7cloud.asia – Menurut sebuah studi yang dilansir jurnal Science edisi Kamis (22/8/2024), dari 1.500 cara yang telah dicoba oleh negara-negara untuk kurangi emisi, hanya 63 kasus yang efektif menurunkan emisi gas rumah kaca secara signifikan,
“Kunci utama jika Anda ingin mengurangi emisi (gas rumah kaca) adalah Anda harus memiliki harga dalam pembuatan kebijakan,” kata salah satu penulis studi, Nicolas Koch, seorang ekonom iklim di Institut Penelitian Dampak Iklim di Potsdam Jerman.
Studi itu juga menemukan bahwa apa yang berhasil di negara-negara maju tidak selalu berhasil jika diterapkan di negara-negara berkembang.
Namun, hal itu menunjukkan kekuatan finansial dalam memerangi perubahan iklim, seperti yang selalu diperkirakan oleh para ekonom.
Koch mengatakan, contoh terbaik dari strategi yang berhasil adalah di sektor kelistrikan di Inggris.
Negara itu menerapkan gabungan dari 11 kebijakan berbeda mulai 2012, termasuk penghentian penggunaan batu bara dan skema penetapan harga yang melibatkan perdagangan emisi.
Menurut Koch, gabungan kebijakan itu berhasil mengurangi hampir separuh emisi di Inggris.
“Dampak yang sangat besar,” katanya.
Baca: Kebijakan pencemar harus mebayar terbukti efektif potong emisi
Dari 63 kisah sukses penanganan iklim, pengurangan terbesar terlihat di sektor bangunan Afrika Selatan, di mana kombinasi regulasi, subsidi, dan pelabelan peralatan mengurangi emisi hampir 54 persen.
Satu-satunya kisah sukses di Amerika Serikat adalah di bidang transportasi. Emisi turun 8 persen dari 2005 hingga 2011 berkat perpaduan standar bahan bakar — yang berarti regulasi — dan subsidi.
Namun, bahkan perangkat kebijakan yang tampaknya berhasil masih belum mampu mengurangi emisi karbon dioksida yang terus meningkat.
Secara keseluruhan, 63 contoh kebijakan iklim yang berhasil memangkas 600 juta hingga 1,8 miliar metrik ton gas yang memerangkap panas, demikian temuan studi tersebut.
Tahun lalu, dunia mengeluarkan 36,8 miliar metrik ton karbon dioksida saat membakar bahan bakar fosil dan proses pembuatan semen.
Jika setiap negara besar bisa mengambil pelajaran dari analisis itu dan menerapkan kebijakan yang paling berhasil, hal itu hanya akan mempersempit “kesenjangan emisi” sebesar 26 persen dari 23 miliar metrik ton “kesenjangan emisi” dari seluruh gas rumah kaca yang dikalkulasi oleh PBB.
Kesenjangan tersebut adalah perbedaan antara seberapa banyak karbon yang akan dilepaskan ke atmosfer pada 2030 dan jumlah yang akan menjaga pemanasan pada atau di bawah tingkat yang disepakati secara internasional.
“Hal ini pada dasarnya menunjukkan bahwa kita harus melakukan pekerjaan yang lebih baik,” kata Koch, yang juga kepala laboratorium evaluasi kebijakan di Mercator Research Institute di Berlin.
Baca: Kisah sukses penerapan pajak karbon di India
Niklas Hohne dari Institut Iklim Baru Jerman, yang tidak terlibat langsung dalam penelitian tersebut mengatakan: “Dunia benar-benar perlu melakukan perubahan besar, beralih ke mode darurat dan menjadikan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin.”
Koch dan timnya mengamati emisi dan upaya untuk menguranginya di 41 negara antara 1998 dan 2022, yang mencakup 1.500 tindakan kebijakan.
Jadi, pengamatan Koch tidak termasuk paket belanja penanggulangan iklim senilai hampir 400 miliar dolar atau setara Rp6 kuadriliun yang disahkan dua tahun lalu sebagai landasan kebijakan lingkungan Presiden Joe Biden.
Mereka mengelompokkan kebijakan dalam empat kategori besar, yaitu penetapan harga, regulasi, subsidi, dan informasi serta menganalisis empat sektor ekonomi yang berbeda: listrik, transportasi, bangunan, dan industri.
Tim tersebut menciptakan pendekatan yang transparan secara statistik yang dapat digunakan orang lain untuk memperbarui atau mereproduksi pendekatan tersebut, termasuk situs web interaktif tempat pengguna dapat memilih negara dan sektor ekonomi untuk melihat apa yang berhasil.
Dan pendekatan tersebut pada akhirnya dapat diterapkan pada paket iklim Biden 2022, katanya. Paket tersebut sangat bergantung pada subsidi.
John Sterman, profesor manajemen di MIT Sloan Sustainability Institute yang tidak terlibat dalam penelitian tersebut, mengatakan langkah politisi yang meloloskan kebijakan subsidi dan mempromosikan teknologi rendah karbon saja tidak cukup untuk memotong emisi gas rumah kaca.
“Penting juga untuk mencegah penggunaan bahan bakar fosil dengan menetapkan harga yang mendekati biaya penuhnya, termasuk biaya kerusakan iklim yang ditimbulkannya,” katanya.
Sumber: VOA Indonesia
Leave a Reply