Tag: memilah sampah

7cloud.asia – Aksi bakar sampah di Bali marak sejak kebijakan penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung dalam rangka menghentikan praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) di Bali. TPA Suwung ditutup pada 1 Maret 2026 lalu.

Penutupan TPA Suwung ditujukan untuk menjaga daya saing pariwisata dan keberlanjutan lingkungan Bali yang dinilai rentan lantaran persoalan sampah yang tak kunjung tuntas.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, pada akhir tahun lalu, mengatakan persoalan sampah bukan sekadar isu lingkungan, melainkan tantangan serius bagi kesehatan masyarakat.

“Saya meminta seluruh kepala daerah memiliki keberanian mengambil keputusan strategis dan komitmen kuat untuk menghentikan praktik open dumping sesuai amanat undang-undang,” ujar Hanif, seperti dilansir dari situs resmi kemenlh.go.id.

Hanif menegaskan, penutupan TPA Suwung adalah titik balik bagi Bali untuk membuktikan bahwa destinasi wisata kelas dunia harus dibarengi dengan kualitas pengelolaan lingkungan yang setara.

Baca: Lebih Separuh Warga Bali Telah Memilah Sampah

Dia lantas menginstruksikan percepatan kesiapan TPA Landih di Bangli sebagai lokasi pengalihan sementara sampah dari Denpasar dan Badung.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov Bali akan membangun Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang dijadwalkan beroperasi pada 2027-2028 mendatang.

Gubernur Bali Wayan Koster telah menandatangani kerja sama strategis pembangunan infrastruktur PSEL itu bersama pemerintah pusat pada Selasa (21/04/2026).

Proyek tersebut diharapkan dapat mengubah sampah menjadi sumber energi listrik terbarukan, sekaligus mengurangi beban TPA Suwung, serta meningkatkan ketahanan energi di Bali.

Selama masa transisi menuju PSEL, pengelolaan sampah di Bali diperketat dari sumbernya, khususnya terkait pemilahan sampah organik. Nantinya, sampah anorganik dan residu yang berkualitas saja yang akan dibawa ke TPA Suwung.

Baca: 20 Kota di Dunia Dipercaya Memimpin Gerakan Menuju Kota Nol Sampah

Oleh karena itu, Koster melanjutkan, TPA Suwung akan kembali ditutup untuk sampah organik seperti instruksi Menteri Lingkungan Hidup. Saat ini, TPA Suwung kembali menerima sampah organik setelah digeruduk ratusan truk sampah yang berdemo pada Kamis (16/04/2026).

Forum Swakelola Sampah Bali (SSB) berhasil melakukan audiensi dengan Pemprov Bali dan hasilnya TPA Suwung dibuka dua kali seminggu untuk pembuangan sampah organik.

Dilansir BBC, Ketua Forum SSB Wayan Suarta mengatakan kebijakan itu menimbulkan polemik baru karena kondisi TPS3R Sesetan, Kesiman Kertalangu, dan Padangsambian sudah kelebihan muatan (overload).

Sehingga, para pengelola bingung tujuan pengangkutan sampah dari masyarakat mau dibawa ke mana.

“Sampah organik itu harus dibuang ke beberapa TPS. Tetapi, semuanya menolak karena alasan overload. Padahal, kami semua, baik jasa pengangkut maupun warga sudah mengikuti aturan dan arahan pemerintah untuk memilah-milah sampah. Karenanya, kami berdemo agar TPA Suwung dibuka tanpa pembatasan sampai fasilitas PSEL beroperasi,” imbuh Wayan.

Baca: Pembangunan PLTSa Harus Dibarengi dengan Kebijakan Pengurangan dan Pemilahan Sampah

Wayan Juniarta, petugas di TPS3R Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, mengaku kelebihan muatan sampah. Pasalnya, sekitar 5 ton sampah per hari diangkut dari rumah tangga di 11 dusun/banjar dinas di bawah Desa Kesiman Kertalangu.

“Kami juga kewalahan. Belum lagi harus memilah sampah yang tercampur, waktu kami habis di situ,” katanya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup, timbulan sampah di Bali pada 2025 mencapai 3.400-3.436 ton per hari.

