ruangkota

Tag: hak angket

  • Aksi Mendukung Hak Angket Tuk Usut Kecurangan Pemilu 2024 Berlangsung di Daerah

    Aksi Mendukung Hak Angket Tuk Usut Kecurangan Pemilu 2024 Berlangsung di Daerah

    7cloud.asia – Dukungan masyarakat sipil untuk penggunaan hak angket guna mengusut kecurangan di Pemilu 2024 terus mengalir

    Seratusan warga Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatasnamakan diri Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (Garda) menyatakan ukungannya untuk penggunaan hak angket. 

    Warga mendatangi kantor DPRD DIY, Senin (26/2/2024) dan meminta wakil rakyat menyampaikan dukungan warga untuk hak angket kepada DPR pusat di Jakarta.

    Dalam momen tersebut, Garda membawa serta topeng-topeng tokoh nasional seperti Surya Paloh, Cak Imin hingga Megawati Soekarnoputri yang juga telah menyatakan mendukung hak angket.

    Baca: Dua jalur untuk usut kecurangan di Pilpres 2024

    Dilansir krjogja.com, massa sempat melakukan aksi teatrikal, berdiri dan seolah menyatakan setuju terkait penggunaan hak angket DPR.

    Imam Syafii, Perwakilan Garda mengatakan pihaknya sengaja menitipkan aspirasi terkait hak angket pada DPRD DIY.

    Hak angket menurut dia harus dilakukan karena melihat berbagai pelanggaran pada proses pemilu 2024.

    “Kami melihat bahwa ada kecurangan pemilu, lalu penyalahgunaan kekuasaan sampai politisasi bantuan sosial. Kami sampaikan aspirasi sesuai konstitusi melalui DPRD DIY untuk diteruskan ke DPR,” ungkapnya.

    Baca: Respon Anies dan Mahfud soal penggunaan hak angket

    Garda, menurut Imam, sengaja menempuh jalur parlemen untuk menyampaikan aspirasi sebagai upaya penyampaian pendapat sesuai konstitusi.

    “Kami hindari gerakan massa lebih masif, kami sampaikan lewat dewan. Secara konstitusi Garda menyampaikan tuntutan hak angket lewat sini,” tegasnya.

    Hak angket dinilai harus diambil karena Garda melihat penyelewengan anggaran Pemilu yang begitu besar.

    Kecurangan yang masif menurut mereka harus diusut lewat hak angket agar rakyat mengetahui kebenaran seharusnya.

    Baca: PDI Perjuangan solid dan siap dorong penggunaan hak angket

    “Anggaran pemilu begitu besar, kalau banyak pelanggaran maka DPR wajib menggunakan haknya. Dari hak angket hasilnya menguak apa yang jadi pertanyaan kami apakah anggaran digunakan untuk sengaja memenangkan paslon tertentu. Ini yang harus dikuak,” tandasnya.

    Sementara, Ketua DPRD DIY, Nuryadi, mengaku siap membawa aspirasi warga DIY ke Jakarta terkait hak angket.

    Warga yang menemukan hal tak logis terkait pemilu harus mendapatkan fasilitasi untuk memperjuangkam aspirasi.

    “Aspirasi kita wakili dan kami sampaikan ke Jakarta. Mereka menemukan hal tidak logis, satu-satunya yang dipercaya lembaga dewan ini ketika hukum tak lagi dipercaya. Kalau dewan tidak jalan, rakyat mau percaya siapa lagi,” pungkas Nuryadi.

    Sumber: krjogja.com

  • Dukungan Penggunaan Hak Angket Guna Usut Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 Terus Mengalir

    Dukungan Penggunaan Hak Angket Guna Usut Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 Terus Mengalir

    7cloud.asia – Dukungan bagi penggunaan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan di Pilpres 2024 terus mengalir.

    Selain aksi demonstrasi dan penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil, dukungan untuk penggunaan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024 juga datang dari praktisi hukum.

    Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara mendukung DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

    Dukungan itu ditandai dengan penyerahan surat dari Koordinator TPDI Petrus Selestinus kepada pimpinan DPR, Selasa (27/2/2024).

    Baca: Aksi demonstrasi mendukung hak angket berlangsung di sejumlah daerah

    Namun, tak satu pun pimpinan DPR yang terlihat hadir dalam penyerahan surat dukungan TPDI tersebut. Surat ini pun diterima oleh pihak Sekretariat DPR.

