ruangkota

Tag: emisi

  • Jika Tak Dibatasi, Emisi Sampah Plastik Bakal Lampaui Emisi Batu Bara

    Jika Tak Dibatasi, Emisi Sampah Plastik Bakal Lampaui Emisi Batu Bara

    7cloud.asia – Sampah merupakan sektor sumber emisi terbesar keempat, dan plastik sendiri akan menghasilkan emisi karbon lebih banyak daripada batu bara pada tahun 2030.

    PBB memperkirakan lebih dari 51 triliun partikel mikroplastik telah mengotori lautan dunia. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi lingkungan.

    Kondisi ini menjadikan polusi plastik sebagai salah satu masalah lingkungan terbesar dalam kehidupan manusia.

    Untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan sampah plastik ini, PBB pada tahun 2022 memulai proses untuk membuat perjanjian internasional yang mengikat secara hukum yang bertujuan untuk mengekang polusi plastik.

    Upaya PBB ini berpuncak pada pertemuan bulan Desembar 2024 lalu di Busan, Korea Selatan. Namun, pertemuan ini tidak menghasilkan kesepakatan nyata sehingga negosiasi ditangguhkan hingga tahun 2025.

    Putaran negosiasi kelima dimaksudkan untuk menyelesaikan kerangka perjanjian yang membahas tidak hanya pengelolaan limbah tetapi juga produksi dan desain plastik. Namun, pembicaraan berakhir tanpa kesepakatan.

    Baca: Thailand mulai terapkan larangan impor sampah plastik

    “Jelas bahwa terdapat perbedaan yang terus-menerus dalam beberapa area kritis dan diperlukan lebih banyak waktu untuk menangani area-area ini,” kata Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen pada hari terakhir pertemuan.

    Perjanjian untuk membatasi sampah plastik sudah sangat mendesak, mengingat dampak lingkungan yang ditimbulkannya.

    Negara-negara berkembang, terutama di Asia Tenggara termasuk Indonesia, telah menjadi tempat pembuangan sampah negara-negara asing selama beberapa dekade.

    Hingga tahun 2017, China merupakan importir sampah plastik terbesar di dunia, yang mengimpor rata-rata 8 juta ton plastik per tahun dari lebih dari 90 negara di seluruh dunia.

    Untuk mengatasi krisis polusi plastik, pemerintah China pada tahun 2018 memberlakukan larangan impor limbah padat, termasuk beberapa jenis sampah plastik dan limbah daur ulang lainnya.

    Baca: Perjalanan panjang menuju lahirnya perjanjian plastik global

    Sejak saat itu, eksportir besar seperti AS, yang mengirimkan sekitar 4.000 kontainer sampah ke China setiap hari sebelum larangan berlaku, mengalihkan sebagian besar sampah mereka ke negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand.

    Negara yang terakhir menerima lebih dari 552 juta metrik ton sampah plastik, pasangan, dan skrap pada sat China memberlakukan larangan tersebut – sepuluh kali lebih tinggi dari jumlah rata-rata sampah plastik yang diimpor sebelum tahun 2015.

    Pada tahun 2023, negara tersebut menerima lebih dari 200 juta metrik ton, sebagian besar berasal dari Jepang.

    Sama seperti larangan impor sampah plastik di China dan Thailand yang akan berdampak di mana-mana, memaksa negara pengekspor untuk mencari cara baru dalam menangani sampah mereka sendiri.

    Negara-negara yang selama ini mengekspor sampah plastik juga didorong menerapkan kebijakan baru yang bertujuan mengurangi sirkulasi plastik secara keseluruhan.

    Artikel ini diterjemahkan dari Earth.org, Penulis: Martina Igini, Editor in Chief di Earth.org

  • Cara Layanan Kesehatan Nasional Inggris (NHS) Menekan Emisi Gas Rumah Kaca

    Cara Layanan Kesehatan Nasional Inggris (NHS) Menekan Emisi Gas Rumah Kaca

    7cloud.asia – Laporan terbaru, Lancet Countdown on Health and Climate Change tahun 2024 menyoroti paradoks perawatan kesehatan modern terkait emisi karbon yang memicu perubahan iklim

    Laporan Lancet menyebut, pengobatan penyakit yang banyak di antaranya diperburuk oleh perubahan iklim, justru menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan dan berkontribusi terhadap perubahan iklim.

    Menurut laporan tersebut, sektor perawatan kesehatan global menyumbang 4,6 persen dari total emisi gas rumah kaca. Emisi ini meningkat 36 persen antara tahun 2016 dan 2021.

    Dalam kondisi ini, Layanan Kesehatan Nasional Inggris (NHS) memberi kabar baik. NHS menjadi perintis pendekatan nasional paling komprehensif terhadap dekarbonisasi layanan kesehatan di dunia.

    Pada tahun 2022, sistem kesehatan nasional pertama di dunia ini menjadi sistem kesehatan nasional pertama yang menanamkan komitmen nol bersih dalam undang-undang.