Jika dirinci, komposisi sampah organik mencapai 68,82 persen dan plastik 13,64 persem. Lebih dari 71 persen sampah tidak terkelola.

Gus Norma, aktivis lingkungan sekaligus founder Bersih-bersih Bali, menilai karut marut sampah di Bali terjadi karena rendahnya political will pemerintah pusat maupun provinsi.

“Kisah klasik (sampah di Bali). Seakan-akan disengaja begitu, karena memang pemerintahnya tak sepenuh hati. Jadi, masyarakatnya seperti di-prank (dikerjai) terus,” keluhnya.

Baca: Pembangunan PLTSa Bukan Solusi Tepat untuk Atasi Krisis Sampah

Ia menilai, untuk mengatasi persoalan sampah di Bali, pemerintah hanya menerbitkan regulasi dan sanksi, tanpa inovasi dan solusi.

“Jadi regulasinya ada, sanksinya disiapkan, meski tidak ada penegakan hukum yang tegas. Tetapi, masyarakat tidak diedukasi dengan baik tentang pemilahan sampah, mengolah sampah organik, dan sebagainya,” tuturnya.

Gus Norma melanjutkan, pemerintah menyiapkan teknologi tinggi untuk mengolah sampah dengan anggaran negara, tetapi tidak menerapkan pola diet sampah atau pengolahan sampah.

Padahal, di Bali ada banyak komunitas yang berinovasi mengolah sampah dengan cara-cara sederhana dan anggaran rendah yang terbukti berhasil. Gus Norma mempertanyakan mengapa pemerintah tidak menggandeng komunitas tersebut.

Gus Norma juga menyinggung kebiasaan masyarakatnya yang belum terbangun dengan baik soal memilah sampah. Tidak heran, kebijakan memilah sampah membuat banyak rumah tangga terkaget-kaget dan merasa kerepotan.

“Jadi jangan hanya menyalahkan gubernur. Ini PR (pekerjaan rumah) semua, dari pimpinan tertinggi sampai perbekel (kepala desa), yang paling dekat dengan masyarakat,” jelasnya.

Karenanya, Gus Norma menilai percuma pemerintah membangun teknologi tinggi pengolahan sampah atau membuka TPS baru jika masyarakatnya tidak diedukasi dengan baik upaya untuk memilah dan mengolah sampah dari rumah tangga.

7cloud.asia – Ketua DPR Puan Maharani menyambut baik kebijakan yang akan diterapkan Pemprov DKI Jakarta tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Menurutnya, kebijakan seperti seharusnya menjadi gerakan nasional.

“Budaya Pilah Sampah harus jadi gerakan nasional demi melindungi kesehatan masyarakat dan masa depan kota atau lingkungan kita,” kata Puan Maharani dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, aturan tersebut akan mulai diberlakukan mulai hari Minggu, 10 Mei.

Adapun aturan ini mewajibkan seluruh warga Jakarta untuk memilah sampah rumah tangga ke dalam empat kategori yakni sampah organik, anorganik, bahan berbahaya dan beracun (B3), serta residu.

Masing-masing jenis sampah memiliki mekanisme pengolahan lanjutan yang berbeda. Sampah organik seperti sisa makanan dan daun diarahkan untuk diolah melalui komposting, maggot, atau biodigester.

Sementara sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam didorong masuk ke bank sampah atau didaur ulang. Sisanya melalui penanganan khusus.

Ingub ini juga menekankan bahwa pemilahan sampah harus dilakukan sejak dari sumber, yakni rumah tangga, perkantoran, hingga kawasan usaha.

Tak hanya itu, peran aparatur wilayah hingga tingkat rukun warga (RW) turut diperkuat di mana RW dapat menerapkan sanksi administratif kepada warga yang tidak melakukan pemilahan sampah sesuai ketentuan.

Puan pun memandang kebijakan wajib pilah sampah yang mulai akan diterapkan di Jakarta sebagai langkah penting yang perlu didukung bersama, bukan hanya sebagai program teknis pengelolaan lingkungan.

“Kebijakan ini juga menjadi bagian dari perubahan budaya hidup masyarakat perkotaan yang semakin mendesak untuk dilakukan,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.

Menurut Puan, persoalan sampah di kota besar sudah tidak lagi sekadar identik dengan kebersihan lingkungan.

