ruangkota

Tag: kebakaran hutan

  • Kebakaran Hutan dan Lahan Kembali Terulang: Pemerintah Diminta Tak Menyalahkan Fenomena Alam

    Kebakaran Hutan dan Lahan Kembali Terulang: Pemerintah Diminta Tak Menyalahkan Fenomena Alam

    7cloud.asia – Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi, dengan sebaran luas di wilayah perkebunan skala besar dan hutan produksi.

    Pada awal tahun 2026 Kalimantan Barat mengalami kebakaran hutan dan lahan yang cukup signifikan yang mengakibatkan buruknya kualitas udara yang berdampak bagi kesehatan.

    Menurut catatan WALHI, dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat bahkan menyebabkan satu orang mengalami kematian di Desa Galang Kabupaten Mempawah.

    Analisa spasial WALHI Kalimantan Barat menggunakan satelit Terra/Aqua menemukan sebanyak 679 titik hotspot sepanjang Januari-Maret dengan tingkat kepercayaan tinggi dan sedang yang tersebar di luar dan di dalam konsesi.

    Baca: Fenomena Godzilla El Nino jadi alarm darurat kebakaran hutan dan lahan

    Kondisi ini mengindikasikan bahwa adanya kerusakan terhadap tata kelola lahan di Kalimantan Barat yang dipicu oleh praktik pengelolaan lahan dan kerusakan ekosistem yang telah berlangsung lama.

    Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat, Sri Hartini menegaskan bahwa keberulangan karhutla di konsesi korporasi adalah bukti nyata bahwa ini merupakan kejahatan ekologis yang terstruktur, bukan sekedar faktor iklim.

    “Pertama, sebaran titik hotspot yang berada di konsesi sawit dan HTI (seperti PT LS dan PT BAL) menunjukan betapa buruknya tata kelola lahan perusahaan,“ ujar Sri Hartini dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, Rabu (1/4/2026).

    Hartini menyebut, kondisi ini disebabkan karena perusahaan secara sengaja membuka lahan di Ekosistem Gambut dengan melakukan pembuatan kanal-kanal drainase yang menyebabkan gambut menjadi rusak dan kehilangan fungsi.

    Baca: BMKG ingatkan potensi El Nino pada 2026

    Kedua, Pola Kebakaran yang terencana, Analisis overlay menunjukkan titik api tidak muncul secara acak, melainkan terkonsentrasi di dalam konsesi.

    Fenomena El Nino menurutnya, hanyalah pemicu. Namun, ia menegaskan kondisi lahan yang rusak dan kering akibat aktivitas korporasi adalah pemicu utamanya.

    WALHI Kalbar mendesak Pemerintah berhenti menggunakan alasan cuaca sebagai penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan dan mulai belajar dari kesalahan akan keberulangan kebakaran lahan di lokasi yang sama setiap tahun.

    ”Ini sekaligus membuktikan negara gagal dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap tata kelola lahan,” katanya.

  • Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau Terus Meluas

    Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau Terus Meluas

    7cloud.asia – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau meluas menjadi 3.456,23 hektare selama hampir empat bulan terakhir.

    Dalam pernyataan yang dirilis Selasa (14/4/2026), Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa hingga 13 April 2026 terjadi penambahan luas area terbakar sekitar 4 hektare dibandingkan data sebelumnya sepekan lalu.

    Penambahan luas kebakaran tersebut, menurut Abdul, terkonfirmasi terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, serta Kabupaten Indragiri Hilir.

    Status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di Riau masih diberlakukan oleh pemerintah daerah hingga 30 November 2026 guna mempercepat koordinasi penanganan di lapangan.

    Sebelumnya, Direktorat Pusat Pengendalian Operasi BNPB juga melaporkan perkembangan kebakaran hutan dan lahan di Riau yang menunjukkan tren peningkatan.

    Baca: Darurat Karhutla di Riau, mendominasi titik panas di Sumatera

    Total luas lahan yang terbakar sebelumnya tercatat 2.713,26 hektare pada periode 1 Januari hingga 24 Maret 2026.

    Dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, BNPB turut melakukan pendampingan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk membantu menekan perluasan kebakaran.

    Selain itu, BNPB bersama tim gabungan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tim Manggala Agni Kementerian Kehutanan wilayah Sumatera, serta unsur terkait terus melakukan penanganan darurat secara intensif.

