ruangkota

Tag: polusi udara

  • Kritik Pujian Jokowi atas Kualitas udara di IKN, Walhi Sebut Bentuk Pengabaian atas Polusi Udara Jakarta.

    Kritik Pujian Jokowi atas Kualitas udara di IKN, Walhi Sebut Bentuk Pengabaian atas Polusi Udara Jakarta.

    7cloud.asia – Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi menilai pujian Presiden Joko Widodo terhadap kualitas udara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sama saja dengan pengabaian atas kondisi di Jakarta.

    Seperti diketahui, Jakarta saat ini terbelit masalah polusi udara dan beban lingkungan yang berat, ancaman krisis air bersih termasuk turunnya permukaan tanah.

    Eksekutif Nasional Walhi, Abdul Ghofar mengatakan, kondisi polusi udara Jakarta tersebut, bukannya dibenahi justru dijadikan justifikasi untuk pemindahan ibu kota negara.

    “Terakhir Jokowi bilang udara di IKN bagus sekali, tidak seperti Jakarta, makanya pindah ke IKN itu pilihan yang tepat, karena Jakarta tidak layak huni dan sebagainya. Tinggalin aja lah, begitu kira-kira,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Eknas Walhi, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024).

    Baca: MA menangkan gugatan warga soal polusi udara di Jakarta

    Sebelumnya, Jokowi membandingkan kualitas udara di IKN yang disebutnya jauh lebih baik daripada banyak kota besar di Indonesia. Bahkan lebih baik daripada Singapura.

    “Segar sekali,” katanya antara lain saat membuka rapat kabinet paripurna perdana di IKN pada Senin lalu.

    Dalam kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jakarta, Suci Fitria Tanjung, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pemerintah sedang merusak kualitas udara di daerah sekitar IKN.

    Menurutnya, dampak polusi dari pembangunan yang sedang dilakukan di sana bukan tidak mungkin akan mengantar kawasan IKN nantinya sama dengan Jakarta.

    Pemerintah saat ini, menurut Suci, seperti tidak belajar kepada sejarah kala pembangunan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sejak kemerdekaan 1945.

    Suci menyampaikan, di masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin periode 1966-1977, pembangunan melibatkan masyarakat lokal, menggandeng pemikiran dan aspirasi masyarakat.

    Baca: Terkait penanganan polusi udara Jakarta, pemerintah dinilai beri solusi palsu

    Bahkan, karena keterlibatan masyarakat lokal, ada banyak tanah yang dihibahkan langsung untuk pembangunan Jakarta di 1960-1970 silam.

    “Artinya perlu adanya keterlibatan masyarakat lokal dalam aspek membangun ibu kota. Bagaimana masyarakat itu sama-sama berkontribusi dan punya visi yang sama dengan pemerintah,” kata Suci.

    Suci melihat, pembangunan IKN saat ini seperti menolak pemikiran dan aspirasi warga negara Indonesia.

    Akibatnya, banyak yang menduga hadirnya IKN ini sebenarnya bukan untuk masyarakat atau Indonesia secara umum, namun bertujuan sebagai bancakan untuk investasi semata.

    “Begitu pula kalau kita saat ini bicara Jakarta, betapa Jakarta ditinggalkan. Tidak ada langkah konkret untuk pemulihan lingkungan yang sifatnya partisipatif, bersama-sama dengan masyarakat yang tinggal di dalam kota ini,” papar Suci.

  • WMO: Polusi Udara di Eropa dan China Menurun pada Tahun Lalu

    WMO: Polusi Udara di Eropa dan China Menurun pada Tahun Lalu

    7cloud.asia – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada Kamis (5/9/2024) menyebut, polusi udara partikel halus menurun di wilayah Eropa serta China pada tahun lalu.

    Penurunan tingkat polusi udara ini karena emisi yang terkait dengan aktivitas manusia menurun di dua wilayah tersebut.

    “Data pada 2023 menunjukkan anomali negatif, yang artinya terjadi penurunan PM2,5 dibandingkan dengan periode referensi rentang 2003-2023 di China dan Eropa.” kata Lorenzo Labrador, seorang ilmuwan di Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO).

    Nanopartikel yang dikenal sebagai PM2,5 (karena ukurannya kurang dari 2,5 mikrometer secara diameter) – menimbulkan risiko kesehatan yang serius jika terhirup dalam jangka waktu lama, karena ukurannya cukup kecil untuk masuk ke aliran darah.

    Partikel yang memicu polusi udara tersebut berasal dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, transportasi dan industri, serta kebakaran hutan dan debu gurun yang tertiup angin.

    Baca: Polusi udara terburuk terkosentrasi di enam negara

    WMO, dalam buletin tahunan yang diterbitkan menjelang Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru pada 7 September, menekankan bahwa kualitas udara dan perubahan iklim saling terkait erat.

    “Perubahan iklim dan kualitas udara tidak dapat ditangani secara terpisah. Keduanya berjalan beriringan dan harus ditangani bersamaan,” kata Sekretaris Jenderal WMO Ko Barrett dalam sebuah siaran pers.

    WMO menekankan, bahwa zat kimia yang bertanggung jawab atas polusi atmosfer biasanya dipancarkan bersamaan dengan gas rumah kaca.