    “Kami memberikan surat kepada ketua DPR bahwa sebagai masyarakat advokat, kami mendukung proses hak angket,” kata Koordinator TPDI Petrus Selestinus ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

    Petrus mengatakan bahwa hak angket yang merupakan langkah politik di DPR itu dijamin Undang-undang (UU). Selain itu, hak angket juga bersifat Konstitusional.

    Ia melanjutkan, dengan hak angket DPR bisa melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan kecurangan Pilpres 2024.

    Baca: Dua jalur untuk ungkap dugaan kecurangan Pilpres 2024

    Apalagi, menurut dia, dugaan kecurangan Pilpres 2024 sudah mengarah pada keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagaimana diutarakan beberapa pakar politik.

    “Oleh karena itu, diharapkan dalam hak angket nanti bisa saja berlanjut ke impeachment,” kata Petrus.

    Dia menyampaikan, pihaknya juga meminta Indonesia tidak lagi dipimpin oleh presiden yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

    “Apalagi dipimpin presiden yang lahir dari pemilu curang. Itu substansi surat kami,” ujar Petrus.

    Baca: Megawati dijadwalkan ketemu SP dan JK untuk matangkan hak angket

    Diberitakan sebelumnya, wacana penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 semakin kuat berembus.

    Wacana itu pertama kali diusulkan oleh kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya pada Pilpres 2024, PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggunakan hak angket di DPR.

    Menurut Ganjar, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan pemilu khususnya Pilpres 2024 yang sudah terang-terangan.

    Baca: Pengusung pasangan AMIN siap dukung penggunaan hak angket

    “Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU, Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu,” kata Ganjar dalam keterangannya pada 19 Februari 2024.

    Usulan itu disambut oleh kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

    Tiga partai politik pengusung Anies-Muhaimin, Partai Nasdem, PKB dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap mendukung mekanisme angket tersebut.

    “Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut,” kata Anies pada 20 Februari 2024.

    Sumber: Kompas.com

     

  • PPP Tegaskan Dukung Penggunaan Hak Angket tuk Selidiki Dugaan Kecurangan Pilpres 2024

    PPP Tegaskan Dukung Penggunaan Hak Angket tuk Selidiki Dugaan Kecurangan Pilpres 2024

    7cloud.asia – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menegaskan bahwa partainya mendukung wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

    Rommy, demikian dia biasa dipanggil, mengatakan PPP yang di Pilpres 2024 mendukung pasangan Ganjar-Mahfud berharap hak angket bisa terlaksana di DPR.

    Namun, mantan ketua umum PPP itu mengaku enggan berspekulasi hak angket yang bakal digulirkan bisa mengubah hasil Pemilu ataupun Pilpres 2024.

    “Apakah itu (hak angket) mengubah hasil pemilu? Nanti. Yang penting kecurangan ini harus kita ungkap,” kata Romy dalam acara Satu Meja The Forum yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (28/2/2024) malam.

    Baca: Dukungan penggunaan hak angket terus mengalir

    Rommy menilai, dugaan kecurangan di Pilpres 2024 harus diungkap bukan karena soal kuantitas, melainkan juga demi menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

    “Dan kita wajib menjaga kualitas demokrasi kita sampai kapan pun selama kita memilih demokrasi,” imbuhnya.

    Dilansir Kompas.com, Rommy memaparkan salah satu indikasi kecurangan Pilpres 2024 di mana politik uang melalui bantuan sosial (bansos) yang dirapel tiga bulan oleh pemerintah, masif dilakukan beberapa waktu terakhir menjelang pencoblosan.

    Menurut Rommy, bansos yang dipolitisasi itu secara tidak langsung berdampak pada calon anggota legislatif (caleg) yang tidak memberikan uang lebih besar.

    Baca: Unjuk rasa mendukung penggunaan hak angket berlangsung di sejumlah daerah

    Praktik-praktik politik seperti ini, tegas Rommy, harus diluruskan oleh hak angket agar demokrasi yang baik di Indonesia tetap terjaga.

    Kondisi seperti itulah yang menurut Rommy menjadikan pemilu 2024 ini disebut sebagai pemilu paling brutal sejak era reformasi.