    Baca: Paradoks pengobatan penyakit akibat perubahan iklim

    Dilansir Earth.org, Pemerintah Inggris juga telah membuat peta jalan untuk mencapai tujuan ini di seluruh jejak karbonnya pada tahun 2045.

    Alasan utama untuk target nol bersih adalah potensi manfaat kesehatan yang beragam, perbaikan polusi udara di masyarakat yang rentan dan terpinggirkan.

    Berkurangnya ketidakadilan kesehatan lingkungan yang secara tidak proporsional berdampak pada kelompok etnis minoritas juga menjadi tujuan program ini

    Strategi pengurangan emisi sedang diterapkan pemerintah Inggris di seluruh tiga cakupan emisi.

    Beberapa langkah yang dilakukan meliputi peningkatan efisiensi energi fasilitas NHS, pemasangan infrastruktur energi terbarukan, memfasilitasi pengurangan perjalanan staf dan pasien,

    Baca: Hepatitis A menular dari makanan mentah dan lingkungan yang kotor

    Selain itu juga didorong upaya mengurangi plastik sekali pakai, perangkat dan produk sekali pakai, memberikan insentif dekarbonisasi pemasok dan beralih ke gas anestesi dan inhaler intensitas karbon rendah.

    Dekarbonisasi transportasi merupakan fokus utama lainnya. NHS sedang dalam proses mentransisikan armada 20.000 kendaraannya ke model emisi nol.

    Ini berlaku untuk semua kendaraan baru mulai tahun 2027, ambulans pada tahun 2030 dengan transisi armada penuh pada tahun 2040.

    NHS memperkirakan bahwa strategi ini akan menghasilkan manfaat kesehatan yang substansial: 5.770 jiwa diselamatkan per tahun dari pengurangan polusi udara.

    Selain itu juga ada 38.400 jiwa diselamatkan per tahun dari peningkatan tingkat aktivitas fisik pada tahun 2040.

    Baca: Dampak polusi udara pada kesehatan

  • Merek Besar di Industri Fesyen Macam H&M, GAP, Levi’s dan Ralp Lauren Ramai-ramai Kurangi Emisi

    Merek Besar di Industri Fesyen Macam H&M, GAP, Levi’s dan Ralp Lauren Ramai-ramai Kurangi Emisi

    7cloud.asia – Sejumlah merek besar di industri fesyen seperti H&M dan Gap menerapkan praktik alternatif untuk mengurangi jejak karbon mereka.

    Seperti telah sering diberitakan, industri fesyen tepatnya fast fashion merupakan salah satu sektor penyumbang utama emisi global.

    Pertanyaannya, apakah upaya merek besar di industri fesyen ini dapat mulai memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan industri selama beberapa dekade?

    Dilansir earth.org, penerapan energi terbarukan secara dini oleh merek-merek ini telah menunjukkan hasil yang menjanjikan, tetapi kemajuan nyata hanya dapat dicapai jika raksasa lain dalam industri ini mengikutinya.

    Menurut sebuah studi oleh Stand.Earth, Gap, Levi’s dan Ralph Lauren adalah beberapa merek yang berada di jalur yang tepat untuk mengurangi emisi yang cukup untuk memenuhi komitmen mereka dalam membatasi pemanasan hingga 1,5C.

    Meskipun H&M belum menunjukkan bahwa mereka berhasil mencapai target nol emisi bersih pada tahun 2040, upaya energi angin mereka memiliki potensi besar

    Baca: Fast Fashion dan limbah tekstil picu masalah serius bagi lingkungan

    Ini hanyalah beberapa dari beberapa merek fesyen besar yang telah memulai perjalanan menuju emisi nol bersih, dan kemajuan signifikan masih harus dicapai.

    Bagi perusahaan-perusahaan ini dan upaya keberlanjutan mereka, jalan di depan panjang dan rumit untuk dilalui. Untuk saat ini, industri harus memercayai energi terbarukan untuk membuka jalan.

    Berikut upaya yang dilakukan sejumlah merek besar industri fesyen untuk memotong jejak karbon mereka:

    H&M
    Meskipun raksasa fast fashion ini masih harus menempuh jalan panjang untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan, mereka memelopori eksplorasi penggunaan energi angin dalam produksi pakaian jadi.

    Diumumkan pada COP28, H&M bermitra dengan merek fesyen Denmark Bestseller dan perusahaan investasi energi terbarukan Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) untuk meluncurkan proyek angin lepas pantai pertama di Bangladesh.

    Negara ini memainkan peran penting dalam rantai pasokan H&M. Dengan perusahaan yang mendapatkan pasokan pakaian dari sekitar 1.000 pabrik di Bangladesh, upaya ini dapat membantu merek tersebut membuat langkah besar dalam mengurangi emisi manufaktur.