    “Siklus perubahan iklim yang kejam, kebakaran hutan dan polusi udara memiliki dampak negatif yang terus meningkat pada kesehatan manusia, ekosistem, dan pertanian,” katanya.

    Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), sembilan dari sepuluh orang menghirup udara yang sangat tercemar.

    ‘Status quo’ di Amerika Serikat
    WMO, menggunakan data dari Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (National Aeronautics and Space Administration/NASA) dan Layanan Pemantauan Atmosfer Copernicus Uni Eropa (Copernicus Atmosphere Monitoring Service), mencatat bahwa PM2,5 mencapai tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata di India akibat aktivitas manusia dan industri.

    Baca: Cara pemerintah China kendalikan polusi udara di wilayahnya

    Labrador mengatakan tingkat partikel halus tersebut mengalami peningkatan di wilayah anak benua India dan beberapa bagian Asia Tenggara.

    Namun, China dan Eropa mencatat tingkat polusi udara yang lebih rendah dari rata-rata, kata WMO.

    “Kita cenderung berpikir bahwa penurunan polusi di Eropa dan China merupakan hasil langsung dari usaha penurunan emisi di kedua wilayah tersebut selama bertahun-tahun,” kata Labrador.

    Itu adalah temuan yang tidak terlalu mengejutkan bagi para ilmuwan di WMO, katanya, yang telah memperhatikan tren ini sejak mereka pertama kali menerbitkan buletin tersebut pada 2021.

    Meski Labrador mengatakan polusi udara di Amerika Serikat mempertahankan “status quo”, kebakaran hutan di wilayah Amerika Utara pada 2023 menyebabkan “emisi yang sangat kuat” dibandingkan dengan dua dekade sebelumnya, menurut laporan tersebut.

    Organisasi tersebut juga melaporkan, bahwa tingkat emisi debu lebih rendah dari biasanya di wilayah Jazirah Arab dan Afrika Utara.

    Sumber:VOAIndonesia

  • Kemenko Marves Sebut Polusi Udara di Jakarta Serupa Kondisi Beijing 20 Tahun Lalu

    Kemenko Marves Sebut Polusi Udara di Jakarta Serupa Kondisi Beijing 20 Tahun Lalu

    7cloud.asia – Polusi udara di Jakarta saat ini serupa dengan masalah yang dihadapi Beijing, ibu kota China, 20 tahun lalu.

    Namun, dalam satu dekade terakhir pemerintah China sukses mengurangi polusi udara berat yang menyelimuti ibukota negeri itu.

    Pemerintah pusat China menginvestasikan lebih dari 30 miliar yuan atau sekitar Rp65 triliun untuk pencegahan dan pengendalian polusi udara setiap tahunnya, dengan nilai investasi kumulatif dalam beberapa tahun terakhir melampaui 200 miliar yuan.

    Dilansir Antaranews.com, pejabat dari Kementerian Ekologi dan Lingkungan Hidup China, Li Wei mengatakan kebijakan ini mampu mendorong jumlah investasi seluruh masyarakat mencapai 1 triliun yuan.

    Baca: WMO sebut polusi udara di Eropa dan China menurun pada 2023

    Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi, Rachmat Kaimuddin dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Kamis (5/9/2024) mengakui bahwa kondisi udara di Jakarta memang sedang tidak baik-baik saja.

    Akan tetapi, dia menangkis polusi udara yang menyelimuti Jakarta berasal dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

    Sebab, ujar Rachmat, tidak ada PLTU batu bara yang ada di sekitar Jakarta, meski fakta sesungguhnya ada PLTU Suralaya

    “Beberapa orang dengan kepentingannya menceritakan kisah-kisah yang mungkin mendistorsi kenyataan. Jadi, untuk Jakarta, kami telah memeriksa sumbernya,” kata Rachmat.

    Baca: Polusi udara dunia terkonsentrasi di enam negara termasuk Indonesia

    Rachmat menegaskan, polusi udara di Jakarta dan sekitarnya berasal dari emisi kendaraan dan pembakaran terbuka.

    Untuk itu, kata Rachmat, solusi utama dari polusi udara di Jakarta adalah menyetop kendaraan beremisi tinggi mengaspal di jalan raya.

    Salah satu cara untuk upaya tersebut yakni mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik.

    “Kami memberikan diskon dan insentif (kendaaraan listrik) yang cukup banyak bagi masyarakat”, papar Rachmatvdikutip kompas.com

    Baca: Polusi udara akibatkan 7 juta kematian dini setiap tahunnya

    Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan bahan bakar berkualitas tinggi agar mengurangi dampak polusi udara dari kendaraan bermotor.

    Rachmat menuturkan, Indonesia telah menerapkan standar ambang batas emisi kendaraan Euro 4, setidaknya untuk roda empat.

    Namun, sampai saat ini masih ada bahan bakar yang dijual dengan kualitas di bawah yang diperlukan. Akan tetapi, dia mengakui penerapan bahan bakar yang lebih bersih membutuhkan biaya.

    Selain itu, bahan bakar minyak adalah komoditas yang sangat politis sehingga perlu berhati-hati.