“Yang dipertaruhkan hari ini adalah kualitas kesehatan masyarakat, kualitas ruang hidup generasi muda, serta kemampuan kota-kota besar Indonesia bertahan menghadapi tekanan urbanisasi dan krisis lingkungan jangka panjang,” imbuh Puan.

“Karena itu, kebijakan pilah sampah perlu dipandang sebagai langkah awal membangun kesadaran kolektif bahwa pola konsumsi dan pola membuang sampah masyarakat selama ini tidak lagi sebanding dengan kemampuan lingkungan menampungnya,” lanjutnya.

Puan juga menilai persoalan terbesar pengelolaan sampah nasional bukan semata volume sampah yang terus meningkat, tetapi karena kebiasaan melihat sampah sebagai sesuatu yang ‘hilang’ setelah diangkut dari rumah.

“Padahal, sampah yang tidak dikelola dengan baik pada akhirnya kembali menjadi persoalan kesehatan, pencemaran, banjir, hingga penurunan kualitas hidup masyarakat,” jelas Puan.

Oleh karenanya, Puan mendukung langkah pemerintah daerah yang mulai mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pengelolaan sampah.

“Dan saya berharap kebiasaan memilah sampah dapat berkembang ke daerah-daerah lain hingga akhirnya menjadi sebuah kebijakan nasional seperti yang dilakukan negara-negara maju,” ujarnya.

Meski begitu, Puan mengingatkan bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui kewajiban administratif. Menurutnya dibutuhkan dukungan dan komitmen nyata dari regulator.

“Negara juga perlu memastikan masyarakat memperoleh kemudahan sistem, edukasi yang berkelanjutan, dan kepastian bahwa sampah yang sudah dipilah benar-benar dikelola dengan baik dan tepat,” terang Puan.

7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menyelenggarakan kompetisi gerakan memilah sampah untuk sektor industri hotel, restoran, dan kafe (Horeka).

Untuk mendorong gerakan memilah sampah di sektor horeka ini, Pemprov DKI akan menyiapkan insentif pajak bagi pemenang kompetisi tersebut.

“Tadi saya menyampaikan, Pemerintah DKI Jakarta akan melombakan hal ini karena masyarakat kita itu kan paling senang untuk dilombakan. Yang terbaik, juara hadiahnya insentif pajak,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (7/6/2026).

Dilansir beritajakarta.id, kompetisi gerakan memilah sampah ini digelar untuk memacu semangat seluruh lapisan masyarakat, termasuk sektor industri dalam mengelola sampah yang dihasilkan.

Pramono berharap, gerakan memilah sampah akan semakin masif dilakukan oleh masyarakat Jakarta sehingga dampak positifnya dapat langsung dirasakan, seperti penurunan polusi dan volume sampah.

“Dan kami akan lombakan untuk itu supaya ini menjadi gerakan yang masif, yang memberikan dampak manfaat bagi masyarakat,” kata dia.

Baca: Mulai Agustus TPST Bantargebang Hanya Terima Sampah Residu

Pramono menegaskan komitmen Pemprov DKI dalam mengelola sampah. Karena itu, ia ingin gerakan pilah sampah ini tidak hanya menjadi gerakan musiman, melainkan menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat.

Pramono ingin gerakan memilah sampah ini benar-benar menjadi budaya, bukan menjadi gerakan yang hanya musiman karena adanya Ingub.

“Tetapi sudah menjadi gerakan kebersamaan yang ada di masyarakat seluruh lapisan, mulai dari horeka (hotel, restoran, kafe) sampai dengan masyarakat terbawah,” ucap Pramono.

Pemprov DKI Jakarta memang terus menggencarkan gerakan memilah sampah. Edukasi memilah sampah dilakukan hingga wilayah kelurahan dan juga memanfaatkan event car free day.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin mengatakan, momentum car free day menjadi sarana yang efektif untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

“Kami memanfaatkan kegiatan HBKB sebagai ruang edukasi publik untuk mendorong masyarakat membiasakan pilah sampah sejak dari sumbernya,” ujarnya, Jumat (5/6/2026).

