ruangkota

Tag: pertanian

  • DPR: Perlu Ada Peta Jalan Tata Kelola Pertanian untuk Pecahkan Persoalan Pangan

    DPR: Perlu Ada Peta Jalan Tata Kelola Pertanian untuk Pecahkan Persoalan Pangan

    7cloud.asia – Anggota Komisi IV DPR Haerudin mengungkapkan keprihatinannya dengan situasi sektor pertanian Indonesia saat ini.

    Ia menekankan Indonesia dikenal sebagai negara agraris, tapi sangat kontradiksi dengan kondisi sektor pertanian

    Kesejahteraan petani, ujarnya, makin terabaikan dan kehidupan masyarakat non pertanian justru berduyun-duyun mencari dan mengantre beras.

    Melihat permasalahan pangan terutama beras ini, Haerudin menilai Indonesia butuh menyusun roadmap pangan atau pertanian untuk memecahkan persoalan tersebut.

    “Pak Menteri ingin kami sampaikan kita ini butuh roadmap pangan kita, roadmap (peta jalan) pertanian kita,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian di Gedung Nusantara, DPR Senayan, Jakarta,  Maret lalu.

    Baca: Soal kenaikan harga beras ada kebijakan tak adil bagi petani

    Ia mengingatkan sektor pangan ini sebuah kehidupan kebangsaan (yang membuat) kita terusik, terganggu dan bahkan mungkin kita merasa miris pada saat sebuah kenyataan kehidupan kita ini tidak punya beras

    Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional itu melanjutkan, sejak dahulu anggaran besar Kementerian Pertanian banyak dialokasikan ke beberapa daerah yang bukan pertanian atau wilayah yang tidak menghasilkan beras atau jagung.

    Sehingga, wilayah bukan pertanian yang dipaksa untuk menghasilkan beras itu pun hanya mampu memproduksi beberapa ton bahkan gagal panen.

    Untuk itu, menurutnya. Kementerian Pertanian seharusnya mempersiapkan resiko-resiko terhadap sedikit dan gagalnya produksi beras itu.

    Baca: DPR kritisi pemangkasan anggaran untuk pupuk subsidi

    Seharusnya, Pemerintah juga melakukan upaya agar dapat memaksimalkan produksi pada wilayah pertanian dan penyangga pangan.

    Pemerintah, secara bertahap, juga diminta membangun dan memaksimalkan pembangunan wilayah pertanian baru sehingga tidak mengganggu produktivitas pangan.

    Ia meminta Mentan membuat kajian yang komprehensif, butuh proses berapa lama sampai seorang petani mencapai titik optimal tertentu per hektar.

    ”Nah ini kami ingatkan, maaf Pak Menteri, di Jawa pun kalau pun menjadikan kita titik balik fokus hari ini pada persoalan tanaman pangan terutama padi kita harus berhitung mana daerah yang 5 ton per hektar ke bawah? mana yang daerah yang 5 ton per hektar ke atas?” jelasnya.

  • Atasi Lahan Pertanian yang Rusak, DPR Dorong Subsidi untuk Pengadaan Pupuk Organik

    Atasi Lahan Pertanian yang Rusak, DPR Dorong Subsidi untuk Pengadaan Pupuk Organik

    7cloud.asia – Banyak lahan pertanian yang ada saat ini mengalami penurunan kesuburan akibat kejenuhan penggunaan pupuk anorganik atau pupuk kimia.

    Pemakaian pupuk kimia secara berlebihan di atas takaran rekomendasi yang digunakan sudah mulai memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.

    “Seperti menurunnya kandungan bahan organik tanah, rentannya tanah terhadap erosi, menurunnya permeabilitas tanah, menurunnya populasi mikroba,” ujar Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo usai Kunjungan Kerja ke Palembang, Sumatera Selatan beberapa waktu lalu.

    Oleh karena itu, Firman mendorong transisi dari pupuk kimia ke pupuk organik.
    Langkah ini, ujarnya, untuk mengembalikan pH dan kesuburan tanah pertanian dan memberikan hasil pertanian yang lebih baik.

    Firman menjelaskan, pupuk organik menjadi salah satu kebutuhan pasalnya penggunaan pupuk organik merupakan salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan serta menjaga struktur tanah dan kelembaban tanah.

    Baca Juga: Kuota Pupuk Subsidi Naik Jadi 9,5 Juta Ton, DPR Pesan Harus Tepat Sasaran ke Petani yang Membutuhkan

    Namun, Firman menegaskan, penggunaan pupuk organik ini harus dipastikan keasliannya, apalagi jika pengadaannya lewat subsidi.

    Karena jika tidak asli tidak akan memberikan jalan keluar dari persoalan yang ada akan tetapi malah menghambur-hamburkan uang negara untuk membeli pupuk yang kurang kualitasnya.

    “Pada prinsipnya penggunaan pupuk organik harus yang berkualitas, jangan sampai kecolongan seperti dahulu menggunakan pupuk organik, contohnya yakni petroganik dimana hasil dari pada pertanian tidak maksimal,” terangnya.

    Pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton pada tahun 2024. Kuota pupuk bersubsidi itu bertambah dari alokasi awal 4,7 juta ton.

    Baca Juga: Penjelasan Mengapa Pupuk Kandang Lebih Baik untuk Lingkungan

    Alokasi subsidi sebanyak 9,55 juta ton tersebut ditujukan kepada tiga jenis pupuk yaitu Urea, NPK, dan yang baru adalah pupuk organik.

    Secara rinci, alokasi pupuk urea ditetapkan sebesar 4.634.626 ton, pupuk NPK sebesar 4.415.374 ton termasuk pupuk NPK Formula Khusus, dan pupuk organik sebesar 500.000 ton.

    Kepmentan 249/2024 juga menetapkan bahwa pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, dan bawang putih), dan/atau perkebunan (tebu rakyat, kakao, dan kopi) dengan luas lahan yang diusahakan maksimal 2 hektar.

    Bagi petani yang ingin mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi telah diatur pula dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 10 Tahun 20 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

     

    Baca Juga: Inovasi Biotron Bantu Petani Atasi Kelangkaan Pupuk Kimia

    Pada pasal 3 ayat 5 beleid itu ditetapkan bahwa petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).

    Dengan adanya penambahan kuota diharapkan ada pendataan untuk petani, karena sampai saat ini, jika ditanyakan distribusi daripada pupuk bersubsidi masih banyak persoalan memang betul, masih ada distribusi yang tidak tepat sasaran.

    Karena banyak sistem yang masih digunakan ketika memakai kartu tani, dimana posisi banyak orang yang sudah tiada lahan sudah dijual, kartu tani masih dipegang sehingga itu menjadi persoalan serius, hal tersebut perlu dilakukan evaluasi.

    Firman berharap, dengan menggunakan sistem melalui T-Pubers ke aplikasi iPubersyang dilakukan oleh Pupuk Indonesia bisa memperbaiki sistem pendistribusian.

     

     

     

  • SOS! Luas Lahan Pertanian dan Jumlah Petani Terus Menurun

    SOS! Luas Lahan Pertanian dan Jumlah Petani Terus Menurun

    7cloud.asia – Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) kondisi pertanian dan jumlah petani di Sulawesi Selatan dalam sepuluh tahun terakhir semakin mengkhawatirkan.

    Dari hasil sensus pertanian (ST 2023) yang dirilis BPS Sulawesi Selatan baru-baru ini menunjukkan, jumlah petani terus menurun.

    Data itu menyebut, dari 1.173.954 unit usaha pertanian (UTP) tahun 2013, kini menjadi 1.121.665 pada tahun 2023, ada penurunan sebesar sekitar 52.289 atau 4,45 persen selama sepuluh tahun terakhir.

    Selain itu, menurut Deputi Bidang PKKP Kementerian Pertanian, Andriko Noto Susanto, luas tanam dan produksi padi memang menurun tajam.

    Luas tanam Oktober 2023 s.d. Februari 2024 hanya 5,4 juta ton atau menurun 1,9 juta hektar di banding periode yang sama 2015-2019 yang mencapai 7,4 juta hektar.

    Baca: Atasi lahan pertanian, subsidi pengadaan pupuk organik ditingkatkan

    Produksi beras sejak tahun 2019 – 2023 hanya berkisar 30 sampai 31 juta ton jauh lebih rendah dibanding tahun 2018 sebesar 34 juta ton.

    Kebutuhan nasional pertahun rata-rata 31,2 juta ton, artinya terjadi kekurangan pasokan dari dalam negeri.

    Menanggapi kondisi ini, Anggota Komisi IV DPR Slamet mengingatkan Pemerintah harus meyakinkan, membuat program yang bisa memastikan bahwa proses peralihan fungsi profesi petani ini tidak hilang.

    Slamet menegaskan, kebijakan yang pro petani penting karena menyangkut masa depan pertanian dan ketahanan pangan.

    “Kami menemukan di Makassar ini, proses peralihan fungsi lahan dan alih fungsi profesi petani ini tinggi dan bukan tidak mungkin ini pasti terjadi di seluruh Indonesia,” ujarnya di sela Kunker Reses Komisi IV DPR ke Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/5/2024).

    Baca: Kuota pupuk subsidi harus tepat sasaran ke petani yang membutuhkan

    Slamet menambahkan, proses peralihan fungsi lahan dan alih fungsi profesi petani sangat tinggi. Dan bukan tidak mungkin, kondisi ini juga terjadi di seluruh Indonesia.

    Slamet menambahkan, solusi dari permasalahan ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu bagaimana agar pemerintah dapat meyakinkan kalau petani berproduksi dapat untung dan ada kesehatan yang terjamin.

    Sehingga, lanjutnya, mereka akan tetap akan menjadi profesi petani.

    Dalam pertemuan, dia menanyakan bagaimana Badan Pangan bersikap ketika masa panen puncak. Apa yang akan dilakukan oleh Badan Pangan terkait dengan kesejahteraan petani.

