ruangkota

Tag: deforestasi

  • Madani : Penurunan Emisi Karbon dan Deforestasi Harus Bermuara Pada Net-zero Tanpa Bahan Bakar Fosil

    Madani : Penurunan Emisi Karbon dan Deforestasi Harus Bermuara Pada Net-zero Tanpa Bahan Bakar Fosil

    7cloud.asia –  Cerita sukses upaya penurunan emisi karbon dan deforestasi Indonesia dari tahun ke tahun, tidak boleh membuat Indonesia lengah terhadap krisis iklim yang makin mengkhawatirkan.

    Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Yayasan MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad menanggapi pidato Presiden Jokowi  di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G77 dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam rangkaian World Climate Action Summit (WCAS) COP 28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

    Nadia mengakui, sejumlah data dan fakta terkait dengan kesuksesan Indonesia dalam penurunan emisi karbon  dan deforestasi sudah dibeberkan Presiden Jokowi pada COP 28.

    “Namun, Indonesia harus tetap tegas menuju titik akhir net-zero emisi dengan menyapih bahan bakar fosil, apalagi mengingat bahwa data dan fakta harus dilihat utuh dari berbagai perspektif”, ujar Nadia dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia Senin (5/12/2023).

    Baca: Ironi polusi udara saat COP 28

    Laporan terbaru Global Carbon Project (GCP) menunjukkan bahwa di tahun 2023 ini Indonesia menduduki sepuluh besar penyumbang emisi terbesar di seluruh dunia.

    Jumlah karbon yang dihasilkan Indonesia meningkat sebesar 18,3% dari tahun 2022. Menurut Nadia, ini merupakan peningkatan paling banyak dibandingkan negara-negara lainnya.

    Kenaikan emisi karbon Indonesia berasal dari penggunaan energi fosil (khususnya batu bara), alih fungsi lahan, dan deforestasi Indonesia yang tinggi.

    Di kesempatan sebelumnya, Presiden Jokowi mengklaim kesuksesan Indonesia dalam menurunkan emisi karbon hingga 42 persen pada 2022, dibandingkan dengan perencanaan Business as Usual (BAU) tahun 2015.

    Jokowi juga menyebut sudah bekerja keras untuk memperbaiki pengelolaan Forest and Other Land Use (FOLU), serta mempercepat transisi energi menuju energi baru terbarukan.

    Baca: Indonesia masuk 10 besar sumber emisi karbon dunia

    Jokowi menyebut dalam pengelolaan FOLU, Indonesia terus menjaga dan memperluas mangrove dan merehabilitasi hutan dan lahan, serta menurunkan deforestasi pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir.

    Menurut Nadia dari pencapaian yang disampaikan tersebut, masih banyak catatan dan pekerjaan rumah yang masih tertinggal.

    “Mencermati klaim penurunan emisi tersebut bersama dengan laporan GCP terbaru, kita menggarisbawahi pentingnya pembukaan data tersebut kepada publik sebagai bentuk transparansi dan memberikan ruang partisipasi bagi publik untuk memvalidasi capaian tersebut di tingkat tapak,” tegasnya.

    Nadia menambahkan, keberhasilan pemerintah Indonesia memang harus diapresiasi karena telah mampu menekan laju deforestasi.

    Meskipun demikian, masih banyak ketidaksesuaian antar kebijakan penurunan emisi Indonesia yang justru berpotensi memberikan tekanan untuk pengalihfungsian hutan.

    Baca: Indonesia dorong sektor kehutanan sebagai penyerap emisi sektor energi

    Nadia mencontohkan, dokumen Enhanced NDC masih memberikan kuota deforestasi 359 ribu hektar per tahun hingga 2030.

    Padahal untuk mencapai Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, seharusnya sudah tidak ada lagi ruang deforestasi bagi Indonesia hingga 2030.

    Belum lagi, ketidakselarasan antar target pengurangan emisi dari sektor energi dan kehutanan juga berpotensi memberikan ancaman deforestasi yang lebih lanjut.

    Nadia meanjutkan, untuk menjalankan kebijakan bauran energi baru terbarukan, pemerintah salah satunya merencanakan melalui co-firing biomassa,

    Kebutuhan pelet kayu untuk co-firing biomassa ini salah satunya akan dipenuhi melalui hutan tanaman energi.

    Baca: Negara miskin butuh bantuan untuk pangkas emisi karbon

    Indonesia , lanjut Nadia, melalui kebijakan FOLU Net Sink 2030 mengejar target pembangunan hutan tanaman yang belum terealisasi seluas 6,11 juta hektar.

    “Namun, terdapat catatan hanya ada 2,04 juta hektar yang sudah jelas dapat dikelola. Dari mana selisih kebutuhan tersebut akan diperoleh?” tambah Nadia.

    Salma Zakiyah, Program Assistant Hutan dan Iklim Yayasan MADANI Berkelanjutan menambahkan bahwa pembangunan hutan tanaman energi untuk memenuhi target co-firing biomassa akan berpotensi menimbulkan deforestasi baru. 

     

  • Dianggap Berhasil Menurunkan Laju Deforestasi, Pemerintah Indonesia Terima Dana Rp 1,56 Trilyun dari Norwegia

    Dianggap Berhasil Menurunkan Laju Deforestasi, Pemerintah Indonesia Terima Dana Rp 1,56 Trilyun dari Norwegia

    7cloud.asia – Indonesia menerima dana senilai 100 juta dolar AS atau setara Rp1,56 triliun dari Norwegia atas kinerja konkret dalam menurunkan laju deforestasi untuk periode 2017/2018 dan 2018/2019

    Peta jalan FOLU Net Sink 2030 yang disusun Indonesia menjadi acuan dan orientasi Norwegia dalam memberikan dukungan pendanaan karena 60 persen emisi bersumber dari sektor hutan dan lahan.