    Baca: Sisi gelap fast fashion bagi lingkungan dan kehidupan sosial

    Proyek 500 Megawatt (MW) yang akan mulai beroperasi pada tahun 2028 ini diharapkan dapat mengurangi emisi CO2 negara ini sebesar 725.000 ton per tahun.

    Kemitraan ini bertujuan untuk memperlancar transisi industri mode ke energi terbarukan sekaligus mendukung tujuan negara untuk mendapatkan 40% listriknya dari sumber terbarukan pada tahun 2041.

    Levi Strauss & Co
    Pengecer denim besar merilis rencana transisi iklim perdananya pada bulan Oktober 2024, yang menguraikan strategi untuk mencapai emisi nol bersih di seluruh operasi dan rantai pasokannya pada tahun 2050.

    Bagian dari rencana ini mencakup transisi ke “listrik terbarukan 100 persen di semua pabrik yang dioperasikan perusahaan”. fasilitas pada tahun 2025.”

    Levi’s membuat langkah besar untuk mencapai tujuan tersebut. Faktanya, pada tahun 2022, 90 persen listrik yang digunakan di fasilitas Levi’s sudah menggunakan energi terbarukan.

    Gap Inc.
    Dalam Laporan ESG Gap 2023, perusahaan menetapkan tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca Cakupan 1 dan 2 sebesar 90% dari dasar tahun 2017 pada tahun 2030.

    Baca: Slow fashion jadi solusi dampak lingkungan Fast Fashion

    Untuk mencapai hal ini, perusahaan memulai dua perjanjian pembelian daya virtual (VPPA) dengan Aurora Wind, Ladang angin 90 MW di North Dakota, dan Fern Solar, proyek tenaga surya 7,5 MW di North Carolina.

    VPPA sejauh ini terbukti efektif – menurut laporan, “Fern Solar telah mengimbangi 100 persen listrik yang digunakan di toko-toko yang dikelola perusahaan Athleta di Amerika Utara sejak tahun 2021.”

    Ralph Lauren
    Sebagai anggota inisiatif energi terbarukan perusahaan global RE100, Ralph Lauren telah berkomitmen untuk mengubah semua kantor, pusat distribusi, dan toko yang dimiliki dan dioperasikan secara global menjadi 100 persen listrik terbarukan pada akhir tahun 2025.

    Dalam inisiatif Kewarganegaraan & Keberlanjutan Global 2024, Ralph Lauren berkomitmen untuk mengubah semua kantor, pusat distribusi, dan tokonya menjadi 100 persen gunakan listrik terbarukan pada akhir tahun 2025.

    Perusahaan mencatat kemajuannya, dengan menyatakan bahwa pihaknya “terus berinvestasi dalam sertifikat atribut energi terbarukan, yang mencakup 64% dari penggunaan listrik global kami.”

    Dengan mengalihkan operasinya ke fasilitas hijau dan menandatangani VPPA untuk pembangkit listrik tenaga angin dan surya baru di AS dan Eropa, perusahaan telah menurunkan emisi absolut sebesar 33 persen.

    Baca: Aplikasi Vinted jadi tempat warga Inggris bertransaksi pakaian preloved 

     

     

  • Jadi Salah Satu Sumber Emisi Tertinggi, Industri Fast Fashion Didesak Lebih Ramah Lingkungan

    Jadi Salah Satu Sumber Emisi Tertinggi, Industri Fast Fashion Didesak Lebih Ramah Lingkungan

    7cloud.asia – Fast fashion telah lama disebut sebagai salah satu sumber utama emisi karbon yang memicu berbagai masalah lingkungan.

    Industri fast fashion memiliki serangkaian dampak buruk terhadap lingkungan, mulai dari polusi air hingga limbah tekstil dan emisi gas rumah kaca.

    Fast Fashion juga menguras sejumlah besar sumber daya alam setiap tahunnya, atau sekitar 141 miliar meter kubik air.

    Menurut Laporan Wawasan 2021 oleh Forum Ekonomi Dunia, Fast fashion menduduki peringkat ketiga sebagai penghasil polusi terbesar di dunia.

    Fast fashion menyumbang 10 persen emisi karbon tahunan secara global. Fast fashion disebut sebagai masalah yang terus berkembang dan membutuhkan perhatian segera.

    Baca: BliBli Fashion Fest jadi cara urban terapkan fesyen ramah lingkungan

    Ketergantungan industri fesyen terhadap bahan bakar fosil yang tinggi akan meningkatkan emisi gas rumah kaca hingga 50 persen pada tahun 2030 kecuali segera dilakukan tindakan serius.

    Sementara pemain besar di sektor ini, seperti Zara dan H&M tetap dominan, mereka menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengadopsi praktik berkelanjutan.

    Desember lalu, Konferensi iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-28, atau dikenal sebagai COP28, mulai memberikan tekanan ini.

    Untuk pertama kalinya, pertemuan puncak tersebut secara resmi mengakui perlunya industri fesyen duni menjauh dari bahan bakar fosil.

