7cloud.asia – Kembali ke Rakyat-Kembali ke Akar! Demikian tuntutan yang disampaikan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI pada COP 30 tahun ini.
Tuntutan ini disuarakan WALHI agar Konferensi tingkat tinggi iklim ini berjalan di jalur yang sebenarnya, yaitu keadilan iklim.
Seluruh pemerintah negara di dunia didesak kembali pada rakyat: merekognisi hak, peran, pengetahuan, dan praktik tradisional rakyat dalam menyusun aksi adaptasi dan mitigasi iklim.
Mengubah sistem ekonomi politik dan tidak lagi mengejar pertumbuhan, dan tidak mengkonsentrasikan kekuatan hanya di tangan korporasi dan negara adalah keniscayaan untuk menjawab akar persoalan krisis iklim.
Sikap WALHI ini didasarkan pada fakta, bahwa selama satu dekade sejak Perjanjian Paris ditanda-tangani di sela COP21 di Paris, hingga kini dunia tidak bergerak maju.
Bahkan banyak data yang menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2024 menjadi tahun terpanas, dan komitmen global untuk menjaga kenaikan suhu bumi 1,5°C hampir terlampaui.
World Meteorological Organization (WMO) menyatakan rata-rata suhu global sekitar 1,55°C ± 0,13°C di atas periode 1850–1900.
Fakta ini, menurut WALHI, adalah konsekuensi jika pertemuan COP hanya menjadi ruang untuk menyediakan solusi dari mereka yang selama ini menyebabkan emisi gas rumah kaca.
Bahkan menurut analisis terbaru Koalisi Kick Big Polluters Out (KBPO), lebih dari 1600 pelobi bahan bakar fosil diberikan akses ke perundingan iklim COP 30 di Belem, termasuk Indonesia.
Sebanyak 46 pelobi bahan bakar fosil dalam delegasinya dan mengintervensi negosiasi pasal 6.4 terkait pasar karbon untuk melonggarkan aturan pasar karbon.
Beberapa di antaranya, standar integritas lingkungan yang lebih lemah dan perlindungan longgar terhadap proyek offset berbasis alam berisiko tinggi, yang dinilai bertentangan dengan sains dan target 1,5°C.
Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional, Uli Arta Siagian mengatakan, fakta ini semakin membuktikan bahwa negara telah “diambil alih” oleh korporasi dengan memberikan akses istimewa kepada mereka untuk mempengaruhi kebijakan iklim.
Hal itu antara lain dengan melonggarkan aturan pasar karbon, agar para pebisnis fosil dapat dengan mudah meng-offset emisi, sekaligus mendapatkan keuntungan dari bisnis karbon.
Praktik corporate capture yang dilakukan pemerintah Indonesia, ujarnya, semakin membuktikan bahwa minimnya agenda keselamatan rakyat dan lingkungan dalam misi delegasi Indonesia di COP 30
”Kita tidak mau terlambat menyelamatkan kehidupan kita, itulah kenapa kami menyuarakan Kembali ke Rakyat, Kembali ke Akar, sebagai call to action dalam COP 30 ini, baik dalam aksi global di Belem, maupun aksi serentak di Indonesia,” kata Uli.
Desakan ini juga disampaikan oleh WALHI bersama dengan jaringan dan komunitas di delapan provinsi di Indonesia, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Nusa Tenggara Timur, Jambi, dan Sulawesi Tengah.
Leave a Reply