    “Indonesia memang menekankan aksi-aksi iklim yang konkrit, dengan contoh-contoh yang nyata, jadi sekaligus menunjukkan bahwa kerja nyata ini bukan sekedar pledge,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, Rabu (13/12/2023).

    Baca: KLHK canangkan sektor kehutanan untuk mengimbangi emisi karbon

    Penandatangan komitmen pembayaran kontribusi tersebut dilakukan oleh Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Joko Tri Haryanto bersama Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin.

    Siti menuturkan hal ini sekaligus merefleksikan bahwa hal-hal yang deliverable, tangible, dan bermanfaat langsung untuk masyarakat menjadi kenyataan dan menjadi catatan kemajuan bagi Indonesia.

    Ia mengajak semua pihak terus berupaya menurunkan laju deforestasi dan emisi karbon sebagai langkah mengatasi perubahan iklim.

    “Adendum untuk Contribution Agreement (CA) ini merupakan capaian yang sangat besar dan ini didasarkan pada verifikasi untuk penurunan emisi tahun 2017-2018 menuju 2018-2019,” ucapnya.

    Baca: Indonesia mengupayakan kehutanan menutup sektor energi

    Pada Oktober 2022 Norwegia telah membayarkan dana berbasis kinerja sebesar 56 juta dolar AS atau setara Rp876 miliar kepada Indonesia pada Oktober 2022.

    Dukungan dana itu sebagai tindak lanjut kerja sama Indonesia dengan Norwegia.

    Duta Besar Norwegia Rut Kruger Giverin mengatakan penandatanganan CA merupakan tindak lanjut komitmen Norwegia yang disampaikan pada COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab.

    Kontribusi dari Norwegia akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan rencana operasional FOLU Net Sink 2030.

    Rut kagum dengan rencana operasional Indonesia dalam menurunkan emisi karbon sektor hutan dan lahan melalui FOLU Net Sink 2030.

    “Rencana operasional itu sangat ambisius dan mengesankan, mencakup semua langkah kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk mengurangi laju deforestasi,” ucapnya.

    Lebih lanjut Rut mengungkapkan Indonesia dan negaranya memiliki prioritas yang sama dalam mengendalikan krisis iklim dan alam.

    Kerja sama bilateral kedua negara telah diperkuat ketika Indonesia dan Norwegia menandatangani nota kesepahaman pada tahun 2022.

    Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menjelaskan ada lima sektor yang menjadi area dari penggunaan dana kontribusi dari Norwegia.

    Pertama, penguatan perlindungan hutan dan peningkatan partisipasi masyarakat. Kedua, investasi, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan dan lahan, serta perhutanan sosial.

    Ketiga, konservasi keanekaragaman hayati dan keempat, pengurangan emisi dari kebakaran dan dekomposisi gambut, serta kelima, penguatan penegakan hukum.

    Joko menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya menurunkan emisi dan deforestasi bukan sekedar retorika dan bukan sekedar komitmen di atas kertas, tapi bisa diimplementasikan dan sudah diakui oleh dunia internasional.

    Sumber: Antaranews

  • Disayangkan! COP 28 Tak Secara Tegas Hentikan Deforestasi

    Disayangkan! COP 28 Tak Secara Tegas Hentikan Deforestasi

    7cloud.asia – Pada sektor kehutanan, Konferensi iklim global Dubai atau COP 28 yang berakhir pekan lalu menyepakati perlu adanya penguatan upaya melawan deforestasi dan penggundulan hutan pada 2030.

    Selain upaya mengurangi deforestasi, COP 28 juga menyepakati langkah untuk melestarikan keanekaragaman hayati pada lanskap darat dan ekosistem laut.

    COP 28 juga menolak permintaan negosiasi perdagangan emisi karbon secara murah. Ini seharusnya menjadi peringatan bagi para promotor dan pelaku perdagangan karbon–yang merupakan solusi palsu penurunan emisi.

    Namun, organisasi lingkungan Greenpeace seperti dilansir di laman resminya menyayangkan, dari kesepakatan COP 28 tahun 2023 ini, tak ada komitmen tegas untuk menghentikan deforestasi.

    Baca: Krisis iklim kian nyata, tapi solusi yang ditawarkan masih basa-basi

    COP 28 sudah menolak negosiasi perdagangan karbon dan menyepakati pendekatan nonpasar dalam isu karbon.

    Menurut Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, Ini membuka harapan akan adanya alternatif kerja sama yang menciptakan sinergi antara mitigasi iklim, adaptasi, pembangunan berkelanjutan, serta pelindungan dan restorasi ekosistem.

    “Namun, kami kecewa karena tak ada komitmen tegas menghentikan deforestasi. Di tingkat nasional, pemerintah seharusnya bisa lebih progresif untuk menurunkan emisi karbon dari sektor kehutanan,” katanya.

    Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan FOLU Net Sink 2030 untuk menurunkan emisi karbon dari sektor kehutanan dan alih fungsi lahan.

    Baca: COP 28 gagal hasilkan mandat pengurangan bahan bakar fosil

    Dengan kebijakan ini, pemerintah menargetkan hutan Indonesia tidak lagi berkontribusi terhadap pelepasan emisi gas rumah kaca.

    Hutan akan diarahkan agar lebih banyak berperan menyerap karbon atau berfungsi sebagai carbon sink pada akhir dekade ini.

