ruangkota

Tag: lingkungan

  • Lewat Green Welfare Indonesia, Fiza Khan Perkuat Komitmennya pada Kelestarian Lingkungan

    Lewat Green Welfare Indonesia, Fiza Khan Perkuat Komitmennya pada Kelestarian Lingkungan

    7cloud.asia – Runner Up Miss Universe Indonesia 2024, Fiza Khan terus menegaskan komitmennya pada upaya menjaga kelestarian lingkungan.

    Sebagai model sekaligus aktivis, Fiza Khan telah mendirikan Green Welfare Indonesia, sebuah gerakan advokasi yang berfokus pada keberlanjutan dan edukasi iklim, terutama bagi komunitas marjinal yang seringkali kurang mendapat perhatian dalam isu lingkungan.

    “Kita ingin membantu mereka yang terkena dampak pandemi, tapi bukan hanya soal bantuan langsung. Kita juga ingin membantu menjaga lingkungan, karena dengan menjaga bumi, kita juga menjaga manusia, begitu pula sebaliknya,” kata Fiza Khan saat berkunjung ke ANTARA Heritage Center (AHC) Jakarta, Rabu (9/10/2024)

    Green Welfare Indonesia sendiri lahir di tengah pandemi Covid-19, ketika Fiza menyadari bahwa dampak pandemi bukan hanya memukul sektor kesehatan dan ekonomi, tetapi juga membawa banyak tantangan bagi masyarakat yang kurang mampu.

    Dilansir Antaranews.com, Organisasi ini tidak hanya bertujuan untuk membantu mereka yang terdampak secara finansial dan kesehatan, tetapi juga memfokuskan diri pada perlindungan lingkungan.

    Baca: Cerita Nicholas Saputra dan lingkungan

    Salah satu program awal yang dijalankan Green Welfare Indonesia adalah plant-based food division, yang membagikan makanan berbasis nabati kepada masyarakat.

    Menurut Fiza, makanan berbasis tumbuhan lebih ramah lingkungan dan mendukung gaya hidup berkelanjutan.

    “Makanan berbasis nabati sebenarnya lebih eco-friendly dibandingkan dengan daging, terutama dalam hal dampaknya terhadap lingkungan,” ungkapnya.

    Seiring berjalannya waktu, Green Welfare Indonesia memperluas cakupannya, dan kini lebih banyak fokus pada program “edukasi iklim”.

    Fiza Khan dan timnya ingin memastikan bahwa komunitas-komunitas marjinal yang sering kali terpinggirkan dalam diskusi tentang perubahan iklim dapat memperoleh pengetahuan dan sumber daya untuk menghadapi tantangan lingkungan di masa depan.

    Fiza percaya bahwa edukasi adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan, terutama di kalangan generasi muda dan komunitas yang kurang terpapar isu-isu lingkungan.

    Baca: Cinta Laura ingatkan pentingnya konservasi air

    Dengan membawa gerakan ini ke komunitas yang lebih luas, Fiza berharap dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam memerangi perubahan iklim dan menciptakan dunia yang lebih hijau dan adil.

    Melalui dedikasinya dalam Miss Universe Indonesia 2024 dan proyek-proyek sosialnya, Fiza Khan tidak hanya mempromosikan keindahan luar, tetapi juga mengedepankan kepedulian dan tanggung jawab sosial.

    Perjuangan Fiza Khan untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan yang lebih baik mencerminkan visi besarnya untuk masa depan yang berkelanjutan.

    Tak sampai di situ, Fiza Khan juga menjalankan brand fesyen “RhueBlu”, menggabungkan kecintaannya pada dunia mode dengan kecintaannya terhadap alam.

    RhueBlu menjadi simbol perpaduan antara gaya hidup berkelanjutan dan fashion yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

    Dengan pandangan hidup yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya Indonesia, Fiza Khan semakin terdorong untuk mempromosikan kehidupan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

  • Populasi Ikan Salmon Turun ke Titik Terendah Akibat Pencemaran Lingkungan

    Populasi Ikan Salmon Turun ke Titik Terendah Akibat Pencemaran Lingkungan

    7cloud.asia – Badan Lingkungan Hidup Inggris (EA) pada Senin (7/10/2024, menyebut populasi ikan salmon Atlantik di Inggris dilaporkan merosot ke rekor terendah dalam sejarah.

    Turunnya populasi ikan salmon ini meerupakan indikator terbaru yang menunjukkan bahwa ekosistem laut dan air tawarnya kotor serta tercemar.

    Ikan salmon, ikan besar berwarna keperakan ini ditemukan di Samudra Atlantik bagian utara dan sungai-sungai yang mengalir ke dalamnya.

    Tetapi, sekitar 90 persen sungai yang menjadi habitat utama ikan salmon di Inggris diklasifikasikan dalam kategori “berisiko” atau “mungkin berisiko”.

    Hal tersebut berarti jumlah ikan salmon berada di bawah jumlah minimum yang dibutuhkan untuk mendukung populasi yang berkelanjutan, sebuah tanda bahwa lebih banyak upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki lingkungan alam Inggris, kata EA.

    Baca: Puluhan ikan paus pemandu sirip pendek terdampar di pantai

    Badan tersebut menyalahkan polusi pertanian, sedimentasi, limpasan kimia dari industri, air limbah dan jalan raya sebagai penyebab rusaknya habitat salmon.

    Di saat yang bersamaan, EA juga menyerukan kepada petani, pemilik lahan dan industri air, energi dan limbah untuk berbuat lebih banyak guna melindungi spesies tersebut.

