7cloud.asia – Data BPS juga menunjukkan bahwa jumlah dan persentase penduduk Kelas Menengah mulai menurun pasca pandemi, sebaliknya jumlah dan persentase penduduk menuju kelas menengah meningkat.
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 66,35 persen masyarakat Indonesia berada pada kategori pengeluaran kelas menengah dan menuju kelas menengah.
Menyikapi hal ini, wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit memberikan komentar kritis mengenai pentingnya intervensi pemerintah yang lebih seimbang terhadap berbagai kelas ekonomi.
Dolfie mengingatkan bahwa ketidakstabilan pada kelas menengah dapat berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan, sebagaimana terlihat pada krisis ekonomi 1998.
Ia meminta agar kebijakan pemerintah di masa depan lebih memperhatikan keseimbangan antara berbagai kelas ekonomi untuk mencegah masalah serupa.
Baca: Tabungan masyarakat tunjukkan penurunan
Dolfie menekankan bahwa selama ini, intervensi fiskal lebih banyak difokuskan pada kelas bawah dan atas, padahal kondisi kelas menengah juga bisa mempengaruhi kondisi tanah air.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR pada Rabu (28/8/2024) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
“intervensi dari masing-masing kelas Pak. Fiskalnya apa Bu? Kebijakan fiskal untuk intervensi masing-masing kelas. Selama ini (intervensi) yang paling banyak adalah (untuk) miskin, rentan miskin,” ujar Dolfie pada Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur BI, dan Ketua OJK.
Menurut Dolfie, kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah mungkin tergantung dari tetesan dari kelas atas.
Di kelas atas, ujarnya, pemerintah banyak memberikan intensif fiskal, fasilitas-fasilitas baik dari BI, OJK maupun Kemenkeu.
Baca: Alasan perusahaan menolak fresh graduate yang terjerat utang
Dolfie menginginkan adanya kejelasan intervensi pemerintah terhadap setiap kelas termasuk soal anggarannya. Ia menegaskan bahwa ini menunjukkan dapat keberpihakan pemerintah.
Kalau nggak, ujarnya, nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang terjadi pada 1998 karena kelas menengahnya yang terganggu,
“Bukan karena kelas atas dan kelas bawah tetapi karena kelas menengahnya terganggu dengan adanya krisis ekonomi itu mungkin ke depan Pak Menteri dan Bu Menteri,” ungkapnya.
Melansir data dari paparan Plt. Kepala BPS dalam rapat, persentase masyarakat Indonesia berada pada kelas pengeluaran “menuju kelas menengah” adalah 49,22 persen dan 17,3 persen masuk pada kategori kelas menengah.
Sementara masyarakat rentan miskin diperkirakan sebanyak 24,23 persen dan masyarakat miskin menempati proporsi 9,03 persen. Kelas pengeluaran untuk kelas atas sendiri hanya 0,38 persen atau diperkirakan sekitar 1 juta jiwa.
Leave a Reply