    Analisis Greenpeace Indonesia justru menemukan sebaliknya. Bukannya menurunkan emisi, strategi FOLU Net Sink 2030 justru berpotensi melanggengkan deforestasi dan kerusakan hutan alam.

    Pemetaan Greenpeace Indonesia menunjukkan deforestasi masih berisiko terjadi hingga puluhan juta hektare.

    Baca: Aktivis desak aksi iklim yang nyata di COP 28

    Pasalnya, kebijakan FOLU Net Sink 2030 tak dilengkapi aturan operasional pelindungan hutan dan gambut yang tegas, terutama di kawasan hutan produksi.

    Pemerintah juga membuat klaim menyesatkan bahwa pelepasan karbon dari deforestasi hutan alam dapat diganti (offset) dengan penyerapan karbon jangka pendek dari pembangunan hutan tanaman industri.

    “Pemerintah Indonesia harus merombak target FOLU Net Sink 2030, mencegah deforestasi dan mengurangi lajunya hingga ke titik nol,” tandas Iqbal

    Pemerintah juga didesak tak lagi menerbitkan perizinan di lanskap gambut, memulihkan hutan dan gambut yang rusak

    Baca: Food estate dinilai ancam kelestarian hutan

    “Yang tak kalah penting, pemerintah harus melibatkan masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam pelindungan dan pengelolaan hutan berkelanjutan,” ujar Iqbal.

  • Deforestasi Marak Terjadi di Aceh, Satwa Kunci Jadi Terisolir

    Deforestasi Marak Terjadi di Aceh, Satwa Kunci Jadi Terisolir

    7cloud.asia – Adanya deforestasi di sejumlah wilayah di Aceh menyebabkan satwa kunci berupa gajah Sumatera, orang utan, harimau Sumatera dan badak Sumatera yang hidup di dalam hutan menjadi terisolir.

    Koordinator Polisi Hutan (Polhut) Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Rahmat menjelaskan jika kondisi ini terus terjadi maka  satwa kunci tersebut terancam punah.

    “Deforestasi berdampak terhadap satwa kunci yaitu fragmentasi habitat hingga satwa menjadi terisolir,” ujar Rahmat seperti dikutip Antaranews.

    Selanjutnya Rahmat menjelaskan gajah Sumatera populasinya sekitar 1.100 ekor, kemudian orang utan populasinya 1.400 ekor.

    Baca: Dampak perubahan iklim dan El Nino terhadap satwa liar

    “Lalu yang mengkhawatirkan Harimau Sumatera sekitar 170-200 ekor dan Badak Sumatera lebih mengkhawatirkan 20 ekor lagi, dia tidak menyatu lagi, kelompoknya sudah terpisah,” ungkapnya.

    Sementara dari data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, angka deforestasi hutan alam Aceh terakhir pada 2021-2022 lebih kurang mencapai 5,3 ribu hektare.

    Selain itu juga terjadi deforestasi dalam kawasan hutan seluas 2,8 ribu hektare dan 2,5 ribu hektare di luar kawasan hutan.

    Rahmat menjelaskan akibat deforestasi terhadap satwa kunci selain membuatnya terisolir, juga berkurangnya ruang gerak/jelajah satwa, interaksi negatif dengan manusia hingga perubahan perilaku.

    Baca: Cara anak-anak komunitas Teman Manise peduli terhadap satwa liar

    “Perubahan perilaku satwa yang cenderung turun ke pemukiman. Contoh monyet sering dikasih makan, perilakunya menunggu di jalan berharap dikasih makan,” jelasnya.

    Adanya deforestasi ini tidak hanya berakibat pada berkurangnya luas hutan. Tetapi juga memicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor dan banjir bandang.

    Selain itu deforestasi juga menyebabkan hilangnya berbagai jenis flora dan fauna, menyebabkan kerusakan kawasan hutan, dan habitat satwa liar semakin sempit serta rusaknya sumber daya air.

    Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kawasan hutan dan perairan Aceh mencapai 3,5 juta hektare.

    Baca: Taman Ujung Kulon dan pelestarian macan tutul Jawa

    Luas hutan tersebut terbagi dari 1 juta hektare hutan konservasi (termasuk perairan), hutan lindung sekitar 1,7 juta hektare, dan hutan produksi 710 ribu hektare.

    Diantaranya, juga terdapat wilayah konservasi daratan dan perairan yang dikelola BKSDA Aceh sekitar 419 ribu hektare yang dibagi dalam delapan kawasan.

    BKSDA Aceh selama ini terus melakukan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan konservasi yang dikelolanya.

    Seperti patroli pengamanan, penandaan batas, pemasangan papan informasi kawasan/larangan, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

    “Kemudian kami juga memberikan sosialisasi, pelatihan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar, serta operasi represif dalam rangka penegakan hukum,” jelasnya.

    Reporter: Nurakhmayani

     

     

  • Fakta Deforestasi yang Perlu Kita Tahu di Hari Hutan Sedunia

    Fakta Deforestasi yang Perlu Kita Tahu di Hari Hutan Sedunia

    7cloud.asia – Memperingati Hari Hutan Sedunia yang jatuh setiap 21 Maret ada sejumlah fakta yang patut diketahui terkait dengan penebangan hutan atau deforestasi.

    Dilansir earth.org, sejak tahun 1990, setidaknya 420 juta hektare hutan telah hilang dari muka Bumi akibat aktivitas manusia termasuk pembukaan lahan untuk lahan pertanian dan penebangan kayu.

    Pada tahun 2020, tutupan hutan tinggal mencakup sekitar 31% dari total luas daratan dunia.

    Meskipun laju deforestasi mulai menurun selama tiga dekade terakhir, dunia tetap kehilangan ribuan hektare lahan setiap harinya.

