ruangkota

Tag: lingkungan

  • Warga Kandanghaur Indramayu Keluhkan Limbah Pabrik Tepung Ikan

    7cloud.asia – Keberadaan pabrik pengolahan ikan dan produksi pabrik tepung ikan di Kecamatan Kandanghaur, Indramayu, Jawa Barat dikeluhkan warga sekitar.

    Pasalnya, pabrik tepung ikan yang sudah berdiri sejak beberapa tahun ini tidak mengolah limbahnya dengan baik sehingga mencemari lingkungan sekitar.

    Kondisi ini kemudian diadukan ke Anggota Komisi VII DPR Bambang Hermanto yang ikut membidangi perindustrian.

    Bersama Direktur Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, Bambang kemudian mengunjungi langsung perusahaan tersebut

    Baca: Limbah pabrik coklat dikeluhkan warga

    Dalam kunjungannya, Bambang berharap perusahaan pabrik pengolahan ikan dan produksi tepung ikan di Kecamatan Kandanghaur, Indramayu ini dapat menyelesaikan persoalan limbah pabriknya.

    “Ini berawal dari aduan masyarakat di daerah pemilihan saya, Indramayu, Jawa Barat yang mengeluhkan bau menyengat dari limbah perusahaan tersebut,”,” ujar Bambang kepada wartawan di sela-sela masa reses, di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

    Dalam kesempatan itu, pihak perusahaan tidak menampik kondisi limbah menyengat yang diakuinya berasal dari bahan baku produksi perusahaan tersebut, yakni ikan pirik.

    Baca: Kali Bekasi tercemar berat

    Ke depan perusahaan tersebut berjanji akan mengurangi penggunaan bahan baku ikan pirik yang diduga menimbulkan bau tak sedap ini.

    Pihak perusahaan juga berjanji akan mengelola dengan baik limbah pabrik agar tidak mencemari lingkungan dan mengganggu warga sekitar sekitar.

    Dari hasil pertemuan tersebut ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian kita. Pertama, persoalan limbah harus segera diselesaikan.

    Baca: Upaya industri kurangi limbah tekstil

    “Bertahun tahun masyarakat sekitar menghirup bau yang tidak sedap, ini tentu sangat mengganggu, dan perlu adanya perhatian khusus dari pihak perusahaan,” ujar Bambang.

    Bambang menambahkan, ia berharap proses pendistribusian dana CSR (corporate social responsibility) atau tanggung jawab sosial terutama ke lingkungan sekitar, harus tepat sasaran.

    Pasalnya pihaknya mendapat laporan dari masyarakat bahwa keterlibatan perusahaan dalam membina masyarakat sekitar masih kurang. Ia berharap data yang lengkap terkait CSR dari pihak perusahaan

  • Membangun Desa Wisata yang Berkelanjutan Lagi Ramah Lingkungan

    Membangun Desa Wisata yang Berkelanjutan Lagi Ramah Lingkungan

    7cloud.asia – Pemerintah, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk mengelola aset dan meningkatkan perekonomiannya.

    Kebijakan ini dimanfaatkan oleh banyak desa di Indonesia untuk membangun dan mengembangkan desa wisata.

    Desa wisata merupakan bentuk dari pariwisata berbasis komunitas yang mengedepankan konsep keberlanjutan sehingga dinilai mampu mengurangi efek buruk dari pengembangan pariwisata massal yang fokus pada kedatangan wisatawan dalam jumlah besar.

    Efek buruk ini termasuk berkurangnya sumber daya alam, tercemarnya lingkungan, banyaknya pengalihan fungsi lahan produktif, terjadinya eksploitasi sosial-budaya serta meningkatnya kriminalitas.

    Kepopuleran desa wisata terus mengalami peningkatan bahkan pascapandemi Covid-19.

    Baca: Mengenal desa wisata Sukarare

    Jenis pariwisata lewat desa wisata dinilai memiliki resiliensi tinggi terhadap berbagai macam perubahan sosial seperti perkembangan teknologi, perubahan daya beli masyarakat, bahkan pandemi, karena berbasis masyarakat setempat.

    Kondisi  ini meningkatkan jumlah desa wisata baru. Pada tahun 2023, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mencatat adanya 4.674 desa wisata di Indonesia.

    Jumlah ini telah mengalami peningkatan sekitar 36.7% dari tahun sebelumnya yang hanya 3.419 desa wisata.

