7cloud.asia – Kuasa hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mendorong hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
“Presiden Jokowi itu kan kepala pemerintahan. Kalau presiden memang bisa didatangkan oleh ketua majelis hakim MK, itu akan sangat ideal,” kata Todung usai mengikuti sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (3/4/2024).
Menurut Todung, kesaksian Jokowi perlu didengar di sidang sengketa Hasil Pilpres 2024 terkait pengelolaan dana bansos yang dipersoalkan publik selama Pilpres 2024.
Pengelolaan dana bansos ini juga menjadi tanggung jawab presiden, sehingga kehadiran Jokowi dapat menjawab pelbagai pertanyaan masyarakat.
“Tapi, apakah ketua majelis mempertimbangkan itu, saya melihat tanda-tanda itu tidak kelihatan,” ujarnya
Baca: Tim Ganjar-Mahfud minta hakim MK hadirkan Kapolri
Sebelumnya, tim Ganjar-Mahfud juga meminta hakim MK menghadirkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kesaksian Listyo untuk mengklarifikasi intimidasi dan pengerahan aparat di Pemilu 2024.
Namun demikian, hingga berita ini ditulis MK belum memberikan isyarat akan memenuhi permintaan ini.
Todung menambahkan, MK merasa sudah cukup dengan pemanggilan empat menteri ke persidangan untuk dimintai keterangan soal bansos Jumat 5 April.
Empat menteri itu adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
“Tapi kalau mau tuntas, ya harusnya hadirkan presiden Jokowi,” katanya.
Baca: Pelanggaran etika yang dilakukan Jokowi dan KPU dipaparkan di sidang sengketa Pilpres 2024
Sebelumnya Presiden Jokowi juga memastikan keempat menterinya bakal hadir. Jokowi pun mempersilakan para anak buahnya untuk menjelaskan soal pembagian bansos tersebut.
“Semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir hari Jumat,” kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024).
Menurutnya, khusus untuk Sri Mulyani, dia akan menjelaskan soal anggaran bantuan sosial. Sementara, Risma secara spesifik akan lebih detail soal bantuan sosial secara umum.
“Kalau Bu Menteri Keuangan mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya lah,” katanya.
Baca: Yusril akui Keputusan MK nomor 90/2023 yang loloskan Gibran sangat problematik
Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sebagai pemohon dalam sengketa hasil Pilpres 2024 sebelumnya kompak meminta menghadirkan empat orang menteri Jokowi.
Salah satu kebijakan pemerintah yang disorot oleh kedua pemohon itu ialah bombardir paket bansos jelang hari pemungutan suara pada 14 Februari lalu.
Keduanya menuding pembagian paket bansos yang melimpah jelang hari pemungutan suara itu sebagai praktek politik gentong babi yang dilakukan Jokowi dalam memenangkan Prabowo-Gibran.
“Pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5,” kata Ketua MK Suhartoyo pada persidangan di Gedung MK, Jakarta, Senin (1/4/2024).
Sumber: CNN Indonesia
Leave a Reply