    “Dan dalam semalam, demokrasi kita berubah menjadi demokrasi berbayar yang tertinggi di dunia dan demokrasi berbayar terbesar di dunia. Ini yang harus kita luruskan dengan hak angket,” ungkapnya.

    Rommy juga tak sepakat apabila hak angket dinarasikan sebagai suara dari pihak yang kalah di Pilpres 2024.

    Baca: Mahasiswa turut bergerak mendesak Jokowi dimakzulkan

    Menurutnya, hak angket tegas diambil untuk meluruskan kembali demokrasi Indonesia yang bakal berhadapan dengan pesta demokrasi selanjutnya, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November 2024.

    Ia menegaskan, jangan sampai dugaan kecurangan ini kemudian menganga, menguap begitu saja dugaan-dugaan kecurangan ini, yang fenomenanya muncul di berbagai media sosial.

    “Kita ungkap kalau memang betul ada kepala desa (diintimidasi), ini temuan Bawaslu, 19 temuan Bawaslu, salah satunya intimidasi kepada pemilih dan yang kedua adalah intimidasi kepada penyelenggara negara,” pungkas Rommy.

    PPP sempat dikabarkan tidak akan mendukung wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

    Baca: Mereka turun ke jalan menolak bangkitnya Orde Baru

    Partai berlambang Ka’bah ini pada Pilpres 2024 mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Ganjar Pranowo lah yang mendorong PPP dan PDI-P, yang merupakan partai politik pengusungnya di parlemen, untuk mendorong anggota fraksinya menggunakan hak angket dalam menyelidiki indikasi kecurangan Pilpres 2024.

    Menurutnya, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan pemilu yang sudah terang-terangan.

    “Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU, Bawaslu, selaku penyelenggara Pemilu,” kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

    Baca: Jokowi membajak Pilpres 2024, masyarakat sipil siap bergerak

    Usulan itu disambut oleh kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

    Tiga partai politik pengusung Anies-Muhaimin, Partai Nasdem, PKB dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), setuju untuk menggunakan hak angket.

    “Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut,” kata Anies saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

    Sumber: Kompas.com

  • GIAD Dorong 30 Anggota DPR dari 4 Fraksi DPR Tanda-tangani Usulan Penggunaan Hak Angket

    GIAD Dorong 30 Anggota DPR dari 4 Fraksi DPR Tanda-tangani Usulan Penggunaan Hak Angket

    7cloud.asia – Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) mendorong 30 nama anggota DPR untuk memulai hak angket guna mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.

    Hal itu disampaikan dalam acara bertajuk ‘Angket Pemilu: Rilis 30 Nama Anggota DPR Didorong Ajukan Hak Angket’.

    Kecurangan di Pilpres 2024 ini diduga ada keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna memenangkan paslon tertentu.

    Sebanyak  30 nama yang didorong untuk menggulirkan hak angket di DPR  ini berasal dari empat fraksi di DPR yaitu dari NasDem, PDI Perjuangan, PKB, dan PKS.

    Baca: Dukungan untuk hak angket DPR terus mengalir

    Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti membacakan 30 nama anggota DPR yang didorong untuk segera memulai hak angket.

    “Kami yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dengan ini  mendorong nama-nama anggota fraksi DPR berikut agar berkenan menandatangani usulan  hak angket dugaan kecurangan presiden dalam Pilpres 2024,” kata Ray seperti dipantau di YouTube Para Syndicate Kamis (29/2/2024).

    Ray mengatakan beberapa orang dari 30 nama ini telah dihubungi secara pribadi dan menyatakan siap mendukung penggunaan hak angket. 

    “Tiga dari 30 nama ini sempat kami hubungi dan menyatakan siap untuk menandatangani yakni Irma Suryani (Nasdem), Masinton Pasaribu (PDIP), dan Daniel Johan (PKB) yang mungkin akan diserahkan nanti kepada pimpinan DPR,” ujarnya.

    Baca: PPP nyatakan mendukung penggunaan hak angket

    GIAD tidak menyebut nama anggota DPR dari Fraksi PPP yang dalam Pilpres 2024 mendukung Ganjar, karena hingga pernyataan sikap ini dirilis, partai tersebut belum menunjukkan sikap resminya.  

