ruangkota

Tag: Pemilu 2024

  • ICW dan KontraS: Penuh Kekacauan Pemilu 2024 adalah Pemilu Terburuk Sejak Era Reformasi

    ICW dan KontraS: Penuh Kekacauan Pemilu 2024 adalah Pemilu Terburuk Sejak Era Reformasi

    7cloud.asia – Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pelaksanaan Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk di era reformasi

    “Sulit dipungkiri bahwa Pelaksanaan Pemilu 2024 khususnya Pilpres 2024 diwarnai ragam kekacauan,“ demikian ICW dan Kontras dalam keterangan tertulisnya.

    Disebutkan, penilaian ini berdasarkan temuan ICW dan KontraS yang telah melakukan pengumpulan data serta analisis atas berbagai fenomena yang terjadi berkaitan dengan penyelenggaraan sistem Pemilu 2024.

    ICW dan KontraS juga mencatat dan mendata temuan kekerasan hingga
    kecurangan di Pemilu 2024.

    Atas temuan dan hasil analisa data yang ada ICW dan KontraS memberikan catatan sebagai berikut:

    Baca: Dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan dibawa ke MK  

    Pertama, Komisi Pemilihan Umum atau KPU gagal dalam memberikan keterbukaan informasi dana kampanye Pemilu 2024 kepada publik.

    KPU menyediakan portal informasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) yang tidak mendukung penyediaan informasi dana kampanye yang transparan dan akuntabel.

    Sebabnya, portal tersebut tidak memberikan rincian secara detail mengenai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. 

    Informasi yang merinci penting untuk diketahui oleh publik, agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi aliran dana yang digunakan selama proses kampanye.

    Pelaporan yang dilakukan secara detail dan transparan, berguna untuk
    mengetahui serta mencegah masuknya dana-dana ilegal, dan sumbangan lain yang tidak sesuai ketentuan.

    Baca: Kecurangan Pilpres 2024 sudah terjadi sejak keputusan MK

    Pencegahan tersebut tentu sulit dilakukan jika informasi dana kampanye yang disediakan tidak rinci dan terbuka. Tertutupnya informasi dana kampanye ini sangat berpotensi menjadi cikal bakal terjadinya praktik korupsi di kemudian hari.

    Lebih jauh, Sikadeka juga berkali-berkali mengalami down yang mengakibatkan publik tidak dapat mengakses informasi mengenai dana kampanye.

    Padahal dalam masa kampanye, utamanya mendekati hari pemungutan suara, informasi dana kampanye penting diketahui agar publik bisa mengambil keputusan berdasarkan kepatutan kandidat ataupun parpol dalam melaporkan dana kampanye.

    Kedua, KPU dinilai gagal dalam memberikan keterbukaan informasi penghitungan suara Pemilu 2024 kepada publik.

    Serupa dengan keterbukaan informasi dana kampanye, dalam hal penghitungan suara KPU menyediakan portal informasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang tidak layak diakses oleh publik.

    Baca: Ganjar Pranowo dorong DPR gunakan hak angket

    Kegagalan KPU berakibat pada kekisruhan meluas dalam penghitungan suara dan berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan praktik kecurangan.

    Dalam pantauan ICW dan KontraS terhadap seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia, terdapat selisih suara pemilihan presiden dalam jumlah besar yang disebabkan kerusakan dalam Sirekap.

    Jumlah suara dalam Formulir C1 yang diunggah melalui Sirekap berubah dan melonjak sehingga tidak mencerminkan perolehan suara yang asli.

    Pemantauan sepanjang 14 Februari 2024 – 19 Februari 2024 menemukan adanya selisih antara Sirekap dan formulir C1 pada 339 TPS sebanyak 230.286 suara.

    Tiga pasangan calon mendapatkan suara yang lebih besar setelah formulir C1 diunggah ke portal Sirekap.

    Baca: Paslon 01 dan 03 jalin komunikasi untuk sikapi kecurangan di Pilpres 2024

    Berikut adalah rinciannya:
    Selisih paslon 01  Anies – Muhaimin sebanyak 65.682 suara atau 28,52 persen

    Selisih paslon 02 Prabowo – Gibran sebanyak 109.839 suara atau  47.70  persen 

    Selisih paslon 03 Ganjar – Mahfud sebanyak 54.765 suara atau 23,78 persen.

    Kegagalan Sirekap dalam menyediakan informasi yang akurat berujung pada kontroversi meluas dan dugaan kecurangan melalui portal tersebut. Penghitungan suara sempat dihentikan selama dua hari akibat kisruh Sirekap.

    Perlu dicatat bahwa KPU menyatakan Sirekap tidak dijadikan landasan perhitungan suara, sehingga penundaan perhitungan suara menimbulkan pertanyaan besar.

    Baca: Masalah di Sirekap dinilai bisa jadi pintu masuk kecurangan

    Terlebih lagi penundaan diputuskan melalui proses yang tidak patut, yaitu hanya melalui instruksi lisan. Penundaan perhitungan suara tanpa proses yang patut berpotensi membuka praktik kecurangan perhitungan suara.

