7cloud.asia – Pada Pemilu 2024, lebih dari 50 persen pemilih, atau sekitar 114 juta dari total 204,8 juta daftar pemilih tetap, adalah kaum muda yang berusia di bawah 40 tahun.
Ini bisa menjadi kabar baik di Pemilu 2024, karena pemilih dari kaum muda diyakini memiliki pemikiran yang lebih kritis, seperti terhadap kinerja parlemen dan dalam mengawal pembuatan undang-undang, serta memiliki banyak gagasan segar.
Banyak pula diberitakan bahwa pemilihan anggota legislatif (Pileg) yang menjadi bagian dari Pemilu 2024 akan dipenuhi oleh calon legislatif (caleg) dari kaum muda, bahkan banyak yang baru lulus kuliah sarjana strata 1 (S1).
Ini menjadi angin segar bagi perpolitikan Indonesia, karena menurut survei, partisipasi kaum muda yang terjun ke politik atau Pemilu 2024 sebagai caleg masih sangat minim dan minat mereka terhadap politik cenderung kecil.
Baca: Perjuangan caleg bermodal cekak siasati politik biaya tinggi
DPR periode 2019-2024 hanya memiliki sekitar 30 persen, dari total 575 anggota legislatif, yang berusia di bawah 40 tahun.
Setidaknya ada 10 politikus muda DPR periode ini yang memiliki orang tua atau berasal dari keluarga yang sudah memiliki rekam jejak panjang di panggung politik Indonesia.
Ini menunjukkan bahwa meskipun kita bisa berharap banyak pada kaum muda, di saat yang bersamaan kita mesti melihat kenyataan bahwa kaum muda yang maju dalam kontestasi politik masih didominasi oleh mereka yang memiliki akses khusus terhadap partai.
Mereka biasanya adalah anak dari keluarga yang telah lama berkecimpung di dunia politik (dinasti politik), anak dari pimpinan partai tertentu, atau anak dari figur tokoh partai tertentu.
Baca: Cara berbeda PDIP dan PSI perlakukan pemilih muda
Tak ada yang salah dengan status itu. Namun, kita sebagai pemilih harus hati-hati, karena belum tentu mereka benar-benar memiliki kapabilitas dan gagasan yang solid.
Jangan sampai kita memilih kaum muda yang hanya mendompleng status dari dinasti politik atau yang hanya akan membentuk oligarki.
Lantas bagaimana dengan kaum muda non-dinasti politik? Jika kaum muda yang memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa mudah mendapatkan posisi politik strategis, lain halnya dengan kaum muda pada umumnya yang sulit, bahkan tidak, mendapatkan privilese tersebut.
Kita masih banyak mendengar kaum muda mengeluh lantaran aspirasi mereka tidak dipenuhi. Mereka juga kerap tidak tahu harus berbuat apa untuk mengekspresikan pemikiran dan pendapat mereka.
Baca: Jumlah pemilih di Pemilu 2024 capai 204 jutaan
Rendahnya keterwakilan generasi muda di parlemen juga membuat aspirasi kaum muda belum mendapat cukup ruang, lalu terabaikan begitu saja.
Penelitian mengungkap bahwa kesulitan terberat bagi generasi muda untuk terjun langsung ke politik adalah masalah finansial.
Di Indonesia, biaya politik terlampau tinggi, mulai dari mahar politik untuk partai, biaya untuk tim pemenangan, hingga ongkos membayar saksi di tempat pemungutan suara (TPS).
Ini membuat kaum muda–yang mayoritas masih mencoba merintis karier–sulit memenuhinya.
Tak heran jika pada akhirnya yang mampu terjun langsung ke dalam politik aktif mayoritas adalah mereka yang memiliki banyak uang atau berasal dari dinasti politik keluarga.
Baca: Saatnya memilih pemimpin pro lingkungan di Pemilu 2024
Akhirnya, generasi milenial lebih memilih untuk bekerja di NGO atau melakukan kerja-kerja kewirausahaan sosial.
Sangat disayangkan ketika kita memiliki sosok kaum muda yang berdedikasi untuk masyarakat, tetapi harus berhenti hanya karena urusan biaya politik.
Perlu kaum muda ‘berkualitas’ dalam politik
Survei menunjukkan bahwa generasi muda cenderung lebih peduli dan kritis terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim serta hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan.
Dalam buku Next Generation Democracy karya Jared Duval, kaum muda digambarkan dengan berbagai potensi yang dapat memberikan perubahan nyata di lingkungan.
Mereka merupakan generasi digital dan memahami pentingnya konektivitas.
Baca: Survei Indikator Politik ungkap Ganjar Pranowo masih unggul
Oleh karena itu, penting untuk mendorong kaum muda dengan pemikiran berkualitas dan idealisme yang kuat untuk berpartisipasi dalam proses politik aktif.
Namun, jika budaya politik kita masih dikuasai oleh politik warisan dan kekerabatan, sulit berharap partai dapat menghasilkan politikus muda yang kritis.
Di tengah tantangan ini, kaum muda juga mesti memiliki strategi dan upaya untuk dapat masuk ke dalam dunia politik dan berjuang mempertahankan idealisme yang mereka miliki.
Namun, upaya tersebut tidak akan bisa maksimal tanpa adanya dukungan khusus dari setiap partai politik. Sudah semestinya setiap partai mulai membenahi sistem kaderisasinya.
Baca: Meluruskan sejarah Gerakan 30 September
Rekrutmen kader muda berkualitas yang tidak berasal dari dinasti politik harus diutamakan.
Ini akan memerlukan strategi yang matang dan komitmen jangka panjang, mulai dari membuka akses, mentorship, dan pendidikan berkelanjutan bagi kaum muda yang menaruh minat dan memiliki bakat di dunia politik.
Pemerintah pun perlu memberikan perhatian khusus terkait bagaimana keterhubungan partai dan kaum muda, agar semuanya mendapatkan akses politik yang setara.
Sekali lagi, persoalan kaderisasi membutuhkan komitmen yang tinggi dan butuh waktu yang panjang.
Jika kaum muda belum mendapat perhatian lebih, kita mungkin patut curiga pada pemerintah dan partai politik, jangan-jangan mereka memang tidak mau komitmen pada masa depan bangsa yang lebih baik.
Disarikan dari tulisan , Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia yang telah terbit di The Conversation
Leave a Reply