    Dari 30 nama yang kami catat ada beberapa yang memang berangkat dari Komisi II DPR yang memang membidangi pemerintahan.

    “Yakni Doktor Junimart Girsang, Arief Wibowo dan Djarot S. Hidayat (PDIP), Saan Mustopa (NasDem), Mardani Ali Sera dan Nasir Djamil (PKS), Yanuar Prihatin dan Ibnu Multazam (PKB), Awang Faroeq Ishak (NasDem),” ucapnya.

    Lebih lanjut, Ray mengatakan akan membentuk tim untuk menghubungi 27 nama anggota DPR lainnya agar secara sukarela untuk menekan perjanjian pengajuan hak angket.

    “Tentu 27 nama belum kami hubungi dan insyaallah kita akan membentuk tim untuk memastikan kerelaan mereka untuk menandatangani perjanjian atau apalah namanya berkaitan dengan pengajuan hak angket ke DPR RI,” ungkapnya.

    Baca: Unjuk rasa mendukung penggunaan hak angket berlangsung di sejumlah daerah 

    Berikut 30 nama anggota DPR yang didorong oleh kelompok GIAD:

    Fraksi Nasdem (6 orang)

    Ahmad Sahroni, Awang Faroeq Ishak, Irma Suryani, Martin Manurung, Saan Mustopa, Taufik Basari. 

    Fraksi PDI Perjuangan (10 orang)

    Adian Napitupulu, Arief Wibowo, Dr. Junimart Girsang, Djarot S. Hidayat,  Eriko Sotarduga, Harvey B. Malaihollo, Irine Yusiana Roba Putri, Krisdayanti, Masinton Pasaribu, Putra Nababan, Rieke Diah Pitaloka.

    Fraksi PKB (9 orang)

    Arzeti Bilbina, Daniel Johan, Faisaol Reza, Nihayatul Wafiroh, H. Syaiful Huda,  Ibnu Multazam, Luluk Nur Hamidah, Maman Imanul Haq, Yanuar Prihatin. –

    Fraksi PKS (5 orang)

    Hj. Anis Byarwati, Hidayat Nur Wahid, Mardani Ali Sera, M. Nasir Djamil.

    Baca: Partai pendukung AMIN siap dukung penggunaan hak angket  

  • Ikrar Nusa Bhakti: Hak Angket Wajib Digunakan untuk Usut Kecurangan Pemilu 2024

    Ikrar Nusa Bhakti: Hak Angket Wajib Digunakan untuk Usut Kecurangan Pemilu 2024

    7cloud.asia – Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, hak angket DPR wajib dilakukan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu 2024. 

    Dia meyakini bahwa mekanisme hak angket bisa ditempuh untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 karena ada alasan yang kuat.

    Sebab, menurut Ikrar, di Pemilu 2024 ini untuk pertama kalinya dalam sejarah, Presiden ikut-ikutan menjadi peserta pemilu, bukan hanya partai politik (parpol). Itu sebabnya hak angket dibutuhkan.

    Berbicara dalam program Satu Meja yang disiarkan Kompas TV, Rabu (28/2/2024) malam, Ikrar menyorot salah satu peserta Pemilu 2024, yakni Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Kalau buat saya, saya masih punya keyakinan. Dan itu (hak angket) memang wajib untuk dilakukan. Karena ini pertama kalinya dalam sejarah, ini yang jadi peserta pemilu itu bukan cuma partai politik, tapi juga presiden,” ujar Ikrar.

    Baca: GIAD dorong 30 anggota DPR ini dorong penggunaan hak angket

    “Dan yang sibuk dalam bermain-main politik itu bukan partai politik, tapi lagi-lagi Presiden. Kenapa demikian? Karena kebetulan anaknya menjadi calon wakil presiden,” katanya lagi.

    Ikrar menjelaskan, bantuan sosial (bansos) pemerintah juga dimanfaatkan untuk mendukung salah satu paslon tertentu.

    Dia meyakini bansos memang diberikan kepada semua masyarakat, tanpa melihat apakah orang itu mendukung pasangan calon (paslon) nomor 1, 2, atau 3.

    Akan tetapi, Ikrar curiga ada bisikan pesan dari penyalur bansos agar masyarakat yang menerima harus mencoblos paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

    Kemudian dari anggarannya, lanjut Ikrar, bansos itu berapa anggaran yang dikeluarkan karena dirapel.