    “Bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas dan juga memastikan bahwa itu tidak menambah beban anggaran negara kami, fiskal kami. Karena kami menyubsidi komoditas ini,” papar Rachmat.

     

  • Butuh Transportasi Publik Berkualitas untuk Atasi Polusi Udara di Jakarta

    Butuh Transportasi Publik Berkualitas untuk Atasi Polusi Udara di Jakarta

    7cloud.asia – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyebut sumber utama polusi udara di Jakarta adalah sektor transportasi.

    Dimana hampir 70 persen sumber polusi udara Jakarta bersumber dari sektor tranportasi yakni emisi kendaraan bermotor, terutama kendaraan pribadi.

    Karena itu solusi tepat untuk mengatasi polusi udara di Jakarta adalah pembatasan kendaraan bermotor dan membenahi sistem transportasi publik yang hingga hari ini, bisa dibilang belum memadai.

    Seperti apa kondisinya dan apa rekomendasi yang ditawarkan berikut hasil kajian tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang telah terbit di The Conversation pada Agustus lalu,

    Upaya mengurai masalah transportasi publik seharusnya lebih difokuskan untuk menjadi jalan keluar masalah polusi udara Jakarta, tanpa menegasikan sumber-sumber polusi lainnya, seperti limbah pabrik dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

    Kondisi transportasi Jabodetabek
    Selama ini, beberapa pihak menganggap pemerintah cenderung menyalahkan masyarakat yang enggan berpindah dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik.

    Hingga saat ini, penduduk Jakarta dan sekitarnya cenderung masih memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang kendaraan umum dalam melakukan mobilitas.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai sekitar 148 juta kendaraan pada tahun 2022 dan didominasi oleh sepeda motor sebesar sekitar 125 juta unit.

    BPS juga mencatat produksi kendaraan bermotor dalam negeri mencapai 6,18 juta unit pada tahun 2021. Jumlah tersebut naik 42% dari tahun 2020 yang hanya berjumlah 4,35 juta unit.

    Di Jakarta, Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia mencatat jumlah kendaraan bermotor pada 2022 berjumlah sekitar 3,7 juta mobil dan 17,3 juta motor.

    Baca: Prokontra penerapan sistem ganjil genap pada sepeda motor

    Jumlah ini menunjukkan bahwa jumlah mobil dan motor meningkat sangat drastis berturut-turut sebesar 269persen dan 721persen dalam waktu dua puluh tahun terakhir.

    Dapat kita bayangkan betapa eksesifnya jumlah kendaraan bermotor di Jakarta saat ini.

    Di wilayah pinggiran Jakarta seperti Kota Tangerang, Banten, jumlah kendaraan pribadi (mobil dan motor) pada tahun 2022 juga tinggi, yakni mencapai sekitar 3,4 juta kendaraan.

    Sementara itu, jumlah kendaraan bermotor di kota penopang lainnya–Bogor, Depok dan Bekasi–berkisar 6,1 juta kendaraan.

    Dari sisi ekonomi regional, pemerintah daerah mungkin senang dengan banyaknya kendaraan bermotor, karena semakin banyak kendaraan, semakin banyak pula pajak yang dipungut; yang berpengaruh ke besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing daerah.

    Namun dari sisi lingkungan, dapat kita bayangkan jika sekitar 30 juta kendaraan lalu lalang setiap harinya, berapa banyak emisi yang dikeluarkan ke udara?

    Transportasi publik belum memadai, kendaraan pribadi pilihan rasional
    Warga Jabodetabek memang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan mobilitas sehari-hari.

    Ini kemungkinan besar disebabkan oleh transportasi publik belum memadai serta mekanisme pembiayaan dan kepemilikan kendaraan pribadi yang kini semakin dipermudah.

    Baca: Pembatasan kendaraan bermotor mendesak dilakukan untuk atasi polusi udara di Jakarta

    Statistik Komuter tahun 2019 menyebutkan 91,6persen komuter Jabodetabek, alias pelaku perjalanan yang keluar-masuk Jakarta setiap hari, tidak memiliki keinginan untuk beralih ke moda transportasi umum.

    Beberapa alasannya adalah waktu tempuh lama, tidak praktis, dan jauhnya akses yang terintegrasi antarmoda transportasi. BPS juga mencatat bahwa 6 dari 10 komuter menggunakan sepeda motor sebagai moda transportasi utama.

    Belum memadainya sistem transportasi publik memantik berbagai siasat yang dilakukan oleh warga, di antaranya adalah mengompreng dan mengandalkan ojek daring, selain membeli dan menggunakan kendaraan pribadi.

    Pilihan ojek daring sebagai salah satu moda pengumpan juga sering kali dianggap menjadi alternatif, bahkan solusi, dari masalah yang ada.

    Namun, jika kita teliti lebih jauh, kepemilikan kendaraan pribadi dan adanya bisnis ojek daring justru menunjukkan bahwa sistem transportasi publik kita selama ini masih problematik.

    Upaya pemerintah yang sayangnya belum efektif
    Pembenahan transportasi publik di Jabodetabek sebetulnya bukan hal baru. Sudah banyak upaya untuk membangun dan memperbaikinya.