    Pembuangan limbah mentah di sungai dan laut telah memicu kemarahan di Inggris terhadap perusahaan air swasta, yang dituduh secara rutin membuang limbah di saluran air dan gagal berinvestasi dalam sektor infrastruktur.

    Empat puluh tahun lalu, diperkirakan terdapat 1,4 juta ikan salmon kembali ke sungai-sungai Inggris setiap tahunnya.

    “Sekarang jumlahnya hanya sepertiga dari jumlah itu, ini jelas menjadi titik terendah baru dan bukti krisis keanekaragaman hayati yang lebih luas dan terus meningkat,” kata Ketua EA Alan Lovell.

    Baca: Kaimana ditetapkan menjadi lokasi konservasi ikan hiu paus

    “Kita perlu semua pihak yang mencemari lingkungan untuk memperbaiki tindakan mereka” kata Lovell, seraya mencatat bahwa undang-undang baru yaitu RUU Air (Tindakan Khusus) – akan memberi EA lebih banyak kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban para pencemar.

    EA mengatakan penurunan serupa dalam populasi salmon dilaporkan juga di beberapa negara seperti Irlandia, Islandia, Swedia, dan Kanada. Tetapi Inggris Raya menunjukkan penurunan yang “paling signifikan”.

    Hasil tangkapan ikan sementara dengan menggunakan pancingan konvensional pada tahun lalu tercatat mencapai 4.911 ikan.

    Angka tersebut 23 persen lebih rendah dari tangkapan akhir yang dinyatakan untuk tahun 2022 dan terendah sejak pencatatan dimulai pada tahun 1988, kata badan tersebut. Sumber:VOAIndonesia

  • Studi: Penerapan Standar Bahan Bakar Euro 4 Mampu Turunkan Sumber Polusi Udara hingga 70 Persen

    Studi: Penerapan Standar Bahan Bakar Euro 4 Mampu Turunkan Sumber Polusi Udara hingga 70 Persen

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui hasil pemetaan sumber emisi di sektor transportasi Jakarta mengungkapkan penerapan standar bahan bakar Euro 4 diproyeksikan mampu menurunkan emisi pemicu polusi udara seperti PM10 dan PM2.5 hingga 70 persen pada tahun 2030.

    Penurunan polusi udara ini diketahui akan memberikan kontribusi bagi perbaikan kesehatan masyarakat, khususnya dalam menekan angka penyakit pernapasan dan penyakit kardiovaskular yang lebih tinggi di kawasan perkotaan.

    Studi mengenai pemicu polusi udara di Jakarta ini dilakukan oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia melalui program USAID Clean Air Catalyst.

    Studi yang juga bekerja sama dengan Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Puji Lestari yang juga peneliti USAID CAC ini memperbarui pemetaan sumber emisi di sektor transportasi di Jakarta, yang terakhir dilakukan pada tahun 2020.

    Baca: BRIN sebut butuh pembenahan transportasi publik untuk atasi polusi udara di Jakarta

    Studi itu juga menemukan, kendaraan berat terutama truk menjadi penyumbang (kontributor) terbesar untuk beberapa jenis polutan termasuk partikel (PM) 2.5.

    Kendaraan berat terutama truk penyumbang terbesar partikel emisi (PM10, PM 2.5, dan karbon hitam), nitrogen oksida (NOx), dan sulfur dioksida (SO2), sementara sepeda motor lebih banyak menyumbang emisi karbon monoksida (CO) dan senyawa organik volatil nonmetana (NMVOC).

    Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris menyatakan hasil studi yang dihasilkan memberikan informasi mendasar guna memahami sumber polusi di Jakarta.

    Selanjutnya data temuan riset ini, akan menjadi dasar pengembangan kebijakan pengendalian polusi udara di Jakarta secara lebih tepat sasaran.

    “Dengan data ini, Jakarta lebih siap dalam menghadapi tantangan terkait polusi udara di masa depan,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (12/10/2024)

    Baca: Butuh transportasi publik berkualitas untuk atasi polusi udara di Jakarta

    Lebih lanjut soal emisi, studi juga menganalisis dampak dari berbagai skenario langkah pengendalian emisi di Provinsi Jakarta yang mencakup lima wilayah administrasi.

    Skenario ini yakni penerapan standar bahan bakar Euro 4, adopsi kendaraan listrik, dan penggunaan filter partikel diesel (DPF).

    Manajer Program Kualitas Udara WRI Indonesia dan Project Manager Clean Air Catalyst Satya Utama mengatakan laporan ini dapat membantu merancang kebijakan yang lebih komprehensif untuk pengendalian polusi udara.

    “Data yang dihasilkan dari studi ini memberikan gambaran lebih jelas mengenai tantangan polusi udara di Jakarta, khususnya dari sektor transportasi.

    Ini adalah upaya konkret dalam upaya mengurangi emisi, khususnya dari sektor transportasi untuk kualitas udara yang lebih baik,” jelas dia.

    Baca: Pembatasan kendaraan bermotor mendesak untuk atasi polusi udara di Jakarta

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan, telah melakukan berbagai langkah guna menangani polusi udara.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan langkah-langkah ini salah satunya menambah jumlah stasiun pemantau kualitas udara yang dapat diakses masyarakat secara komputasi waktu nyata (real-time) melalui udara.jakarta.go.id.

    Pemprov DKI juga, sambung dia, memperluas uji emisi kendaraan secara berkala, serta meningkatkan pengawasan terhadap industri yang berpotensi mencemari lingkungan.

