7cloud.asia – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengusulkan pembangunan sampah di Kepulauan Seribu untuk lokasi pengolahan sampah bagi wilayah aglomerasi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan lokasi di salah satu pulau Kabupaten Kepulauan Seribu untuk mengatasi keterbatasan lahan dalam pengelolaan sampah di daerah khusus Jakarta.
Pulau sampah ini sekaligus sebagai proses akhir sampah dengan cara lebih ramah lingkungan.
Pulau sampah ini diproyeksikan bisa dimanfaatkan hingga 100 tahun ke depan demi terciptanya lingkungan Daerah Khusus Jakarta yang bersih.
Dilansir Antaranews.com, fasilitas pulau sampah tersebut nantinya bisa memanfaatkan sedimen atau lumpur yang berada di dasar 13 sungai wilayah Jakarta dan sampah-sampah masyarakat.
Baca: Rumitnya pengelolaan sampah di Jakarta
Dengan keberadaan pulau sampah ini, diharapkan warga Jakarta dan sekitarnya tidak hanya mengandalkan pembuangan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
“Kita harus punya fasilitas pengolahan sampah ramah lingkungan yang mampu menampung dengan volume yang lebih besar sehingga sanggup memenuhi kebutuhan hingga 50 tahun ke depan,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto.
Menurut dia selain lokasi pengelolaan nantinya juga akan dilengkapi dengan tempat menampung lumpur dari hasil pengerukan 13 sungai.
Wacana pembangunan pulau sampah ini bukanlah hal baru. Negara pulau Singapura yang wilayahnya lebih kecil dari Jakarta, juga punya Pulau Semakau sebagai tempat pembuangan sampah akhir.
Selain Singapura, ada beberapa negara lain yang terlebih dahulu mempunyai pulau sampah seperti; Pulau Yumenoshima di Jepang, Pulau Nanjido di Korea Selatan, dan Pulau Thilafushi di Maladewa.
Baca: Pemprov DKI Jakarta lebih memilih pengolahan sampah dengan sistem RDF
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mendukung wacana Pemprov DKI Jakarta untuk membangun pulau sampah ini.
“Saya rasa harus disegerakan sebagai solusi pengelolaan sampah jangka panjang hingga 50-100 tahun dan sebelum TPST Bantargebang melebihi kapasitas,” ujar Lukman dikutip Antaranews.com.
Dia berharap pembangunan “pulau sampah” ini dapat menjadi menjadi solusi krisis pengelolaan sampah di Jakarta.
“Pengelolaan sampah di Jakarta saat ini sudah darurat dan mengkhawatirkan. Saya mendukung rencana tersebut karena sebagai solusi krisis sampah Jakarta,” katanya.
Apalagi, lanjut dia, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang diprediksi sudah kelebihan kapasitas sehingga tidak mampu lagi menampung dan mengelola sampah pada 2025.
Baca: Libur Lebaran, produksi sampah Jakarta menurun
“Sehingga, DKI Jakarta membutuhkan segera lokasi baru yang jauh dan aman dari pemukiman warga,” ujarnya.
Selain itu, wacana itu menjadi solusi konkret dari persoalan pengelolaan sampah jangka panjang, dimana Jakarta membutuhkan lokasi baru yang strategis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) agar dapat mengelola sampah lebih efektif dan ramah lingkungan.
Menurut Lukman persoalan sampah di Jakarta tentunya menjadi persoalan yang tidak dapat dipandang sebelah mata.
Pemprov DKI Jakarta telah berupaya maksimal untuk mengurangi sampah melalui pemilahan dan mengurangi produksi sampah rumah tangga serta memperbanyak bank sampah di tingkat RW dan kelurahan di seluruh wilayah Jakarta.
Namun, produksi sampah DKI Jakarta masih saja tinggi dan berada di angka 8.500 ton per hari.
“Harapan saya, pulau sampah yang nantinya akan dibangun pemprov selain menjadi tempat pembuangan akhir dapat menjadi sarana edukasi untuk mengelola sampah yang berteknologi tinggi serta dapat menjadi wilayah rekreasi ramah lingkungan serta dapat menyerap banyak tenaga kerja lokal,” tuturnya.
Leave a Reply