7cloud.asia – Menjelang berakhirnya masa pemerintahannya pada Oktober 2024, program transisi energi Presiden Joko Widodo belum mencapai target ditetapkan.
Target bauran energi baru-terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 diperkirakan tidak akan tercapai. Pasalnya pada 2023 lalu, bauran energi terbarukan baru mencapai 12,8 persen.
Sayang bukannya menggeber pencapaian, Pemerintah justru menurunkan target energi terbarukan menjadi 17 persen pada 2025.
Kendati diturunkan, target energi terbarukan itupun dinilai sulit tercapai mengingat masa kerja efektif pemerintah tinggal lima bulan lagi.
Pengamat Ekonomi Energi UGM, Dr. Fahmy Radhi, M.B.A., salah satu penyebab tidak tercapainya target energi terbarukan karena kebijakan transisi energi setengah hati.
Bahkan kebijakan tersebut cenderung kontradiktif dengan percepatan program transisi energi menuju energi terbarukan.
Baca: Mengapa transisi energi di Indonesia berjalan lamban
“Salah satunya, Pemerintah masih menoleransi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara,” katanya di Kampus UGM, Senin (13/5/2024) seperti dikutip ugm.ac.id
Data pada akhir 2020 menunjukkan bauran energi primer untuk Pembangkit Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih didominasi oleh batu bara yakni sebesar 57,22 persen.
Kemudian disusul energi gas 24,82 persen, dan BBM 5,81 persen. Sementara itu, porsi energi baru-terbarukan baru mencapai sebesar 12,15 persen.
Untuk mempercepat program transisi energi tersebut, kata Fahmy, PT Pertamina dan PLN sesungguhnya sudah melakukan berbagai upaya pengembangan energi baru-terbarukan.
Sayang, hasil pengembangan proyek ini masih sangat minim.
Baca: Ini yang harus dilakukan Indonesia untuk mempercepat transisi energi
Program bio-diesel dan gasifikasi batu bara Pertamina mengalami kegagalan setelah partner dari Italia dan USA hengkang dari Indonesia.
Pengembangan bio-diesel merupakan program energi baru-terbarukan berbasis sawit juga berpotensi bertabrakan dengan program pangan untuk menghasilkan minyak goreng.
Berbeda dengan Pertamina, Program PLN dalam pengembangan EBT relatif berhasil.
PLN telah menyelesaikan 28 pembangkit energi baru-terbarukan baru, program dedieselisasi dengan pembangunan jaringan transmisi dan jaringan distribusi.
PLN juga telah mengembangkan hidrogen hijau pada tahun 2023.
Baca: PLN diminta tak halangi pengembangan pembangkit tenaga surya
Salah satu upaya transisi energi yang paling fenomenal yakni diresmikannya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung Cirata dengan kapasitas 192 megawatt peak (MWp).
“Meski begitu program pensiun dini PLTU batu bara belum tuntas lantaran kesulitan penyediaan dana dan teknologi,” terangnya.
Sebagai pengamat, Fahmy berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto harus berani merombak kebijakan transisi energi Jokowi setengah hati yang kontradiktif dengan percepatan program transisi energi.
Salah satunya mewajibkan pengolahan batu bara yang merupakan energi kotor menjadi energi bersih.
“Selain itu, Pemerintah harus memberikan kemudahan dan insentif bagi investor dalam pengembangan EBT di Indonesia. Tanpa perubahan kebijakan itu, jangan harap target zero carbon pada 2060 dapat dicapai,” paparnya.
Leave a Reply