    Bertambahnya jumlah desa wisata di Indonesia sayangnya belum dibarengi dengan strategi yang matang untuk mempertahankan keberlanjutannya. Desa wisata yang ada sekarang ini cenderung mengikuti tren sesaat.

    Keinginan untuk viral dan diserbu banyak wisatawan menyebabkan banyak desa berlomba-lomba membangun berbagai atraksi yang cenderung sama.

    Baca: Dana desa dongkrak kesejahteraan warga desa jika dikelola dengan benar

    Sebut saja, jembatan kaca, sepeda tali, rumah kaca, dan berbagai objek foto unik lainnya yang bukan berasal dari desa itu sendiri.

    Kecenderungan ini menyebabkan banyak desa wisata hanya ramai sesaat atau bahkan tidak pernah ramai sama sekali.

    Selain itu, ketidaksiapan masyarakat lokal di bidang industri pariwisata juga menjadi salah satu penyebab tidak berkembangnya desa wisata.

    Kedua hal ini menyebabkan tujuan pembangunan desa wisata yang bersifat berkelanjutan sulit dicapai.

    Desa wisata yang diharapkan dapat menjadi solusi dari buruknya pariwisata massal akan menjadi pariwisata massal juga apabila perkembangannya tidak dikontrol dengan baik.

    Beberapa pariwisata yang sudah viral, misalnya, mengalami berbagai macam dampak buruk seperti sampah yang menumpuk, kerusakan lingkungan, dan berbagai masalah lainnya.

    Baca: Desa adat yang bisa dikunjungi untuk wisata yang lebih ramah lingkungan

    Lantas, apa solusinya? Agar menjadi model pariwisata yang berkelanjutan, pengembangan desa wisata perlu mengedepankan cara-cara berikut:

    1. Fokus pada potensi lokal

    Pembentukan desa wisata dapat diawali dengan mengidentifikasi potensi unik serta kearifan lokal untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata, apakah lanskap, keunikan sosio-kultural ataupun dengan inovasi.

    2. Kualitas daripada kuantitas

    Saat ini, pengembangan desa wisata menjadi program pemerintah dan tidak semua berangkat dari potensi yang ada di masyarakat. Akibatnya, perkembangan desa wisata mengalami stagnasi karena tidak dibarengi dengan sarana prasarana maupun sumber daya manusia yang memadai.

    3. Filling the gap dan asas sinergitas

    Akan lebih baik jika setiap desa wisata memiliki satu spesialisasi yang spesifik sehingga memberikan pengalaman yang berbeda bagi para wisatawan.

    Pada satu area wisata gunung misalnya, banyak bermunculan desa-desa wisata di sekeliling gunung tersebut. Sehingga, atraksi yang ditawarkan cenderung sama. Situasi seperti ini memperlukan spesialisasi.

    Baca: Jalan-jalan ke geopark, membolang untuk mengenal sejarah Bumi

    4. Program multi years

    Pengembangan pariwisata jangan dianggap dapat selesai dalam waktu singkat. Manfaat dari sektor pariwisata berkelanjutan tidak bisa secara instan diperoleh.

    Pengembangan secara massif di awal belum tentu dapat berlanjut, sehingga perlu pertimbangan kapasitas dan kemampuan seluruh elemen, baik kemampuan fisik, sosial, serta lingkungan.

    Hal ini mencakup diversifikasi produk dan kegiatan wisata yang memperhatikan keunikan alam. Setiap kegiatan tidak boleh melebihi daya dukung ekosistem.

    Diperlukan pembatasan jumlah pengunjung harian, tidak membangun infrastruktur secara intensif, pengelolaan limbah, penghematan energi dan air, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat lokal untuk berperan aktif dalam praktik berkelanjutan.

    5. Penguatan regulasi

    Regulasi yang ada masih bersifat nasional dan mengatur bagaimana teknis pembangunan amenitas atau fasilitas penunjang pariwisata yang ada di desa wisata termasuk di dalamnya pembangunan toilet, gazebo, tempat sampah, dan papan informasi.

    Belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur pembangunan atraksi-atraksi wisata dengan mempertimbangkan bahaya dari lokasi fisik wilayah yang ditimbulkan.

    Misalnya pada desa wisata berbasis perairan atau sungai, banyak warung-warung di sekitarnya yang masih membuang limbahnya ke sungai sehingga menyebabkan sungai yang menjadi daya tarik utamanya justru tercemar.

