7cloud.asia – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sepenuhnya menyentuh prinsip keadilan sosial. Distribusi MBG masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru tertinggal dari akses program tersebut.
Padahal, wilayah 3T merupakan kantong kemiskinan dan stunting yang paling membutuhkan intervensi gizi negara lewat program MBG
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Edy mengapresiasi capaian kuantitatif pelaksanaan MBG, namun menegaskan bahwa keberhasilan program tidak boleh diukur semata dari jumlah dapur dan tingkat kepuasan administratif.
“Jumlah dapur meningkat drastis dari target awal sekitar 5.000 menjadi 19.000. Minat masyarakat juga tinggi, penerima manfaat senang, indeks kualitas perencanaan mencapai 97,8 dan kepuasan 99. Itu semua patut diapresiasi,” kata Edy.
Baca: Program MBG justru korbankan guru honorer dan korban bencana
Namun, capaian tersebut belum mencerminkan keadilan distribusi. Menurut Edy, MBG harus dilihat sebagai instrumen negara untuk menjawab persoalan struktural, terutama kemiskinan dan stunting.
Ia mengingatkan bahwa stunting bukan sekadar isu kesehatan, melainkan ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa.
“Presiden punya niat luhur, mengatasi malnutrisi dan stunting. Ini persoalan bangsa karena membuat rakyat tidak sehat dan tidak cerdas. Dasarnya ada di situ,” ujar Edy.
Namun, Edy menilai implementasi MBG justru belum berpihak pada wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi.
“Daerah 3T itu jelas kantong orang miskin. Mereka tinggal di pinggir hutan, di perbatasan, dengan asupan gizi yang kurang. Sampai hari ini, mereka hanya melihat pembagian MBG di media sosial, yang kebanyakan terjadi di kota. Ini tidak adil,” katanya.
Baca: Program MBG justru berdampak buruk pada kualitas pendidikan
Edy menegaskan, keadilan sosial harus menjadi indikator utama keberhasilan MBG. Ia mendorong BGN agar mempercepat distribusi program ke daerah 3T dengan dukungan regulasi, skema kemitraan, dan koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah.
“Uangnya ada. Ini bukan soal anggaran, tapi soal ekosistem, tata kelola, dan kemauan memprioritaskan yang paling membutuhkan,” ujar Edy.
Ia mempertanyakan kesiapan regulasi pembangunan dapur MBG di daerah 3T. Tanpa dasar hukum dan skema operasional yang jelas, program dinilai akan terus tertahan.
Menurut Edy, jika daerah 3T tidak dijadikan prioritas, maka misi MBG untuk menurunkan stunting dan mewujudkan keadilan sosial akan meleset dari tujuan awal.
“Kalau 3T tidak diselesaikan, misi Presiden tidak akan kena. Ini kritik saya, dan ini harus segera dibenahi,” ujarnya.
Baca: Seratusan Yayasan Mitra MBG Berafiliasi dengan Pejabat dan Aparat
Leave a Reply