    “Selain itu, kami juga sedang mempersiapkan rencana memperluas kawasan rendah emisi (low emission zone) guna mengurangi tingkat polusi udara secara signifikan,” jelas Asep.

    Sumber:Antaranews.com

  • Upaya Kota Chicago Bantu Burung yang Bermigrasi Hindari Tabrak Dinding Kaca

    Upaya Kota Chicago Bantu Burung yang Bermigrasi Hindari Tabrak Dinding Kaca


    7cloud.asia – Burung-burung yang bermigrasi sering menabrak jendela-jendela kaca di Kota Chicago, AS. Jumlah burung yang menjadi korban tidak hanya belasan, tetapi puluhan dan terkadang bahkan ratusan.

    Chicago Bird Collision Monitors adalah salah satu organisasi nirlaba yang memprihatinkan fenomena itu. Setiap musim gugur dan musim semi, para anggotanya disebar untuk menyelamatkan burung yang terluka setelah menabrak jendela kaca.

    Annette Prince, direktur Chicago Bird Collision Monitors, mengatakan mayoritas burung yang menabrak jendela kaca mati.

    “Dari yang kami temukan, sekitar 70% di antaranya mati, dan sekitar 30% di antaranya terluka. Yang 30% tersebut kami segera selamatkan dari trotoar, jalanan, dan bangunan sebelum kerusakan lebih parah terjadi.” ujarnya.

    Pemerintah Chicago tidak tinggal diam. Mereka kini mensyaratkan bangunan-bangunan tinggi di kota itu, terutama yang terkenal dan menjadi kebanggaan, melakukan perbaikan yang memberi keamanan bagi burung.

    Gedung-gedung berdinding — atau berjendela — kaca harus menurunkan pencahayaan dan menambahkan titik-titik pada setiap jendela kaca sehingga menurunkan prospek ditabrak burung.

    Salah satu bangunan paling berbahaya bagi burung di Chicago adalah McCormick Place. Doug Stotz, ahli ekologi konservasi senior di Field Museum, yang berada di dekat bangunan terkenal itu, membenarkan itu.

    McCormick Place secara historis merupakan bangunan yang sangat buruk karena lokasinya tepat di tepi danau. Pernah sekitar 1.000 burung menabrak gedung itu pada satu malam.

    “Itu sebetulnya jumlah rata-rata burung dalam satu tahun yang tewas akibat menabrak kaca. Tapi itu terjadi hanya dalam satu malam,” kata Stotz.

    Musim gugur ini, McCormick Place memasang kaca film baru di salah satu dinding kacanya yang menghadap langsung Danau Michigan.

    Tidak cuma itu, melalui proyek 1,2 juta dolar, mereka juga menghiasi dinding-dinding kacanya dengan titik-titik kecil.

    Titik-titik tersebut, yang biasanya tampak buram atau seperti goresan, berfungsi sebagai indikator visual yang seolah mengingatkan burung untuk tidak menabraknya.

    Burung-burung yang mati akibat menabrak permukaan kaca sering kali dimanfaatkan untuk keperluan ilmiah, seperti di Field Museum, sementara burung-burung yang diselamatkan dibawa ke pusat-pusat rehabilitasi satwa liar, termasuk Pusat Konservasi Margasatwa DuPage di pinggiran kota Chicago.

    Sarah Reich adalah dokter hewan di fasilitas itu. Ia mengatakan, “Burung-burung itu akan menjalani pemeriksaan fisik lengkap oleh staf dokter hewan kami. Mereka diberi obat yang berbeda, yang umumnya disesuaikan dengan cedera apa pun yang mereka alami.”

    Pusat ini menampung sekitar 10.000 hewan per tahunnya, dengan 65 persen di antaranya berjenis unggas dan sebagian besar adalah korban insiden tabrak kaca.Sumber:VOAIndonesia

  • DPR Akan Dorong Regulasi Terkait Perdagangan Karbon

    DPR Akan Dorong Regulasi Terkait Perdagangan Karbon

    7cloud.asia – Regulasi terkait perdagangan karbon dinilai masih bersifat parsial, padahal perdagangan karbon menjadi salah satu komponen penting dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

    Oleh karenanya perlu penguatan regulasi agar perdagangan karbon lebih efektif dalam mengurangi emisi karbon serta melestarikan lingkungan.

    “Pengaturan tentang perdagangan karbon sudah ada, namun sifatnya masih parsial. Kami di DPR berkomitmen mendorong lahirnya undang-undang yang lebih menyeluruh dan komprehensif,” ungkap Anggota DPR, Darori Wonodipuro dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (14/10/2024).

    Politisi Gerindra itu menjelaskan, DPR saat ini tengah menyiapkan Undang-Undang Baru untuk Perkuat Sistem Perdagangan Karbon di Indonesia.

    Baca: Aturan perdagangan karbon dibuat ketat

    Undang-undang ini nantinya diharapkan tidak hanya mendukung komitmen internasional Indonesia terkait mitigasi perubahan iklim, tetapi juga menciptakan sistem perdagangan karbon yang lebih efektif dan berkelanjutan.

    “Melalui regulasi terpadu, DPR RI berharap perdagangan karbon dapat menjadi salah satu alat penting dalam menjaga kelestarian hutan dan mencegah bencana alam akibat kerusakan lingkungan,” ujar wakil rakyat dari Dapil Jawa Tengah VII ini.

    Ditambahkan Darori, selain perdagangan karbon, yang tidak kalah pentingnya untuk mendapat perhatian DPR adalah Isu lingkungan lainnya, seperti konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sampah di berbagai daerah.

