Daerah Khusus Jakarta Upayakan Perda Kota Layak Anak

7cloud.asia – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengupayakan adanya peraturan daerah (perda) kekhususan terkait kota layak anak (KLA).

Perda Kota Layak Anak ini untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak di kota Jakarta yang akan meninggalkan status Ibu Kota Negara itu.

Kepala Subkelompok Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Yunita Siska Diniati mengakui Jakarta hingga saat ini belum memiliki perda terkait KLA.

Hal itu disampaikan dalam acara daring daring bertema “Menuju Jakarta Kota Global yang Layak Anak” yang diadakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Kamis.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama ini menggunakan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak kekerasan.

Baca Juga: Menteng, Kemang, Gandaria: Tanaman Khas Jakarta yang Dijadikan Nama Daerah

“Tetapi, tahun ini di triwulan tiga kami akan menyusun naskah akademik terkait Perda KLA sehingga semoga bisa masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025,” kata dia.

Yunita merujuk Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) bahwa KLA merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Guna mewujudkan KLA ini, setidaknya terdapat 24 indikator yang harus dipenuhi dan ini terbagi menjadi lima klaster.

Yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus untuk anak.

Kemudian, khusus untuk kelembagaan KLA, Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki Keputusan Gubernur Nomor 1426 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak.

Baca Juga: Jakarta Butuh Dana Hingga Rp600 Triliun untuk Menjadi Kota Global

Hal ini berarti seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di DKI Jakarta memiliki perannya masing-masing dalam mewujudkan suatu kota/kabupaten layak anak.

“Yang tidak kalah pentingnya dalam kelembagaan ini, adanya keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media massa,” kata dia.

Untuk dunia usaha, Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki Surat Keputusan (SK) tentang Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia di level provinsi.

Hal ini agar dunia usaha di Jakarta mempunyai komitmen lebih untuk bisa bersama-sama Pemerintah mewujudkan kota layak anak.

Sumber:Antaranews.com