Pakar: Klub Presiden Sebaiknya Bukan untuk Melegitimasi Keputusan yang Merugikan Rakyat

7cloud.asia – Presiden terpilih, Prabowo Subianto berencana membentuk semacam “klub presiden”.

Juru Bicara Prabowo, Dahnil Simanjuntak menjelaskan “klub presiden” yang dimaksud ini hanyalah sebuah istilah yang digunakan dan bukan pembentukan institusi baru.

Dilansir VOA Indonesia, klub presiden ini bertujuan menjadi tempat bagi para presiden dan mantan presiden untuk berdiskusi terutama mengenai persoalan negara dan pemerintahan.

Lewat klub presiden, Prabowo ingin “bersilaturahim” secara rutin dengan presiden-presiden sebelumnya untuk berdiskusi di antaranya persoalan negara dan pemerintahan.

Baca Juga: Tak Melulu Mengejar Kekuasaan, PDI Perjuangan Persilahkan Jokowi dan Gibran Pindah ke Golkar

Artinya, lanjut Dahnil, Pak Prabowo ingin menjaga komunikasi yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dengan presiden-presiden sebelumnya tetap terjaga.

“Ada sharing, ada duduk bersama secara rutin yang kemudian memberikan kemanfaatan secara langsung kepada kebijakan Pak Prabowo ,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Dahnil, klub presiden juga menjadi simbolisasi keguyuban, persatuan para presiden supaya kemudian memberikan efek yang positif kepada masyarakat, itu semangat utamanya.

Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai baik “klub presiden” sepanjang dalam rangka untuk mendiskusikan, merumuskan bagaimana membangun Indonesia yang sejahtera dan demokrasi serta menjalin “silaturahmi”.

Baca Juga: PDI Perjuangan Tegaskan Jokowi dan Gibran Bukan Lagi Kader Partai

Klub presiden, menurut Ramli lebih sebagai media untuk tukar pikiran. Ia menegaskan, klub presiden bukan dalam rangka melakukan kooptasi dengan menjustifikasi atau melegitimasi pengambilan kebijakan yang merugikan rakyat.

Menurut Lili, klub presiden yang merupakan istilah ini tidak boleh diformalkan dan dalam pelaksanaannya tidak boleh menggunakan uang negara.

“Pengambilan keputusan di antara presiden dan mantan presiden kemudian menjadi alat legitimasi mengeluarkan kebijakan, bukan begitu,“ ujar Lili kepada VOA, Minggu (5/5/2024).

Karena, bagaimanapun proses pengambilan kebijakan itu harus ada persetujuan melalui DPR bukan di president club itu, bukan.

Baca Juga: Jalan Panjang Prabowo Menjadi Presiden: Dari Pelanggar HAM hingga Menjadi Bagian Politik Dinasti Jokowi

Lili mengatakan dengan adanya diskusi dan komunikasi yang intens atau berkala antara presiden dan mantan-mantan presiden itu kemungkinan dapat mencairkan ketegangan yang terjadi antara mantan-mantan presiden.

Ketegangan itu seperti Megawati Soekarno Putri dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Megawati dengan Jokowi.