7cloud.asia – Meskipun terdapat antusiasme yang tinggi, tantangan regulasi terkait pelaksanaan perdagangan karbon di Indonesia tetap signifikan.
Kajian dari CELIOS menyebutkan, perusahaan khawatir bahwa kebijakan saat ini membuat perdagangan karbon internasional kurang menarik, terutama persyaratan buffer pengurangan emisi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21/2022, perusahaan harus menyisihkan 10–20 persen dari kredit karbon mereka sebagai buffer.
Dirancang untuk melindungi dari kerugian emisi akibat risiko seperti kebakaran dan bencana alam, buffer ini memastikan kredibilitas, tetapi dianggap berlebihan oleh perusahaan.
“Kami sudah mengalokasikan 35 persen untuk manajemen risiko. Dengan cadangan pemerintah, kami hanya tersisa 45–55 persen dari kredit kami untuk diperdagangkan. Marginnya terlalu ketat,” kata perwakilan dari perusahaan investasi hijau internasional yang masuk ke pasar Indonesia.
Baca: Greenpeace sebut perdagangan karbon bukan solusi tepat atasi perubahan iklim
Sertifikasi juga menjadi masalah. Sistem Pendaftaran Nasional Indonesia untuk Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) masih belum berkembang dan belum siap memenuhi standar global yang umum digunakan, sehingga kredit karbon Indonesia kurang kompetitif.
Pemerintah juga memilih tidak membuat kesepakatan mutual dengan badan sertifikasi terkemuka seperti Verra atau Gold Standard, yang semakin memperumit masalah kredibilitas.
“Peraturan perdagangan karbon masih belum jelas. Meskipun ada peraturan, masih terdapat ketidakjelasan, terutama dalam proses teknisnya. Hampir semua pelaku yang peduli terhadap iklim – bukan mereka yang berkecimpung di industri kayu dan kelapa sawit – masih bersikap menunggu dan melihat perkembangan di pasar karbon ,” ujar seorang investor hijau kepada kami.
Risiko greenwashing
Beberapa organisasi non-pemerintah (LSM) lingkungan telah aktif mempersiapkan diri untuk terlibat dalam perdagangan karbon, dengan organisasi lokal WARSI mengembangkan praktik terbaik untuk memastikan manfaat mencapai komunitas.
Melalui skema Plan Vivo, WARSI mengalokasikan pendapatan karbon untuk pengembangan desa dan manfaat komunitas. Organisasi ini juga menciptakan Tingkat Emisi Referensi Hutan (FREL) untuk memantau pengurangan deforestasi.
Baca: Dua provinsi ini telah merasakan manfaat perdagangan karbon
Meskipun demikian, skeptisisme tetap ada. Kelompok masyarakat sipil seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Greenpeace, Forum Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Forest Watch Indonesia telah memperingatkan bahwa perdagangan karbon berisiko menjadi alat greenwashing.
Perdagangan karbon memungkinkan industri terus mencemari lingkungan sambil membeli kredit untuk mengklaim tindakan iklim di atas kertas.
“Pemenang sejati di pasar ini adalah mereka yang sudah menguasai konsesi – terutama dalam situasi di mana akses ke pembiayaan sulit. Perusahaan yang memegang konsesi bukanlah ‘perusahaan bersih’, [tetapi] seringkali bisnis yang memiliki hubungan erat dengan elit politik dan militer,” kata seorang aktivis lingkungan kepada kami.
Tanpa jaminan yang ketat, para kritikus berargumen, perdagangan karbon dapat memperburuk ketidaksetaraan yang sudah ada daripada mendorong pengurangan emisi yang nyata.
Memastikan pembagian manfaat yang adil dan mencegah perdagangan spekulatif akan menjadi kunci untuk menjaga integritas pasar.
Baca: Agar perdagangan karbon efektif turunkan emisi
Jalan di depan
Pasar karbon Indonesia kini menjadi kenyataan, namun apakah pasar ini benar-benar memberikan manfaat iklim yang nyata masih harus dilihat.
Dorongan pemerintahan Prabowo untuk perdagangan internasional harus diseimbangkan dengan jaminan lingkungan dan sosial. Apakah ini akan menjadi solusi iklim yang sejati – atau hanya cara lain bagi pemain besar untuk meraup keuntungan?
Seiring dengan berkembangnya perdagangan karbon, semua mata akan tertuju pada bagaimana pemerintah menegakkan regulasi, memastikan transparansi, dan melindungi komunitas yang rentan.
Saat ini, persaingan antara negara-negara yang memiliki hutan sebagai penyerap karbon semakin ketat – dan taruhannya sangat tinggi. Karena itu pemerintah harus terus berbenah.
Leave a Reply