    Menurutnya, penanganan isu lingkungan harus dilakukan secara menyeluruh untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Perdagangan karbon merupakan mekanisme di mana perusahaan atau negara yang berhasil menurunkan emisi karbon bisa menjual “kredit karbon” kepada entitas lain yang membutuhkan.

    “Dengan sistem ini, diharapkan tercipta insentif bagi perusahaan untuk lebih aktif dalam mengurangi emisi,” paparnya.

    Baca: Mampukah perdagangan karbon turunkan emisi karbon?

    Perdagangan karbon adalah jual-beli sertifikasi atau izin untuk menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 dalam jumlah tertentu. Sertifikasi atau izin pelepasan karbon itu disebut juga kredit karbon (carbon credit) atau kuota emisi karbon (allowance).

    Satu kredit karbon setara dengan pengurangan atau penurunan emisi sebesar satu ton CO2. Emisi CO2 dihasilkan oleh antara lain pembakaran bahan bakar fosil (batu bara, gas dan minyak bumi), pembakaran hutan, dan pembusukan sampah organik.

    Mekanisme perdagangan karbon adalah satu dari tiga cara penurunan emisi yang ditetapkan oleh perjanjian iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Protokol Kyoto, pada 11 Desember 1997.

    Siapa pembeli dan penjual kredit karbon? Pembeli kredit karbon atau allowance adalah industri, negara atau perusahaan yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tinggi karena menggunakan bahan bakar fosil atau mengkonsumsi energi dalam jumlah besar.

    Misalnya, pabrik baja, pembangkit listrik batu bara (PLTU) atau pembangkit listrik gas, pusat data (data center) dan sektor transportasi.

    Para penjual kredit karbon adalah perusahaan atau negara yang kegiatannya mampu menyerap emisi CO2 atau yang kegiatannya menghasilkan sedikit sekali CO2.

  • Satu Dekade Pemerintahan Jokowi Gagal Penuhi Hak Lingkungan Warga, Ini Risikonya di Era Prabowo

    Satu Dekade Pemerintahan Jokowi Gagal Penuhi Hak Lingkungan Warga, Ini Risikonya di Era Prabowo

    7cloud.asia – Presiden Joko Widodo pada awal masa pemerintahannya menegaskan komitmen “revolusi mental” dalam pengelolaan lingkungan hidup.

    Beberapa strategi yang dijanjikan Jokowi kala itu adalah pemberantasan mafia sumber daya alam, gerakan pengelolaan sampah yang efektif, hingga penyelamatan dan rehabilitasi kawasan pesisir.

    Komitmen tersebut sejatinya merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kewajiban ini tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28h.

    Sepuluh tahun berlalu. Komitmen revolusi mental pengelolaan lingkungan hidup masih samar-samar terlihat. Dalam banyak kasus, upaya pemerintahan Jokowi justru gagal melindungi hak lingkungan warga.

    Tengoklah kasus-kasus seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih parah setiap kemarau ekstrem melanda. Belum lagi persoalan sampah dan polusi di kawasan perkotaan yang justru memburuk dalam sepuluh tahun terakhir.

    Indonesia kini akan memiliki presiden baru, Prabowo Subianto, yang juga berjanji akan melindungi lingkungan hidup. Namun, dari gelagat yang ada, upaya Prabowo dalam menjamin hak lingkungan warga masih meragukan.

    Baca: Satu dekade pemerintahan Jokowi tinggalkan keruntuhan demokrasi

    Perlindungan lingkungan yang memburuk
    Tindakan dari Indonesia belakangan ini malah menjauh dari upaya untuk memenuhi hak atas iklim yang aman.

    Selama lima tahun ke belakang, penerbitan izin baru untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di kawasan industri (PLTU captive) meningkat cukup signifikan.

    Studi dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) menyampaikan bahwa PLTU captive menunjukkan tren ekspansi yang sangat signifikan. Studi tersebut juga mencatat jumlah PLTU jenis ini justru meningkat hampir delapan kali lipat selama satu dekade, dari 1,4 gigawatt (GW) pada 2013 menjadi 10,8 GW pada 2023.

    Total PLTU captive dengan kapasitas sebesar ini sudah barang tentu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang signifikan. Polusi di kawasan sekitarnya akan memburuk sekaligus memperparah perubahan iklim.

    Masyarakat yang tinggal di dekat industri smelter nikel, seperti di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah dan di Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng, mengalami penurunan kualitas hidup akibat sumber air dan udara yang tercemar di dekat tempat tinggalnya.

    Selain itu, tambang dan smelter nikel menjadi pemicu deforestasi yang selain mengakibatkan terjadinya banjir di pemukiman warga, juga melepaskan emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang signifikan.

    Baca: Legislasi grusa-grusu ala pemerintahan Jokowi

    Jumlah PLTU captive berpotensi untuk semakin bertambah karena pemerintah Indonesia merencanakan ekspansi dan penghiliran beragam industri logam seperti nikel, alumunium, besi, baja, dan tembaga.

    Dari total kapasitas 14,4 GW PLTU captive yang direncanakan, sebanyak 9,8 GW di antaranya akan dibangun untuk menyalakan tungku fasilitas peleburan nikel. Sisanya, masing-masing sebesar 3,2 GW untuk smelter alumunium dan 1,4 GW untuk sektor industri lainnya.

    Dalam level yang lebih makro, kebijakan energi pemerintah Indonesia juga malah mengalami kemunduran. Salah satu contohnya dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang kabarnya sudah disepakati oleh Menteri ESDM dan DPR RI.

    RPP KEN ini tidak mencantumkan target perihal penghentian penggunaan energi berbahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas bumi.