    Kondisi ini memerlukan peraturan desa yang mengatur isu-isu spesifik terkait desa wisata seperti kepengurusan organisasi kepariwisataan, pengelolaan sampah, pembangunan atraksi wisata yang ramah lingkungan, dan isu-isu lingkungan lainnya yang mengganggu keberlanjutan aktivitas pariwisata.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Dian Wahyu Utami Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

  • Selain Diangkatnya Isu Keadilan iklim, Ini Harapan 15 Organisasi Lingkungan di Debat Capres Nanti

    Selain Diangkatnya Isu Keadilan iklim, Ini Harapan 15 Organisasi Lingkungan di Debat Capres Nanti

    7cloud.asia – Sebanyak 15 organisasi lingkungan menyayangkan keadilan iklim tidak menjadi tema khusus dalam debat capres ke-4 yang akan digelar padaMinggu (21/1/2024) besok. 

    Mengingat pentingnya forum debat para kandidat untuk menyebarluaskan gagasan para kandidat terkait keadilan iklim, 15 organisasi ini mendesak KPU untuk memasukkan keadilan iklim menjadi tema khusus dalam debat Capres.

    Meminta kepada panelis untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait keadilan iklim agar isu ini menjadi perhatian bersama.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, organisasi lingkungan itu menyoroti minimnya regulasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan iklim terarusutamakan dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

     

    Baca: Organisasi masyarakat sipil sayangkan isu keadilan iklim tak disinggung di debat capres 

    Masih banyak peraturan yang tumpang-tindih dan belum menjadi jawaban terhadap kerusakan lingkungan.

    “Pemerintah dan pelaku usaha dinilai masih mengutamakan kegiatan padat karbon, dan minim dukungan terhadap adaptasi,” demikian pernyataan itu.  

    Para kandidat harus menunjukkan komitmen untuk mewujudkan keadilan iklim, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kebijakan yang menempatkan keadilan iklim sebagai inti.

    Prinsip-prinsip keadilan iklim perlu diarusutamakan dan dimandatkan oleh suatu regulasi yang mendorong distribusi akses dan kelola sumber daya.

    “Sayangnya ini belum menjadi fokus kebijakan dalam visi-misi para kandidat,” ujar Syaharani, Peneliti ICEL.

    Baca: Apa itu carbon capture storage yang salah waktu 

    Ia menegaskan, kebijakan yang berlandaskan keadilan iklim harus menjadi tawaran solusi menangani perubahan iklim guna mencegah pembuatan kebijakan iklim yang bersifat parsial, mengingat perubahan iklim adalah masalah struktural.

    Syaharani menambahkan pentingnya Undang-Undang Keadilan Iklim untuk dapat membantu pengambil kebijakan untuk melihat dan mewujudkan prakondisi serta pendukung utama solusi krisis iklim secara berkeadilan.

    Ia antara lain menyebut UU Keadilan iklim untuk menjamin akses informasi, akses partisipasi, pengakuan dan perlindungan masyarakat rentan.

    UU Keadilan Iklim, lanjutnya akan memberi penguatan bagi penegakan hukum, serta distribusi manfaat di skala lokal. 

     

    Baca: Mengintip penerapan pajak karbon di India

    Kepada Kandidat Capres dan Cawapres, 15 organisasi lingkungan ini mendesak agar meenyatakan gagasan dan rancangan kebijakan dan/atau program terkait keadilan iklim dalam debat debat Capres dan Cawapres besok.

     

    Para capres juga diminta menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penegakan hukum lingkungan hidup.

    Hingga saat ini, masih banyak industri dan korporasi yang belum patuh terhadap ketentuan perlindungan lingkungan hidup serta belum memiliki rencana penanganan perubahan iklim dalam praktik usahanya.

    “Para kandidat perlu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penegakan hukum kepada entitas yang merusak lingkungan dan tidak mengkriminalisasikan pejuang lingkungan hidup,” pungkas Syahrani.

    Baca: Indonesia masih mengkaji penerapan pajak karbon

     

  • Debat Cawapres: Cak Imin dan Mahfud MD Kritisi Food Estate dan Sebut Program Gagal

    Debat Cawapres: Cak Imin dan Mahfud MD Kritisi Food Estate dan Sebut Program Gagal

    7cloud.asia – Program food estate menjadi sorotan debat capres/cawapres ke-4 pada Minggu (21/1/2024) malam dan dinilai sebagai proyek gagal dan merusak lingkungan. 

    Food estate disinggung dua cawapres dalam debat ke-4 yang mengambil tema pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, energi, sumber daya alam, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa ini. 

    Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar ingin menghentikan program food estate. Menurutnya, food estate mengabaikan petani, meninggalkan masyarakat adat, menghasilkan konflik agraria dan merusak lingkungan.

    Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut negara abai terhadap nasib petani. Proyek Food Estate disebut menjadi bukti pemerintah mengabaikan petani.

    “Petani penolong negeri tapi negara abai,” ujar Cak Imin dalam pemaparan visi-misi di Debat Cawapres, Minggu (21/2023).

    Baca: Organisasi sipil sayangkan keadilan iklim tak dibahas di debat

    Dia menilai upaya pengadaan pangan melalui proyek food estate selama 10 tahun terakhir telah mengabaikan petani, meninggalkan masyarakat adat serta menghasilkan konflik agraria.

    Krisis iklim, kata Cak Imin, harus diatasi dengan keseimbangan antara manusia dn alam. Namun, menurutnya selama ini pembangunan justru mengabaikan keseimbangan antara kepentingan manusia dan alam.

    “Krisis iklim terjadi, bencana ekologi terjadi di mana-mana, negara harus mengatasinya,” tuturnya.

    Cak Imin berpandangan bahwa rakyat harus dilibatkan dalam pembangunan dan pengadaan pangan. Desa menjadi titik tumpu pembangunan. 

    “Petani dan nelayan harus jadi program pengadaan pangan nasional,” sebutnya.

    Baca: Mengenal carbon capture storage

    Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga mengkritik program food estate. Mahfud yang mengenakan pakaian pencinta alam warna hijau menyinggung soal komitmen pemerintah dalam pelestarian lingkungan hidup.

    “Tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Maka kami punya program petani bangga bertani, di laut jaya, nelayan sejahtera,” kata Mahfud. 

    Menurut Mahfud, food estate program gagal dan merugikan. 

    “Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar saja, rugi dong kita,” imbuhnya.

    Dalam pemaparannya, Mahfud menyinggung sumber daya alam melimpah yang dimiliki Indonesia tetapi kedaulatan pangan belum terwujud.

    Baca: Ganjar tak keberatan kasus Wadas dibahas di debat cawapres

    Mahfud menyinggung petani dan lahan pertanian yang semakin sedikit tapi subsidi pupuk makin besar.

    “Sumber daya alam kita sangat kaya tapi pangan belum berdaulat. Petani makin sedikit, lahan pertanian makin sempit, tapi subsidi pupuk makin besar, pasti ada yang salah.

    “Petaninya sedikit, lahannya sedikit, kok subsidinya setiap tahun naik, pasti ada yang salah,” katanya. 

    Mahfud juga menyinggung laut dan udara yang tercemar. Dia menyebut sumber daya alam kini seolah menjadi sumber sengketa di masyarakat.

    “Laut kita berlimbah, udara kita meracuni paru-paru kita, investor masuk, industrialisasi terjadi, lingkungan rusak, rakyat menderita. Kemudian sumber daya alam menjadi sumber sengketa di antara rakyat dengan rakyat, antara pemerintah dengan pemerintah,” ujar Mahfud.

    Baca: Harapan organisasi lingkungan saat debat

    Mahfud menjelaskan kearifan lokal Indonesia telah memberikan pesan kepada masyarakat untuk melindungi alam dan lingkungan. Hal itu juga diatur dalam konstitusi bangsa Indonesia.

    “Bahkan konstitusi kita juga menyatakan bahwa sumber daya alam itu harus dikelola dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujar Mahfud.

    KPU telah menunjuk 11 pakar untuk menjadi panelis dan menyiapkan pertanyaan pada debat keempat ini. Tema debat tersebut mulai dari lingkungan hidup, energi hingga pangan.

  • Aktivis Lingkungan Sesalkan Debat Cawapres Tak Bahas Masalah Sampah

    Aktivis Lingkungan Sesalkan Debat Cawapres Tak Bahas Masalah Sampah

    7cloud.asia – Debat cawapres kedua telah usai. Beragam komentar soal debat yang mengangkat isu lingkungan. Tak terkecuali aktivis lingkungan yang menyoroti masalah sampah luput dari perdebatan.

    Aktivis Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Tiza Mafira mengatakan topik sampah dan polusi sudah lama menjadi masalah darurat di Indonesia.

    Karena itu para cawapres seharusnya dapat memaparkan kebijakan mereka soal penanganan sampah.