    COP 28 akhirnya juga memberikan industri fesyen sejumlah perhatian yang sangat dibutuhkan – meskipun masih terbatas.

    Baca: Fast fashion dan limbah tekstil picu masalah serius pada lingkungan

    KTT tersebut menampilkan Pertunjukan Busana Berkelanjutan perdana sambil mengundang Stella McCartney dan pemimpin mode berkelanjutan lainnya untuk memamerkan solusi generasi mendatang dalam industri ini.

    Kesadaran ini, ditambah dengan tujuan Piagam Mode Perubahan Iklim PBB untuk membimbing industri menuju emisi nol bersih pada tahun 2050.

    Langkah ini menyiratkan pesan yang jelas, yaitu industri mode harus segera mempercepat peralihannya menuju kerja yang lebih keberlanjutan.

    Lantas apa solusinya? Meski kita masih jauh dari mampu menyembuhkan luka yang ditimbulkan mode cepat di planet kita, ada solusi yang bisa kita dapatkan.

    Energi terbarukan, khususnya, turut membantu industri ini, dengan perusahaan-perusahaan mode besar kini menyadari betapa pentingnya transisi menuju energi bersih. Jadi seperti apa energi terbarukan di sektor fast fashion, akan diulas di tulisan selanjutnya. 

    Baca: Cara merek besar di dunia fesyen untuk lebih ramah lingkungan

     

  • Upaya Industri Fast Fashion Agar Lebih Ramah Lingkungan

    Upaya Industri Fast Fashion Agar Lebih Ramah Lingkungan

    7cloud.asia – Industri fast fashion telah lama dituding sebagai salah satu sumber utama emisi karbon yang mencemari lingkungan.

    Laporan Wawasan 2021 oleh Forum Ekonomi Dunia menyebut, fast fashion menduduki peringkat ketiga sebagai sumber emisi terbesar di dunia .

    Industri fast fashion memicu sederet dampak buruk terhadap lingkungan, mulai dari polusi air hingga limbah tekstil dan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global.

    Beberapa tahun terakhir, industri fast fashion menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan.

    Pada Konferensi Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-28 (COP28) Desember lalu, untuk pertama kalinya secara resmi menegaskan perlunya industri fesyen dunia menjauh dari bahan bakar fosil.

    Meski masih jauh dari mampu menyembuhkan luka yang ditimbulkan industri fast fashion pada lingkungan, tetap ada solusi yang bisa didapatkan.

    Baca: Industri fast fashion didorong lebih ramah lingkungan

    Penggunaan energi terbarukan, sangat membantu industri ini menjadi lebih ramah lingkungan. Sejumlah merek global di sektor ini makin menyadari betapa pentingnya transisi menuju energi bersih.

    Jadi seperti apa energi terbarukan dalam bidang mode cepat? Berikut ulasanya, sebagaimana dikutip di earth.org:

    Mesin hemat energi
    Penggunaan mesin hemat energi mengoptimalkan penggunaan energi dalam produksi tekstil melalui teknologi canggih seperti motor efisiensi tinggi dan kontrol cerdas.

    Langkah ini mengurangi konsumsi energi, menurunkan emisi, dan mendukung keberlanjutan sekaligus meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil.

    Tenaga surya
    Penggunaan pembangkit listrik tenaga surya dapat dimasukkan ke dalam pabrik, gudang, dan toko eceran untuk menghasilkan listrik di lokasi. Peralihan ke tenaga surya di industri tekstil berdampak signifikan terhadap emisi gas rumah kaca.

    Proyek Photon MAS Holdings tahun 2017 di Sri Lanka membuktikan bahwa pemasangan 67.000 panel surya di seluruh fasilitas MAS kini menghemat 18.000 ton karbon dioksida setiap tahunnya.

    Baca: Merek global di industri fast fashion berupaya kurangi emisi

    Ladang angin
    Baik di darat maupun di lepas pantai, pembangkit listrik tenaga angin menyediakan solusi berskala untuk memberi daya pada fasilitas produksi dan jaringan distribusi.

    Menurut Laboratorium Energi Terbarukan Nasional (NREL), penggunaan energi angin dapat menghemat hingga 7,88 miliar galon air setiap tahun untuk setiap 3.000 megawatt (MW) kapasitas angin.

    Mengingat betapa intensifnya penggunaan air dalam produksi tekstil dan pakaian, energi angin merupakan solusi yang sangat tepat.

    Tak perlu dikatakan lagi, menggabungkan solusi-solusi ini secara efisien ke dalam operasi sebuah merek lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.

    Penting untuk mengakui keterbatasan yang ada pada solusi-solusi ini, seperti kendala infrastruktur dan biaya, khususnya di negara-negara berkembang tempat sebagian besar produksi dilakukan.

    Selain itu, sifat sumber daya terbarukan seperti matahari dan angin yang bersifat tidak tetap memerlukan solusi penyimpanan yang canggih untuk memastikan pasokan energi yang konsisten.