    September 2022 tercatat dalam sejarah sebagai bulan pemecahan rekor deforestasi di Amazon, hutan hujan tropis terbesar dan terpenting di dunia.

    Baca: Deforestasi memicu masalah serius pada lingkungan

    Berikut adalah sejumlah fakta deforestasi yang perlu kita ketahui dan mengapa kita perlu melindungi hutan lebih serius ketimbang sebelumnya.

    Dunia telah menebang 10 juta hektare pohon setiap tahunnya untuk menciptakan lahan bagi tanaman pangan dan peternakan,

    Deforestasi juga dilakukan untuk memproduksi bahan-bahan seperti kertas dan bahan bangunan. Jumlah ini menyumbang sekitar 16% dari total hilangnya tutupan pohon. Untuk Indonesia perlu menjadi perhatian, karena 96% deforestasi saat ini terjadi di daerah hutan tropis.

    Deforestasi juga menyumbang emisi global yang cukup besar. Salah satu fakta deforestasi yang paling mencengangkan adalah hilangnya hutan menyumbang hampir 5 miliar ton karbon dioksida ke atmosfer setiap tahunnya,

    Angka ini setara dengan hampir 10% emisi tahunan yang dihasilkan manusia.

    Baca: Perkebunan monokultur memicu deforestasi besar-besaran

    Para peneliti NASA menemukan bahwa percepatan metode penebangan dan pembakaran dalam pembukaan lahan di Kalimantan.

    Seperti kita ketahui Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia dan rumah bagi salah satu hutan hujan tertua di dunia.

    Deforestasi di Kalimantan berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon global terbesar dalam satu tahun dalam dua milenium, sehingga mendorong Indonesia menjadi sumber emisi karbon terkemuka.

    Setidaknya 3,75 juta hektar hutan hujan primer tropis hilang pada tahun 2021. Ini artinya hutan di Kalimantan akan hilang seluas 10 lapangan sepak bola setiap menitnya.

    Hal ini mengakibatkan 2,5 miliar ton emisi karbon dioksida, setara dengan emisi bahan bakar fosil tahunan di India, 

  • Sikapi Peraturan Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa, Komisi IV DPR Imbau KLHK Aktif Diplomasi

    Sikapi Peraturan Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa, Komisi IV DPR Imbau KLHK Aktif Diplomasi

    7cloud.asia – Pemberlakuan Peraturan Uni Eropa (UE) mengenai produk bebas deforestasi (EUDR) yang akan menimbulkan dampak perekonomian dan kesejahteraan petani Indonesia menjadi perhatian Komisi IV DPR.

    Antisipasi pemberlakuan produk bebas deforestrasi Uni Eropa ini termaktub dalam salah satu kesimpulan rapat kerja yang digelar di Ruang Komisi IV, Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2024).

    Wakil Ketua Komisi IV DPR Budhy Setiawan saat rapat kerja mengimbau Menteri LHK agar betul-betul secara bijak melakukan pemilahan diplomasi untuk menyikapi pemberlakuan aturan produk bebas deforestrasi Uni Eropa ini.

    Menteri LHK diminta memanfaatkan forum internasional untuk melakukan diplomasi hutan dalam mengkampanyekan produk-produk hasil kehutanan dan pertanian seperti sawit bisa masuk ke pasar Uni Eropa.

    Baca Juga: Tujuh Komoditas Indonesia Bakal Terdampak Aturan Anti Deforestasi Uni Eropa

    Terlebih, ungkap Budhy, ternyata tidak semua negara Uni Eropa menyetujui aturan produk bebas deforestrasi tersebut.

    “Kebetulan saya dan Pak Budi Djiwandono memimpin kunjungan ke Swedia, dan ternyata kita baru tahu bahwa Parlemen Swedia di dalam voting di Parlemen Uni Eropa dia menolak EUDR ini,” ujar Budhy.

    Dia menambahkan, ternyata nilai ekspor Indonesia ke Swedia cukup besar yakni hampir USD52 juta, 90 persennya ekspor adalah kelapa sawit.

    “Jadi sepanjang juga ibu (Menteri KLHK) bisa melakukan pemilahan terhadap hal itu, tidak semua negara Uni Eropa anti terhadap sawit ini. 90 persen perdagangan kita terhadap Swedia itu sawit,” imbuhnya.

    Baca Juga: Malaysia dan Indonesia Sepakat untuk Satu Suara Hadapi UU Anti Deforestasi Uni Eropa

    Kabar baiknya, Budhy mengungkapkan Parlemen Swedia dalam waktu dekat akan segera melakukan kunjungan balasan ke Indonesia.

    Terkait hal itu, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan kembali agar KLHK bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk berdiplomasi sejauh mana praktek pengelolaan sawit yang diterapkan di Indonesia betul-betul mendukung kesejahteraan petani.

    Anggota Komisi IV DPR Hermanto sebelumnya dalam rapat juga mengungkapkan temuan yang sama saat ikut berkunjung ke Parlemen Swedia.

    Dia memperoleh informasi yang cukup mengejutkan bahwasanya Swedia memberikan dukungan positif terhadap Indonesia perihal EUDR utamanya terhadap sawit Indonesia.

    Baca Juga: Disayangkan! COP 28 Tak Secara Tegas Hentikan Deforestasi

    Saya menduga, ujarnya, tidak semua negara Uni Eropa menolak sawit Indonesia yang terkena aturan produk bebas deforestasi.

    Sekarang tergantung bagaimana pemerintah dalam hal ini Kementerian KLHK melakukan diplomasi hutan atau diplomasi lingkungan.