    Kendati Sirekap tidak dijadikan acuan untuk penghitungan suara, cacatnya Sirekap menunjukkan kegagalan KPU dalam menyediakan informasi publik.

    KPU menyajikan portal keterbukaan informasi yang tidak siap untuk diakses oleh publik. Padahal anggaran yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh publik sebesar Rp 3,5 miliar telah dihabiskan untuk Sirekap.

    Ketiga, banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia saat dan pasca Pemilu 2024 menandakan bahwa KPU gagal lakukan evaluasi secara serius.

    Lima tahun lalu, terdapat 894 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal secara misterius dan setidaknya 5.175 orang tercatat sakit.

    Baca: Muncul desakan agar Sirekap diaudit lembaga independen

    Sementara itu, per tanggal 21 Februari 2024 (seminggu pasca Pemilu), angka kematian petugas Pemilu 2024 telah mencapai setidaknya 94 orang, sementara lebih dari 13.000 lainnya tercatat sakit.

    Jumlah ini tentu saja bukan angka final, sebab masih memiliki posibilitas untuk terus bertambah, mengingat ribuan orang yang masih dirawat.

    Tingginya angka korban ini menandakan bahwa KPU tidak serius dalam melakukan evaluasi dan perbaikan.

    Walaupun sudah membangun langkah antisipatif seperti melibatkan dinas kesehatan, skrining riwayat kesehatan, dan mengatur batasan umur, 
    nyatanya upaya tersebut belum sepenuhnya efektif.

    Baca: Jumlah petugas KPPS yang meninggal menurun 

     

  • Pemilu 2024: Real Count Tunjukkan Ada 8-9 Partai yang Melenggang ke Senayan

    Pemilu 2024: Real Count Tunjukkan Ada 8-9 Partai yang Melenggang ke Senayan

    7cloud.asia – Perhitungan suara pemilihan umum alias Pemilu 2024 masih berlangsung hingga 20 Maret 2024 mendatang.

    Sementara penghitungan hasil Pemilu 2024, baik Pileg maupun Pilpres dijadwalkan akan ditetapkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU paling lambat pada 21 Maret 2024.  

    Namun demikian, sejumlah lembaga survei dan juga KPU, telah melakukan penghitungan cepat atau quick count untuk Pemilu 2024.

    Dilansir dari antaranews.com, dari hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga PDIP Perjuangan memimpin hasil perhitungan cepat Pemilu 2024.

    Baca: PDI Perjuangan masih pimpin perolehan suara Partai 

    Menurut survei dari Indikator Politik Indonesia, meraih 16,68 persen suara dan diprediksi hanya ada 8 dari total 18 partai politik peserta pemilu 2024 yang lolos ke Senayan.  

    Pasalnya perolehan suara dari partai-partai tersebut melampaui parliamantary tresshold sebesar 4% suara.

    Delapan partai tersebut adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN.  

    Data ini diperoleh dari 2.999 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah terhitung, mencapai 99,97 persen partisipasi dengan jumlah suara sah sebanyak 520.357.

    Indikator Politik menetapkan margin of error sebesar 0,54 persen dalam hasil hitung cepat ini, dengan tingkat partisipasi mencapai 78,27 persen.

    Baca: Pasangan Ganjar-Mahfud dan AMIN tunggu hasil penghitungan resmi KPU

    Di posisi kedua terdapat Partai Golkar dengan 15,21 persen suara, sementara posisi ketiga ditempati oleh Partai Gerindra dengan 13,44 persen suara.

    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berada di posisi keempat dengan 10,65 persen suara, diikuti oleh Partai Nasdem di posisi kelima dengan 9,41 persen suara.

    Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memungkinkan berada di posisi keenam hingga delapan dengan 8,26 persen suara, diikuti oleh Partai Demokrat dengan 7,58 persen suara, dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 6,88 persen suara.

    Hitung cepat itu memprediksi partai lainnya tidak akan memperoleh kursi di Senayan, termasuk PPP dengan 3,65 persen suara.

    PSI dengan 2,66 persen suara, Perindo dengan 1,50 persen suara, Partai Gelora dengan 0,88 persen suara, dan Partai Hanura dengan 0,78 persen suara.

    Baca: Jumlah petugas KPPS yang meninggal capai 84 orang

    Hasil penghitungan sementara KPU tidak jauh berbeda. Dipantau dari laman kpu.go.id Sabtu (2/2/2024) sore, tercatat PDI Perjuangan masih di posisi teratas dengan raihan 16,78 persen suara.

    Namun dari penghitungan ini, PPP meraih 4,05 persen suara sehingga bisa melenggang ke Senayan. 

    Pemilu tahun 2024 melibatkan 18 partai politik nasional, termasuk PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Gelora Indonesia, PKS, PKN, Partai Hanura, Partai Garuda, PAN, PBB, Partai Demokrat, PSI, Partai Perindo, PPP, dan Partai Ummat.

    Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, proses rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

     

  • Pemilu 2024: Nasib Pemungutan Suara Susulan di Paniai, Papua Tengah Masih Belum Jelas

    Pemilu 2024: Nasib Pemungutan Suara Susulan di Paniai, Papua Tengah Masih Belum Jelas

    7cloud.asia – Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan (PSS) di Kabupaten Paniai, Papua Tengah masih menunggu perkembangan kondisi keamanan.

    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan Pemungutan Suara Susulan masih menunggu sinyal dari aparat keamanan setempat. 

    “Belum, untuk pelaksanaan pemungutan suara susulan kami masih menunggu sinyal hijau dari teman-teman aparat keamanan,” kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

    Bagja menjelaskan penyelenggaraan pemungutan suara susulan di Paniai harus menjamin keselamatan bagi penyelenggara pemilunya.

    Baca: Hanya 9 partai yang lolos ke Senayan

    Terlebih, lanjut dia, sempat ada laporan panitia pengawas (panwas) hilang di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

    Sampai Jumat petugas  tersebut belum diketahui keberadaannya. Panwas kecamatan di Kabupaten Mimika belum ketahuan semenjak dua hari yang lalu menghilang di hutan.

    “Sekarang lagi dicari oleh tim SAR, dan juga oleh Bawaslu dan kepolisian setempat,” ujarnya.

    Bagja juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengenai PSS di Paniai.

    Baca: PDI Perjuangan masih pimpin raihan perolehan suara

    “Kalau masalah keamanan kan itu bisa menyimpangi undang-undang jadinya, tetapi harus tetap warga negara harus dijamin bahwa yang bersangkutan punya hak untuk memilih,” tuturnya.

    Sementara itu, Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan bahwa pihaknya memberi kelonggaran untuk Paniai guna melaksanakan pemungutan suara susulan.

    Khusus Paniai bisa melakukan pemungutan suara susulan. melampaui batas waktu yang telah ditetapkan yakni 10 hari setelah hari pemungutan suara.

    “Akan tetapi, nanti ada beberapa daerah yang mengalami lex specialis, karena transportasi pengiriman logistik yang terlambat,” ujar Idham saat konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

    Baca: Pemungutan suara susulan di Jakarta Utara diundur karena masalah logistik 

    Idham menjelaskan perlakuan khusus tersebut hanya diberikan kepada wilayah-wilayah yang secara geografis bervariasi.

    Contohnya, logistik untuk 92 TPS di Paniai yang akan menggelar PSS baru diterbangkan ke Papua Tengah, Jumat (23/2) pagi.

    “Kita ketahui penerbangan ke Papua Tengah harus transit di Jayapura, lalu terbang. Lalu, masih ada kegiatan sortir lipat (surat suara). Ini membutuhkan waktu,” katanya.

    Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota.

    Baca: Sejumlah TPS di Jakarta kebanjiran

    Adapun jumlah daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

    Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

    Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

    Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

    Sumber: Antaranews.com

  • Jusuf Kalla dan Hidayat Nurwahid: Hak Angket DPR Dijamin Konstitusi Tak Ada Pihak yang Boleh Melarang

    Jusuf Kalla dan Hidayat Nurwahid: Hak Angket DPR Dijamin Konstitusi Tak Ada Pihak yang Boleh Melarang

    7cloud.asia – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung wacana penggunaan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan di Pemilu 2024.

    Jusuf Kalla mengatakan, penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 bakal menguntungkan semua pihak.

    Dengan hak angket, ujar Jusuf Kalla, bakal membuktikan pada publik soal tudingan apakah kecurangan itu terjadi atau tidak.

    “Tentunya hak angket itu baik bagi kedua belah pihak, karena sekarang banyak isu bahwa (pemilu 2024) ini ada masalah,” ujar Kalla dalam keterangannya, Sabtu (24/2/2024) seperti dikutip Kompas.com.

    Jusuf Kalla yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menganggap, hak angket adalah upaya yang dijamin konstitusi dan bisa dilakukan untuk membuktikan dugaan kecurangan di Pemilu 2024.

    Baca: Beda hak angket dan hak interpelasi untuk usut kecurangan Pemilu 2024

    Namun, jika kecurangan itu tidak terbukti, maka publik mengetahui bahwa berbagai kecurigaan yang muncul tidak terjadi.

    “Jadi kalau ada angket, kalau memang tidak ada soal, itu bagus menghilangkan kecurigaan,” sebut dia.

    Terakhir, Kalla meminta tak perlu ada pihak-pihak yang merasa resah atas pengajuan hak angket ini. Bahkan menuduh hak angket akan membawa kekacauan.

    Ia menegaskan, keresahan berlebih dari sejumlah pihak malah menimbulkan anggapan bahwa kecurangan Pemilu 2024 memang benar terjadi.

    “Jalani saja tidak usah khawatir. Kalau memang tidak apa-apa, bisa jadi klarifikasi. Kecuali ada apa-apa, tentu takut jadinya,” imbuh dia.