    Misalnya, DKI Jakarta sudah memiliki JakLingko, sebuah sistem transportasi terintegrasi mapan yang menggabungkan TransJakarta, minitrans (BRT) dan mikrotrans (non-BRT) sebagai moda pengumpan (feeder).

    Berbagai proyek infrastruktur besar seperti Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit/MRT dan Lintas Raya Terpadu (LRT) juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan transportasi publik massal di Jakarta.

    Baca: Penataan transportasi publik dan pembangunan kawasan berkonsep TOD

    Pertanyaannya, meski moda transportasi publik di ibu kota semakin beragam, apakah jalurnya sudah cukup menjangkau semua wilayah dan sistem pengumpannya sudah mendukung konektivitas dengan wilayah pinggiran?

    Di samping penyediaan infrastruktur, pemerintah juga sudah berupaya untuk mengajak warga untuk menggunakan transportasi publik demi lingkungan yang lebih baik.

    Misalnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memiliki program Gerakan Nasional Kembali Ke Angkutan Umum pada tahun 2022 dan Program Langit Biru.

    Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) juga melakukan uji emisi kendaraan sebagai bentuk dukungan terhadap pengendalian pencemaran udara.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah mengajak warganya untuk turut menggunakan transportasi publik. Namun, semua itu belum mampu mengajak masyarakat beralih, sehingga butuh pembenahan struktural.

    Seperti apa seharusnya pembenahan itu harus dilakukan, akan diulas dalam tulisan selanjutnya.

    Penulis:
    Dwiyanti Kusumaningrum
    Researcher, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

    Anggi Afriansyah
    Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

  • Studi: Penerapan Standar Bahan Bakar Euro 4 Mampu Turunkan Sumber Polusi Udara hingga 70 Persen

    Studi: Penerapan Standar Bahan Bakar Euro 4 Mampu Turunkan Sumber Polusi Udara hingga 70 Persen

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui hasil pemetaan sumber emisi di sektor transportasi Jakarta mengungkapkan penerapan standar bahan bakar Euro 4 diproyeksikan mampu menurunkan emisi pemicu polusi udara seperti PM10 dan PM2.5 hingga 70 persen pada tahun 2030.

    Penurunan polusi udara ini diketahui akan memberikan kontribusi bagi perbaikan kesehatan masyarakat, khususnya dalam menekan angka penyakit pernapasan dan penyakit kardiovaskular yang lebih tinggi di kawasan perkotaan.

    Studi mengenai pemicu polusi udara di Jakarta ini dilakukan oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia melalui program USAID Clean Air Catalyst.

    Studi yang juga bekerja sama dengan Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Puji Lestari yang juga peneliti USAID CAC ini memperbarui pemetaan sumber emisi di sektor transportasi di Jakarta, yang terakhir dilakukan pada tahun 2020.

    Baca: BRIN sebut butuh pembenahan transportasi publik untuk atasi polusi udara di Jakarta

    Studi itu juga menemukan, kendaraan berat terutama truk menjadi penyumbang (kontributor) terbesar untuk beberapa jenis polutan termasuk partikel (PM) 2.5.

    Kendaraan berat terutama truk penyumbang terbesar partikel emisi (PM10, PM 2.5, dan karbon hitam), nitrogen oksida (NOx), dan sulfur dioksida (SO2), sementara sepeda motor lebih banyak menyumbang emisi karbon monoksida (CO) dan senyawa organik volatil nonmetana (NMVOC).

    Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris menyatakan hasil studi yang dihasilkan memberikan informasi mendasar guna memahami sumber polusi di Jakarta.

    Selanjutnya data temuan riset ini, akan menjadi dasar pengembangan kebijakan pengendalian polusi udara di Jakarta secara lebih tepat sasaran.

    “Dengan data ini, Jakarta lebih siap dalam menghadapi tantangan terkait polusi udara di masa depan,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (12/10/2024)

    Baca: Butuh transportasi publik berkualitas untuk atasi polusi udara di Jakarta

    Lebih lanjut soal emisi, studi juga menganalisis dampak dari berbagai skenario langkah pengendalian emisi di Provinsi Jakarta yang mencakup lima wilayah administrasi.

    Skenario ini yakni penerapan standar bahan bakar Euro 4, adopsi kendaraan listrik, dan penggunaan filter partikel diesel (DPF).

    Manajer Program Kualitas Udara WRI Indonesia dan Project Manager Clean Air Catalyst Satya Utama mengatakan laporan ini dapat membantu merancang kebijakan yang lebih komprehensif untuk pengendalian polusi udara.

    “Data yang dihasilkan dari studi ini memberikan gambaran lebih jelas mengenai tantangan polusi udara di Jakarta, khususnya dari sektor transportasi.

    Ini adalah upaya konkret dalam upaya mengurangi emisi, khususnya dari sektor transportasi untuk kualitas udara yang lebih baik,” jelas dia.

    Baca: Pembatasan kendaraan bermotor mendesak untuk atasi polusi udara di Jakarta

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan, telah melakukan berbagai langkah guna menangani polusi udara.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan langkah-langkah ini salah satunya menambah jumlah stasiun pemantau kualitas udara yang dapat diakses masyarakat secara komputasi waktu nyata (real-time) melalui udara.jakarta.go.id.