    Baca: Banyak orang depresi karena Pemilu 2024

    “Yang tadi Bung Masinton mengatakan bahwa tiga kali dirapel dalam satu kali itu kan Rp 600 ribu ya. Itu teman-teman caleg enggak bakalan menang untuk melawan amplop yang besarnya cukup besar,” ujar Ikrar.

    Dalam kesempatan itu, Ikrar juga menyinggung soal pengerahan aparat di Pemilu 2024 ini juga sangat masif.

    Dia lantas meminta semua pihak, baik yang menang ataupun kalah, untuk mewaspadai hal tersebut,

    “Kenapa demikian? Kalau ini menjadi preseden yang buruk, kemudian berlanjut pada pemilu yang akan datang, pemilu yang akan datang lagi bagaimana masa depan demokrasi kita?” katanya.

    Baca: Dukungan untuk hak angket terus mengalir

    Ikrar menyayangkan politik uang kini tidak hanya berasal dari kantong masing-masing caleg saja, melainkan juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Itu benar-benar buat saya itu luar biasa. Makanya kemudian saya katakan ini adalah seakan-akan pemerintah melawan partai-partai politik,” ujar Ikrar.

    Diketahui, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjadi sosok yang menggulirkan wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

    Belakangan, capres nomor urut 1 Anies Baswedan turut mendukung langkah Ganjar tersebut. Sementara itu, kubu Prabowo-Gibran dengan tegas menolak hak angket DPR.

     

  • PDI Perjuangan Bakal Gunakan Temuan Roy Suryo untuk Ajukan Hak Angket

    PDI Perjuangan Bakal Gunakan Temuan Roy Suryo untuk Ajukan Hak Angket

    7cloud.asia – PDI Perjuangan akan menggunakan temuan pakar telematika Roy Suryo terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 menjadi salah satu bukti atau dasar dalam mengajukan hak angket di DPR.

    Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim khusus untuk merumuskan penggunaan hak angket terkait kecurangan di Pilpres 2024.

    Hasto menyebut, tim khusus tersebut dibentuk PDI Perjuangan dan bertugas untuk menghimpun data atau temuan terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024.

    “Kami berikan dukungan sepenuhnya tentang pentingnya audit forensik, audit investigatif, bahkan juga perlu audit metadata C1,” kata Hasto dalam konferensi pers di Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

    Baca: PDI Perjuangan optimistis hak angket akan lolos

    Hasto juga mengimbau banyak pihak, termasuk masyarakat untuk ikut serta mendukung proses audit pemilu.

    Dia menilai proses audit forensik itu penting karena di dalam asas Pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

    Setiap suara rakyat, ujar Hasto, adalah suara Tuhan yang dipercayakan kepada para calon-calon pemimpin melalui Pemilu.

    “Agar bangsa ini bisa mendapatkan kepemimpinan yang kompeten, yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” ujarnya.

    Baca: Partai pendukung AMIN siap dukung hak angket

    Hasto mengatakan, tim khusus yang dibentuk PDI Perjuangan ini akan mengumpulkan berbagai fakta-fakta temuan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

    Fakta itu termasuk temuan pakar telematika Roy Suryo yang menduga ada rekayasa atau manipulasi data Sirekap.

    “Termasuk yang disampaikan Roy Suryo, yang menemukan dari audit forensik yang dilakukan ternyata sirekap yang versi original dilakukan modifikasi dengan javascript yang atur perolehan paslon calon,” tutupnya.

    Baca: PPP dukung penggunaan hak angket

    Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengakui jika pihaknya menemukan data terkait adanya perbedaan data terkait hasil suara pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan foto dokumen C hasil ukuran plano yang diunggah.

    “Kami di KPU Pusat melalui sistem yang ada itu termonitor daerah mana saja yang antara unggahan formulir C hasilnya dengan yang konversinya salah, itu termonitor,” kata Hasyim dalam jumpa persnya di media Center KPU, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).

    Kesalahan konversi data ini ditemukan di ribuan tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di sejumlah daerah.

