7cloud.asia – Peristiwa banjir bandang yang melanda Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) pada September 2025 menjadi peringatan serius bahwa krisis iklim sudah di depan mata.
Meski di tengah musim kemarau, hujan ekstrem dengan intensitas lebih dari 300 milimeter dalam sehari telah mengakibatkan banjir bandang yang menewaskan belasan orang dan mengakibatkan ribuan orang terdampak.
Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan tata ruang, infrastruktur, dan masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrem yang semakin sulit diprediksi.
Guru Besar Bidang Geomorfologi Lingkungan dari Fakultas Geografi UGM Prof. Dr. Djati Mardiatno, mengatakan banjir bandang yang terjadi di Bali dan NTT menurutnya dipicu oleh kombinasi hujan ekstrem dan berkurangnya tutupan lahan.
“Berkurangnya hutan yang berubah menjadi area terbangun membuat air hujan lebih banyak menjadi aliran permukaan daripada masuk ke dalam tanah. Aliran permukaan yang besar inilah yang dapat memicu banjir bandang,” ujarnya dikutip ugm.ac.id pada Rabu (17/9/2025).
Baca: Banjir hebat di musim kemarau jadi bukti krisis iklim itu nyata
Djati menilai tantangan terbesar penanganan banjir bandang adalah luasnya wilayah terdampak serta banyaknya objek vital di perkotaan yang rentan.
Oleh Karena itu, ia menekankan perlunya solusi jangka panjang berupa penataan tata ruang.
“Kita harus memperbanyak ruang terbuka hijau agar air hujan bisa meresap ke tanah, membatasi konversi lahan hutan, serta memastikan sungai tidak tersumbat sampah agar saluran air berfungsi optimal,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Prof. Ir. Bakti Setiawan, pakar perencanaan kota Fakultas Teknik UGM. Ia menegaskan bahwa banjir tidak hanya dipicu oleh faktor alam, melainkan juga ulah manusia.
Ada faktor eksternal berupa krisis iklim yang memicu cuaca ekstrem, tetapi ada juga faktor internal yaitu tata ruang dan perkembangan kota yang tidak terkontrol.
Baca: Eropa alami bencana terburuk akibat perubahan iklim
“Jadi tantangan utamanya adalah penataan ruang dan kota yang lemah dalam mengantisipasi risiko bencana,” ujarnya.
Laki-laki yang biasa dipanggil Bobby ini menilai solusi ke depan harus berupa tata ruang dan pengendalian perkembangan kota yang berbasis pada pengurangan risiko bencana.
Selain itu, ujarnya, ketangguhan komunitas menjadi kunci dalam memitigasi bencana hidrometeorologi.
“Peningkatan ketangguhan warga melalui penguatan social capital, baik secara struktural maupun kultural, perlu dilakukan agar masyarakat lebih siap menghadapi bencana,” imbuhnya.
Kedua pakar sepakat bahwa dalam menghadapi cuaca ekstrem, peran pemerintah, akademisi, dan masyarakat harus berjalan seiring.
Baca: Penanganan banjir sebagai cermin politik
Pemerintah daerah dituntut menyiapkan rencana kontinjensi dan menegakkan tata ruang, sementara akademisi berkontribusi melalui riset, pemetaan, dan sosialisasi.
Di sisi lain, masyarakat diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan dengan langkah sederhana seperti membuat sumur resapan, biopori, menjaga ruang terbuka hijau, serta disiplin tidak membuang sampah ke sungai.
Dengan tata ruang yang terkendali, kebijakan berbasis mitigasi, dan komunitas yang tangguh, risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dapat ditekan.
Pasalnya, bencana khususnya bencana hidrometeorologi bukan hanya persoalan alam, melainkan juga cerminan bagaimana manusia mengelola ruang hidupnya.
Leave a Reply