    Pemprov DKI juga, sambung dia, memperluas uji emisi kendaraan secara berkala, serta meningkatkan pengawasan terhadap industri yang berpotensi mencemari lingkungan.

    “Selain itu, kami juga sedang mempersiapkan rencana memperluas kawasan rendah emisi (low emission zone) guna mengurangi tingkat polusi udara secara signifikan,” jelas Asep.

    Sumber:Antaranews.com

  • Masalah Polusi Udara Belum Diatasi, Kepala Daerah Harus Tegas

    Masalah Polusi Udara Belum Diatasi, Kepala Daerah Harus Tegas

    7cloud.asia – Polusi udara masih menjadi masalah bagi pemerintah povinsi (pemprov) DKI Jakarta hingga saat ini. Dalam mengatasi masalah ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan butuh ketegasan dari para kepala daerah.

    “Seperti keberanian gubernur dalam menerapkan aturan pembatasan kendaraan berbahan bakar dari fosil dan ciptakan blueprint yang jelas untuk mengoptimalkan angkutan publik,” jelas Sekretaris Utama BMKG, Dwi Budi Sutrisno seperti yang dikutip Antaranews.

    Dwi menjelaskan keberanian menerapkan aturan harus dilakukan. Sebab, tanpa keberanian menegakkan atau bahkan merancang peraturan sektor transportasi publik yang ramah lingkungan secara baku, maka masalah kualitas udara di Jakarta semakin sulit diselesaikan.

    Baca: Pemerintah pusat dan daerah harus serius tangani polusi udara

    Data Organisasi Iklim Dunia (WMO) suhu rata-rata global dari tahun 1850 — 2023 melonjak signifikan hingga mencapai 1,5 derajat celcius atau hampir melampaui batas maksimum yang disepakati global.

    Menurutnya peningkatan suhu tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya disebabkan oleh tingginya konsentrasi gas rumah kaca dari karbon yang dilepas kendaraan (CO2) pada lapisan atmosfer.

    Kondisi seperti ini masih terdapat di Jakarta karena sebagai ibukota yang hingga kini belum dapat mengatasi kemacetan sebagai penyumbang tinggi gas rumah kaca.

    “Walau ini isu global tapi butuh respons kelokalan juga. Pengendalian perlu dilakukan di Jakarta. Kita juga yang rasakan dampaknya,” urai praktisi transportasi ini.

    Lebih jauh Dwi menjelaskan berdasarkan hasil penelitian terbaru diketahui kemacetan kendaraan di Jakarta telah menimbulkan kerugian perekonomian senilai Rp100 triliun per tahun.

    Sebanyak Rp40 triliun diantaranya habis untuk operasional kendaraan seperti bahan bakar dan Rp60 triliun lain di antaranya kerugian kesehatan.

    “Intinya ketegasanlah yang dibutuhkan. Memang berat tapi semua akan lebih berharga jika dibandingkan dampak penurunan kualitas kesehatan anak-anak yang menjadi masa depan kita nanti,” terang Dwi.

     

     

  • Udara Jakarta Masuk Kategori Tidak Sehat Saat Pelantikan Presiden

    Udara Jakarta Masuk Kategori Tidak Sehat Saat Pelantikan Presiden

    7cloud.asia – Kualitas udara di Jakarta pada Minggu (20/10/2024) pagi masuk kategori tidak sehat. Polusi udara Jakarta ini bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

    Dipantau dari situs pemantau kualitas udara IQ Air, Jakarta menduduki peringkat keempat sebagai kota dengan polusi udara terburuk di dunia.

    Menurut situs pemantau kualitas udara IQ Air yang dipantau pada Minggu pukul 06.08 WIB, kualitas udara di DKI Jakarta masuk kategori tidak sehat dengan indeks 154 mengacu kepada penilaian PM2,5 dengan nilai konsentrasi 60 mikrogram per meter kubik.

    Adapun kota dengan kualitas udara terburuk di dunia urutan pertama yaitu Lahore (Pakistan) dengan indeks pencemaran udara 447.

    Baca: Penerapan Standar Bahan Bakar Euro IV turunkan Sumber Polusi Udara hingga 70 Persen

    Disusul Delhi (India) di urutan kedua dengan indeks 270, urutan ketiga Kampala (Uganda) di angka 173 dan kelima Kuwait City (Kuwait) di angka 158.

    Kondisi udara Jakarta ini itu setara 12 kali nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). PM 2,5 adalah partikel udara yang berukuran kecil dari 2,5 mikron (mikrometer).

    Situs tersebut juga merekomendasikan masyarakat sebaiknya menghindari aktivitas di luar ruangan, jika berada di luar ruangan disarankan untuk menggunakan masker.

    Warga juga disarankan menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor di Jakarta.

    Baca: Butuh Pembenahan Struktural Transportasi Publik untuk Atasi Polusi Udara di Jakarta

    Polusi udara sudah lama menjadi masalah yang dihadapi warga Kota Jakarta. Hingga saat ini solusi yang ditawarkan pemerintah dinilai belum menyentuh akar masalah, yakni jumlah kendaraan bermotor yang berlebihan.

    Sejumlah pakar dan organisasi masyarakat telah berulang kali mendesak agar Pemprov DKI Jakarta serius membatasi kendaraan bermotor dan memotong penggunaan batubara.

