Keppres pemindahan ibu kota, kata dia, hal ini juga menyangkut kesiapan segala sesuatu di IKN.
“Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja, tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu dan ekosistem itu harus jadi,” ujarnya.
Dia mengatakan kepindahan ibu kota harus memastikan kesiapan segala infrastruktur pendukung seperti rumah sakit, sarana pendidikan mulai TK, SD, SMP/SMK hingga universitas, serta perlu ada pusat keramaian seperti restoran dan warung-warung.
“Kemudian masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu, ingin beli barang, semuanya itu harus siap. Kalau sekarang apartemennya siap, tapi kantornya belum, mau apa,” kata dia.
Oleh karena itu dia menyampaikan bahwa Keppres selayaknya ditandatangani saat semua hal itu sudah siap yakni pada era kepemimpinan Prabowo Subianto nanti.
Baca: Pengamat tata kota sebut pembangunan di IKN tidak terencana dengan baik
Sebelumnya, Jokowi telah merencanakan memindahkan kantor pemerintah pusat ke IKN mulai Juli 2024. Namun rencana itu batal dilaksanakan.
“Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah kantor pemerintahan,” ungkap Jokowi di Jakarta, Senin (8/7/2024).
Menurut Jokowi, kepastian penundaan dirinya untuk berkantor di IKN pada Juli ini diperoleh setelah Kementerian PUPR menyatakan bahwa segala macam infrastruktur dasar belum juga rampung.
Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengungkapkan dengan berbagai kendala yang ada, langkah realistis yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah melaksanakan upacara HUT RI ke 79 di IKN yang mana mayoritas pesertanya adalah warga Kalimantan dan bukan dari Jakarta.
“Kalau dilihat dari kondisi di lapangan fokus hanya untuk upacara saja, bukan untuk kehidupan kota. Artinya kita bisa berhitung secara realistis tidak usah semua (peserta upacara) dari Jakarta, tetapi teman-teman dari Kaltim, Balikpapan, Samarinda itulah nanti sebagai peserta utama kegiatan upacara,“ ujar Nirwono saat itu.
Leave a Reply