    Sumber: Sindonews.com  

     

  • Peringati 75 Tahun Serangan Umum 1 Maret 1949, Warga Gelar Aksi Serempak Dukung Hak Angket di Sejumlah Kota

    Peringati 75 Tahun Serangan Umum 1 Maret 1949, Warga Gelar Aksi Serempak Dukung Hak Angket di Sejumlah Kota

    7cloud.asia – Aksi unjukrasa menolak kecurangan Pemilu 2024 akan digelar secara serentak di sejumlah daerah pada hari ini, Jumat (1/3/2024)

    Aksi bertajuk Gerakan Rakyat Tolak Kecurangan Pemilu 2024 antara lain akan digelar di depan Gedung DPR RI Senayan Jakarta, di depan Gedung DPRD Jatim Surabaya, Titik Nol Yogyakarta, Alun-alun Kota Purwokerto, juga di DPRD Bogor. 

    Selain menolak kecurangan Pemilu 2024, aksi juga menuntut penurunan harga sembako, mendukung penggunaan hak angket untuk usut kecurangan Pemilu 2024 dan pemakzulan Jokowi.

    Massa gabungan dari pendukung paslon 01 dan 02 dan berbagai elemen masyarakat ini juga menuntut Pemilu Ulang dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi paslon 02. 

    Baca: Hak angket dan pengusutan kecurangan pemilu 2024

    Dilansir kbanews.com, elemen masyarakat pro demokrasi Yogyakarta menggelar aksi besar di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, untuk mengenang momentum Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta.

    Titik Nol yang berada di pusat kota ini berada tidak jauh dari Monumen Vredeberg Serangan Umum 1 Maret.

    Warga akan menduduki selama enam jam seperti layaknya peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Sedangkan tuntutan yang diusung dalam aksi ini yakni menolak Pemilu Curang hingga mendukung hak angket DPR.

    Selain itu, warga juga menuntut turunkan harga sembako yang belakangan ini harganya melambung usai pembagian bansos jelang Pemilu 2024.

    Baca: Ketua KPU telah empat kali langgar etika

    Budayawan Yogyakarta Sigit Sugito mengatakan, aksi tidak hanya dilakukan oleh pendukung 01 dan 03 saja, namun masyarakat umum yang cinta demokrasi juga turun ke jalan.

    “Kami ingin demokrasi tetap tegak berdiri di NKRI. Itu alasan kami turun ke jalan,” katanya kepada KBA News, Kamis, 29 Februari 2024.

    Dalam aksi tersebut juga akan dilakukan penandatangan petisi rakyat dukung hak Angket DPR untuk mengungkapkan penyalahgunaan kekuasan, politisasi bansos, dan membongkar pelanggaran Pemilu.

    Selama aksi bertajuk Petisi Rakyat Jogja Menggugat Pemilu Curang ini akan dimeriahkan dengan pembacaan puisi, orasi, aksi budaya.

    Baca: ICW sebut Pemilu 2024 terburuk sepanjang era reformasi

    Ketua AB Ningrat Yogyakarta ini mengungkapkan, aksi berlangsung dalam dua gelombang di lokasi yang sama. Pertama dimulai pukul 10.00 WIB. Sedangkan yang kedua pukul 13.00 WIB.

    Untuk perizinan sudah ada dari kepolisian. “Awalnya teman-teman 01 mengajukan izin pukul 13.00 WIB, setelah di kepolisian ternyata pukul 10.00 WIB ada aksi serupa yang dilakukan teman-teman 03,” jelasnya.

    “Baik 01 dan 03 sudah saling koordinasi untuk aksi besok. Teknisnya seperti apa masih dalam pembahasan lebih lanjut,” imbuh Sigit.

  • Dari Jakarta Hingga Sulawesi Serempak Demo Dukung Hak Angket dan Makzulkan Jokowi

    Dari Jakarta Hingga Sulawesi Serempak Demo Dukung Hak Angket dan Makzulkan Jokowi

    7cloud.asia – Aksi demonstrasi pada Jumat (01/03/2024) tak hanya berlangsung di Jakarta. Sejumlah kota juga menggelar aksi yang sama. Tuntutan mereka sama yaitu dukung hak angket, turunkan harga sembako dan makzulkan Jokowi.

    Di Jakarta, ribuan massa dari berbagai organisasi menggelar Aksi Rakyat Semesta Geruduk DPR RI, di depan gedung MPR/DPR.