Baca: Pemprov DKI Jakarta Wajibkan Warga Memilah Sampah Rumah Tangga Menjadi Empat Kategori

Dalam kegiatan tersebut, DLH DKI Jakarta akan menyiapkan tempat sampah pilah di sejumlah titik strategis, termasuk area tenant, titik kumpul pengunjung, dan fasilitas pendukung lainnya.

Setiap wadah sampah akan dilengkapi penanda sesuai jenis sampah guna memudahkan masyarakat melakukan pemilahan.

“Melalui penyediaan fasilitas dan kampanye langsung di lapangan, kami berharap kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang baik semakin meningkat,” katanya.

Selain itu, DLH DKI Jakarta juga akan menghadirkan booth edukasi yang menampilkan informasi mengenai pengelolaan sampah dan pentingnya penerapan prinsip pengurangan sampah dari sumber.

“Berbagai media kampanye, seperti spanduk edukasi dan materi sosialisasi lainnya, akan digunakan untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas,” ucapnya.

7cloud.asia – Pemerintah Kota Jakarta Pusat meminta lurah bersama pengurus RT dan RW untuk merumuskan sanksi administrasi kepada warga yang belum memilah sampah dari rumah masing masing.

Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin mengatakan hal ini sejalan dengan Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber.

“Perumusan sanksi administrasi harus disepakati bersama melalui musyawarah mufakat. Jadi, tidak ada unsur memaksa,” ujarnya usai memimpin Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Ruang Pola Kantor Wali Kota, Selasa (9/6/2026).

Arifin menambahkan, dirinya telah mengintruksikan 44 lurah untuk lebih masif menerapkan gerakan memilah sampah dari sumbernya kepada warga masing-masing.

“Saya sudah mengintruksikan 44 lurah agar mendata rumah warga yang sudah maupun belum melakukan pemilahan sampah dari sumbernya,” ujar Arifin seperti dikutip beritajakarta.id.

Baca: Mulai Agustus TPST Bantargebang Hanya Terima Sampah Residu

Disebutkan Arifin, gerakan memilah sampah di Jakarta Pusat dilaksanakan secara bersama agar secara bertahap sampah yang dibuang ke TPST Bantar Gebang dapat berkurang hingga 100 persen pada 2027 nanti.

“Kami optimis dapat mengurangi pembuangan sampah ke TPST Bantar Gebang melalui kerja sama semua pihak,” tandasnya.

Arifin juga telah mengintruksikan para lurah di wilayahnya menginventarisir sarana dan prasarana untuk mendukung proses pemilahan sampah. Termasuk memanfaatkan ruang terbuka hijau sebagai tempat komposter besar.

“Pembuatan lubang komposter besar perlu kolaborasi semua pihak, termasuk CSR guna mendukung pemilahan sampah,” paparnya.

Kepada Sudin Lingkungan Hidup, Arifin mengaku, sudah meminta agar memberikan laporan data pengangkutan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tersebar di delapan kecamatan setiap pekan.

“Pelaporan bertujuan mengetahui secara pasti apakah pembuangan sampah di TPS sudah berjalan optimal,” ujarnya.

Baca: Pemprov DKI Siapkan Insentif Pajak untuk Sektor Horeka yang Aktif Memilah Sampah

Pemprov DKI Jakarta, lewat Ingub nomor 5 tahun 2026 mendorong gerakan memilah sampah untuk mengurangi beban sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Ingub ini mewajibkan seluruh warga, kantor, dan tempat usaha di Jakarta untuk memilah sampah secara mandiri.

Oleh sejumlah pihak kebijakan ini dikritik. Greenpeace menilai Ingub No. 5 Tahun 2026 menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terkungkung dalam narasi tanggung jawab individu.

Padahal, riset Greenpeace Indonesia (2021) menemukan bahwa sebagian besar masyarakat (70 persen) sudah bersedia untuk beralih ke sistem guna ulang.

Namun, niat baik ini masih terhambat oleh minimnya alternatif yang dapat dipilih oleh warga untuk mengurangi penggunaan plastik.

Alih-alih membebankan pengurangan sampah pada masyarakat, Greenpeace mendorong perusahaan dan pemerintah berinovasi menjadi batu sandungan warga untuk mencapai solusi krisis iklim yang berkelanjutan.