    Kendala seperti ini menyulitkan perusahaan untuk mengintegrasikan energi terbarukan dalam jangka pendek.

    Ini adalah proses yang panjang dan sulit tetapi pada akhirnya merupakan proses yang perlu dilakukan. Dan beberapa merek global tampaknya telah mengambil langkah ke arah yang benar.

    Baca: Fast fashion dan limbah tekstil picu masalah serius pada lingkungan

  • Dokumen Second NDC Masih Menunggu Persetujuan Presiden

    Dokumen Second NDC Masih Menunggu Persetujuan Presiden

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyampaikan draf dokumen target iklim nasional Second National Determined Contribution (NDC) sudah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Dokumen Second NDC yang merupakan revisi dari Enhanced NDC tersebut masih menunggu persetujuan Presiden.

    Ditemui dalam kunjungan ke Antara Heritage Center (AHC) di Jakarta, Kamis (13/2/2025) Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLH/BPLH Sasmita Nugroho menyampaikan pihaknya sudah menyiapkan Second NDC untuk memperbaharui target iklim Indonesia yang sebelumnya tertuang di dalam Enhanced NDC, yang telah diserahkan Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.

    “Posisi terakhir sudah kami serahkan ke Presiden dari Pak Menteri sebagai penanggung jawab bahan materi, mempersiapkan rancangannya sudah,” kata Sasmita.

    Sasmita berharap dokumen Second NDC ini bisa secepatnya disahkan Presiden.

    Baca: Rekomendasi masyarakat sipil dalam penyusunan Second NDC

    Dia menyebut bahwa dalam rancangan Second NDC sudah memasukkan potensi penambahan sektor kelautan dan subsektor hulu migas dalam target pengurangan emisi gas rumah kaca nasional.

    Sebelumnya, di dalam Enhanced NDC target pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia adalah 31,89 persen lewat upaya sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional yang akan dicapai pada 2030.

    Di dalam dokumen Enhanced NDC, emisi gas rumah kaca yang ditargetkan mengalami pengurangan adalah di sektor energi, kehutanan, limbah, pertanian, serta proses industri dan penggunaan produk (Industrial Processes and Product Use/IPPU).

    Dalam upaya mencapai target pengurangan emisi, lanjutnya, Indonesia saat ini sudah merilis perdagangan karbon internasional yang diluncurkan pada Januari lalu.

    Selain perdagangan karbon, Indonesia juga mendukung upaya pendanaan iklim dengan pembayaran berbasis kinerja yang sudah dilakukan dengan beberapa pihak dan dilakukan berdasarkan perkembangan teknologi.

    Baca: Koalisi Masyarakat Sipil minta masyarakat rentan dilibatkan dalam merumsukan aksi iklim

    Sebelumnya, Koalisi masyarakat sipil yang terdiri 64 lembaga sipil Indonesia telah menyerahkan rekomendasinya dalam penyusunan Second NDC.

    Koalisi mendorong pemerintah agar menjadikan dokumen Second NDC sebagai momentum koreksi komitmen iklim yang lebih adil dengan proses yang lebih demokratis dan partisipatif.

    Second NDC tersebut akan diserahkan KLH mewakili Pemerintah Indonesia, kepada badan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

    Pemerintah didesak menerapkan keadilan sosial dengan mengakui hak dan memenuhi kebutuhan spesifik dari subyek masyarakat yang rentan terdampak perubahan iklim, seperti petani kecil, nelayan tradisional, masyarakat adat dan lainnya.

  • Pemerintah Gencar Tawarkan Bisnis Carbon Capture and Storage: Indonesia Bisa Jadi Tempat Sampah

    Pemerintah Gencar Tawarkan Bisnis Carbon Capture and Storage: Indonesia Bisa Jadi Tempat Sampah

    7cloud.asia – Pemerintahan Prabowo Subianto sedang gencar mengobral bisnis penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS) kepada negara lain.

    Carbon capture and storage digadang-gadang sebagai bisnis hijau sekaligus solusi baru perubahan iklim. Penelusuran penulis mengenai pengalaman Carbon capture and storage di banyak negara, justru menunjukkan hal sebaliknya.

    Dalam praktiknya, ada dua skenario model bisnis Carbon capture and storage. Pertama, Carbon capture and storage dipakai untuk sektor industri yang sulit didekarbonisasi, seperti industri semen dan baja.

    Skenario ini biasa ditujukan untuk mengurangi emisi karbon dari proses produksi di dalam negeri, tapi biayanya sangat tinggi,yakni 75 hingga 140 persen lebih mahal dibandingkan metode konvensional.

    Kedua, Carbon capture and storage digunakan sebagai jasa penyimpanan karbon (carbon storage) bagi negara-negara maju seperti Singapura atau Korea Selatan yang tidak memiliki cukup lahan untuk menyimpan emisi mereka sendiri.