    Mereka membawa tiga tuntutan utama  atau ‘Tritura’, yaitu turunkan harga sembako, dukung hak angket, dan makzulkan Presiden Jokowi.

    Tampak sejumlah tokoh seperti Refly Harun, Said Didu dan Eggi Sudjana hadir memberikan orasi.

    Baca: Ribuan massa demo di DPR

    Selain itu, aksi demo juga dilakukan di Alun-Alun Purwokerto usai salat Jumat. Aksi yang diberi nama Aksi Indonesia Melawan itu menuntut turunkan harga sembako, dukung hak angket, diskualifikasi 02, dan makzulkan Jokowi.

    Di Kota Yogyakarta, aksi damai berlangsung di Titik Nol KM dilakukan oleh Petisi Rakyat Jogja Menggugat Pemilu Curang, Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) dan Paguyuban Penegakan Demokrasi Masyarakat Jogja Istimewa (PPDMJI)

    Dalam tuntutannya mereka mendesak pengusutan politisasi bansos, mendukung hak angket serta bongkar penyalahgunaan kekuasaan.

    Baca: Ratusan buruh demo turunkan harga sembako

    Kemudian di Kota Surakarta, Aliansi Rakyat Solo menggelar aksi damai di Balai Kota Solo usai salat Jumat.

    Dalam aksi ini mereka menuntut turunkan harga sembako, tolak kecurangan pemilu hingga pemakzulan Presiden Jokowi.

    Sedangkan di Jawa Timur, usai salat Jumat, sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPRD Jatim Surabaya.

    Mereka menuntut turunkan harga kebutuhan pokok, tolak pemilu curang dan dukung hak angket DPR.

    Baca: Buruh demo depan KPU tolak hasil pilpres 2024

    Aksi yang sama juga berlangsung di Makassar, Sulawqesi Selatan. Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Rakyat Sulsel Menggugat (FORSUM) menggelar aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Sulsel, Kantor KPU Sulsel serta Kantor Bawaslu Sulsel.

    Meski dilakukan di tiga tempat, tetapi tututan mereka sama, yaitu memprotes hasil Pilpres 2024 yang dinilai terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

    Aksi ini akan dilakukan pada pukul 13.00 WITA di Kantor DPRD Provinsi Sulsel dan Kantor KPU Sulsel serta Kantor Bawaslu Sulsel.

    reporter: Nurakhmayani

     

     

  • Survei Litbang Kompas: Mayoritas Warga Dukung Penggunaan Hak Angket untuk Usut Kecurangan Pilpres 2024

    Survei Litbang Kompas: Mayoritas Warga Dukung Penggunaan Hak Angket untuk Usut Kecurangan Pilpres 2024

    7cloud.asia – Jajak pendapat Litbang Kompas mengungkap, mayoritas atau 62,2 persen responden menyetujui jika DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

    Jajak pendapat Litbang Kompas kali ini digelar pada 26-28 Februari 2024atau setelah wacana penggunaan hak angket untuk usut dugaan kecurangan Pilpres 2024 bergulir. .

    “Sebagai bagian dari hak DPR, lebih dari separuh responden (62,2 persen) jajak pendapat menyatakan setuju jika DPR menggunakan wewenangnya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024,” demikian ditulis peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu dikutip dari Kompas.id, Senin (4/3/2024).

    Baca: Koalisi masyarakat sipil untuk Pemilu Demokratis dukung hak angket

    Menurut analisis Yohan, berdasarkan survei, dukungan terhadap hak angket tak hanya ditunjukkan kelompok responden yang tahu dan mengikuti isu tersebut.

    Dukungan juga dinyatakan oleh mereka yang tidak tahu atau tidak mengikuti pemberitaan terkait wacana hak angket.

    Sebaliknya, mereka yang tidak setuju DPR menggunakan hak angket sebesar 33 persen dan tidak tahu atau tidak menentukan pilihan sebanyak 4,8 persen.

     

    Baca: Demo mendukung penggunaan hak angket berlangsung di banyak daerah

    Sebagai informasi, jajak pendapat Litbang Kompas terkait hak angket ini menggunakan 512 responden dari 38 provinsi yang berhasil diwawancara.

    Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

    Tingkat kepercayaan survei Litbang Kompas ini sebesar 95 persen dengan margin of error lebih kurang 4,33 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

    Baca: Beda hak angket dan hak interpelasi

    Litbang Kompas juga menyebut bahwa proses hak angket oleh DPR tidak lah mudah.