    “Sehingga produk-produk yang berkaitan dengan produk pertanian dan kehutanan kita ini bisa masuk kesana,” tandas politisi Fraksi PKS ini.

    Sumber: Parlementaria

  • Cara Petani Kecil Bebaskan Diri dari Deforestasi dan Mengakses Pasar Komoditas Global

    7cloud.asia – Sejumlah lembaga organisasi masyarakat sipil nonprofit meluncurkan Panduan Bebas-Deforestasi untuk Petani Kecil.

    Pedoman ini berisi langkah-langkah praktis bagi petani kecil–seperti petani sawit, karet, hingga cokelat–untuk menjaga hutan mereka, sekaligus memastikan komoditas yang dihasilkan bisa menembus pasar global karena sesuai dengan ketentuan bebas-deforestasi.

    “Petani kecil kerap disalahkan atas terjadinya deforestasi di Indonesia dan kemudian tersisih dari pasar. Namun, kolaborasi kami dengan petani kecil membuktikan bahwa mereka bisa melakukan praktik bebas-deforestasi,” kata Sabaruddin, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).

    Sabaruddin berharap dengan pedoman ini para petani kecil anggota kami mendapat akses yang lebih adil terhadap pasar. Mereka juga akan bisa membantu pemerintah mewujudkan komitmen mengurangi deforestasi.

    Panduan Bebas-Deforestasi untuk Petani Kecil Indonesia ini telah dikembangkan selama lebih dari enam tahun atas kolaborasi High Carbon Stock Approach (HCSA), SPKS, Yayasan Petani Pelindung Hutan (4F), Greenpeace, dan High Conservation Value Network (HCVN).

    Baca Juga: Sertifikasi Tanah Membuat Pajak Bumi dan Bangunan Melonjak, Petani Kecil Terbebani

    Proses tersebut juga mencakup uji coba lapangan bersama petani kecil di Kalimantan Barat selama empat tahun, demi memastikan panduan ini sederhana dan mudah diadaptasi oleh komunitas lokal.

    Pedoman ini berisi petunjuk praktis yang sederhana, misalnya bagaimana komunitas petani dapat mengidentifikasi dan memetakan area tutupan hutan dan lahan di kampung mereka.

    Dalam setiap tahapan praktisnya, panduan ini mengharuskan adanya persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atau padiatapa (FPIC–free, prior, and informed consent) dari komunitas terkait.

    Panduan Bebas-Deforestasi untuk Petani Kecil ini akan memperkuat kelembagaan dan tata kelola sumber daya alam, serta menerapkan perangkat manajemen dan pemantauan pelindungan hutan, juga memberikan insentif bagi masyarakat untuk mendukung pelindungan tersebut.

    Perwakilan petani dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Valens Adi mengatakan, para petani yang tergabung dalam Komunitas Poyo Tono Hibun sebagai masyarakat Dayak Hibun sangat mendukung adanya Toolkit Bebas-Deforestasi ini.

    ”Saya melihat sendiri bahwa Toolkit ini benar-benar dikembangkan berdasarkan masukan dari para petani, masyarakat adat dan komunitas lokal, ketika Toolkit ini diujicobakan di Kalimantan Barat. Saya sudah melihat sendiri dampak positifnya,” ujarnya.

    Baca Juga: Sikapi Peraturan Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa, Komisi IV DPR Imbau KLHK Aktif Diplomasi

    Valens mengatakan, petani membutuhkan bantuan dari semua pihak agar para petani dapat menerapkan praktik-praktik terbaik dan terus melestarikan hutan tanpa meninggalkan kearifan lokal dan budaya mereka.

    Tirza Pandelaki, Direktur Eksekutif Yayasan Petani Pelindung Hutan (4F) mengimbuhkan, dalam menyusun panduan ini, pihaknya bekerja sama dengan para petani kecil di desa, termasuk perempuan petani dan anak muda dan menyaksikan hutan yang terjaga serta ada peningkatan dalam kehidupan para petani kecil.

    ”Kini kami berharap panduan ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia, serta mendatangkan insentif dan menguntungkan petani kecil untuk melindungi hutan mereka.” ujarnya.

    Menurut Kepala Global Kampanye Hutan Indonesia Greenpeace, Kiki Taufik, dengan panduan ini petani kecil dapat membantu pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis iklim.

    Deforestasi masih menjadi isu besar untuk Indonesia, ujarnya, tapi dengan panduan ini petani kecil bisa berkontribusi mencapai target konservasi dan komitmen iklim Indonesia.

    “Greenpeace berkolaborasi dalam proses ini agar petani kecil bisa membuktikan bahwa mereka bisa bebas-deforestasi, melindungi hutan, dan memenuhi sejumlah persyaratan, misalnya yang diatur dalam UU Komoditas Bebas Deforestasi Uni Eropa atau EUDR.” pungkasnya.

    Sumber:greenpeace.co.id

  • Forest Watch Indonesia: Aktivitas Tambang Picu Deforestasi di Pulau-Pulau Kecil

    Forest Watch Indonesia: Aktivitas Tambang Picu Deforestasi di Pulau-Pulau Kecil

    7cloud.asia – Forest Watch Indonesia (FWI) menilai perlu upaya yang lebih serius dan berkelanjutan untuk mengelola kawasan hutan di pulau-pulau kecil di Indonesia yang terancam oleh aktivitas pertambangan.

    FWI mencatat, dalam rentang 2017-2021, deforestasi atau penebangan hutan di pulau-pulau kecil di Indonesia telah mencapai 318,6 ribu hektare atau 79,65 ribu hektare per tahun.