    Skenario ini bisa menghasilkan ‘cuan’ bagi negara yang punya lahan luas untuk menyimpan karbon seperti Indonesia.

    Baca: Carbon Capture Storage janjikan keuntungan sesaat tapi bahayakan lingkungan

    Pemerintah Indonesia jelas lebih condong pada skenario kedua. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2024 secara eksplisit menyebutkan pertimbangan investasi dalam penyusunan regulasi Carbon capture and storage, di samping target kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC) dalam Perjanjian Paris.

    Peraturan warisan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di akhir jabatannya itu mengalokasikan 30 persen dari kapasitas penyimpanan untuk CO₂ impor.

    Meskipun 70 persen kapasitas sisanya dialokasikan untuk kebutuhan industri dalam negeri, tingginya biaya penerapan Carbon capture and storage sudah hampir pasti tidak terjangkau oleh industri lokal.

    Dalam banyak kesempatan, pernyataan pemerintah juga lebih sering menyoroti potensi nilai investasi ketimbang bicara soal urgensi mengurangi emisi domestik.

    Hal yang harus diingat: pilihan menjadi ‘tempat sampah’ karbon negara lain ini memiliki risiko besar, tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga bagi kedaulatan negara.

    Dari sisi lingkungan, ada potensi kebocoran karbon selama transportasi dan penyimpanan yang harus ditimbang serius.

    Baca: Tanggapan DPR terkait carbon capture and storage

    Potensi kebocoran ini bukan sekadar kekhawatiran tak beralasan, tapi sudah terbukti pernah terjadi pada 2024 lalu di sumur injeksi penangkapan karbon pertama di AS.

    Injeksi CO₂ pada sumur-sumur di seluruh AS saat itu akhirnya dihentikan sementara. Kebocoran karbon ini berbahaya karena bisa mencemari air minum atau menyebabkan lepasnya gas rumah kaca dalam jumlah besar ke atmosfer.

    Kebijakan ini juga menyangkut aspek kedaulatan negara. Di saat negara maju bisa menikmati udara bersih dengan menyingkirkan emisinya ke Indonesia, masyarakat lokal harus menanggung potensi dampak jangka panjang seperti degradasi lingkungan, kerusakan ekosistem, dan risiko kesehatan.

    Melihat semua risiko ini, pertanyaan besarnya adalah: apakah rakyat Indonesia bersedia negara menjadi “tempat sampah karbon” dunia?

    Kita memiliki hak untuk menolak ini. Alih-alih memilih Carbon capture and storage yang kontroversial, solusi yang lebih berkelanjutan harus fokus pada pengembangan energi terbarukan dan reduksi emisi langsung di dalam negeri.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Agus Hasan (Professor lingkungan Norwegian Universit)

     

  • Menilik Kepatuhan Regulasi Uji Emisi Kendaraan di Jakarta

    Menilik Kepatuhan Regulasi Uji Emisi Kendaraan di Jakarta

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, mendorong kepatuhan regulasi uji emisi kendaraan demi menjaga kualitas udara di wilayah Jabodetabek.

    Merujuk pada Pasal 28 huruf H UUD 1945, masyarakat berhak mendapatkan lingkungan hidup yang layak, dengan artian menjamin kualitas udara yang bersih.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyampaikan, salah satu penyumbang polusi udara terbesar adalah sektor transportasi.

    Polusi udara terutama disumbangkan dari emisi kendaraan kategori N dan O seperti truk, trailer, kendaraan gandeng dan kendaraan berbahan bakar diesel atau solar.

    “Heavy duty vehicles atau kendaraan besar menjadi penyumbang polusi udara terbesar di Jabodetabek pada sektor transportasi. Maka dari itu kita perlu mendorong kepatuhannya terhadap regulasi uji emisi,” ujar Hanif, Rabu (12/3/2025).

    Baca: Apakah uji emisi di Jakarta tetap berlanjut?

    Hanif menjelaskan, jika ada kendaraan yang tidak lulus uji emisi, perlu dilakukan uji kelayakan ulang.

    Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, salah satu syarat utama uji kelayakan adalah pemenuhan emisi gas buang kendaraan melalui uji emisi.

    “Kementerian LH mengajak Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri untuk mendorong kepatuhan pemilik kendaraan kategori N dan O serta melakukan uji emisi di lapangan seperti di kawasan industri, terminal, pelabuhan dan jalan utama untuk meningkatkan kualitas udara di wilayah Jabodetabek yang lebih bersih dan sehat,” katanya.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mendukung arahan Menteri LH terkait uji emisi kendaraan.

    Hal tersebut selaras dengan kajian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bersama Vital Strategis bahwa sumber pencemar udara paling tinggi berasal dari sektor transportasi yaitu sebesar 67.03 persen.

    Baca: Pengembangan hutan kota di kawasan industri

    Ia menjelaskan, uji emisi adalah upaya untuk menurunkan pencemaran dari kendaraan roda dua, empat atau lebih yang beroperasi di DKI Jakarta.