    “Ada proses politik yang harus dilalui meskipun jika mengacu jumlah kursi atau fraksi yang merujuk konstelasi politik saat ini, kubu yang cenderung setuju hak angket relatif lebih banyak menguasai kursi di DPR,” tulis Yohan.

    Pengajuan hak angket, menurut Yohan, harus memenuhi tiga syarat jika merujuk Pasal 199 Ayat (1) hingga Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

    Baca: Demo buruh tolak hasil Pilpres 2024

    Syarat pertama, hak angket diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi.

    Kedua, pengusulan hak angket disertai dokumen yang memuat paling sedikit materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikan.

    “Ketiga, mendapat persetujuan Rapat Paripurna DPR yang dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari separuh jumlah anggota DPR yang hadir,” tulis Yohan.

     

    Baca: Menakar peluang penggunaan hak angket

  • DPR Mulai Bersidang: Hak Angket Soal Dugaan Kecurangan di Pemilu 2024 Disuarakan di Rapat Paripurna

    DPR Mulai Bersidang: Hak Angket Soal Dugaan Kecurangan di Pemilu 2024 Disuarakan di Rapat Paripurna

    7cloud.asia – Sejumlah anggota DPR mengusulkan hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan Pemilu 2024.

    Usulan penggunaan hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan di Pemilu 2024 tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-13 pembukaan masa sidang IV 2023-2024, Selasa (5/3/2024).

    Dipantau CNN Indonesia, tercatat ada 285 anggota DPR yang absen dari  Rapat Paripurna saat usulan hak angket terkait kecurangan di Pemilu 2024 ini disuarakan lewat interupsi.

    Adapun tiga anggota DPR yang mengusulkan penggunaan hak angket untuk ungkap kecurangan di Pemilu 2024 tersebut berasal dari tiga fraksi yang berbeda.

    Ketiganya yakni, Aus Hidayat Nur dari Fraksi PKS, Luluk Nur Hamidah dari Fraksi PKB, dan Aria Bima dari Fraksi PDIP.

    Baca: Koalisi sipil dukung penggunaan hak angket usut  dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

    “Pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat,” kata Luluk dalam interupsinya.

    Luluk menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan Paslon tertentu di Pemilu dan Pilpres 2024.

    Selama mengikuti pemilu pasca reformasi, Luluk mengaku tak pernah menyaksikan proses pemilu yang paling brutal dibanding Pemilu 2024 ini.

    Dia mengingatkan bahwa tak boleh ada satu pun pihak yang menggunakan sumber daya negara untuk memenangkan pihak tertentu.

    Baca: Survei Komas ungkap mayoritas warga dukung penggunaan hak angket

    Pasalnya pemilu, kata dia, tak bisa dipandang hanya dari segi hasil, melainkan juga prosesnya yang harus jujur dan adil.

    “Melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang, seterang-terangnya sekaligus juga mengakhiri desas desus kecurigaan yang tidak perlu,” kata dia.

    Anggota DPR dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur mendorong hak angket untuk membuktikan kecurigaan terhadap pemilu yang tidak jujur dan adil.

    Menurut Aus, masyarakat saat ini mulai was-was atas pelaksanaan pemilu 2024 yang berlangsung curang.

    Baca: Unjukrasa dukung penggunaan hak angket berlangsung di banyak daerah 

    Oleh karena itu, dia menilai hak angket bisa menjadi instrumen yang bisa digunakan DPR untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

    “Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam UUD, dan UU bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan,” kata Hidayat Nur.

    Usulan hak angket juga didukung anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima.

    Dalam interupsinya di tengah Sidang Paripurna, dia berharap pimpinan menyikapi usulan tersebut dengan bijak. Baik itu lewat hak angket maupun interpelasi.

    Baca: GIAD dorong anggota Fraksi Nasdem, PKB, PKS dan PDI Perjuangan gulirkan hak angket

    Kami berharap, ujar Bima, pimpinan menyikapi usulan hak angket ini dan mengoptimalkan pengawasan fungsi atau interpelasi atau angket.

    “Ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hak-hak yang dilakukan dengan koreksi,” kata Bima.

    Sumber; CNN Indonesia