    Menurut FWI, angka ini setara dengan tiga persen dari laju deforestasi nasional. Deforestasi itu mencakup 245 ribu hak konsesi tambang nikel, tembaga, bijih besih, emas, mangan dan lainnya yang mengkapling 242 pulau kecil di Indonesia.

    Sementara, deforestasi di dalam konsesi tambang di pulau-pulau kecil mencapai 13,1 ribu hektare.

    Hal mencemaskan ini Forest Watch Indonesia, sebagaimana disampaikan Manager Kampanye, Advokasi dan Media FWI, Anggi Prayoga, dalam sebuah diskusi baru-baru ini.

    Baca: Indonesia salah satu penyumbang deforestasi hutan tropis dunia

    Sisa hutan alam di pulau kecil sampai saat ini atau setidaknya sampai data yang kami sediakan itu di tahun 2021 itu ada 3,5 juta hektare atau hampir dari 50 persen pulau kecil di Indonesia itu masih memiliki tutupan hutan.

    “Di situlah mengapa FWI memiliki concern terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia,” kata Anggi dikutip VOA Indonesia.

    Selain itu masih terdapat 4,42 juta hektare area di pulau-pulau kecil berstatus kawasan hutan negara yang dapat menjadi pintu masuk izin konsesi tambang, hak pengusahaan hutan (HPH), perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTI).

    FWI mencatat luas konsesi di pulau-pulau kecil terbagi atas HPH seluas 309 ribu hektare, HTI sebanyak 94 ribu hektare, kebun 194 ribu hektare dan tambang 244 ribu hektare, selain itu juga terdapat tumpang tindih izin konsesi seluas 35 ribu hektare.

    Jumlah pulau kecil di Indonesia menurut pendataan FWI berjumlah 19.108 pulau dengan luas mencapai tujuh juta hektare.

    Baca: Komitmen Glasgow, upaya dunia hentikan deforestasi

    Sedangkan berdasarkan Gazefer Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023 terdapat 17.374 pulau di mana kurang lebih ada 13.400 pulau kecil dan mayoritas tidak berpenghuni.

    “Kami menggunakan pendekatan teknologi yang sangat detail dan kami menghitung dengan fokus pada Indonesia Timur yang minim data informasi sehingga ada selisih jumlah pulau kecil antara yang kami lakukan secara inventarisasi sendiri dengan data yang dimiliki oleh pemerintah pusat,” tambahnya.

    Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan dua ribu kilometer persegi beserta kesatuan ekosistemnya.

    Kerusakan Lingkungan di Pesisir dan Pulau Kecil
    Dosen Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara, Sitti Marwah mengungkapkan aktivitas pertambangan melahirkan tragedi ekologis di pulau-pulau kecil.

    Tragedi ekologis ini terutama dampak terhadap daerah pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Tenggara yang merugikan masyarakat.

    Baca: Sejumlah komoditas Indonesia terdampak UU anti-deforestasi Uni Eropa

    Dia mencontohkan akibat sedimentasi di wilayah pesisir Kabupaten Konawe Utara menyebabkan air laut tercemar sehingga menyulitkan nelayan suku Bajo menangkap ikan.

    “Sehingga masyarakat di sini untuk memperoleh mata pencaharian sebagai nelayan ini harus melaut jauh keluar untuk bisa mendapatkan ikan itu pun membutuhkan biaya yang besar sehingga tidak semua nelayan untuk mampu eksis ke luar,” ujarnya.

    Keberadaan aktivitas tambang juga mendapat penolakan warga Pulau Wowonii di Kabupaten Konawe Kepulauan. Meskipun hanya memiliki luas 867,58 kilometer, di pulau itu terdapat 6 izin usaha pertambangan (IUP).

    Jumlah IUP pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2023, berjumlah 176 IUP.

    Sumber: VOA Indonesia

  • Mengenal Lima Hutan Hujan Tropis Terluas di Dunia, Semua Dalam Ancaman Deforestasi

    Mengenal Lima Hutan Hujan Tropis Terluas di Dunia, Semua Dalam Ancaman Deforestasi

    7cloud.asia – Hutan hujan tropis atau hutan tropis punya peran yang sangat besar di dunia, dan signifikansinya ditandai dengan adanya Hari Hutan Hujan Sedunia.

    Di antara ekosistem-ekosistem yang ada di bumi, hutan hujan tropis merupakan tempat tumbuhnya keanekaragaman spesies tumbuhan dan hewan terbesar

    Hutan tropis juga menjadi rumah bagi sebagian besar kelompok masyarakat adat yang masih hidup terisolasi dari umat manusia, dan menjadi sumber listrik bagi sungai-sungai besar.

    Hutan hujan tropis menyimpan sejumlah besar karbon, suhu lokal yang moderat, dan mempengaruhi curah hujan serta pola cuaca pada skala regional dan planet.

    Meski demikian, deforestasi di hutan hujan tropis dunia masih tetap tinggi sejak tahun 1980an hingga hari ini.

    Hal ini disebabkan meningkatnya kebutuhan manusia akan pangan, serat, dan bahan bakar serta kegagalan dalam memahami nilai hutan sebagai ekosistem yang sehat dan produktif.

    Sejak tahun 2002, rata-rata 3,2 juta hektare hutan hujan tropis primer—jenis hutan dengan keanekaragaman hayati paling tinggi dan padat karbon—telah dirusak setiap tahunnya. Kawasan hutan sekunder yang lebih luas lagi ditebangi atau terdegradasi.

    Di bawah ini adalah gambaran singkat mengenai kondisi hutan hujan tropis terbesar yang tersisa di dunia.