    “Setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang, karena ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 48 ayat 3 yang berbunyi setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang,” ungkapnya.

    Asep menambahkan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bersama Kementerian LH sudah melakukan pelatihan teknisi uji emisi dengan jumlah 449 peserta dan 234 bengkel.

    DLH juga telah melakukan integrasi sistem uji emisi daerah sekitar Jakarta (Si UMI) dengan sistem uji emisi Jakarta (Si Elang Biru Jaya).

    Tujuan kegiatan ini, agar kendaraan luar Jakarta yang telah melakukan uji emisi di daerah sekitar dan beroperasi di Jakarta tidak terkena kebijakan disinsentif parkir dan kebijakan tilang uji emisi.

    “Tentu dengan mendorong kepatuhan regulasi uji emisi ini bisa mendorong kepatuhan pemilik kendaraan khususnya kategori N dan O, dan bisa mendapatkan data akurat terhadap baku mutu emisi, sehingga bisa menjadi dasar evaluasi kebijakan pengendalian pencemaran ke depannya,” tandasnya.

    Baca: Kota Bogota dan Warsawa sukses atasi polusi udara

  • Riset: Pulau Jawa Produsen Sekaligus Konsumen Jejak Emisi Terbesar di Indonesia

    Riset: Pulau Jawa Produsen Sekaligus Konsumen Jejak Emisi Terbesar di Indonesia

    7cloud.asia – Terkenal sebagai daerah kaya sumber daya alam, Pulau Sumatra dan Kalimantan dianggap menjadi kawasan penghasil emisi terbesar nasional.

    Sebab, di daerah-daerah tersebut banyak terjadi aktivitas perkebunan dan pertambangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan akibat deforestasi untuk alih fungsi lahan.

    Tapi jika ditelisik lebih jauh, jejak emisi dan dampak kerusakan lingkungan yang dihasilkan di daerah tersebut sebenarnya tidak terlepas dari aktivitas perdagangan antardaerah.

    Wilayah lain konsumen hasil alam daerah sumber juga punya andil dalam jejak emisi dan kerusakan lingkungan.

    Penelitian kami menganalisis bagaimana rekam jejak sebaran tiga jenis jejak lingkungan (environmental footprints) yakni air, penggunaan lahan, dan emisi gas rumah kaca—di berbagai provinsi di Indonesia.

    Kami mempertimbangkan sisi produksi atau lokasi di mana jejak lingkungan dihasilkan dan juga sisi konsumsi atau lokasi di mana jejak lingkungan dikonsumsi atau digunakan.

    Jejak lingkungan ini menjadi indikator untuk menggambarkan dampak suatu aktivitas, baik konsumsi maupun produksi, terhadap lingkungan.

    Riset kami menunjukkan, meskipun aktivitas pertanian banyak terjadi di Pulau Sumatra dan Kalimantan, secara keseluruhan produsen sekaligus konsumen jejak lingkungan terbesar di Indonesia adalah Pulau Jawa.

    Kenapa Pulau Jawa?
    Hasil studi menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Indonesia, mencakup produksi produk maupun jasa, secara total menghasilkan jejak emisi gas rumah kaca sebesar 476 juta ton CO₂eq (karbon dioksida ekuivalen).

    Lalu, produksi air sebanyak 105 miliar meter kubik (m3) dan penggunaan lahan pertanian seluas 60 juta hektare.

    Dari total produksi tersebut, sekitar 415 juta ton CO₂eq emisi gas rumah kaca, 85 miliar m³ air, dan 50 juta hektare lahan pertanian dikonsumsi di dalam negeri. Sisanya, dikonsumsi oleh negara lain melalui ekspor.

    Studi ini menggunakan model ekonomi yang menggabungkan analisis input-output antarwilayah atau Environmentally-extended Interregional Input Output tahun 2016 dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    Data ini memungkinkan kami untuk mengevaluasi distribusi spasial jejak lingkungan di berbagai provinsi di Indonesia.

    Grafik di atas menggambarkan jejak lingkungan per kapita atau ukuran dampak lingkungan yang dihasilkan oleh setiap individu di tingkat provinsi.

    Jika titik berada di atas garis diagonal, maka jejak lingkungan lebih banyak dihasilkan dari proses konsumsi ketimbang produksi, begitu pun sebaliknya untuk titik yang berada di bawah garis.

    Kami membagi wilayah ke dalam enam kelompok pulau terbesar di Indonesia, yakni Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua, serta Bali & Nusa Tenggara.

    Pada grafik emisi gas rumah kaca (paling kiri), terlihat bahwa kebanyakan provinsi berkumpul di sekitar garis diagonal, namun ada tiga titik ekstrem, yakni Pulau Jawa (penyumbang terbesar adalah DKI Jakarta) di titik tertinggi, baik dalam produksi maupun konsumsi.