    Baca: Ganjar dorong penggunaan hak angket, begini respon Anies dan Mahfud Md 

    Pendapat serupa diungkapkan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang mengatakan, tidak boleh ada pihak-pihak yang melarang wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

    Menurut Hidayat, hak angket dijamin konstitusi dan sebagai salah satu upaya menjaga demokrasi. Dia mengatakan, selama memenuhi syarat maka tidak ada yang bisa melarang DPR menggunakan hak angket.

    “Syarat hak angket itu adalah diusulkan hanya oleh minimal 25 anggota DPR dan berasal lebih dari satu fraksi. Selama syarat itu terpenuhi, tidak ada halangan hak angket itu digunakan,” kata Hidayat dalam keterangan tertulisnya.

    Dia menegaskan tak ada hak konstitusional siapa pun, apalagi pihak di luar DPR, untuk membuat gaduh dengan mem-framing negatif dan menolak hak angket oleh DPR.

    Hidayat menambahkan, hak angket DPR terkait penyelidikan dugaan kecurangan Pemilu berbeda dengan gugatan perselisihan hasil pemilu yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Baca: Menakar peluang penggunaan hak angket

    “Biarkan dua proses itu berjalan sesuai dengan porsinya, karena keduanya berbeda sekalipun sama-sama konstitusional. Salah satunya tidak perlu digunakan untuk menafikan yang lain,” ucap Hidayat.

    Wacana pengajuan hak angket DPR dimunculkan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mendorong partai pengusungnya menggulirkan penggunaan hak untuk melakukan investigasi.

    Ia mengajak partai politik (parpol) pengusung capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar turut serta dalam pengajuan hak tersebut.

    Saat ini, parpol pengusung Ganjar di parlemen adalah PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Sementara, parpol pengusung Anies-Muhaimin yang duduk di Senayan adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

    Baca: Partai pendukung Anies siap dukung penggunaan hak angket

    Parpol pengusung Anies-Muhaimin menyatakan siap mendukung hak angket, tapi masih ingin melihat keseriusan PDI-Perjuangan dalam memperjuangkan wacana tersebut di DPR.

     

  • Pemilu 2024: KPU Lakukan Penghitungan Suara Ulang di 1.583 TPS

    Pemilu 2024: KPU Lakukan Penghitungan Suara Ulang di 1.583 TPS

    7cloud.asia – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan penghitungan suara ulang di ribuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar 18 provinsi di Indonesia.

    Ketua Divisi Teknis KPU Idham Holik memerinci bahwa ada 1.583 TPS di 18 provinsi tersebut yang telah melakukan penghitungan suara ulang.

    “Data sementara perhitungan suara ulang di TPS, dari 18 provinsi yang sudah kami data itu ada sebanyak 1.583 TPS telah dilakukan perhitungan suara ulang karena berbagai hal,” katanya, saat konferensi pers di KPU, Jumat (23/2/2024).

    Idham memaparkan lebih 1500 TPS yang harus melakukan penghitungan suara ulang tersebut tersebar di 1.057 desa 505 kecamatan dan 139 kabupaten/kota.

    Baca: Pelaksanaan mungutan suara susulan di Paniai belum jelas kapan dilakukan 

    Idham menjelaskan bahwa 18 provinsi tersebut yakni Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Riau.

    Penghitungan ulang juga dilakukan di Gorontalo, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat dan Lampung.

    Selain itu, menurut Idham, pemungutan suara ulang telah dilakukan di 686 TPS yang tersebar di 38 provinsi.

    Pemungutan suara ulang ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pasal 372 Ayat 2 UU No 7 Tahun 2017.

    Baca: Hanya 9 Partai yang diprediksi lolos ke Senayan

    Terkait pemungutan suara susulan, KPU melakukannya di 225 TPS yang tersebar di 38 provinsi, sedangkan sebanyak 71 TPS untuk pemungutan suara lanjutan.

    KPU Perbaiki Data Hasil Perhitungan Suara Pemilu 2024 di 74.181 TPS

    “Total TPS yang mengadakan pemungutan suara susulan sebanyak 225 TPS. Pemungutan suara lanjutan sebanyak 71 TPS. Ini diatur dalam Pasal 109 Peraturan KPU No 25/ 2023,” ujarnya.

    Idham menambahkan, total pemungutan suara ulang dan pemungutan suara susulan, serta pemungutan suara lanjutan dari 38 provinsi sebanyak 982 TPS.

    Baca: Pemilu susulan di Jakarta Utara diundur karena masalah logistik

    Terkait batas waktu pelaksanaan pemungutan suara susulan maksimal 10 hari setelah hari pemungutan suara, Idham menjelaskan akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

    “Nanti ada beberapa daerah dalam kondisi wilayah yang sulit di jangkau sehingga transportasi pengiriman logistik terlambat, seperti di Paniai, Papua Tengah, pungkasnya.

     

  • Pemilu 2024: Beratnya Partai Baru Meraih Kursi di DPR Pusat

    Pemilu 2024: Beratnya Partai Baru Meraih Kursi di DPR Pusat

    7cloud.asia – Pemungutan suara Pemilu 2024 telah berlalu. Dari hasil hitung cepat diktahui PDI Perjuangan memimpin perolehan suara Pileg dengan 17,78 persen suara.