    Beleid tersebut pun masih mencantumkan teknologi-teknologi yang dapat memperpanjang usia operasi pembangkit bahan bakar fosil. Dua di antaranya adalah teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon serta bahan bakar pendamping batu bara (co-firing).

    Lebih buruk lagi, RPP KEN juga menurunkan target bauran energi terbarukan menjadi 19-22% pada 2030. Dalam kebijakan saat ini, target energi terbarukan dalam bauran energi nasional sebesar 23% pada 2025.

    Baca: Jokowi wariskan utang pemerintah sebesar Rp 8.461,93 Triliun

    Penegasan dari lembaga peradilan
    Dalam menjalankan pengelolaan lingkungan, pemerintahan Prabowo sepatutnya memahami bahwa pemenuhan hak warga atas lingkungan bersifat mendesak.

    Ini terutama terkait dengan hak atas iklim yang aman sebagai bagian tak terpisahkan dari hak lingkungan warga.

    Kebijakan yang memperparah perubahan iklim, seperti pemberian izin PLTU dan pengeboran minyak dan gas, akan menciptakan begitu banyak fenomena ekstrem mulai dari banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, hingga menghilangnya pulau-pulau kecil.

    Dalam jangka panjang, iklim yang tak aman juga membahayakan kelangsungan hidup manusia di Bumi.

    Pemenuhan hak atas iklim ditegaskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam putusan perkara antara Walhi melawan Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat yang terbit pada 13 Oktober 2022.

    Dalam putusan ini, majelis hakim memerintahkan DPMPTSP Jawa Barat untuk mencabut Izin Lingkungan untuk PLTU Tanjung Jati A di Kabupaten Cirebon.

    Majelis hakim PTUN Bandung berpendapat bahwa penyusunan Amdal untuk kegiatan PLTU wajib disertai dengan analisis terhadap dampak perubahan iklim.

    Baca: DPR akan mendorong regulasi terkait perdagangan karbon

    Perintah tersebut, menurut para hakim, adalah bagian dari kewajiban negara untuk menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

    Perintah majelis hakim PTUN Bandung juga senada dengan putusan Pengadilan Montana, Amerika serikat, dalam gugatan 16 pemuda (yang diwakili Rikki Held) melawan Pemerintah Negara Bagian Montana pada Juni 2023.

    Pengadilan Montana mengamini gugatan pemuda Montana bahwa tindakan Pemerintah Negara Bagian Montana yang melarang analisis emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim sebelum memberikan izin untuk suatu usaha merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak konstitusional mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

    Para pemuda mengalami dampak-dampak perubahan iklim seperti gelombang panas, kekeringan, banjir, sehingga menurunkan kondisi kesehatan mereka.

    Kedua putusan di atas sama-sama menggabungkan pertimbangan antara kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan dampak perubahan iklim yang semakin memburuk.

    Selain itu, kedua putusan juga sama-sama menggarisbawahi kewajiban usaha dan/atau kegiatan berbahan bakar fosil untuk menganalisis dampak dari kegiatannya terhadap perubahan iklim.

    Baca: Pembangunan di era pemerintahan Jokowi rusak kemampuan adaptasi masyarakat pada perubahan iklim

    Putusan PTUN sifatnya berlaku untuk umum (erga omnes). Artinya, pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam putusan Walhi vs Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat wajib ditaati oleh pejabat pemerintahan lainnya.

    Perkuat gerakan rakyat
    Presiden Prabowo dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, akan dilantik pada 20 Oktober. Rezim mereka akan memikul catatan pemerintahan sebelumnya—yang jelas-jelas menjauh dari kewajiban pemenuhan hak atas iklim yang aman.

    Untuk memastikan kebijakan dan regulasi mereka sesuai dengan amanat konstitusi dan upaya penanganan perubahan iklim, masyarakat harus memerkuat upaya bersama.

    Gerakan masyarakat juga penting untuk menjaga fondasi-fondasi penting dari perbaikan tata kelola hukum lingkungan yang baik seperti demokrasi, supremasi hukum, dan partisipasi publik.

    Adapun target akhirnya adalah memunculkan tuntutan-tuntutan yang berpengaruh kepada presiden baru. Gerakan ini juga perlu mencakup langkah-langkah hukum untuk membatalkan keputusan maupun regulasi yang sudah keluar jalur.

    Pada intinya, pemerintahan Prabowo harus segera menerbitkan kebijakan dan regulasi penghentian penggunaan bahan bakar fosil untuk memenuhi hak atas iklim yang aman bagi seluruh warga Indonesia.

    Artikel ini ditulis Fajri Fadhillah (Peneliti Hukum pada Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup ICEL sebagai bagian edisi khusus #PantauPrabowo yang memuat isu-isu penting hasil pemetaan The Conversation bersama TCID Author Network. Edisi ini turut mengevaluasi 10 tahun pemerintahan Jokowi, sekaligus menjadi bekal pemerintahan yang akan datang dalam menjalankan tugasnya.

  • Hasil Kajian BRIN Terkait Upaya Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut di Indonesia

    Hasil Kajian BRIN Terkait Upaya Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut di Indonesia

    7cloud.asia – Lahan gambut merupakan ekosistem dengan beragam fungsi bagi kehidupan, diantaranya fungsi produksi dan sumber mata pencaharian.

    Lahan gambut juga berfungsi sebagai penyangga jasa lingkungan yaitu penyimpan sekitar 40 persen cadangan karbon, penyimpan air dan pengatur tata air, serta konservasi keanekaragaman hayati.

