7cloud.asia – Fraksi PDI Perjuangan DPR meminta pemerintah menghentikan proyek penulisan ulang sejarah nasional yang saat ini digarap Kementerian Kebudayaan (Kemenbud).
Wakil Ketua Komisi X DPR dari PDI Perjuangan, MY Esti Wijayati menyebut sikap fraksinya berubah dari semula menyarankan penulisan ulang sejarah menjadi minta dihentikan karena melihat perkembangan di masyarakat.
PDI Perjuangan menilai, penulisan ulang sejarah versi pemerintah saat ini telah menimbulkan polemik luas di tengah masyarakat, bahkan memunculkan gelombang penolakan dari para sejarawan dan masyarakat sipil.
PDI Perjuangan, ujarnya, meminta dengan tegas setop penulisan ini, karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak orang.
“Saya kira pemerintah tidak perlu bertahan untuk terus menuliskan sejarah versi Kementerian Kebudayaan saat ini, karena begitu banyak catatan yang kemudian akan menimbulkan gejolak dan sekaligus mungkin tidak akan sesuai dengan fakta sejarah,” kata Esti kepada media di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).
Baca: Jika penulisan ulang sejarah bertujuan politik lebih baik dibatalkan
Esti juga menyoroti sejumlah pernyataan kontroversial dari tokoh publik terkait sejarah, termasuk pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal pemerkosaan massal tahun 1998 yang sempat menuai protes.
Menurut dia, hal ini semakin memperkuat desakan agar penulisan sejarah ditunda dan dikaji ulang.
Ditambahkannya, hal ini hanya salah satu dari sekian banyak persoalan yang sudah bisa dilihat masyarakat.
Ketika komisi X DPR melakukan rapat dengan pendapat umum, ujar Esti, dari berbagai pihak yang hadir di situ menyatakan keberatannya terkait dengan penulisan sejarah ini.
“Termasuk banyaknya para sejarawan yang kemudian keluar dari tim, menyatakan mundur dari tim penulisan. Berarti apa? Berarti di situ banyak persoalan,” sambung dia.
Baca: Penulisan ulang sejarah dinilai sebagai upaya culas untuk memutihkan dosa Orde Baru
Komisi X DPR dijadwalkan akan memanggil Fadli Zon dalam waktu dekat. Esti menegaskan bahwa dalam rapat kerja tersebut, isu penulisan ulang sejarah akan menjadi salah satu topik utama.
Diberitakan sebelumnya, Fadli Zon menyebut tidak ada peristiwa pemerkosaan massal pada tahun 1998, saat kementerian yang dipimpinnya tengah melakukan penulisan ulang sejarah nasional.
Pernyataan ini menuai kritik banyak pihak, termasuk oleh aktivis perempuan yang terjun langsung menangani korban pada tahun kelam itu.
Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang mempertanyakan kebenaran kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998 dan menyebutnya sebagai “rumor”.
Koalisi mendesak Fadli Zon segera mencabut ucapannya secara terbuka dan meminta maaf kepada para korban dan keluarga korban.
Baca: Fadli Zon dituntut menarik pernyataannya dan meminta maaf secara resmi
Leave a Reply