  • Dua Langkah Awal untuk Mengakhiri Debat Kusir Soal Polusi Udara di Jakarta

    Dua Langkah Awal untuk Mengakhiri Debat Kusir Soal Polusi Udara di Jakarta

    7cloud.asia – Udara kota Jakarta dan sekitarnya memang benar-benar kotor. Hampir setiap hari Jakarta masuk 10 besar kota dengan polusi udara terburuk di dunia.

    Ini merupakan fakta kita temui, bukan hanya dari hasil pengukuran kualitas udara, tapi juga dari lonjakan kasus gangguan pernapasan di masyarakat enam bulan belakangan.

    Walau begitu, ada saja dalih yang dilontarkan pemerintah untuk mengelak dari tanggung jawab mereka untuk mengendalikan polusi udara.

    Misalnya, pemerintah mengatakan alat ukur kualitas udara yang digunakan pihak swasta tidak memenuhi standar. Terbaru, pemerintah DKI Jakarta juga berencana menghentikan kegiatan stasiun pengukuran udara yang tidak berizin bersama Kepolisian.

    Salah satu pihak non-pemerintah yang mengukur kualitas udara juga berupaya membela diri. Perdebatan ini kemudian dikipas-kipasi oleh lembaga lainnya sehingga situasi kian panas.

    Sayangnya, perdebatan ini membuat kita sedikit berpaling pada masalah sebenarnya, yaitu bagaimana memperbaiki kualitas udara di Indonesia, khususnya Jabodetabek.

    Sebab, pengukuran kualitas udara hanya salah satu dari sekian banyak langkah yang harus kita lakukan.

    Lantas, apa yang seharusnya pemerintah dan masyarakat lakukan untuk mengatasi debat kusir yang tak berujung soal polusi udara serta bertindak bersama?

    Baca: Penerapan standar bahan bakar Euro IV mampu turunkan sumber polusi udara hingga 70 persen

    Ada setidaknya tiga hal, menurut saya, yang bisa dilakukan untuk mengurai polusi udara di Jakarta.

    1. Informasi udara yang terbuka
    Keterbukaan informasi adalah fondasi dalam mengatasi polusi udara. Sayangnya, acap kali data kualitas udara versi pemerintah dan maupun lembaga non-pemerintah seolah saling bertentangan.

    Hal ini menciptakan ketidakpastian dan perdebatan yang tak berujung. Jika dicermati, permasalahan pertama dari situasi ini adalah stasiun ukur yang masih sedikit.

    Berdasarkan situs pemantauan kualitas udara versi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ispu.menlhk.go.id, hanya ada 17 stasiun ukur milik pemerintah di wilayah Jabodetabek, dari total 68 stasiun yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Hal ini disebabkan mahalnya pengadaan alat dan kesiapan sumber daya untuk dapat mengoperasikan dan merawatnya.

    Pihak lainnya kemudian mencoba mengisi keterbatasan tersebut dengan pemasangan ratusan sensor berbiaya murah (low-cost sensor) di Jabodetabek.

    Sayangnya, publik masih belum mendapatkan informasi sejauh mana sensor ini lulus uji kinerja berdasarkan standar di Indonesia.

    Kita juga tidak mengetahui bagaimana proses kalibrasi dan pemeriksaan berkala di laboratorium dan uji kolokasinya (tes kinerja sensor dan pembandingan datanya dengan alat sensor utama di lapangan).

    Tanpa informasi seputar hasil pengujian di atas, akan sulit bagi kita memastikan kesahihan data hasil pengukuran sensor-sensor berbiaya murah tersebut.

    Baca: BRIN sebut butuh pembenahan struktural transportasi publik untuk atasi polusi udara di Jakarta

    Selain itu, penempatan sensor berbiaya murah harus memperhatikan persyaratan pemasangan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Misalnya, dengan memperhatikan stabilitas aliran udara jika ditempatkan di rumah-rumah ataupun tiang penyangga lainnya.

    Sebab, pemasangan sensor di lokasi yang dekat sumber polutan lainnya, seperti pembakaran sampah terbuka atau di lokasi yang kerap terpapar asap rokok, juga bisa mempengaruhi validitas datanya.

    Untuk itulah keterbukaan informasi seputar data hasil sensor pemerintah ataupun non-pemerintah amatlah penting. Pemerintah harus mengakui bahwa stasiun pengukuran udara mereka terbatas.

    Sementara, pihak non-pemerintah juga harus memastikan alat mereka kredibel untuk mengukur kualitas udara dan publik mendapatkan informasi memadai soal ini.

    Harapannya, data-–dari alat ukur yang valid dan lulus uji standar–-bisa diakses publik dan dapat dibandingkan secara langsung dalam forum bersama yang terbuka.

    Forum ini perlu dibuat untuk sebagai bentuk kerja sama lintas sektor mengatasi polusi udara, bukan cuma pemerintah ataupun swasta saja.

    Kerja sama bahkan tak hanya dilakukan untuk perbandingan data, tapi juga pengujian dan pemasangan alat ukur bersama-sama.