    Karena pertimbangan ekonomi dan keterbatasan lahan, saat ini banyak pelaku usaha, khususnya di sektor kehutanan, perkebunan dan pertanian, yang mulai memanfaatkan lahan gambut.

    Dalam upaya pengendalian kerusakan lahan gambut, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

    Pasal 23 ayat 3 PP nomor 57/2016 tersebut menyebutkan bahwa “ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila muka air tanah lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut”.

    Sebagai turunan dari PP No. 57 tahun 2016, terdapat juga Peraturan Menteri LHK No. P.15 tahun 2017 yang mengatur tata cara pengukuran muka air tanah di titik penaatan.

    Titik penaatan ini merujuk pada titik centroid atau titik tengah petak atau blok budidaya tanaman kehutanan ataupun perkebunan di lahan gambut, sebagai titik pengamatan muka air tanah.

    Dilansir brin.go.id, Peneliti Kelompok Riset Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian, Budi Kartiwa mengatakan, titik penetapan muka air tanah ditetapkan paling sedikit 15 persen dari seluruh jumlah petak atau blok tanah gambut.

    Baca: Indonesia miliki lahan gambut terluas nomor empat di dunia

    Berbicara dalam webinar PRLSDA#58 yang digelar Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kamis (26/9/2024) lalu Budi mengatakan, penetapan kedalaman maksimum muka air tanah di lahan gambut pada angka 40 centimeter perlu dikaji.

    Menurutnya, ini menjadi tantangan bagi para pemangku kepentingan, terutama para pelaku usaha sektor kehutanan dan perkebunan.

    Pada tahun 2018, isu ini telah menjadi perhatian dan menjadi topik diskusi hingga menjadi usulan untuk melakukan riset bersama oleh Badan Litbang Pertanian, IPB, UGM, Ditjen Perkebunan serta beberapa perusahaan perkebunan swasta yang akan menyediakan lokasi penelitian.

    Berdasarkan beberapa fakta yang telah dijelaskan, terdapat isu-isu yang perlu diverifikasi melalui penelitian diantaranya realistis atau tidaknya penentuan kedalaman muka air tanah maksimum pada angka 40 centimeter pada lahan gambut yang telah didrainase.

    Padahal RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) yaitu asosiasi dari berbagai organisasi di sektor industri kelapa sawit yang berbasis di Jenewa, Swiss menetapkan kedalaman muka air tanah gambut yang ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman sawit itu adalah pada kedalaman antara 60-80 cm.

    Isu kedua yakni perlunya penelitian untuk mengetahui berapa laju penurunan rata rata muka air tanah di lahan gambut selama periode tidak ada hujan. Dengan mengetahui nilai ini, kedalaman maksimum muka air tanah gambut di saat puncak musim kemarau dapat diketahui.

    Dengan demikian nilai kedalaman maksimum muka air tanah gambut pada kondisi di lapangan dapat diperoleh untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai nilai acuan dalam penentuan angka kedalaman maksimum yang diperkenankan yang lebih realistis.

    Kemudian isu ketiga yaitu penyusunan sistem peringatan dini kebakaran lahan gambut yang berbasis data yang mudah diperoleh di lapangan seperti misalnya data curah hujan harian.

    “Itulah beberapa isu yang selanjutnya kita tindak lanjuti dengan melakukan riset,“ ujarnya.

    Baca: BRIN sebut sebut pengolahan lahan gambut sering memicu kebakaran lahan

    Dijelaskan, ada dua kegiatan terkait riset, yaitu yang dilakukan selama periode 2020-2022 melalui kerja sama antara PT. Astra Agro Lestari (AAL) dengan Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP), Badan Litbang Pertanian, Kementan, berlokasi di kebun sawit PT Kimia Tirta Utama di kabupaten Siak.

    Serta penelitian tahun 2024 ini yang merupakan kerja sama penelitian antara World Agroforestry (ICRAF), BPSI Kementan, serta BRIN.

    Berdasarkan hasil penelitian terkait Kajian Dinamika Hidrologi Lahan Gambut dan Hubungannya dengan Tingkat Kerentanan Kebakaran, Budi menyimpulkan beberapa poin penting antara lain, penetapan kedalaman muka air tanah gambut maksimum pada angka 40 cm untuk menetapkan ekosistem gambut telah mengalami kerusakan, adalah tidak realistis dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

    Bahkan pada lahan yang telah menerapkan manajemen pengelolaan air yang baik melalui pembuatan bangunan sekat kanal (canal blocking).

    Kemudian, laju penurunan muka air tanah dari 3 lokasi penelitian menunjukkan kisaran nilai antara 9.8 hingga 17.4 mm/hari.

    Berdasarkan nilai ini, selama musim kemarau yang berlangsung 3 bulan, kedalaman muka air tanah maksimum dapat mencapai nilai antara 88.2 cm hingga 156.6 cm, sangat jauh dari ambang batas kedalaman maksimum yang diperkenankan menurut PP 57 tahun 2016 sebesar 40 cm.

    Poin selanjutnya, dari penelitian ini telah dihasilkan model peringatan dini risiko kebakaran lahan gambut berbasis input data curah hujan harian terakhir di musim hujan.

  • Barranquilla, Kisah Sukses Sebuah Kota Merestorasi Lingkungan yang Tercemar

    Barranquilla, Kisah Sukses Sebuah Kota Merestorasi Lingkungan yang Tercemar

    7cloud.asia – Barranquilla, adalah sebuah kota di Kolombia yang terletak di pesisir Laut Karibia, dikelilingi oleh lahan basah dan hutan tropis.