    Dari hitung cepat juga diketahui hanya 8 hingga 9 dari total 18 partai peserta Pemilu 2024 yang bisa menempatkan wakilnya di DPR.

    Partai-partai tersebut bisa dikatakan wajah-wajah yang sudah lama meramaikan panggung politik Indonesia dalam 20 tahun terakhir atau pasca reformasi.

    Selain PDI Perjuangan, partai yang melampaui parliamantary treshold atau ambang batas 4% suara adalah Partai Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, PKS, PAN. 

    Sementara Partai Persatuan Pembangunan atau PPP yang sudah berdiri sejak zaman Orde Baru masih tipis malampaui angka 4%.  

    Berdasarkan hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei, enam partai yang baru pertama kali mengikuti Pemilu 2024 ini diperkirakan akan gagal memenuhi syarat untuk meraih kursi di DPR.

    Baca: PDI Perjuangan puncaki perolehan suara Pileg

    Dilansir BBC News Indonesia, hasil yang sama juga ditunjukkan jika merujuk penghitungan faktual KPU sampai Kamis (22/2/2024). 

    Perolehan suara mereka juga sangat kecil, bahkan banyak yang kurang dari 1%. Kondisi ini juga dialami Partai Solidaritas Indonesia atau PSI.

    Meski telah disokong keluarga Joko Widodo dan mendapat kucuran dana yang cukup besar PSI juga berpotensi gagal ke Senayan untuk kedua kalinya. 

    Pun demikian Partai Perindo yang dimiliki konglomerat Hary Tanoesoedibjo tak kunjung melonjak setelah mereka merapat ke koalisi partai-partai lama dalam Pilpres 2024.

    Ambang batas parlemen dan sistem proporsional terbuka yang memicu biaya tinggi dinilai menghambat partai baru, terutama yang tidak berjejaring dengan pebisnis dan politikus besar.

    Sejumlah calon legislatif dari partai baru, pakar politik yang diwawancarai BBC News Indonesia mengungkapkan bahwa meraih 4% itu ternyata tidak mudah.

    Baca: Diperkirakan hanya 8 hingga 9 partai yang melenggang ke Senayan

    Amalinda Savirani, pengajar di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada mengatakan Partai politik baru hampir mustahil mendapat kursi di DPR pada keikutsertaan pertama mereka di pemilu.

    Amalinda berkata, partai baru selalu terbebani untuk memenuhi syarat administratif yang diatur UU 7/2017 tentang Pemilu.

    Syarat yang disebutnya adalah kewajiban sebuah partai baru untuk memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota dan di 50% dari total kecamatan.

    Pada saat yang sama, partai baru juga harus mempengaruhi warga untuk memilih mereka—sebuah tahap yang disebut Amalinda tidak kalah berat ketimbang tahap verifikasi administrasi.

    Banyak partai baru, kata Amalinda, kerap gagal pada tahap turun ke masyarakat ini. Akibatnya, mereka tidak dapat meraih jumlah minimal suara untuk menempatkan kader di DPR.

    “Jadi ini tentang infrastruktur partai politik yang gila, yang membutuhkan sumber daya dan jaringan yang masif,“ kata Amalinda.

    Baca: Pasangan AMIN dan Ganjar-Mahfud masih menunggu hasil penghitungan resmi KPU

    “Verifikasi bisa diakali, tapi representasi itu berat untuk partai baru. Seberapa besar kemampuan mereka mengedukasi dan mempengaruhi warga di akar rumput untuk memilih mereka?“ ujarnya.

    Merujuk tren pada beberapa pemilu terakhir, Amalinda menyebut partai baru harus bersiasat dengan perspektif jangka panjang.

    Setelah pemilu pertama, partai baru bisa berfokus untuk menjalin relasi dengan warga demi melampaui ambang batas parlemen.

    Amalinda mengatakan aturan ambang batas parlemen 4% hampir tidak mungkin dicapai oleh partai yang baru didirikan.

    “Tapi kalau proyeksinya adalah target 10 sampai 20 tahun, sambil melakukan pengorganisasian yang mendalam, syarat itu mungkin dicapai,“ kata Amalinda.

    Sumber: BBC News Indonesia

  • Pemilu 2024: KPU Kukuh Lanjutkan Penayangan Data di Sirekap dan Tolak Audit Forensik, Ada Apa?

    Pemilu 2024: KPU Kukuh Lanjutkan Penayangan Data di Sirekap dan Tolak Audit Forensik, Ada Apa?

    7cloud.asia – Sejumlah pihak mendesak agar penghitungan suara yang diunggah di dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dihentikan lantaran ada banyak muncul kesalahan penghitungan.

    Kesalahan konversi data di Sirekap ini mengakibatkan perolehan suara paslon 02 menggelembung hingga ratusan suara di ribuan Tempat Pemungutan Suara Atau TPS.  

    Selain penghentian penayangan data di Sirekap, sejumlah kalangan juga mendesak dilakukan audit forensik digital terkait kekeliruan di Sirekap ini. Audit ini untuk mengetahui penyebab kesalahan konversi.