    2. Menelusuri jejak pencemar
    Langkah selanjutnya adalah identifikasi sumber polutan dengan lebih akurat.

    Polusi udara tidak hanya berasal dari sektor transportasi. Fokus penanganan hanya pada satu sumber polusi merupakan pemikiran yang sempit sehingga membatasi upaya kita untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif.

    Data menunjukkan rata-rata konsentrasi partikel debu berukuran 2,5 mikron (PM2.5) di Pulau Jawa melebihi baku mutu udara tahunan. Partikulat yang mengandung logam berat, black carbon, dan sulfur tersebut berasal dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan transportasi.

    Selain PM2.5, PLTU yang tersebar di Pulau Jawa juga melepaskan gas SO2 atau sulfur dioksida–emisi yang juga dihasilkan sektor industri dan transportasi.

    Walau begitu, kita masih membutuhkan kajian ilmiah terkait seberapa besar emisi dari sektor ini memengaruhi kualitas udara Jakarta.

    Pemerintah dapat bekerja sama dengan para akademikus untuk membuat kajian ini agar penanganan polusi udara lebih terarah dan efektif langsung ke sumbernya.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Indra Chandra (Dosen di Teknik Fisika, Telkom University)

  • Evaluasi Polusi Udara di Jakarta: Memberikan Insentif untuk Perubahan

    Evaluasi Polusi Udara di Jakarta: Memberikan Insentif untuk Perubahan

    7cloud.asia – Polusi kota Jakarta sudah harus mendapat perhatian serius. Hampir setiap hari Jakarta masuk 10 besar kota dengan polusi udara terburuk di dunia.

    Walau begitu, ada saja dalih yang dilontarkan pemerintah untuk mengelak dari tanggung jawab mereka untuk mengendalikan polusi udara di Jakarta.

    Misalnya, pemerintah mengatakan alat ukur kualitas udara yang digunakan pihak swasta tidak memenuhi standar. Terbaru, pemerintah DKI Jakarta juga berencana menghentikan kegiatan stasiun pengukuran udara yang tidak berizin bersama Kepolisian.

    Sayangnya, perdebatan ini membuat kita sedikit berpaling pada masalah sebenarnya, yaitu bagaimana memperbaiki kualitas udara di Indonesia, khususnya Jabodetabek.

    Sebab, pengukuran kualitas udara hanya salah satu dari sekian banyak langkah yang harus dilakukan untuk atasi polusi udara di Jakarta

    Lantas, apa yang seharusnya pemerintah dan masyarakat lakukan untuk mengatasi debat kusir yang tak berujung soal polusi udara serta bertindak bersama?

    Ada setidaknya tiga hal, yang bisa dilakukan untuk mengurai masalah polusi udara di Jakarta. Dua langkah pertama telah diulas dalam tulisan sebelumnya, yakni informasi udara yang terbuka dan menelusuri jejak pencemar.

    Langkah selanjutnya adalah identifikasi sumber polutan dengan lebih akurat.

    Polusi udara tidak hanya berasal dari sektor transportasi. Fokus penanganan hanya pada satu sumber polusi merupakan pemikiran yang sempit sehingga membatasi upaya kita untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif.

    Data menunjukkan rata-rata konsentrasi partikel debu berukuran 2,5 mikron (PM2.5) di Pulau Jawa melebihi baku mutu udara tahunan. Partikulat yang mengandung logam berat, black carbon, dan sulfur tersebut berasal dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan transportasi.

    Selain PM2.5, PLTU yang tersebar di Pulau Jawa juga melepaskan gas SO2 atau sulfur dioksida–emisi yang juga dihasilkan sektor industri dan transportasi.

    Walau begitu, kita masih membutuhkan kajian ilmiah terkait seberapa besar emisi dari sektor ini memengaruhi kualitas udara Jakarta.

    Pemerintah dapat bekerja sama dengan para akademikus untuk membuat kajian ini agar penanganan polusi udara lebih terarah dan efektif langsung ke sumbernya.

    Setelah mengidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengevaluasi dan mengendalikan sumber-sumber pencemar udara dengan menggunakan pendekatan reward and punishment atau penghargaan dan hukuman.

    Pemerintah dapat memberikan penghargaan dan insentif bagi sektor-sektor yang terbukti dapat meredam pencemaran udara. Berbagai insentif untuk kendaraan listrik dapat menjadi langkah awal untuk penerapan kebijakan reward ini.

    Sebaliknya, pemerintah harus menegakkan peraturan, memberi sanksi ataupun disinsentif bagi sektor-sektor yang berkontribusi terhadap pencemaran udara.
    Sebagai contoh, kota-kota di Eropa telah menerapkan zona rendah emisi yang memberlakukan larangan kendaraan beremisi tinggi di wilayah pusat kota.

    Pemerintah Jakarta sebenarnya sudah menerapkan kebijakan serupa di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Kendati demikian, kebijakan ini masih belum efektif. Penerapannya juga perlu diperluas ke kawasan-kawasan padat kendaraan lainnya.

    Selain mengkaji ulang kebijakan, pemerintah perlu mempertimbangkan faktor ISPA saat mengevaluasi kualitas udara di suatu daerah.

    Proses ini penting agar kita bisa melihat kembali: sejauh mana indeks kualitas udara pemerintah sudah mencerminkan keadaan sebenarnya?