    “Isu sampah hanya dijadikan serangan personal dan disebut sambil lalu, tanpa membahas kebijakannya,” ujar Tiza seperti yang dilansir Antaranews.

    Meski demikian, Tiza berharap pemimpin negara terpilih nantinya dapat serius dalam membuat kebijakan pelarangan lima jenis plastik sekali pakai yang memang sudah diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

    Baca: Aksi bebersih kali dan sungai di Tangerang

    Kelima plastik sekali pakai yang dilarang tersebut adalah kantong plastik, saset, sedotan, styrofoam dan alat makan plastik, serta menggantikannya dengan sistem reuse.

    Sementara itu aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Muhammad Aminullah mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini masih terjebak dalam paradigma pengelolaan sampah kumpul-angkut-buang.

    Hal ini menyebabkan beberapa tempat pemrosesan akhir atau TPA mengalami kelebihan muatan.

    Menurut Aminullah, kondisi diperparah dengan sistem pengelolaan sampah berbasis open dumping yang masih menggunakan hampir di seluruh TPA yang berlokasi di Pulau Jawa.

    Skema open dumping merupakan sistem pengelolaan sampah dengan cara menumpuk sampai menggunung tanpa proses pengelolaan.

    Sistem ini, lanjut Aminullah, membuat TPA memiliki kerentanan bencana berupa longsor, kebakaran, serta pencemaran gas metana dan air lindi.

    Baca: Mengenal sistem RDFpengolahan sampah menjadi energi terbarukan

    Selain itu, sistem open dumping juga dapat mempercepat terjadinya proses krisis iklim.

    “Alih-alih menumbuhkan karakter dan budaya peduli sampah oleh masyarakat, pemerintah justru terjebak dalam pengelolaan sampah berbasis thermal yang justru berpotensi melahirkan masalah baru,” jelas Aminullah.

    Selanjutnya Aminullah memaparkan pengelolaan sampah berbasis thermal yang tidak melalui proses ketat justru akan menimbulkan pendekatan udara dan pelepasan emisi.

    Proses pembakaran beberapa jenis sampah juga akan menghasilkan dioksin dan furan yang merupakan salah satu zat paling berbahaya bagi lingkungan, manusia, dan makhluk hidup lainnya.

    Karena itu, pemerintah mempertegas tanggung jawab produsen dalam mengurangi dan menarik kembali kemasan plastik milik produsen.

    “Sebab sampai saat ini pesisir di beberapa wilayah, khususnya Jakarta dalam kondisi tercemar dengan dominasi sampah plastik produsen,” ungkapnya.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Greenpeace Sesalkan Debat Cawapres Tidak Menyentuh Akar Masalah Krisis Iklim

    Greenpeace Sesalkan Debat Cawapres Tidak Menyentuh Akar Masalah Krisis Iklim

    7cloud.asia –  Greenpeace Indonesia menyesalkan tidak adanya komitmen yang komprehensif, jelas, dan terukur untuk mengatasi krisis iklim dalam debat calon wakil presiden Minggu (21/1/2024).

    Debat cawapres ini mengambil tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

    Dalam debat cawapres para cawapres gagal mengidentifikasi penyebab utama krisis iklim, yaitu alih fungsi lahan dan sektor energi dengan masifnya penggunaan batu bara. 

    “Dari debat cawapres semalam, kita menyaksikan bahwa ekonomi ekstraktif masih menjadi watak dalam visi para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden,” ujar  Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia dalam keterangan tertulisnya. 

    Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka menggaungkan ekonomi ekstraktif lewat isu nikel dan hilirisasi.

    Baca: Organisasi masyarakat sipil sayangkan isu keadilan iklim tak diangkat di debat cawapres

    Sedangkan cawapres 01 Muhaimin Iskandar dan cawapres 03 Mahfud Md juga tak tegas menyatakan komitmen mereka untuk keluar dari pola-pola yang sama. 

    Watak ekonomi ekstraktif pemerintah selama ini telah memicu banyak masalah, mulai dari ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang melahirkan pelbagai konflik agraria.

    Ekonomi ekstraktif juga merampas hak-hak masyarakat adat, masyarakat lokal, hingga masyarakat pesisir; merusak hutan dan lahan gambut; mencemari lingkungan.

    Ekonomi ekstraktif juga membuat Indonesia menjadi salah satu negara emiter besar karena ketergantungan pada industri batu bara; sekaligus memperparah krisis iklim. 