    Namun demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan tidak akan menghentikan penayangan data perolehan suara di dalam Sirekap demi transparansi. 

    Ketua KPU, Hasyim Asyari menegaskan, transparansi yang dimaksud adalah pengunggahan foto asli formulir C.Hasil plano dari TPS yang diakomodir di dalam Sirekap.

    Baca: Mungkinkah dilakukan audit forensik terhadap Sirekap

    Kebijakan semacam ini merupakan terobosan yang baru diterapkan pada Pemilu 2024. Foto asli formulir C. Hasil plano dari TPS itu bahkan bisa diunduh dan dapat menjadi basis penghitungan secara mandiri oleh masing-masing peserta pemilu maupun pemantau.

    Hal tersebut bisa menjadi bekal mereka menghadapi proses rekapitulasi manual berjenjang di atasnya, yakni kecamatan dan provinsi.

    Hasyim Asy’ari menyampaikan, apabila Sirekap ditutup sama sekali, itu akan membuat pihak-pihak tertentu saja yang memegang formulir C.

    Hasil dari tingkat TPS dan bisa mengetahui situasi penghitungan suara.

    “(Dengan Sirekap) itu sambil sama-sama bisa membandingkan atau crosscheck apakah yang ditayangkan itu sudah benar atau belum,” kata Hasyim dalam jumpa pers, Jumat (23/2/2024) seperti dikutip Kompas.com

    Baca: PDI Perjuangan resmi tolak Sirekap

    “Itu lah tujuan supaya adanya Sirekap ini supaya hasil pemungutan suara atau hasil penghitungan suara itu transparan, siapa pun bisa akses,” sambungnya.

    Meski beberapa data diakui keliru karena kesalahan pembacaan oleh sistem, KPU memastikan proses koreksi dan sinkronisasi data dengan perolehan suara yang direkapitulasi secara manual berjenjang terus dilakukan.

    “Intinya untuk foto, formulir C.Hasil plano yang ada di TPS, itu akan kita unggah terus,” kata dia.

    “Ini tetap kita tayangkan karena apa? Masyarakat pemilih atau partai politik yang tidak punya saksi mau mengakses informasi perkembangan hasil pleno di TPS dari mana? Justru dengan Sirekap ini bisa diakses, bisa dimonitor, bisa dipantau,” imbuhnya.

    Hasyim mengatakan, publikasi data perolehan suara di Sirekap boleh jadi belakangan tertunda atau melambat karena adanya proses koreksi dan sinkronisasi.

    Baca: Komisi II DPR akan evaluasi penggunaan Sirekap

    Tujuannya, supaya suara yang direkapitulasi di tingkat kecamatan tak lagi mengalami perbedaan dengan publikasi Sirekap.

    “Kenapa tidak ditayangkan perkembangannya, misalkan, karena masih ada yang belum sinkron. Yang belum sinkron menunda dulu dan melanjutkan bagi yang sudah sinkron,” ujar Hasyim.

    Hasyim menambahkan, untuk penayangan hasil hitung konversi dari foto ke angka, secara bertahap akan dilakukan koreksi.

    “Sehingga penayangannya secara bertahap selalu dilakukan koreksi antara hasil penghitungan dengan foto formulir C.Hasil plano TPS,” jelas dia.

    Sebagai informasi, Sirekap dilengkapi dengan teknologi pengenalan tanda optis (optical mark recognition, OMR) dan pengenalan karakter optis (optical character recognition, OCR).

    Baca: Sejumlah ingatkan kesalahan Sirekap bisa jadi pintu masuk kecurangan

    Jadi, ketika pola dan tulisan tangan yang tertera pada formulir C-Hasil plano di tempat pemungutan suara (TPS) difoto dan diunggah ke Sirekap, maka langsung dikenali dan dapat diubah menjadi data numerik untuk dikirim ke server.

    Singkatnya, Sirekap akan membaca apa yang dipotret, dalam hal ini hasil penghitungan suara yang tercatat dalam formulir C-Hasil plano. 

    Namun, pola dan tulisan tangan hasil penghitungan suara pada formulir C-Hasil plano yang dibaca Sirekap pada praktiknya banyak yang keliru.

    Sebelumnya KPU menyebutkan kesalahan konversi data dari formulir C1 Plano ini terjadi di lebih 2000 TPS yang tersebar di sejumlah wilayah. 

    Sumber: kompas.com

  • Pemilu 2024: Pemungutan Suara Susulan di Paniai Papua Tengah Digelar Hari Ini

    Pemilu 2024: Pemungutan Suara Susulan di Paniai Papua Tengah Digelar Hari Ini

    7cloud.asia – Kepala Polda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri mengatakan pemungutan suara susulan Pemilu 2024 di Kabupaten Paniai, Papua Tengah digelar hari ini, Senin (26/2/2024).

    Berdasarkan laporan yang diterima, Mathius menyebutkan pemungutan suara susulan tersebut digelar di 92 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di empat distrik di Paniai.