    Sedangkan titik ekstrem di bawah garis 45° merepresentasikan Banten (di Pulau Jawa) dan Kepulauan Riau (di Pulau Sumatra) sebagai wilayah yang memproduksi emisi jauh lebih besar dibanding konsumsi—hal ini sehubungan dengan banyaknya jumlah PLTU batu bara di Banten dan kawasan industri yang besar di Kepulauan Riau.

    Sementara itu, pada grafik penggunaan air (tengah) dan lahan pertanian (kanan), distribusi titik-titik tersebut cenderung tersebar di bawah garis 45°.

    Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu pengekspor air dan lahan pertanian di tingkat global.

    Data ini didukung oleh analisis gambar di bawah, yang menunjukkan distribusi jejak lingkungan dan kaitannya dengan perdagangan antardaerah.

    Aliran berwarna abu-abu muda menujukan konsumsi domestik, sedangkan aliran berwarna abu-abu tua menunjukkan dinamika impor-ekspor jejak lingkungan atau perdagangan antardaerah.

    Temuan paling mencolok dari gambar tersebut adalah Pulau Jawa mendominasi produksi dan konsumsi barang produksi beremisi tinggi, penggunaan air, sekaligus menjadi eksportir jejak lingkungan terbesar.

    Sedangkan, Pulau Sumatra dan Kalimantan merupakan produsen utama jejak lahan pertanian dengan Pulau Jawa merupakan importir dalam negeri terbesar produk-produk intensif lahan pertanian.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Fikri Muhammad (Senior Analyst Economics and Governance, Climateworks Centre) dan Djoni Hartono (Associate Professor at the Department of Economics, Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia)

  • Riset: Daerah Kaya Berkontribusi Lebih Besar pada Perubahan Iklim

    Riset: Daerah Kaya Berkontribusi Lebih Besar pada Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Penelitian yang dilakukan tim dari Universitas Indonesia (UI) mencoba melihat korelasi antara konsumsi emisi gas rumah kaca, air, dan lahan pertanian dengan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, sebagai proksi tingkat pembangunan daerah.

    Analisis penulis mengungkap PDRB per kapita berbanding lurus dengan produksi emisi gas rumah kaca dan penggunaan air.

    Semakin tinggi pendapatan daerah, semakin banyak karbondioksida atau CO₂ yang dikonsumsi dan juga air yang digunakan.

    Temuan ini sesuai dengan temuan di beberapa penelitian sebelumnya, di mana daerah yang lebih kaya, seperti daerah perkotaan, memiliki gaya hidup dan pola konsumsi yang lebih intensif emisi.

    Kesimpulannya, peningkatan polusi CO₂ dan penggunaan air meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi.

    Baca: Daerah belum banyak rasakan manfaat perdagangan karbon

    Dan meski tidak selalu bergantung pada pertanian, daerah kaya sumber daya alam mendatangkan produk-produk pertanian dari luar daerah untuk konsumsi mereka.

    Hal ini merupakan tantangan besar bagi Indonesia yang memiliki komitmen untuk mencapai emisi nol bersih setidaknya tahun 2060.

    Implikasi terhadap kebijakan publik
    Kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, seperti Sumatra dan Kalimantan, juga disebabkan tingginya konsumsi dan permintaan dari tempat lain, seperti Pulau Jawa.

    Oleh karenanya, daerah-daerah yang merupakan produsen jejak lingkungan tinggi perlu mengimplementasikan kebijakan yang menyasar produsen.

    Misalnya dengan menciptakan kawasan industri emisi nol bersih serta menegakkan atau mewajibkan standar lingkungan, seperti standar industri hijau yang lebih ketat dan mewajibkan eco-labelling.

    Baca: Greenpeace sebut perdagangan karbon tak efektif selamatkan lingkungan

    Untuk daerah-daerah konsumen jejak lingkungan yang tinggi, kebijakan harus dititikberatkan pada konsumsi dan pengadaan untuk memastikan kemudahan akses pada produk yang berkelanjutan, seperti subsidi barang rendah karbon atau, sebaliknya, pajak karbon.

    Dua hal ini tentu relevan untuk Pulau Jawa karena pulau ini merupakan produsen dan konsumen jejak lingkungan terbesar di Indonesia.

    Perlu dicatat bahwa kondisi ini terjadi karena kebijakan pembangunan yang Jawa-sentris atau pola pembangunan yang terpusat di Pulau Jawa.

    Saat ini, lebih dari setengah populasi di Indonesia tinggal di Pulau Jawa, dengan kontribusi PDRB sekitar 55 persen.

    Untuk itu, pemerintahan daerah terutama yang baru dilantik harus mereformasi tata kelola pemerintahan daerah dan membuahkan kebijakan-kebijakan yang lebih bertanggungjawab dan berkelanjutan.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Fikri Muhammad (Senior Analyst Economics and Governance, Climateworks Centre) dan Djoni Hartono (Associate Professor at the Department of Economics, Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia)