7cloud.asia – Enam provinsi dinyatakan berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat fenomena El Nino Godzilla yang diperkirakan akan menguat pertengahan tahun dan menyebabkan kekeringan panjang.
Enam provinsi tersebut adalah Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan.
Enam provinsi ini dinilai memiliki lahan gambut cukup luas dan kondisinya sudah tidak terlalu baik, sehingga memerlukan rencana detail dan konkret, terutama terkait pengelolaan ekosistem gambut.
Dari pemantauan MADANI Berkelanjutan, luas areal lahan yang terbakar dalam periode Januari hingga Maret 2026 mencapai 71.000 hektare atau jauh lebih tinggi dibanding luas lahan yang terbakar pada tahun 2025.
Sementara, WALHI menyebutkan terulangnya kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar bencana tahunan, melainkan kegagalan sistematis dalam tata kelola lingkungan hidup, khususnya dalam perlindungan ekosistem gambut.
Direktur WALHI Riau, Eko Yunanda menyebutkan Gambut yang rusak dan tidak direstorasi dengan baik menjadi sumber api yang terus berulang setiap musim kemarau.
Tanpa kebijakan yang tegas untuk memastikan perlindungan dan restorasi gambut berjalan konsisten, status siaga darurat hanya menjadi respons administratif tanpa menyentuh akar persoalan.
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, tahun ini El Nino berkategori rendah hingga moderat tetapi terjadi pada musim kemarau, sehingga dampaknya diproyeksikan lebih signifikan.
Dia meminta jajarannya untuk fokus menangantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi tersebut.
“BMKG memperkirakan curah hujan kurang dari 100 mm per bulan, atau rata-rata di bawah 5 mm per hari. Kondisi ini meningkatkan potensi hari tanpa hujan, sekaligus menghambat upaya modifikasi cuaca untuk pencegahan karhutla,” katanya saat memberikan arahan pada apel pagi di Kantor KLH, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Dilansir Antaranews.com, Hanif juga meminta jajarannya agar fokus menangani karhutla di areal perusahaan konsesi atau yang memiliki konsesi, baik itu perkebunan maupun perusahaan di bidang kehutanan.
Selain itu, Hanif juga meminta dilakukan reaktivasi kelompok masyarakat peduli api di wilayah rawan, serta identifikasi kebutuhan pendanaan dan koordinasi lintas kementerian.
“Persiapan teknis, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam strategi awal penanggulangan karhutla tahun ini,” imbuhnya
Hanif menegaskan, pemantauan tinggi muka air tanah gambut mesti menjadi prioritas utama pemerintah daerah, utamanya Dinas Lingkungan Hidup setempat, mengingat beberapa wilayah menunjukkan penurunan drastis hingga 150 cm dan 80 cm.
Secara umum, kondisi gambut dianggap relatif aman jika tinggi muka air berada di atas 40 cm dari permukaan tanah.
“Penurunan di bawah 80 cm menjadi indikator meningkatnya risiko kebakaran. Oleh karena itu, kita perlu mengantisipasi kondisi tersebut, langkah-langkah operasional yang ditekankan yakni pemetaan detail tinggi muka air tanah di seluruh wilayah pengawasan, serta aktivasi dan pemasangan alat pemantau (logger) secara otomatis maupun manual,” ujar dia.
Leave a Reply