    Lebih rinci pemungutan suara susulan di Paniai ini digelar di 33 TPS di Distrik Kebo, 12 TPS di Distrik Aweida, 22 TPS di Distrik Muye, serta 25 TPS di Distrik Yagai.

    Baca: Pemungutan suara susulan di Paniai sempat tertunda

    Mathius menjelaskan pemungutan suara susulan tersebut diselenggarakan karena warga sempat membakar logistik Pemilu 2024 di wilayah itu saat menjelang pemungutan suara pada 14 Februari lalu.

    Akibatnya, pemungutan suara di puluhan TPS itu tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

    “Mudah-mudahan, pelaksanaan PSS berjalan dengan aman, sehingga proses perhitungan dapat berlangsung tanpa kendala,” ujar Mathius Fakhiri seperti dilansir Antaranews.com.

    Baca: KPU lakukan penghitungan suara ulang di lebih 1500 TPS

    Sementara itu, Kepala Polres Paniai AKBP Abdus Syukur secara terpisah kepada ANTARA mengatakan saat ini pihaknya menurunkan personil untuk memantau pelaksanaan pemungutan suara susulan tersebut.

    Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibnas) setempat hingga kini dilaporkan aman dan terkendali,.

    “Namun anggota Polres Paniai masih tetap bersiaga dan waspada,” kata Abdus Syukur.

    Baca: Daftar partai yang diperkirakan lolos ke Senayan

    Paniai merupakan salah satu wilayah yang mencatat paling banyak melakukan pemungutan suara susulan karena alasan keamanan.  

    Sebelumnya komisioner KPU, Idham Kholik mengatakan, pemungutan suara ulang dan pemungutan suara susulan dilakukan di 982 TPS yang tersebar di 38 provinsi.

    Pemungutan suara ulang ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pasal 372 Ayat 2 UU No 7 Tahun 2017.

    “Total TPS yang mengadakan pemungutan suara susulan sebanyak 225 TPS. Pemungutan suara lanjutan sebanyak 71 TPS. Ini diatur dalam Pasal 109 Peraturan KPU No 25/ 2023,” ujarnya.

     

  • Pemilu 2024: Rumitnya Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Malaysia

    Pemilu 2024: Rumitnya Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Malaysia

    7cloud.asia – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana memotret wajah dan identitas pemilih saat pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia.

    Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan langkah tersebut untuk mengantisipasi orang yang tidak memiliki hak suara ikut mencoblos melalui kotak suara keliling (KSK).

    Untuk mengantisipasi supaya orang yang tidak berhak ikut memilih di pemungutan suara ulang, ketika orang itu akan milih dilakukan skrining dengan metode KSK.

    “Kami minta untuk difoto wajah dan juga ID atau identitas supaya orang yang hadir di pemungutan suara ulang memang betul-betul orang itu,” ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (26/2/2024).

    Baca: Pemungutan suara susulan di Paniai sempat tertunda karena masalah keamanan

    Ia menjelaskan PSU Kuala Lumpur tak lagi menggunakan metode pos, melainkan KSK dan pencoblosan di TPS. Untuk metode KSK, KPU bakal memastikan hanya pemilih yang punya hak yang dapat mencoblos.

    Diketahui, tahapan pemilu di Kuala Lumpur bakal diulang. Hal itu sejalan dengan saran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada KPU.

    KPU berharap pihaknya dapat menyelesaikan PSU tepat waktu sebelum batas akhir rekap nasional dan penetapan hasil pemilu nasional pada 20 Maret.

    “Batas waktunya 20 Maret maksimal, kami berusaha sesuai dengan kerangka waktu itu, syukur-syukur bisa selesai semua dan bisa kita tetapkan secara nasional sebelum batas akhir,” katanya.

    Baca: Penghitungan suara ulang dilakukan di lebih 1500 TPS

    KPU dan Bawaslu sebelumnya sepakat tak menghitung suara pemilih pos dan KSK di Kuala Lumpur karena integritas daftar pemilih dan akan melakukan pemutakhiran ulang daftar pemilih.

    Tercatat ada sekitar 490.000 orang dalam Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari Kementerian Luar Negeri yang perlu menjalani proses pencocokan dan penelitian (coklit)

    Namun, Bawaslu menemukan hanya sekitar 12 persen pemilih yang dicoklit Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih Kuala Lumpur pada 2023 lalu, 

    Bawaslu juga menemukan panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) fiktif hingga 18 orang. Akibatnya, pada hari pemungutan suara, jumlah daftar pemilih khusus (DPK) membeludak hingga sekitar 50 persen di Kuala Lumpur.

    Baca: Hanya 9 partai yang diprediksi lolos ke Senayan

    Sebelumnya Hasyim mengatakan, pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia akan digelar dengan meniadakan pemungutan suara dengan metode pos.

    “KPU juga memulai kegiatan PSU di Kuala Lumpur dengan pemutakhiran daftar pemilih,” ujarnya Jumat (23/2/2024).

