Kebakaran Hutan dan Lahan Kembali Terulang: Pemerintah Diminta Tak Menyalahkan Fenomena Alam

7cloud.asia – Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi, dengan sebaran luas di wilayah perkebunan skala besar dan hutan produksi.

Pada awal tahun 2026 Kalimantan Barat mengalami kebakaran hutan dan lahan yang cukup signifikan yang mengakibatkan buruknya kualitas udara yang berdampak bagi kesehatan.

Menurut catatan WALHI, dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat bahkan menyebabkan satu orang mengalami kematian di Desa Galang Kabupaten Mempawah.

Analisa spasial WALHI Kalimantan Barat menggunakan satelit Terra/Aqua menemukan sebanyak 679 titik hotspot sepanjang Januari-Maret dengan tingkat kepercayaan tinggi dan sedang yang tersebar di luar dan di dalam konsesi.

Baca: Fenomena Godzilla El Nino jadi alarm darurat kebakaran hutan dan lahan

Kondisi ini mengindikasikan bahwa adanya kerusakan terhadap tata kelola lahan di Kalimantan Barat yang dipicu oleh praktik pengelolaan lahan dan kerusakan ekosistem yang telah berlangsung lama.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat, Sri Hartini menegaskan bahwa keberulangan karhutla di konsesi korporasi adalah bukti nyata bahwa ini merupakan kejahatan ekologis yang terstruktur, bukan sekedar faktor iklim.

“Pertama, sebaran titik hotspot yang berada di konsesi sawit dan HTI (seperti PT LS dan PT BAL) menunjukan betapa buruknya tata kelola lahan perusahaan,“ ujar Sri Hartini dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, Rabu (1/4/2026).

Hartini menyebut, kondisi ini disebabkan karena perusahaan secara sengaja membuka lahan di Ekosistem Gambut dengan melakukan pembuatan kanal-kanal drainase yang menyebabkan gambut menjadi rusak dan kehilangan fungsi.

Baca: BMKG ingatkan potensi El Nino pada 2026

Kedua, Pola Kebakaran yang terencana, Analisis overlay menunjukkan titik api tidak muncul secara acak, melainkan terkonsentrasi di dalam konsesi.

Fenomena El Nino menurutnya, hanyalah pemicu. Namun, ia menegaskan kondisi lahan yang rusak dan kering akibat aktivitas korporasi adalah pemicu utamanya.

WALHI Kalbar mendesak Pemerintah berhenti menggunakan alasan cuaca sebagai penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan dan mulai belajar dari kesalahan akan keberulangan kebakaran lahan di lokasi yang sama setiap tahun.

”Ini sekaligus membuktikan negara gagal dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap tata kelola lahan,” katanya.