    ”Kita bukan sekadar menyerap (hasil produksi dari petani) tapi bagaimana nanti penyerapan itu dikaitkan dengan kesejahteraan petani. Saya ingin mendapatkan jawaban Badan Pangan saat nanti kita rapat kerja di Jakarta,” pungkas Slamet.

    Baca: Ada kebijakan yang tak adil untuk petani

     

     

  • Perubahan Iklim Berdampak ke Lahan Kering dan Mengancam Produksi Pangan

    Perubahan Iklim Berdampak ke Lahan Kering dan Mengancam Produksi Pangan

    7cloud.asia – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan fenomena perubahan iklim berdampak langsung terhadap pertanian lahan kering.

    Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN Yudhistira Nugraha mengatakan perubahan iklim dapat mengakibatkan tanaman kekurangan air dan mempengaruhi produksi pangan.

    Menurut Yudhistira, setidaknya ada sekitar 60 juta hektare lahan kering di Indonesia dengan 29 juta hektare digunakan untuk produksi pertanian, yang berpotensi terdampak perubahan iklim.

    “Salah satu ekosistem yang rentan terhadap perubahan iklim adalah ekosistem lahan kering. Perubahan iklim berpengaruh terhadap produksi pangan,” ujarnya dilansir Antaranewws.com beberapa waktu lalu.

    Yudhistira mengungkapkan upaya penyediaan air yang dihubungkan dengan perubahan iklim menjadi sangat penting dalam pengelolaan lahan kering tersebut.

    Dia menilai program bantuan pompanisasi yang digalakkan oleh Kementerian Pertanian sudah tepat untuk meningkatkan produktivitas lahan kering di Indonesia.

    Baca Juga: Riset: Perubahan Iklim Memangkas Seperlima Pendapatan Global

    Program pompanisasi dirancang untuk meningkatkan indeks pertanaman, termasuk untuk sawah tadah hujan.

    Kementerian Pertanian menyebut dari 7,5 juta hektare sawah di Indonesia ada sebanyak 36 persen berupa sawah tadah hujan.

    Program itu difokuskan untuk lahan sawah yang indeks pertanaman satu kali dalam setahun, namun memiliki sumber air yang tersedia sepanjang tahun.

    Pompanisasi menjadi solusi bagi para petani untuk meningkatkan indeks pertanaman mengantisipasi dampak perubahan iklim.

    Peneliti Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN Ahmad Suriadi mengatakan perubahan iklim menimbulkan dampak terhadap tanaman padi yang membuat produksi menurun hingga 50 persen ketika suhu naik 1-2 derajat Celcius.

    Baca Juga: BMKG Perkirakan Permukaan Laut Indonesia Naik 1,2 Centimeter Per Tahun Sebagai Dampak Perubahan Iklim

    Bahkan, perubahan suhu mampu memicu ledakan serangan organisme pengganggu tanaman yang dapat menyebabkan gagal panen. Suhu merupakan faktor penting untuk kehidupan serangga.

    Ledakan hama belalang kembara yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa tahun lalu adalah salah satu gejala akibat perubahan kelembaban dan suhu yang cepat.

    “Serangan belalang kembara meluluhlantakkan tanaman jagung dan tanaman-tanaman lain, sehingga produksi turun,” kata Ahmad.

    Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa perubahan iklim yang berdampak signifikan bagi pertanian, mengancam ketahanan pangan, mata pencaharian, dan ekosistem memerlukan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.

    Selain itu, investasi dalam penelitian dan inovasi hingga ikhtiar secara kolaboratif di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk membangun ketahanan dan keberlanjutan dalam sistem pertanian sangat penting dalam menghadapi pengaruh perubahan iklim.

  • Dampak Perubahan Iklim Pada Sektor Pertanian: Pentingnya Pengelolaan Kesuburan Lahan Pertanian

    Dampak Perubahan Iklim Pada Sektor Pertanian: Pentingnya Pengelolaan Kesuburan Lahan Pertanian

    7cloud.asia – Saat ini Indonesia menghadapi tantangan pertanian yang beragam berupa degradasi dan penurunan kesuburan lahan, sistem garap, sewa/gadai lahan sawah, kelangkaan/keterbatasan lahan subur, variabilitas terbatasnya infrastruktur (irigasi, jalan usahatani,dll), serta konversi dan fragmentasi lahan.

    Perubahan iklim yang terjadi saat ini turut mempengaruhi masa tanam sehingga juga menjadi tantangan untuk sektor pertanian.

    Untuk menghadapi tantangan tersebut tentu harus ada inovasi yang dikembangkan, dan inovasi yang dibutuhkan diantaranya adanya benih bermutu, varietas unggul mampu beradaptasi dengan perubahan iklim.

    Demikian peneliti Ahli Utama Pusat Riset Tanaman Pangan, Antonius Kasno dalam paparannya berjudul “Kondisi Kesuburan dan Pengelolaan Lahan Sawah” dalam webinar TERAS-TP#5 dengan tema “Pengelolaan Kesuburan Tanah Sawah dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam sebagai Biostimulan dan Pembenah Tanah”, pada Juni lalu.