    Ia menjelaskan pemutakhiran data ini berdasarkan daftar pemilih tetap (dpt) yang sudah ditetapkan pada 21 hingga 23 Juni 2023 di Kuala Lumpur. Adapun data yang akan dimutakhirkan merupakan alamat-alamat yang tidak jelas.

    “Berdasarkan alamat-alamat yang tidak diketahui atau tidak jelas, kita keluarkan dari daftar pemilih, sehingga menjadi basis pemutakhiran daftar pemilih,” katanya.

    Baca: Perjuangan partai baru untuk bisa melenggang ke Senayan

    Sehingga, PSU di Kuala Lumpur nantinya dilakukan tidak dengan menambah pemilih baru.

    Adapun data yang dimutakhirkan itu akan disinkronkan dengan daftar hadir pemilih untuk metode tps di luar negeri.

    Hasyim mengatakan KPU tengah menyusun jadwal untuk pemutakhiran dan rekrutmen ulang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga mengidentifikasi sisa surat suara yang masih digunakan.

    Selain itu KPU juga tengah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait rekomendasi-rekomendasi atas proses PSU.

    Baca: PDI Perjuangan masih memimpin perolehan suara Pileg

    “Itu juga kita bicarakan dengan Bawaslu supaya apa yang kita lakukan sesuai rekomendasi Bawaslu dan ketentuan perundang-undangan,” jelas Hasyim.

    Untuk diketahui, ada tiga metode pemungutan suara di luar negeri, yakni: pemungutan suara di tps, kotak suara keliling (ksk) dan pos.

    Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota.

    Adapun jumlah pmilih yang terdaftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

    Sumber: Antaranews.com

     

  • Aksi Mendukung Hak Angket Tuk Usut Kecurangan Pemilu 2024 Berlangsung di Daerah

    Aksi Mendukung Hak Angket Tuk Usut Kecurangan Pemilu 2024 Berlangsung di Daerah

    7cloud.asia – Dukungan masyarakat sipil untuk penggunaan hak angket guna mengusut kecurangan di Pemilu 2024 terus mengalir

    Seratusan warga Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatasnamakan diri Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (Garda) menyatakan ukungannya untuk penggunaan hak angket. 

    Warga mendatangi kantor DPRD DIY, Senin (26/2/2024) dan meminta wakil rakyat menyampaikan dukungan warga untuk hak angket kepada DPR pusat di Jakarta.

    Dalam momen tersebut, Garda membawa serta topeng-topeng tokoh nasional seperti Surya Paloh, Cak Imin hingga Megawati Soekarnoputri yang juga telah menyatakan mendukung hak angket.

    Baca: Dua jalur untuk usut kecurangan di Pilpres 2024

    Dilansir krjogja.com, massa sempat melakukan aksi teatrikal, berdiri dan seolah menyatakan setuju terkait penggunaan hak angket DPR.

    Imam Syafii, Perwakilan Garda mengatakan pihaknya sengaja menitipkan aspirasi terkait hak angket pada DPRD DIY.

    Hak angket menurut dia harus dilakukan karena melihat berbagai pelanggaran pada proses pemilu 2024.

    “Kami melihat bahwa ada kecurangan pemilu, lalu penyalahgunaan kekuasaan sampai politisasi bantuan sosial. Kami sampaikan aspirasi sesuai konstitusi melalui DPRD DIY untuk diteruskan ke DPR,” ungkapnya.

    Baca: Respon Anies dan Mahfud soal penggunaan hak angket

    Garda, menurut Imam, sengaja menempuh jalur parlemen untuk menyampaikan aspirasi sebagai upaya penyampaian pendapat sesuai konstitusi.

    “Kami hindari gerakan massa lebih masif, kami sampaikan lewat dewan. Secara konstitusi Garda menyampaikan tuntutan hak angket lewat sini,” tegasnya.

    Hak angket dinilai harus diambil karena Garda melihat penyelewengan anggaran Pemilu yang begitu besar.

    Kecurangan yang masif menurut mereka harus diusut lewat hak angket agar rakyat mengetahui kebenaran seharusnya.

    Baca: PDI Perjuangan solid dan siap dorong penggunaan hak angket

    “Anggaran pemilu begitu besar, kalau banyak pelanggaran maka DPR wajib menggunakan haknya. Dari hak angket hasilnya menguak apa yang jadi pertanyaan kami apakah anggaran digunakan untuk sengaja memenangkan paslon tertentu. Ini yang harus dikuak,” tandasnya.

    Sementara, Ketua DPRD DIY, Nuryadi, mengaku siap membawa aspirasi warga DIY ke Jakarta terkait hak angket.

    Warga yang menemukan hal tak logis terkait pemilu harus mendapatkan fasilitasi untuk memperjuangkam aspirasi.

    “Aspirasi kita wakili dan kami sampaikan ke Jakarta. Mereka menemukan hal tidak logis, satu-satunya yang dipercaya lembaga dewan ini ketika hukum tak lagi dipercaya. Kalau dewan tidak jalan, rakyat mau percaya siapa lagi,” pungkas Nuryadi.

    Sumber: krjogja.com