7cloud.asia – Sebagai negara berpendapatan menengah ke atas (Upper Midle Income Country/UMIC), garis kemiskinan versi Bank Dunia untuk Indonesia adalah sebesar 6,85 dolar per orang per hari.
Angka ini merupakan median di antara 37 negara UMIC lainnya yang menjadi salah satu acuan perhitungan kemiskinan Bank Dunia. Dari perhitungan ini, munculah 60 persen penduduk Indonesia terkategori miskin yang memicu perdebatan publik.
Padahal, meski tergolong UMIC, posisi Indonesia masih di batas bawah. Ini terlihat dari pendapatan nasional bruto/PNB per kapita Indonesia sebesar 4.870 dolar, dibandingkan rentang PNB negara-negara UMIC saat ini 4.516 hingga 14.005 dolar
Adanya perbedaan tersebut membuat penerapan garis kemiskinan versi Bank Dunia sebesar 6,85 dolar secara langsung di Indonesia, cukup beresiko.
Apalagi angka kemiskinan Bank Dunia bertujuan untuk melihat posisi negara yang bersangkutan di internasional, bukan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan.
Kesalahpahaman berikutnya adalah penggunaan kurs nilai tukar pasar untuk mengkonversi garis kemiskinan 6,85 dolar ke dalam rupiah yang seharusnya menggunakan kurs paritas daya beli Purchasing Power Parity (PPP) 2017.
Baca: Angka kemiskinan versi BPS dan Bank Dunia berbeda
PPP ini bukan sistem valuta asing yang mengkonversi nilai satu mata uang dengan mata uang lain dengan skema pasar, tetapi lebih kepada daya beli relatif suatu negara terhadap negara lainnya .
Alhasil, jika batas garis kemiskinan untuk UMIC sebesar 6,85 dolar/hari PPP, maka tidak mutlak nilai tersebut setara Rp109,6 ribu/hari sesuai nilai aktual kurs pasar (Rp16 ribu per dolar ).
Bisa saja nilainya turun hingga mencapai Rp41 ribu/hari karena ada penyesuaian indeks daya beli aktual daerah tujuan (menyesuaikan dengan kurs PPP Indonesia Rp5.993/dolar).
Tapi sekali lagi, angka kemiskinan ini untuk melihat posisi Indonesia di Internasional bukan untuk implementasi kebijakan. Dengan demikian angka garis kemiskinan Bank Dunia dan BPS memiliki perannya masing-masing dan tidak dapat dicampuradukan.
Di Indonesia, tantangan mengentaskan kemiskinan datang dari urbanisasi cepat, ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, serta ketergantungan pada sektor informal (misalnya pedagang kaki lima).
Pandemi Covid-19 juga sempat membuat angka kemiskinan naik kembali setelah sempat menurun dalam dekade terakhir.
Baca: Bank Dunia sebut 60 persen penduduk Indonesia miskin
Bank Dunia mencatat kurs PPP Indonesia terus naik dari tahun ke tahun, dimulai dari Rp4.967,5 pada tahun 2016 menjadi Rp5.993,03 pada tahun 2024.
Kenaikan yang cukup signifikan terjadi antara tahun 2023 ke 2024, yaitu dari Rp5.607,4 menjadi Rp5.993,03. Fluktuasi kurs PPP inilah yang dikalikan oleh ketetapan 6,85 dolar untuk menetapkan kategorisasi miskin dari Bank Dunia.
Kurs PPP sempat menurun dari tahun 2019 ke 2020, dari Rp5.391,8 menjadi Rp5.386,4, tapi secara umum tetap meningkat.
Perubahan nilai kurs PPP ini tidak hanya mencerminkan penyesuaian terhadap daya beli masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada penghitungan angka kemiskinan, khususnya dalam konteks perbandingan internasional.
Nilai ambang kemiskinan global yang dihitung berdasarkan PPP akan berubah seiring dengan fluktuasi acuan ini. Hal tersebut memengaruhi hasil perhitungan jumlah penduduk miskin menurut standar internasional.
Baca: Di bawah Jokowi ketimpangan ekonomi semakin melebar
Perbedaan angka statistik dengan realita
Salah paham publik terhadap garis kemiskinan bisa berdampak serius. Ketika masyarakat tidak percaya pada data resmi, maka dukungan terhadap program pengentasan kemiskinan pun bisa lemah.
Padahal, data yang kredibel dibutuhkan untuk merancang kebijakan yang tepat sasaran.Di sinilah pentingnya literasi data, termasuk literasi media.
Media tidak cukup hanya menulis topik angka kemiskinan turun atau garis kemiskinan sebesar Rp595 ribu, tanpa menjelaskan maknanya.
Begitu juga publik yang perlu memahami perbedaan antara angka statistik dan realitas sosial. Keduanya memang berkesinambungan tapi bisa sama tapi tidak selalu sama.
Statistik bukan alat untuk membungkam realita, melainkan instrumen untuk memahami realita lebih baik. Angka kemiskinan bukan soal menyederhanakan penderitaan, tapi tentang mengukur sejauh mana kita telah dan bisa terus memperbaiki hidup masyarakat bersama-sama.
Artikel ini pertamakali terbit di The Conversation, Penulis: Andri Yudhi Supriadi (Statistisi Ahli, Badan Pusat Statistik)
Leave a Reply