    Catatan: Semua angka di bawah ini berdasarkan data tahun 2020 dari University of Maryland (UMD) dan World Resources Institute (WRI) dengan menggunakan ambang batas tutupan kanopi sebesar 30 persen.

    1.Hutan hujan tropis Amazon
    Amazon adalah hutan hujan tropis terbesar dan paling terkenal di dunia, dengan luas tiga kali lebih besar dibandingkan hutan hujan Kongo, hutan hujan terbesar kedua di dunia.

    Hutan hujan tropis Amazon mencakup sepertiga tutupan pohon di seluruh wilayah tropis.

    Tercatat ada lebih dari 40.000 spesies tumbuhan yang hidup di hutan Amazon, termasuk 16.000 spesies pohon; 3.000 ikan; 1.300 burung, 1.000 amfibi; 430 mamalia, dan 400 reptil.

    2. Hutan Hujan Kongo
    Hutan hujan tropis terbesar kedua terdapat di Cekungan Kongo, yang memiliki luas 3,7 juta kilometer persegi.

    Mayoritas hutan hujan Kongo terletak di Republik Demokratik Kongo (DRC), yang mencakup 60 persen hutan primer dataran rendah di Afrika Tengah. Gabon, Republik Kongo, Kamerun, Republik Afrika Tengah, dan Guinea Ekuatorial mencakup hampir seluruh hutan hujan Cekungan Kongo.

    Spesies paling terkenal: Gajah hutan; oke; kera besar termasuk gorila, bonobo, dan simpanse.

    Tren deforestasi: Deforestasi meningkat pesat meskipun secara persentase masih lebih rendah dibandingkan kawasan hutan besar lainnya. 

    3. Wilayah Australia
    Hutan hujan Australia mencakup hutan tropis di pulau New Guinea dan timur laut Australia serta pulau-pulau yang tersebar yang terhubung ketika permukaan laut turun selama zaman es terakhir.

    Kini daratan itu terpisah tapi tetap memiliki kumpulan tumbuhan dan hewan yang sama, sementara kelompok yang ditemukan di pulau-pulau di sebelah barat sangat sedikit.

    Misalnya, kucing, monyet, dan musang tidak ditemukan di New Guinea dan Australia, namun keduanya memiliki keanekaragaman marsupial yang luar biasa tinggi seperti kanguru, walabi, kuskus, dan opossum.

    Hampir seluruh hutan hujan tropis utama di kawasan ini berada di pulau New Guinea, yang secara kasar terbagi antara Indonesia dan Papua Nugini.

    New Guinea adalah pulau yang paling beragam bahasanya di planet ini dengan sekitar 800 bahasa. Diyakini ada beberapa kelompok yang belum dihubungi di daerah terpencil di New Guinea.

    Di antara kawasan hutan utama, Australiasia memiliki tingkat kehilangan hutan primer terendah kedua sejak tahun 2001, namun deforestasi cenderung meningkat karena penebangan dan konversi hutan menjadi perkebunan.

    Negara-negara besar: Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia (51% dari hutan primer di kawasan ini), Papua Nugini (49%), dan Australia (di bawah 1%).

    Spesies paling terkenal: Kanguru pohon; kasuari; merpati darat raksasa; buaya air asin.

    Tren deforestasi: Deforestasi meningkat pesat akibat perkebunan, khususnya kelapa sawit. Papua Nugini bagian Indonesia kehilangan 605.000 hektar hutan primer sejak tahun 2002. 

    4. Sundalandia
    Sundaland meliputi pulau Kalimantan, Sumatra, dan Jawa, serta Semenanjung Malaysia. Sebagian besar hutan yang tersisa di wilayah ini berada di pulau Kalimantan, yang terbagi antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei.

    Sundaland kehilangan sebagian besar tutupan hutan primer di dunia antara tahun 2002 dan 2019. Kalimantan kehilangan 15% hutan primer, sementara Sumatra kehilangan 25%.

    Deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit dan kayu, serta kebakaran yang terjadi saat pembukaan lahan, merupakan penyebab terbesar deforestasi. Namun deforestasi telah melambat sejak pertengahan tahun 2010an.

    Negara-negara besar: Indonesia (73% tutupan hutan primer di kawasan ini) dan Malaysia (26%). Brunei dan Singapura memiliki kurang dari 1% hutan di kawasan ini.

    Spesies paling terkenal: Gajah; orangutan; dua spesies badak; harimau; berbagai jenis burung enggang dan kera.

    Tren deforestasi: Deforestasi merupakan yang tertinggi dibandingkan kawasan hutan besar lainnya, namun trennya menurun.

    5. Indo-Burma
    Wilayah Indo-Burma mencakup gabungan tipe hutan tropis, mulai dari hutan bakau, hutan hujan dataran rendah, hingga hutan musiman.

    Hilangnya hutan dalam skala besar dalam sejarah akibat tekanan populasi manusia berarti bahwa hutan yang masih ada di wilayah ini lebih terfragmentasi dibandingkan wilayah lain yang disebutkan sejauh ini.

    Sebagian besar tutupan pohon di kawasan ini terdiri dari perkebunan, tanaman pangan, dan hutan sekunder.

    Luas hutan primer terluas di wilayah ini berada di Myanmar, yang mencakup sekitar sepertiga dari total wilayah.

    Indo-Burma kehilangan sekitar 8% hutan primer dan 12% tutupan pohonnya sejak tahun 2001. Kamboja menyumbang lebih dari sepertiga hilangnya hutan primer di wilayah tersebut selama periode ini.

    Spesies paling terkenal: Gajah; dua spesies badak; harimau; siamang; macan tutul.