    Pernyataan cawapres 02 yang mengglorifikasi industri nikel dan ambisi hilirisasinya–seperti yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo–mengabaikan banyaknya persoalan yang terjadi selama ini.

    Baca: Mengenal program lingkungan para capres

    Pertambangan nikel telah memicu kerusakan lingkungan, pencemaran akut, dan penggusuran masyarakat adat. Nikel di Indonesia beroperasi dengan skema perizinan berbasis lahan.

    Per September 2023, ada 362 izin pertambangan nikel dengan luas 933.727 hektare, sebagian besar berada di timur Indonesia yang kaya biodiversitas.

    Di beberapa lokasi telah terjadi pembukaan lahan dan deforestasi di dalam izin konsesi nikel seluas 116.942 hektare.

    Lahan itu masing-masing terjadi di Pulau Sulawesi 91.129 hektare atau 20 persen dari total deforestasi Pulau Sulawesi.

    Sisanya di Kepulauan Maluku (Provinsi Maluku Utara dan Maluku) seluas 23.648 hektare atau 8 persen dari deforestasi Kepulauan Maluku.

    Baca: Sampah luput dari perhatian para cawapres

    Eksploitasi nikel yang ugal-ugalan juga telah mencemari laut dan udara.

    Rencana pembangunan 53 PLTU captive batu bara yang akan menambah beban daya sebesar 14,4 GW–sebagian besar di antaranya untuk smelter nikel–jelas akan meningkatkan emisi dan pencemaran udara.

    Akibat penambangan dan pengolahan nikel, sebanyak 882 ribu ton limbah berbahaya mencemari Pulau Obi.

    Cadangan nikel Indonesia pun bakal habis dalam 6-15 tahun saja, imbas dari masifnya pengembangan smelter. 

     

  • Populix: 80 Persen Anak Muda Ingin Pemerintah Serius Tangani Polusi Udara

    Populix: 80 Persen Anak Muda Ingin Pemerintah Serius Tangani Polusi Udara

    7cloud.asia –  Isu lingkungan menjadi perhatian pemilih muda. Sebanyak 82 persen generasi muda ingin isu tentang polusi udara diatasi oleh presiden yang akan terpilih dalam Pilpres 2024.

    Demikian hasil studi Populix, lembaga riset dan penyedia data bertema “Ekspektasi Pemilih Muda pada Pemilihan presiden 2024” soal berbagai isu termasuk isu lingkungan yang disorot anak muda 

    “Isu lingkungan yang dianggap mendesak untuk ditangani oleh presiden yakni polusi udara sebesar 82 persen,” kata Head of Social Research Populix Vivi Zabkie di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

    Baca: Transisi energi di mata pasangan capres/cawapres 

    Selain polusi udara, isu lingkungan lain yang dinilai penting untuk dibahas yakni pengolahan limbah (78 persen), antisipasi banjir (64 persen), dan kerusakan dan kebakaran hutan (57 persen).

    Pemilih muda juga melihat polusi laut (57 persen), polusi air (51 persen), perubahan iklim (50 persen), kelangkaan air bersih (42 persen), dan kerusakan tanah (38 persen).

    Untuk mengatasi isu-isu tersebut, milenial dan gen Z memberi saran kepada pemerintah Indonesia terkait pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

    Baca: Greenpeace nilai banyak isu lingkungan yang luput dibahas di debat cawapres

    Saran paling banyak yang disampaikan yakni mengembalikan fungsi hutan dan membuka lebih banyak ruang terbuka hijau (51 persen), penanganan polusi dan transportasi (36 persen).

    Anakmuda juga memberikan masukan terkait pemantauan dan regulasi lingkungan (33 persen), edukasi dan sosialisasi tentang lingkungan (30 persen), serta pengelolaan sampah dan limbah (15 persen).

    Adapun sebanyak 4 persen generasi muda mengaku bahwa permasalahan lingkungan termasuk ke dalam delapan permasalahan terbesar di Indonesia yang perlu diatasi.

    Baca: Cawapres dinilai tak bahas akar masalah krisis iklim

    Selain itu, permasalahan terbesar yang perlu diatasi (33 persen) yakni pemberantasan korupsi, 21 persen peningkatan kualitas hidup, dan 19 persen menciptakan lapangan kerja.

    Kemudian, 12 persen meningkatkan standar pendidikan, 5 persen meningkatkan kualitas layanan kesehatan, 4 persen memperbaiki infrastruktur, dan 2 persen memperkuat kerja sama internasional.