    Meskipun lokasinya sangat indah, namun Barranquilla juga berbahaya. Kota berpenduduk 1,3 juta jiwa ini rentan terhadap badai yang sering melanda kawasan Karibia.

    Untuk melindungi diri dari ancaman badai tersebut, kota Barranquilla telah meluncurkan upaya ambisius untuk memulihkan rawa, saluran air, dan ruang hijau di sekitar kota.

    Para pejabat setempat berharap upaya ini, yang sebagian didukung oleh Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), akan menciptakan perlindungan terhadap angin kencang dan gelombang besar laut.

    Barranquilla adalah salah satu dari beberapa kota di Kolombia yang, dalam beberapa tahun terakhir, telah memasukkan kembali alam ke dalam tatanan perkotaannya.

    Proses ini, yang dikenal sebagai restorasi ekosistem, dipandang sebagai kunci untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim sekaligus membantu warga kota menghadapi ancaman lingkungan lainnya seiring rusaknya alam.

    “Iklim sedang berubah dan kecuali kota-kota beradaptasi, banyak kota yang akan menghadapi masa depan suram yang ditandai dengan kejadian cuaca ekstrem,” kata Mirey Atallah, Kepala Cabang Adaptasi dan Ketahanan UNEP.

    “Kabar baiknya adalah kota mempunyai sekutu kuat dalam proses adaptasi: yakni alam.”

    Daerah perkotaan adalah rumah bagi lebih dari separuh populasi global. Dan jika tren yang ada saat ini terus berlanjut, pada tahun 2050, dua pertiga populasi dunia akan tinggal di perkotaan.

    Namun, wilayah perkotaan semakin menghadapi tekanan akibat perubahan iklim, yang di banyak tempat menyebabkan gelombang panas, banjir, dan bencana lainnya semakin sering terjadi dan semakin parah.

    Inilah sebabnya mengapa 124 walikota dan gubernur dari seluruh dunia berangkat ke Cali, Kolombia untuk menghadiri Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB (COP16) yang akan datang pada akhir bulan ini.

    Para pemimpin ini akan membahas bagaimana restorasi ekosistem perkotaan dapat mengurangi dampak perubahan iklim sekaligus meningkatkan keanekaragaman hayati, yang mengalami penurunan tajam di banyak kota dan sekitarnya.

    Penelitian yang dilakukan Badan Lingkungan PBB, UNEP menemukan bahwa ekosistem perkotaan yang berfungsi dengan baik membantu menurunkan suhu dan melindungi penduduk dari bencana

    Ekosistem perkotaan yang terjaga dengan baik juga mampu membersihkan air dan menciptakan ruang alami bagi keanekaragaman hayati untuk berkembang, dan banyak manfaat lainnya.

    Kota-kota di Kolombia menunjukkan bagaimana hal ini dapat dilakukan. Dengan dukungan proyek Generasi Restorasi Kota UNEP, Barranquilla memulihkan Sungai Leon yang tercemar, yang mengalir melalui jantung kota.

    Para pejabat berharap untuk menghidupkan kembali sungai tersebut, yang telah terbengkalai selama dua dekade, dengan bantuan masyarakat yang tinggal di sepanjang tepi sungai.

    Barranquilla juga menghidupkan kembali rawa Mallorquín seluas 600 hektare, yang memisahkan kota dari laut, menciptakan penghalang terhadap gelombang badai dan kenaikan permukaan laut.

    Upaya ini mencakup penanaman 250.000 pohon, sebagian besar berupa pohon bakau, dan penciptaan ruang publik seluas lebih dari 200.000 meter persegi.

    Selain itu, Barranquilla sedang merestorasi Gran Malecón di sepanjang Sungai Magdalena, sebuah bangunan sepanjang 5 km yang dipenuhi ruang hijau yang dirancang untuk melindungi dari banjir.

    “Barranquilla telah mengambil tantangan untuk memulihkan ekosistem perkotaannya guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat kami,” kata Wali Kota Barranquilla, Alejandro Char.

    Sumber:unep.org

  • PT Timah Olah Lahan Bekas Tambang menjadi Kawasan Rehabilitasi Satwa

    PT Timah Olah Lahan Bekas Tambang menjadi Kawasan Rehabilitasi Satwa

    7cloud.asia – PT Timah Tbk menyulap lahan bekas penambangan bijih timah di Bangka Belitung menjadi kawasan rehabilitasi satwa yang dilindungi pemerintah

    Langkah ini merupakan komitmen PT Timah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan khususnya satwa di kawasan tambang.

    Menilik masa lalu, penambangan timah di Provinsi Bangka Belitung sudah dilakukan sejak abad ke-17. Berawal dari penambangan tradisional hingga modern seperti saat ini.

    Lahan bekas penambangan timah biasanya meninggalkan kolam-kolam. Tentu saja, penambangan ini ada masanya tidak dapat ditambang lagi sehingga butuh direhabilitasi

    “Dalam memperingati Hari Satwa Sedunia ini, PT Timah menjadikan lahan bekas tambang seluas empat hektare sebagai kawasan rehabilitasi satwa,” kata Kepala Bidang Komunikasi Perusahaan PT Timah Anggi Siahaan di Pangkalpinang, Jumat (18/10/2024)

    Baca: Jumlah Satwa Liar Turun 73 Persen dalam 50 Tahun Terakhir

    Anggi mengatakan satwa berperan penting untuk menjaga ekosistem global dan lingkungan.

    Salah satu bentuk nyata komitmen PT Timah dalam melestarikan satwa yakni dengan berkolaborasi dengan Alobi Foundation mendirikan Pusat Penyelematan Satwa (PPS) di Kampoeng Reklamasi Air Jangkang.

