7cloud.asia – Pengelolaan sampah dan pembangunan Giant Mangrove Wall adalah dua isu lingkungan yang disorot organisasi masyarakat sipil terkait 100 hari pemerintahan Pramono Anung dan Rano Karno.
Dalam pernyataan yang dilansir di laman resmi Greenpeace Indonesia, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait menyoroti janji Pramono Anung untuk mengganti Giant Sea Wall dengan solusi alami berupa Giant Mangrove Wall yang belum terwujud.
Sebaliknya, pembangunan tanggul laut tetap dilanjutkan sebagai solusi permanen yang utama dan menyebabkan penggusuran, seperti di Angke Kapuk.
“Mangrove efektif melindungi pesisir dan warga. Pemerintah justru mengabaikannya dan memilih proyek yang merusak ekosistem dan menggusur warga sebagai solusi utama dan permanen,” tegas Jeanny.
Baca: Catatan kritis 100 hari kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno
Di sektor pengelolaan sampah, meski Jakarta memiliki ribuan bank sampah, hanya 63 persen yang terbukti aktif.
Alih-alih memperkuat pemilahan dari sumber, pemerintah mendorong teknologi Refuse-Derived Fuel RDF di Rorotan yang berdampak negatif pada warga sehingga menuai penolakan.
“RDF Rorotan bukan solusi, ini justru memperkuat ketergantungan pada produksi sampah dan membahayakan kesehatan warga,” tegas Ibar Akbar, Juru Kampanye Sampah dan Perkotaan Greenpeace Indonesia.
Jika Jakarta ingin menjadi kota berkelanjutan, lanjut Ibar, Pemprov DKI Jakarta harus fokus pada pengurangan sampah dari hulu.
“Antara lain dengan perluasan larangan plastik sekali pakai, dan penguatan partisipasi warga, bukan pada teknologi insinerator,“ tandas Ibar.
Baca: Pramono Anung ingin wujudkan Giant Mangrove Wall
Dalam pernyataan itu disebutkan, 100 hari memang belum cukup untuk menyelesaikan semua persoalan, tetapi seharusnya sudah cukup untuk menunjukkan arah dan keberpihakan.
Sayangnya, organisasi masyarakat sipil seperti Greenpeace Indonesia, Urban Poor Consortium dan Jaringan Rakyat Miskin Kota melihat, arah yang ditunjukkan Pramono Anung dan Rano Karno belum sejalan dengan visi kota yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada warganya.
Jakarta membutuhkan kepemimpinan yang sungguh-sungguh mendengar suara warga, konsisten berpihak pada lingkungan, dan berani mengambil langkah inovatif demi masa depan yang berkelanjutan.
Pemprov DKI Jakarta perlu mendorong partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan, terutama terkait tujuan pembangunan dan pengelolaan lingkungan.
Koalisi mendesak Pemprov DKI Jakarta di bawah Pramono Anung harus berani berubah: melindungi warganya, mendengar suara mereka, dan fokus pada keberlanjutan untuk kota yang adil dan layak huni.
Baca: Penilaian masyarakat sipil di 100 hari kepemimpinan Pramono Anung
Leave a Reply