    Adapun penelitian Populix ini dilakukan pada 31 Agustus hingga 12 September 2023 melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

    Baca: Keadilan iklim tak jadi bahasan di debat cawapres

    Pendekatan kualitatif dilakukan melalui 16 diskusi kelompok terpumpun kepada milenial dan generasi Z berusia 17 tahun ke atas di kota besar dan kecil di Indonesia.

    Sedangkan untuk pendekatan kuantitatif, dilakukan melalui survei dalam jaringan melalui aplikasi Populix terhadap total 1.000 responden laki-laki dan perempuan berusia 17-39 tahun di Indonesia, dengan durasi pengerjaan survei sekitar 15 menit.

    Sumber: Antaranews.com

  • Kerap Membahayakan Lingkungan, BRIN Kembangkan Daur Ulang Baterai Bekas

    Kerap Membahayakan Lingkungan, BRIN Kembangkan Daur Ulang Baterai Bekas

    7cloud.asia – Sampah baterai mengandung logam berat yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan. Karena itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan metode daur ulang baterai bekas.

    Dalam rilisnya, Peneliti Pusat Riset Sistem Nanoteknologi BRIN, Octia Flowerin mengatakan daur ulang baterai bekas biasanya dilakukan dengan tiga cara.

    Yaitu dengan menggunakan metode pirometalurgi, hidrometalurgi, dan daur ulang langsung agar baterai bekas itu tak mencemari lingkungan.

    Metode Pirometalurgi adalah metode daur ulang baterai bekas dengan cara memanaskan baterai bekas pada suhu tinggi. Metode ini menghasilkan logam murni, tetapi membutuhkan energi yang besar.

    Baca: Daur ulang limbah tekstil

    Metode hidrometalurgi yang dilakukan dengan cara melarutkan logam dari baterai bekas menggunakan larutan kimia.

    Cara ini bisa menghasilkan logam murni dengan energi yang lebih rendah dibandingkan dengan pirometalurgi.

    Sedangkan metode daur ulang secara langsung dilakukan dengan cara mengubah baterai bekas menjadi katoda baterai baru. 

    Metode ini kebutuhan energinya paling rendah, tetapi hanya dapat dilakukan pada baterai jenis tertentu.

    Baca: Daur ulang sampah plastik

    Cara yang dikembangkan oleh Octia dan timnya adalah mengembangkan metode daur ulang baterai bekas menggunakan hidrometalurgi dan penelitian asam askorbat.

    “Metode ini menghasilkan logam murni dengan efisiensi yang tinggi dan energi yang rendah,” ujar Octia yang juga anggota peneliti dalam Kelompok Riset Material Fungsional Dimensi Rendah.

    Untuk mengembangkan metode ini, lanjut Octia, pihaknya bekerja sama dengan Osaka University, Kumamoto University, Ming Chi University of Technology di Taiwan, Institut Teknologi Bandung, hingga UPSI Malaysia.

    Dia berharap penelitian ini nantinya dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada industri pertambangan.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Bertemu Prof Emil Salim, Ganjar Pranowo Diminta Perhatikan Isu Lingkungan

    Bertemu Prof Emil Salim, Ganjar Pranowo Diminta Perhatikan Isu Lingkungan

    7cloud.asia – Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan Pakar Lingkungan sekaligus Mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Prof Emil Salim di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/1/24).

    Ganjar mengatakan Prof Emil Salim ternyata sudah lama menulis surat kepadanya dan mengajaknya bertemu untuk menyampaikan kegelisahannya soal isu lingkungan.

    “Beliau ingin menyampaikan beberapa poin penting dan masukan sebagai seorang senior pernah menjadi menteri yang sangat concern pada problem lingkungan,” ucap Ganjar.

    Dalam pertemuan itu, Ganjar mendapat masukan terkait isu lingkungan yang menjadi tantangan utama dan perlu diperhatikan pemimpin Indonesia ke depan.

    Baca: Banyak masalah lingkungan yang luput dari debat cawapres lalu

    Kelestarian lingkungan, khususnya global climate change atau perubahan iklim merupakan masalah krusial yang harus dihadapi.

    Perubahan iklim akibat pemanasan global diperkirakan akan membawa dampak mengerikan bila tidak dilakukan mitigasi dengan baik. Belum lagi permasalahan ketahanan pangan, transisi energi, hingga bonus demografi.

    Tentunya hal ini akan menjadi pertimbangan utama langkah apa yang mesti diambil Ganjar-Mahfud dalam menyongsong pemerintahan Indonesia pada periode 2024-2029.