    Lahan bekas tambang seluas empat hektare itu kini disulap menjadi kawasan Pusat Penyelematan Satwa, terdapat puluhan kandang satwa dengan suasana yang dibuat bak habitat asli mereka.

    Pepohonan rimbun, tanaman buah yang bisa menjadi pakan alami para satwa yang direhabilitasi menjadi ciri khas.

    Kawasan bekas tambang yang dulu penuh lubang kini telah dialihfungsungsikan menjadi beberapa spot, mulai dari agro wisata

    Ada juga untuk perkebunan, pertanian, peternakan, wisata air, hingga tempat penampungan sementara bagi satwa yang dilindungi untuk nantinya dilepasliarkan.

    “Kampoeng Reklamasi Air Jangkang merupakan kawasan lahan bekas tambang yang dikelola PT Timah menjadi kawasan yang mengusung konsep edu eco tourism yang terintegrasi dengan sektor pertanian, peternakan, perkebunan,” katanya.

    Baca: Konservasi 4 satwa prioritas di Taman Nasional Gunung Leuser

    Manager PPS Alobi Air Jangkang Endy R. Yusuf mengatakan PPS ini untuk merehabilitasi satwa yang sifatnya sementara, satwa liar yang dilindungi direhabilitasi agar insting liar mereka kembali.

    Setelah dinyatakan siap mereka akan kembali dilepasliarkan ke habitat aslinya.

    Beberapa satwa yang pernah direhabilitasi diantaranya beruang madu, kakak tua, burung merak, rusa sambar, owa, kukang, mentilin dan beragam satwa lainnya. Termasuk hewan endemik Bangka Belitung.

    “Kampoeng Reklamasi Air Jangkang merupakan lahan bekas tambang, salah satunya difungsikan untuk PPS. Di kawasan ini dibangun sekitar 37 kandang, menara pantau, kantor, klinik dan fasilitas lainnya yang dibangun oleh PT Timah,” katanya.

    Ia berharap, dalam Moment Hari Hewan Sedunia, semua pihak dapat sama-sama melestarikan satwa liar, karena mereka juga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup di habitat aslinya.

    Sumber:Antaranews.com

  • Prabowo Subianto Tak Singgung Isu Lingkungan dalam Pidatonya, Ini Respon Greenpeace

    Prabowo Subianto Tak Singgung Isu Lingkungan dalam Pidatonya, Ini Respon Greenpeace

    7cloud.asia – Menanggapi pidato perdana Prabowo Subianto saat dilantik menjadi Presiden RI periode 2024–2029, Minggu (20/10/2024), Greenpeace menilai masa depan lingkungan hidup di Indonesia semakin suram.

    Ketua Kelompok Kerja Politik Greenpeace Indonesia, Khalisa Halid Alin mengatakan, dalam pidatonya Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung soal lingkungan hidup dan krisis iklim.

    Padahal seharusnya lingkungan hidup menjadi isu penting bagi pemimpin negara manapun saat ini.

    “Padahal isu krisis iklim adalah isu global yang dalam beberapa tahun belakangan menjadi tantangan global para pemimpin negara di dunia, dan termasuk untuk mengukur bagaimana komitmen iklim para pemimpin negara di dunia,” kata Alin dikutip Tempo.co, Senin, 21 Oktober 2024.

    Baca: Jokowi gagal penuhi hak lingkungan masyarakat

    Alin menyebut, seiring dengan akan berlangsungnya COP UNFCCC, perhatian terhadap komitmen iklim dari pemerintahan baru sangat dinantikan.

    Namun, dia menyoroti bahwa dalam pidatonya Prabowo lebih menekankan dua isu lain, yakni swasembada pangan dan energi.

    “Bahkan menargetkan dalam 4-5 tahun ke depan, Indonesia akan menjadi lumbung pangan. Swasembada pangan ala Prabowo ini dipastikan adalah food estate,” tuturnya.

    Menurut Alin, food estate adalah kebijakan yang gagal pada pemerintahan sebelumnya dan justru akan memasifkan deforestasi dan alih fungsi lahan, serta kebakaran hutan dan lahan jika yang disasar adalah area gambut.

    “Belum lagi dengan kekhawatiran perampasan ruang hidup masyarakat,” katanya.

    Baca: DPR mendorong regulasi perdagangan karbon

    Prabowo Subianto juga menyinggung swasembada energi, tetapi tumpuannya masih berasal dari energi kotor batubara, mengembangkan biofuel bioetanol, biomas dari sawit, tebu, dan singkong.

    “Ini lagi-lagi kami khawatirkan akan terjadi alih fungsi lahan dan deforestasi besar-besaran,” ucap Alin sembari menambahkan, perkebunan skala besar berdampak buruk bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal, serta menjadi penyumbang konflik agraria yang tinggi di Indonesia.

    Secara umum, Alin menilai bahwa kebijakan ekonomi dan pembangunan Prabowo masih berwatak ekstraktif dengan sumber daya alam sebagai tulang punggungnya.

    “Dan ini kebijakan lanjutan dari rezim Jokowi sebelumnya yang melahirkan krisis iklim, krisis lingkungan, bahkan ketimpangan,” kata dia.

    Dengan target mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen, Greenpeace mengaku khawatir target tersebut akan dikejar oleh pemerintahan Prabowo secara ugal-ugalan, mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup, dan mengabaikan HAM.

    “Jika seperti ini, masa depan lingkungan hidup akan semakin suram.” pungkas Alin.