    Dilansir di laman resmi BRIN, Kasno memaparkan bahwa para periset BRIN telah mengembangkan berbagai varietas unggul tersebut.

    BRIN juga mengembangkan pemupukan berimbang yang ramah lingkungan (kenyataannya saat ini petani masih melakukan penggunaan pupuk kimia yang tidak rasional), pengendalian OPT dan penanganan panen dan pasca panen.

    Baca: DPR dorong insentif pupuk organik

    Menurut Kasno saat ini terjadi pelandaian produktivitas lahan pertanian (levelling off). Mulai tahun 1987–2004 serta pada tahun 2012-2023, trend peningkatan produktivitas jauh lebih rendah dari trend jumlah pupuk ditambahkan atau dengan kata lain penggunaan pupuk sudah tidak efisien lagi,

    Rendahnya efisiensi penggunaan pupuk, jumlah pupuk lebih tinggi untuk menghasilkan produk yang sama dan perbaikan tanah dengan bahan organik serta pertimbangan ratio kation tidak dilakukan.

    Selain itu, menurut Kasno, status C-organik lahan sawah pada saat ini adalah C-Organik lahan sawah rendah.

    Bahkan untuk lahan yang kandungan C-organik di bawah 1,5persen saat ini telah mencapai 46persen dari keseluruhan lahan yang ada di Indonesia.

    “Jerami yang merupakan sumber bahan organik yang paling murah dibuang atau dibakar, daya sangga tanah semakin turun, efektivitas pupuk dan efisiensi pemupukan menurun serta terjadinya pelandaian produktivitas (jumlah hasil lebih rendah dari jumlah biaya yang ditambahkan untuk pupuk),”paparnya.

    Pada tahap pengelolaan lahan sawah, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemupukan adalah rendahnya kandungan bahan organik, drainase sawah yang jelek, bidang olah tanah yang dangkal, kekeringan dan kebanjiran, pengaruh intrusi air laut, keasaman tanah, hama dan penyakit, waktu pemupukan yang kurang tepat.

    Baca: Sepertiga lahan pertanian di dunia sudah rusak

    Kasno mengatakan bahwa pengelolaan kesuburan lahan dapat dilakukan melalui perbaikan saluran drainase dan irigasi, pompanisasi atau pembuatan sumur pantek untuk pengairan, optimalisasi pengolahan tanah, pengairan terputus serta pemberian bahan pembenah tanah.

    Cara pemupukan juga menjadi bagian dari pengelolaan lahan. Pada lahan kering dilakukan pemupukan dengan menggunakan dolomit dan fosfat alam yang disebar merata dan diaduk dengan tanah serta diberikan dalam tugal atau larikan sejajar barisan tanaman dan ditutup.

    Pada lahan sawah dilakukan dengan cara saluran masuk dan keluar dari petakan ditutup serta kondisi air dalam petakan macak-macak dan untuk pupuk dicampur terlebih dahulu baru disebar secara merata.

    “Pengelolaan kesuburan tanah perlu juga melihat fase-fase kebutuhan hara tanaman padi,” imbuhnya.

    Adapun waktu pemupukan dilakukan dengan memberikan bahan pembaik tanah terlebih dahulu sebelum tanam.

    Kemudian saat tanaman sudah siap menyerap hara, dan saat tanaman membutuhkan (saat umur 7 hari, 21 hari, 35 hari setelah tanam sebelum primordia) dan jangan dilakukan setelah fase generatif.

    Baca: Mengapa pupuk kandang lebih bagus untuk lingkungan

    Terdapat beberapa manfaat dari pengelolaan kesuburan tanah yang optimal, diantaranya dapat meningkatkan produktivitas dan mutu hasil tanaman, meningkatkan efisiensi pemupukan, meningkatkan kesuburan tanah dan lestari.

    Pengelolaan kesuburan tanah yang optimal juga menghindarkan pencemaran lingkungan, menurunkan jumlah penggunaan pupuk namun hasil tetap sama serta hasil yang optimum sehingga akan menguntungkan petani.

    Di akhir paparannya Kasno menyimpulkan bahwa pengelolaan kesuburan tanah dimulai dengan mengenal dengan baik lahan yang akan dikelola

    Misalnya melalui metode analisis tanah, faktor pembatas pertumbuhan, kandungan hara, dan jenis tanah.

    Pengelolaan kesuburan tanah, ujar Kasno, dapat dilakukan bersama-sama dengan pengelolaan fisik dan biologi tanah, serta budidaya tanaman yang tepat.

    Juga pengelolaan kesuburan tanah harus didasarkan karakteristik tanah dan kebutuhan tanaman serta target hasil, kombinasi pemupukan anorganik dan organik, waktu dan cara pemupukan yang tepat, serta teknologi pengolahan lahan sesuai kondisi lahan.