    “Maka perencanaannya harus terbaik di mitigasi sungguh-sungguh sehingga ke depan kita akan menghadapi situasi yang memang tidak mudah itu pesan yg menurut saya penting sekali untuk dilakukan,” jelas dia.

    Baca: Pentingnya capres-cawapres seriusi keadilan iklim

    Di samping persoalan lingkungan, lanjut Ganjar, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan juga mesti diperhatikan dalam menyambut bonus demografi.

    Masalah pendidikan sudah menjadi komitmen Ganjar-Mahfud yag dituangkan ke dalam 21 program unggulan. Pendidikan menjaid cara Ganjar-Mahfud untuk mengentaskan kemiskinan.

    Situasi dunia yang berubah itu mesti direspons dengan pendidikan yang sangat baik dan merata, berkeadilan, itu keyword yang menurut saya bagus sekali dan.

    “Beliau berulang-ulang menyampaikan kepada saya perhatikan Indonesia timur, perhatikan Indonesia timur itu beliau sampaikan berulang-ulang,” ungkap dia.

    Baca: Mengenal apa itu carbon capture storage

    Ganjar menyayangkan meski problem-problem ini sudah sering digaungkan oleh berbagai pihak, tetapi belum ada upaya serius dari pemerintah untuk mempercepat penyelesaian terkait lingkungan dan pendidikan menuju Indonesia emas 2045.

    “Gak semuanya sebenarnya mengerti problem ini tapi beliau sampaikan ketika semua orang sudah tahu problemnya, satu saja pertanyaannya. Kenapa tidak ada strong leader yang berani mengambil keputusan karena itu tidak pernah populer,”  tukas Ganjar. 

     

  • Aktivis Lingkungan: Musuh Alam Sebenarnya adalah Manusia

    Aktivis Lingkungan: Musuh Alam Sebenarnya adalah Manusia

    7cloud.asia – Manusia yang masih memiliki mental merusak adalah musuh alam sebenarnya. Karena itu, hal yang paling utama adalah menata mental individu agar sadar lingkungan.

    Penjelasan ini disampaikan oleh Aktris dan aktivis lingkungan Prisia Nasution dalam diskusi dengan tema Ibu Kota Nusantara dan Investasi untuk Alam di acara Nusantara Fair, Jakarta.

    “Jadi di yayasan berpikir kita betulin dulu manusianya dulu supaya jangan merusak tapi kita justru memperbarui dan membantu jadi yang dibetulin diawal mentalnya dulu,” jelas Prisia seperti yang dilansir Antaranews.

    Menurut pemain film yang bergerak di NGO (non-government organization) bidang lingkungan dan hewan ini, manusia merupakan “musuh”.

    Tetapi hanya manusia sendiri yang dapat melakukan perubahan untuk memperbaiki alam.

    Baca: Ganjar Pranowo bertemu Emil Salim

    Untuk membentuk mental individu yang sadar akan lingkungan, yayasan Kopi Panas yang dibina Prisia juga kerap menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) untuk mengatasi kesehatan mentalnya.

    Tak hanya itu, ia juga mendukung perubahan kebiasaan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan membagikan makanan untuk mengganti kemasan makanan yang lebih sustainable.

    Misalnya daun pisang daripada menggunakan plastik yang mencemari lingkungan.

    Pihaknya juga terus melakukan edukasi untuk menerapkan konsep green water atau hemat menggunakan air, green energy untuk menghemat penggunaan listrik elektrik.

    Selain itu, ia juga melakukan edukasi untuk green transportation dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan green consumption agar sampah limbah tidak berlebih.

    Baca: Aktivis lingkungan sesalkan debat cawapres tak bahas sampah

    “Kita juga harus aware apa yang dipakai, semoga gak jadi sampah limbah yang terlalu berlebih, jadi itu yang coba pelan-pelan dibangun,” ujarnya.

    Terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengusung konsep keberlanjutan dan kota hijau, Prisia berharap ada edukasi tentang gaya hidup hijau (green living).

    Gaya hidup tersebut hendaknya mulai diterapkan dari hulu hingga hilir dan menjadi sebuah kebiasaan.

    Prisia berharap IKN tidak ikut tergerus dengan industri yang merusak lingkungan dan menjadikan hutan Indonesia tetap sebagai paru-paru dunia dan contoh untuk kota berkelanjutan.

    Reporter: Nurakhmayani