    Tren deforestasi: Laju hilangnya hutan primer tidak berubah selama 20 tahun terakhir, sementara hilangnya tutupan pohon semakin cepat.

    Sumber:earth.org

  • Indonesia Punya Hutan Hujan Tropis Terluas di Dunia: Sundaland dan Australasia

    Indonesia Punya Hutan Hujan Tropis Terluas di Dunia: Sundaland dan Australasia

    7cloud.asia – Dari lima hutan hujan tropis terluas di dunia, dua di antaranya berada di Indonesia. Dua hutan hujan tropis di Indonesia itu adalah zona Australasia dan Sundaland.

    Kabar buruknya dua zona hutan hujan tropis itu terancam kelestariannya karena berbagai sebab.

    Dilansir earth.org, deforestasi di hutan hujan tropis dunia masih tetap tinggi sejak tahun 1980an akibat meningkatnya kebutuhan manusia akan pangan, serat, dan bahan bakar.

    Kegagalan dalam memahami nilai hutan sebagai ekosistem yang sehat dan produktif turut berperan dalam proses deforestasi hutan hujan tropis dunia.

    Sejak tahun 2002, rata-rata 3,2 juta hektar hutan hujan tropis primer (jenis hutan dengan keanekaragaman hayati paling tinggi dan padat karbon) telah dirusak setiap tahunnya.

    Kawasan hutan sekunder yang lebih luas lagi ditebangi atau terdegradasi. Di bawah ini adalah gambaran singkat mengenai kondisi hutan hujan tropis terbesar yang ada di Indonesia.

    Adapun angka-angka ini berdasarkan data tahun 2020 dari University of Maryland (UMD) dan World Resources Institute (WRI) dengan menggunakan ambang batas tutupan kanopi sebesar 30 persen.

    Baca: Mengenal lima hutan hujan tropis terluas di dunia

    Wilayah Australasia
    Hutan hujan Australia mencakup hutan tropis di pulau New Guinea (Papua) dan timur laut Australia serta pulau-pulau yang tersebar yang di zaman es saling terhubung satu sama lain.

    Sebagai konsekuensi dari keterkaitan ini, kedua daratan tersebut memiliki kumpulan tumbuhan dan hewan yang sama, sementara kelompok yang ditemukan di pulau-pulau di sebelah barat sangat sedikit.

    Misalnya, kucing, monyet, dan musang tidak ditemukan di New Guinea dan Australia, namun keduanya memiliki keanekaragaman marsupial yang luar biasa tinggi seperti kanguru, walabi, kuskus, dan opossum.

    Hampir seluruh hutan hujan tropis utama di kawasan Australasia berada di pulau New Guinea, yang secara kasar terbagi antara Indonesia dan Papua Nugini.

    New Guinea termasuk pulau dengan bahasa yang paling beragam di planet ini dengan sekitar 800 bahasa. Diyakini ada beberapa kelompok yang belum dihubungi di daerah terpencil di New Guinea.

    Di antara kawasan hutan utama, Australiasia memiliki tingkat kehilangan hutan primer terendah kedua sejak tahun 2001, namun deforestasi cenderung meningkat karena penebangan dan konversi hutan menjadi perkebunan.

    Negara-negara besar: Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia (51 persen dari hutan primer di kawasan ini), Papua Nugini (49 persen), dan Australia (di bawah 1 persen).

    Spesies paling terkenal:
    Kanguru pohon; kasuari; merpati darat raksasa; buaya air asin.

    Tren deforestasi:
    Deforestasi meningkat pesat akibat perkebunan, khususnya kelapa sawit. Papua Nugini bagian Indonesia kehilangan 605.000 hektar hutan primer sejak tahun 2002 (1,8 persen dari tutupan hutan primer pada tahun 2001), sementara PNG kehilangan 732.000 hektar (2,2 persen).

    New Guinea dipandang sebagai perbatasan terakhir bagi ekspansi agroindustri berskala besar di Indonesia.

    Baca: Mengenal hutan Amazon, hutan hujan tropis terluas di dunia

    Sundaland
    Sundaland meliputi pulau Kalimantan, Sumatra, dan Jawa, serta Semenanjung Malaysia. Sebagian besar hutan yang tersisa di kawasan ini berada di pulau Kalimantan, yang terbagi antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei.

    Sundaland kehilangan sebagian besar tutupan hutan primer di dunia antara tahun 2002 dan 2019. Kalimantan kehilangan 15 persen hutan primer, sementara Sumatra kehilangan 25 persen.

    Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan kayu, serta kebakaran yang terjadi saat pembukaan lahan, merupakan penyebab terbesar deforestasi. Namun deforestasi telah melambat sejak pertengahan tahun 2010an.

    Negara-negara besar:
    Indonesia (73 persen tutupan hutan primer di kawasan ini) dan Malaysia (26 persen). Brunei dan Singapura memiliki kurang dari 1 persen hutan di kawasan ini.

    Spesies paling terkenal:
    Gajah; orangutan; dua spesies badak; harimau; berbagai jenis burung enggang dan kera.

    Tren deforestasi:
    Deforestasi di kawasan ini merupakan yang tertinggi dibandingkan kawasan hutan besar lainnya, namun trennya menurun.

    Antara tahun 2002 dan 2019, Kalimantan kehilangan 5,8 juta hektar hutan primer (15 persen tutupan tahun 2001), Sumatera 3,8 juta hektar (25 persen), dan Semenanjung Malaysia 726.000 hektar (14 persen).

    Indonesia menyumbang 75 persen hilangnya hutan primer di wilayah ini, dibandingkan dengan Malaysia yang sebesar 25 persen.