    Baca: Perubahan iklim dan dampaknya pada sektor pertanian

    Kasno menegaskan, siklus hara menjadi landasan yang digunakan oleh periset dalam pengelolaan hara yang baik.

    Sebagaimana kita ketahui, ujarnya, tanaman membutuhkan hara yang dapat ditambahkan dari pupuk anorganik, pupuk kandang, sisa tanaman serta air irigasi.

    Hara tersebut kemudian akan diserap oleh tanaman yang kemudian akan menghasilkan bulir padi yang dapat dipanen.

    Setelah masa panen jerami yang dihasilkan dari sisa panen dapat ditimbun di dalam tanah.

    ”Pada tanaman padi dari hasil panen harus dihitung berapa jumlah N, P serta K yang diambil dan jumlah tersebut harus dikembalikan ke dalam tanah agar pengelolaan tanah dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.

  • Perempuan Berperan Penting Membangun Ketahanan Pangan Tapi Masih Terpinggirkan di Sektor Pertanian

    Perempuan Berperan Penting Membangun Ketahanan Pangan Tapi Masih Terpinggirkan di Sektor Pertanian

    7cloud.asia – Perempuan dan generasi muda yang berkecimpung dalam dunia pertanian merupakan tulang punggung dari ekonomi hijau berkelanjutan. Mereka dapat menyelesaikan persoalan ketahanan pangan di Indonesia.

    Karena itu, anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Ravindra Airlangga menegaskan, pentingnya langkah afirmatif, termasuk soal insentif, pemberdayaan perempuan dan generasi muda guna mendorong peningkatan pendapatan di bidang pertanian.

    Ravindra memaparkan, data BPS menyebutkan bahwa pada 2023, hanya ada 14,5 persen dari 29,3 juta pemilik lahan di Indonesia adalah perempuan. Data tersebut membuktikan bahwa dunia tani masih didominasi oleh kamu laki-laki.

    Ravindra saat intervensi dalam sidang pertama pertemuan multipihak BKSAP dengan AIPA, FAO, dan IISD di Ubud, Bali, Rabu (23/7/2024), mengatakan bahwa situasi tersebut lahir karena faktor pendidikan dan adanya peran ganda perempuan di rumah tangga.

    Baca: Luas lahan pertanian terus menurun

    ”Meskipun perempuan tersebut juga terlibat menjadi petani, dalam konstruksi sosial dia hanya bertindak untuk membantu situasi ekonomi rumah tangganya,” ujarnya.

    Sesi sidang pertama tersebut bertema Empowering Inclusion in the Food, Agriculture and Forestry (FAF) Sectors: Strategies for Women, Youth, Indigenous Peoples and Local Communities, and Marginalized Groups.

    Karenanya, ia menegaskan perlunya mendobrak hambatan sosial ini. Salah satunya, dengan cara meningkatkan keterlibatan antar petani perempuan satu dengan lainnya, termasuk mengokohkan organisasi perempuan tani.

    “Itu bisa dicapai melalui adanya RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

     

    Baca: Banyak lahan pertanian yang rusak, penggunaan pupuk organik diintensifkan

    Lebih lanjut, melalui reformasi agraria, Pemerintah Indonesia secara masif mendistribusikan sertifikat kepemilikan tanah, yang tidak hanya untuk laki-laki tapi juga perempuan.

    Sehingga, mereka dapat menggunakan lahannya tersebut sebagai pendapatan tambahan melalui jaminan pinjaman lahan.

    Dari sisi legislasi, terdapat progres yang telah disusun dalam rangka meningkatkan peran perempuan dan kesetaraan gender.

    Salah satunya adalah meratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (UN Convention on the Elimination of Discrimination Against Women/CEDAW).

    Baca: Ecofeminism, perempuan dan pelestarian lingkungan

    DPR juga telah UU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang memberikan kesempatan pada pekerja perempuan untuk memiliki cuti melahirkan selama enam bulan.

    “Dari sisi pendidikan, di 2022, rasio rata-rata lama pendidikan yang diterima perempuan terhadap laki-laki mencapai 92,1persen,” pungkas Anggota Komisi DPR yang berkaitan dengan soal pangan dan pertanian ini.

  • Legislator Pertanyakan Skema Distribusi Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2025

    Legislator Pertanyakan Skema Distribusi Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2025

    7cloud.asia – Presiden terpilih, Prabowo Soebianto merencanakan, ke depan penyaluran pupuk bersubsidi akan diwujudkan dalam bentuk uang tunai.

    Namun, hingga saat ini belum ada skema yang konkret padahal kebijakan ini akan mulai diterapkan pada tahun 2025.

    Terkait rencana ini, Anggota Komisi IV DPR Khalid menyoroti mengenai kesiapan Kementerian Pertanian dalam membuat skema distribusi subsidi pupuk bersubsidi ini.

    Lantaran penyaluran pupuk bersubsidi juga menjadi salah satu program prioritas yang dimiliki oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo-Gibran.

    Baca: Kuota pupuk bersubsidi kembali normal

    Ia berharap Kementan dapat memiliki skema konkrit terkait subsidi pupuk tersebut agar tidak ada lagi masalah dalam pendistribusiannya.

    ”Jadi ini perlu dari kami dari partai Gerindra ini harus ada skema konkrit. Kemarin kita ada skema kacau balau, sehingga kita ada yang lebih bayar dan lain sebagainya,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Eselon I Kementerian Pertanian di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

    Politisi Partai Gerindra itu terus menekankan kepada Kementerian Pertanian untuk segera dapat membuat skema pendistribusian pupuk bersubsidi tahun 2025.

    Ia meminta Kementerian Pertanian untuk membuat skema konkrit agar permasalahan pupuk bersubsidi tidak terus terjadi. Melihat skema pendistribusian sebelumnya juga mengalami masalah.

    Baca: Petani mengeluh kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi

    Untuk 2025, ujarnya, kami berharap dari Fraksi Partai Gerindra, ada skema yang konkrit. Kalau memang subsidinya dalam bentuk uang virtual account, bagaimana skemanya? siapa pengelolanya?

    “Karena problem pupuk ini sudah selama saya di Komisi IV ini selalu ada masalah-masalah yang terjadi menyangkut pupuk. Jadi kita mencari solusi agar insyaallah 2025 itu tuntas tidak bermasalah,” harap Legislator Dapil Aceh II itu.

    Sebelumnya, Komisi IV DPR juga meminta Kementerian Pertanian untuk segera membenahi data petani penerima subsidi pupuk. Tujuannya, untuk menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran.

    Pembenahan data antara lain terkait dengan data petani, data luas tanam yang selama ini menjadi masalah dalam distribusi pupuk.

  • Pertanian Tak Berkelanjutan Hambat Adaptasi Petani terhadap Perubahan Iklim

    Pertanian Tak Berkelanjutan Hambat Adaptasi Petani terhadap Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Di tengah perubahan iklim yang kian ganas, petani di berbagai negara berjibaku untuk menjaga tanamannya tetap tumbuh dan produktif.

    Di Afrika Selatan, Kenya, Pakistan, Bangladesh, dan Malaysia, petani menggunakan varietas padi yang toleran terhadap kekeringan yang dipicu perubahan iklim.

    Mereka juga melakukan diversifikasi tanaman, menggunakan kalender tanam, melakukan konservasi air dan tanah, maupun menggunakan pupuk organik.

    Sementara itu, di Tanzania, petani juga giat mengembangkan benih lokal yang lebih tahan terhadap kekeringan. Pengembangan ini merupakan inisiatif mereka, guna melengkapi benih-benih rekomendasi pemerintah.

    Sayangnya, di Indonesia, inisiatif petani untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim belum dilakukan dalam skala yang masif.

    Upaya petani beradaptasi dengan perubahan iklim secara mandiri masih terbentur oleh sistem pertanian yang tidak berkelanjutan secara lingkungan, sosial, maupun ekonomi.

    Baca: Perubahan iklim membuat petani dan nelayan makin menderita

    Beberapa contoh aspek dalam sistem ini adalah ketergantungan terhadap pupuk kimia, ketiadaan asuransi petani, dan seretnya pendampingan negara.

    Mandeknya inisiatif petani menyebabkan lahan-lahan pertanian di Indoneia semakin rawan gagal panen.

    Jika dibiarkan, kegagalan berulang akan menggerus ketahanan pangan, mengerek inflasi, hingga memarginalkan sektor pertanian Indonesia.

    1. Ketergantungan terhadap pupuk dan pestisida sintetis
    Karena praktik-praktik tak berkelanjutan, sistem pertanian Indonesia sangat rapuh di segala sisi.

    Sebagai contoh, sistem pertanian kita amat menyokong penggunaan pupuk kimia dan pestisida sintetis untuk menguatkan tanaman dari cuaca ekstrem dan hama.

    Sebagai gambaran, Indonesia adalah negara pemakai pestisida dan insektisida terbesar ketiga di dunia. Pemerintah pun memiliki program subsidi pupuk yang diarahkan ke komoditas pupuk kimia.

    Baca: Dampak perubahan iklim pada sektor pertanian

    Padahal, kedua praktik tersebut justru berisiko mencemari air dan tanah. Serangan hama juga berisiko meningkat karena mereka semakin resisten terhadap pestisida dan insektisida.

    Alhasil, tindakan tersebut menyebabkan maladaptasi—upaya adaptasi iklim yang salah sehingga berbalik merugikan lingkungan.

    Penelitian saya di Jawa Barat menemukan pupuk dan pestisida semakin berlebihan saat kekeringan melanda. Ini pun terjadi karena persoalan sistem pertanian Indonesia lainnya, yaitu minimnya penyuluhan pertanian.

    Alih-alih mempromosikan pemakaian pupuk organik, saya menemukan penyuluh pertanian justru berkomplot dengan agen perusahaan pupuk dan pestisida untuk meraup konsumen dalam jumlah besar.

    2. Irigasi tidak memadai
    Sistem pertanian kita juga tidak didukung oleh sistem irigasi yang memadai. Sekitar 46% infrastruktur irigasi Indonesia rusak.

    Pengelolaan irigasi juga masih belum fleksibel—dengan aliran air yang konstan. Pengelolaan ini justru tidak efisien dan berisiko melepaskan emisi metana, gas rumah kaca yang lebih kuat menangkap karbon di atmosfer.

    Baca: Sepertiga lahan pertanian di dunia rusak akibat pupuk kimia 

    3. Minimnya kehadiran negara
    Kehadiran negara pun hampir tidak terasa dalam sistem pertanian. Hal ini terbukti dari minimnya akses petani terhadap informasi seputar sistem dan teknologi informasi cuaca dan iklim.

    Petani juga semakin terjepit lantaran tidak mendapatkan kemudahan akses kredit bertani, akses pasar, dan ketiadaan subsidi pertanian.

    Tak hanya itu, saat petani gagal panen, mereka tidak mendapatkan perlindungan sosial memadai dari negara. Program asuransi pertanian yang melindungi petani dari gagal panen hanya untuk pembudi daya padi. Ditambah lagi, peserta asuransi pun terus menurun dari tahun ke tahun.

    Di tengah keterbatasan itu semua, petani akhirnya terdesak. Mereka kemudian memilih jalan pintas dengan menjual lahan pertanian lantaran tidak sanggup melakukan budi daya.

    Ini terjadi di Bengkulu yang kehilangan 74% persen sawah, ataupun migrasi tenaga kerja ke sektor nonpertanian di Kabupaten Minahasa Utara.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Ica Wulansari, Lecturer of International Relations, Paramadina University

     

  • BPS: Jakarta Selatan Menjadi Wilayah dengan Usaha Pertanian Perkotaan Terbesar di Jakarta

    BPS: Jakarta Selatan Menjadi Wilayah dengan Usaha Pertanian Perkotaan Terbesar di Jakarta

    7cloud.asia – Badan Pusat Statistik DKI Jakarta pada Senin (23/9/2024) sosialisasi Hasil Sensus Pertanian (ST2023) Tahap II DKI Jakarta.

    Hasil Sensus Pertanian 2023 menunjukkan Jakarta Selatan menjadi wilayah terbanyak dengan rumah tangga usaha pertanian (RTUP) yang melakukan usaha pertanian di lahan terbatas atau urban farming yakni sebanyak 1.372 RTUP.

    Kemudian diikuti Jakarta Timur (1.277 RTUP), Jakarta Barat (852 RTUP), Jakarta Utara (542 RTUP), Jakarta Pusat (535 RTUP), dan Kepulauan Seribu (15 RTUP).

    Wilayah Jakarta Selatan juga tercatat memiliki jumlah RTUP terbanyak yang menggunakan teknologi seperti hidroponik, aquaponik, vertikultur, dan lainnya yakni 126 RTUP.

    Lalu diikuti Jakarta Timur (114 RTUP), Jakarta Barat (69 RTUP), Jakarta Utara (35 RTUP), Jakarta Pusat (23 RTUP), serta Kepulauan Seribu (3 RTUP).

    Baca: Tambulapot cara urban farming di Jakarta

    Dalam kesempatan itu, Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin menyebut, pemilihan jenis budi daya yang relevan menjadi tantangan pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming.

    “Jadi memilih dan memilah mana-mana yang relevan untuk Jakarta,” katanya.

    Pertanian perkotaan merupakan kegiatan pertumbuhan, pengolahan, dan distribusi pangan serta produk lainnya melalui budi daya tanaman dan peternakan yang intensif di perkotaan dan daerah sekitarnya.

    Hasanudin lalu menyebutkan sejumlah fenomena terkait pertanian perkotaan khususnya di Jakarta yakni sebagai pendukung bisnis utama.

    Urban farming juga sebagai sarana kesehatan, pemanfaatan atap untuk budi daya pertanian serta keterlibatan berbagai pihak termasuk milenial karena budi daya bersifat hobi ketimbang murni usaha.

    “Bukan murni usaha masyarakat. Lebih kepada hobi atau sifatnya non-komersial,” ujar dia.

    Baca: Urban farming dapat dilakukan di gedung perkantoran

    Adapun merujuk Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, pertanian perkotaan di Jakarta dilakukan berbasis ruang dengan memakai tanaman cepat panen seperti sayuran daun dan buah di lahan tidur, maupun lahan di sekitar aktivitas warga, seperti sekolah, Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) dan fasilitas umum lainnya.

    Sementara itu, BPS mengkategorikan budi daya pangan disebut pertanian perkotaan berdasarkan tiga kriteria, antara lain berada di perkotaan serta memanfaatkan lahan yang terbatas.

    Kriteria lain budidaya dikatakan pertanian perkotaan yakni menggunakan teknologi modern, seperti hidroponik ataupun vertikultur.

    Vertikultur adalah memanfaatkan ruang vertikal sebagai tempat bercocok tanam, baik digantung, rambat, maupun terpasang di dinding; penanaman dalam pot sebagai media tanam sehingga mudah dipindahkan pada lahan sempit.

    “Tidak punya lahan, hanya pakai pipa, sayurnya banyak dihasilkan. Belum lagi vertikal, menggunakan dinding. Kriteria ini yang digunakan dalam sensus pertanian untuk mengkategorikan usaha disebut urban farming atau tidak,” kata Adnan.

    Sumber:Antaranewscom

  • Daftar Riset BRIN untuk Wujudkan Swasembada Pangan Secara Ramah Lingkungan

    Daftar Riset BRIN untuk Wujudkan Swasembada Pangan Secara Ramah Lingkungan

    7cloud.asia – Dalam pidato pengukuhannya pada 20 Oktober lalu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi.

    Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai lembaga penelitian bertanggung jawab menghasilkan riset dan inovasi yang relevan, dalam meningkatkan produktivitas tanaman untuk memenuhi komitmen swasembada pangan dan energi tersebut.

    Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN Puji Lestari mengatakan, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana riset dapat berkontribusi dalam memenuhi permintaan pangan, pakan, dan energi terbarukan yang terus meningkat melalui peningkatan produktivitas tanaman pangan seperti jagung, kedelai, dan beras.

    ”Pemanfaatan komoditas tersebut juga berguna bagi pakan ternak dan industri energi terbarukan, seperti biofuel,” ungkapnya saat membuka webinar TERAS bertajuk Increasing Crop Productivity to Meet Indonesia Needs for Food, Feed, and Fuel, Kamis (7/11/2024).

    Puji menambahkan, selain produktivitas, peneliti BRIN harus dapat meningkatkan efisiensi tanaman. Bidang penelitian seperti pertanian presisi, dan pengolahan tanaman pangan sebagai sumber energi terbarukan akan terus dikembangkan.

    Baca: Ekspansi kebun sawit mendorong deforestasi dan mengancam lahan tanaman pangan

    “Kemudian penggunaan data satelit untuk pemetaan lahan dan pemantauan iklim merupakan prioritas utama. Pengembangan sistem pertanian berkelanjutan dan rendah emisi juga perlu dikembangkan,” imbuhnya.

    Untuk mendukung riset energi terbarukan, Peneliti Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN, Sholihin mengungkapkan, singkong memiliki potensi sebagai sumber etanol berpotensi dikembangkan di Indonesia untuk menjamin ketahanan energi nasional.

    Pengembangan tanaman untuk energi ini juga mengurangi ketergantungan impor minyak bumi, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan pendapatan petani.

    Etanol, ujarnya, berasal dari tepung yang difermentasikan dengan bantuan enzim dapat diproduksi dari gula, jagung, singkong, kentang, sorgum dan tepung.

    ”Saat ini etanol telah diproduksi oleh PT Enero Mojekerto dan PT Molindo Malang, yang dapat menghasilkan etanol dengan kualitas bahan bakar sekitar 5,7 persen dari kebutuhan Jawa Timur dan Jakarta,” ucap Sholihin.

     

    Baca: Koalisi Moratorium Sawit serukan penghentian izin perluasan kebun sawit

    Bahkan, pada 2023 pemerintah juga telah meluncurkan motor etanol campuran pertamax dan ethanol.

    “Upaya-upaya ini perlu dikembangkan untuk mendukung ketahanan energi,” jelasnya.

    Sholihin menyebutkan, pemanfaatan singkong untuk produksi etanol dalam skala kecil perlu dikembangkan, karena mudah dibudidayakan dan dapat tumbuh hampir di seluruh wilayah Indonesia.

    “Untuk skala industri kecil di pedesaan singkong dapat menghasilkan 1000-5000 liter/hari. Kuantitasnya masih kecil, namun usaha ini perlu dikembangkan sebagai alternatif sumber energi biofuel karena hemat biaya,” ucapnya.

    Sementara itu untuk mengurangi emisi metana pada lahan pertanian, Destika Cahyana Peneliti Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN, menjelaskan teknologi penginderaan jauh untuk pengelolaan air pada budidaya padi.

    Baca: Menelaah batas atas kebun sawit Indonesia

    Teknologi ini dapat digunakan untuk mendukung pengurangan emisi metana di lahan sawah untuk sistem pertanian yang berkelanjutan, dan rendah emisi.

    Sumber signifikan emisi CH 4 berasal dari kegiatan pertanian, dan Active Remote Sensing (ARS) adalah salah satu teknologi yang kami aplikasikan dalam penelitian.

    “Teknologi ini digunakan untuk sistem pertanian yang dapat mendukung dan memonitor pengurangan emisi metana, hemat biaya, dan waktu,” ungkap Destika.

    Destika menambahkan, ARS adalah teknologi yang memungkinkan digunakan di Indonesia, karena tidak tergantung cuaca.

    “Energi cahaya yang digunakan untuk menjalankan teknologi ini berasal dari alat itu sendiri. Berbeda dengan jenis pasif remote sensing yang mengandalkan sinar matahari,” terangnya.