7cloud.asia – Harapan masyarakat agar DPR gunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 mengalami pasang surut.
Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR Puan Maharani mengungkap sampai saat ini belum ada instruksi untuk menggulirkan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024.
Ditemui usai memimpin rapat paripurna DPR, Kamis (28/3/2024). Puan mengatakan belum ada pergerakan apapun dari PDI Perjuangan soal hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
“Belum, belum ada pergerakan. Belum ada pergerakan,” kata Puan Maharani menjawab pertanyaan wartawan soal hak angket.
Baca: Hak angket gagal kecurangan lebih besar bisa terjadi di Pilkada serentak
Namun demikian, Puan mengatakan hak angket dijamin Undang-unadng. Puan memberikan penjelasan soal mekanisme hak angket di UU MD3 dan Tata Tertib DPR.
“Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh 2 fraksi, ada kemudian oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah ada, pimpinan tentu saja akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada. Jadi ya kita lihat,” kata Puan.
Puan menyebut jika memang hak angket adalah jalan terbaik, itu boleh saja dilakukan. Namun, Puan menegaskan sampai saat ini belum ada hak angket terkait pemilu yang bergulir di DPR.
“Kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa, ya boleh saja. Tapi kan belum ada. Jadi kita lihat dulu di mana di lapangan,” ujar Puan.
Baca: Karangan bunga untuk Megawati dorong penggunaan hak angket
Puan lantas menegaskan tidak ada instruksi kepada anggota DPR Fraksi PDIP terkait hak angket. “Nggak ada instruksi,” kata Puan singkat.
Diketahui, wacana hak angket pertama kali dilontarkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang juga diusung PDI Perjuangan.
Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sempat menyatakan siap mendukung penggunaan hak angket dengan menyatakan menunggu sikap resmi PDI Perjuangan.
Namun, hingga kini partai banteng belum menunjukkan pergerakan soal hak angket ini. Belakangan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan belum bergulirnya hak angket karena ada tekanan dari Istana.
Baca: Ada tekanan ke PDI Perjuangan sehingga hak angket terkesan mandeg
“(Ibu Megawati lama putuskan hak angket) bukan perhitungan, tapi tekanannya, tekanan hukumnya kan kuat sekali,” kata Hasto dalam acara diskusi bertajuk ‘Sing Waras Sing Menang’ yang dihelat secara daring pada Sabtu (30/3/2024).
Menanggapi hal ini, Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan masih menunggu sikap resmi dari Fraksi PDIP. Daniel mengatakan semua pihak menunggu sikap PDI Perjuangan.
Terlebih calon presiden (Capres) yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo, yang pertama kali mengatakan wacana tersebut.
“Ya masyarakat dan semua pihak menunggu kepemimpinan sahabat PDIP,” kata Daniel kepada wartawan, Sabtu (30/3/2024) seperti dikutip detik.com.
Baca: Hak angket dibutuhkan agar Neo Orde Baru tak bangkit lagi
Daniel Johan tidak mengetahui apa langkah yang akan diambil oleh PDI Perjuangan. Namun, dia menyebut Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, pernah mengatakan tunggu momentum.
“Tidak paham, tapi Sekjen Mas Hasto, sempat menjelaskan hanya menunggu momentum, jadi kita tunggu saja,” katanya.
Soal hak angket Pemilu, PKB mengatakan menunggu sikap dari fraksi lain.
“Kita tunggu fraksi lain sehingga angket menjadi efektif menghasilkan perbaikan, bukan hanya berhasil diajukan tapi tanpa hasil,” katanya.
Leave a Reply