    KLHK mengklaim kualitas udara terus membaik. Padahal, bersamaan dengan itu, angka infeksi saluran pernapasan akut (ISPA)–yang diduga akibat perburukan kualitas udara–justru naik.

    Ini terjadi terutama di musim kemarau. Setiap nilai konsentrasi rerata harian dari PM2.5 yang melebihi baku mutu akan berakibat terhadap kesehatan masyarakat.

    Salah studi di Jakarta juga menjelaskan hubungan kualitas udara berkaitan dengan penyakit pernafasan (ISPA).

    Selain melihat kesesuaian indeks, evaluasi juga penting untuk menentukan seberapa efektif langkah pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan.

    Kajian semacam ini telah dilakukan di Quito, Ekuador, oleh tim peneliti dari Ekuador, Belanda, dan Amerika Serikat pada 2018.

    Kita perlu mendesak penilaian yang lebih holistik dan komprehensif terhadap kualitas udara dan lingkungan. Peningkatan angka dalam IKU tidak boleh menjadi jaminan bahwa udara yang kita hirup benar-benar bersih.

    Penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari polusi udara terhadap ekosistem dan kesehatan manusia.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Indra Chandra (Dosen di Teknik Fisika, Telkom University)

  • Riset: Pesan-Antar Makanan Memperburuk Polusi Udara dan Kemacetan Perkotaan

    Riset: Pesan-Antar Makanan Memperburuk Polusi Udara dan Kemacetan Perkotaan

    7cloud.asia – Bayangkan kamu memesan makanan melalui layanan daring atau on-demand food delivery (ODFD). Sang pengantar hanya membawakan satu pesanan dari restoran ke rumahmu.

    Ternyata, lima menit kemudian, tetanggamu memesan dari restoran yang sama. Pengemudi yang sama ternyata harus kembali lagi ke restoran untuk mengambil pesanan kedua.

    Setiap perjalanan tunggal ini meningkatkan jumlah pergerakan kendaraan di jalan, memperburuk polusi udara dan kemacetan lalu lintas di lingkunganmu. Hal ini diperparah jika lebih banyak tetanggamu melakukan hal yang sama dalam waktu yang berbeda.

    Minat konsumen terhadap kenyamanan dan layanan cepat mendorong perkembangan layanan pesan antar makanan daring seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, dalam beberapa tahun terakhir.

    Di Indonesia, platform pesan-antar daring kini melayani jutaan pelanggan setiap tahunnya, dengan nilai transaksi mencapai 4,6 miliar dolar AS (Rp71,6 triliun) pada 2023.

    Naiknya layanan pesan-antar daring turut meningkatkan lalu lintas kendaraan pengantaran sehingga menambah kemacetan perkotaan dan emisi gas rumah kaca yang memicu polusi udara.

    Baca: Pengiriman barang di belanja online dorong produksi sampah

    Sebuah penelitian di Jakarta menunjukkan bahwa penggunaan layanan pesan-antar daring dapat meningkatkan emisi hingga dua kali lipat dan meningkatkan kemacetan hingga 40 persen.

    Riset yang yang dilakukan Budhi Sholeh Wibowo, Dosen dan Peneliti dari Universitas Gadjah Mada berupaya memberikan dua langkah solusi agar layanan ini bisa meredam perburukan polusi dan kemacetan.

    Solusi ini membutuhkan itikad dari pengelola platform dan juga kesadaran lingkungan konsumen. Solusi pertama adalah pengantaran gabungan.

    Riset mendapati bahwa konsolidasi pengantaran, atau pengantaran gabungan, adalah strategi yang efektif untuk mengurangi dampak lingkungan dari layanan pesan-antar daring.

    Dengan menggabungkan pesanan, platform dapat mengurangi jumlah perjalanan, menurunkan konsumsi bahan bakar, dan mengurangi emisi secara keseluruhan.

    Sebagai ilustrasi, bayangkan ada lima orang di kompleks perumahan yang sama yang memesan makanan dari restoran berbeda dalam periode satu jam.

    Baca: Dampak maraknya belanja online pada lingkungan

    Dengan menggunakan pengantaran gabungan, pengemudi dapat menunggu hingga tiga atau lebih pesanan masuk sebelum mengambilnya dan mengantarkan semuanya dalam satu perjalanan.

    Metode pengantaran tersebut tentu mengurangi jumlah total perjalanan. Walhasil, pengemudi bisa menghemat bahan bakar dan juga mengurangi emisi karbon. Pengemudi juga tidak perlu kelelahan karena harus bolak-balik.

    Studi yang saya lakukan bersama tim di Yogyakarta menemukan bahwa konsolidasi pengantaran mengurangi emisi karbon hingga 16 persen.

    Pengemudi juga diuntungkan dengan pengurangan biaya antar sebesar 9 persen. Namun, hal ini disertai dengan kompromi—waktu tunggu pelanggan meningkat rata-rata sebesar 26 persen.

    Lantas, apakah konsumen bersedia? Jawabannya akan diulas di tulisan selanjutnya.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Budhi Sholeh Wibowo, Dosen dan Peneliti dari Universitas Gadjah Mada