7cloud.asia – Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) terus memperjuangkan kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD). Mereka melakukan audiensi di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Perwakilan ADKASI ini diterima Wakil Ketua DPR, Sari Yuliati yang didampingi Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun,
Ketua Umum ADKASI, Siswanto menegaskan bahwa kebijakan pengurangan TKD perlu segera dievaluasi karena berdampak langsung pada pembangunan daerah dan pelaksanaan visi-misi pemerintah daerah di 415 kabupaten seluruh Indonesia.
ADKASI berharap adanya langkah nyata dari DPR bersama pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan TKD, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
“Kami akan terus menyuarakan persoalan daerah di setiap kesempatan, demi kapasitas fiskal yang memadai untuk pembangunan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pemerintah pusat memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 sebesar Rp200-269 triliun, dengan alokasi menjadi Rp649,99 triliun.
Baca: Pemda alami dilema fiskal akibat pemangkasan TKD
Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efektivitas belanja daerah karena banyaknya penyelewengan, mendorong pemda lebih mandiri, dan efisiensi, namun berdampak signifikan pada operasional OPD dan proyek infrastruktur.
Pemangkasan dilakukan karena danya temuan penyelewengan penggunaan dana, keinginan untuk meningkatkan efektivitas belanja, dan pengalihan fokus ke program pusat.
Pemangkasan TKD memaksa daerah untuk melakukan efisiensi drastis, seperti memotong anggaran perjalanan dinas hingga 75 perjen, belanja ATK, dan biaya listrik/air.
Pemangkasan TKD dikhawatirkan menghambat pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, irigasi. Pun demikian dengan layanan publik.
Menanggapi keluhan ini, Sari mengungkapkan apresiasinya terhadap konsistensi ADKASI terkait TKD.
Dalan pandangannya, perubahan pola kebijakan TKD harus dikomunikasikan secara terbuka dan dibahas bersama agar menghasilkan solusi strategis yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat daerah.
Baca: Pemangkasan TKD berimplikasi serius pada situasi sosial-politik
Oleh karenanya, Sari pun turut menghadirkan Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, agar persoalan ini dapat dipahami secara kebijakan maupun teknis.
“Kami akan ikut membantu dan memperjuangkan kebutuhan daerah, karena kami juga berasal dari daerah,” ujar Sari dalam Keterangannya kepada Parlementaria.
Sementara itu, Mukhamad Misbakhun menambahkan bahwa pihaknya memahami dampak pengurangan TKD terhadap kapasitas fiskal daerah.
Menurutnya, relokasi anggaran APBN ke program strategis nasional berpotensi mengeyampingkan kebutuhan riil daerah.
“Kami akan memanggil pihak eksekutif, termasuk dirjen terkait, untuk mencari solusi strategis agar kesejahteraan daerah tetap terjaga,” tegas legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut.
Leave a Reply