    Upaya tersebut mencakup pemadaman titik api melalui jalur darat maupun operasi udara menggunakan helikopter, serta peningkatan patroli di wilayah rawan kebakaran.

    Selain pemadaman, tim gabungan juga melakukan evakuasi warga terdampak asap, pendataan kerugian, serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak.

    Baca: Warga Sumatera Utara diminta waspadai potensi kebakaran lahan

  • 67.000 Hektare Lahan Terbakar sebelum Puncak Kemarau: Target Emisi Nasional Terancam Tidak Tercapai

    67.000 Hektare Lahan Terbakar sebelum Puncak Kemarau: Target Emisi Nasional Terancam Tidak Tercapai

    7cloud.asia – MADANI Berkelanjutan mengingatkan sinyal krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah dimulai secara masif jauh sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.

    Data Area Indikatif Terbakar (AIT) MADANI Berkelanjutan mencatat, sepanjang Januari hingga Maret 2026 mencapai 71 ribu hektare. Angka ini jauh lebih tinggi dari periode yang sama pada 2025 (4,1 ribu hektar) ketika Indonesia menghadapi El Niño.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia Selasa (22/4/2026), MADANI Berkelanjutan menyebut dari jumlah tersebut, 94 persen di antaranya merupakan area terbakar baru selama periode tersebut, yang artinya memperluas dampak lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan.

    Sementara itu, 3,6 ribu hektare atau 5,1 persen merupakan area kebakaran berulang yang terindikasi terbakar setiap bulannya selama periode ini.

    “Meningkatnya angka kebakaran hutan di awal tahun ini sangat mengkhawatirkan mengingat BMKG memprediksi musim kemarau 2026 akan datang lebih awal, berlangsung lebih panjang, dan berpotensi dipengaruhi oleh El Niño lemah hingga moderat pada semester kedua,” ungkap Nadia Hadad, Direktur MADANI Berkelanjutan.

    Laju kebakaran meningkat secara tajam pada Maret 2026 di beberapa provinsi terdampak. Kalimantan Barat mencatat area terbakar terluas, yaitu 23,85 ribu hektar, diikuti Provinsi Riau dengan 16,67 ribu hektare.

    Baca: Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau Terus Meluas

    Mengancam Target FOLU Net Sink 2030
    Nadia menambahkan, temuan paling signifikan menunjukkan bahwa 65,1 persen dari total area terbakar (43,9 ribu hektar) berada di fungsi ekosistem gambut.

    Gambut menyimpan karbon dalam jumlah masif, kebakaran pada ekosistem esensial ini menyebabkan pelepasan emisi karbon dalam jumlah masif, sehingga secara langsung mengancam target iklim Indonesia.

    Di sisi lain, sektor Forest and Other Land Use (FOLU) ditargetkan mencapai net sink atau emisi nol pada 2030. Namun, data mencatat kebakaran seluas 53,52 persen (36 ribu hektar) justru terjadi di dalam wilayah rencana operasional FOLU Net Sink.

    Kondisi ini menandakan bahwa komitmen net sink belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan yang kuat bagi ekosistem gambut.

    Analisis juga mengungkapkan kelemahan tata kelola yang kritis, Pertama, lebih dari separuh area terbakar (52,23 persen atau 35 ribu hektar) tumpang tindih dengan izin dan konsesi.

    Izin sawit mendominasi dengan 19 ribu hektar area terbakar, menegaskan bahwa praktik pengelolaan lahan di wilayah perusahaan masih menjadi faktor utama kerentanan.

    Baca: Warga Sumatera Utara Diminta Mewaspadai Potensi Kebakaran Lahan

    Lonjakan AIT di izin sawit naik hampir dua kali lipat dari Januari ke Maret 2026. Sebagai catatan, pada 2025 Kementerian Kehutanan telah melakukan beberapa kali penegakan hukum pada perusahaan yang area izinnya terbakar.

    Namun, terus berulangnya kebakaran pada area izin menunjukkan bahwa sampai hari ini, penindakan belum menimbulkan efek jera pada perusahaan.

    Kedua, moratorium tidak efektif: hampir separuh area terbakar (49 persen atau 33 ribu hektar) berada di area moratorium izin baru (PIPPIB), menunjukkan instrumen perlindungan ini tidak berjalan efektif di lapangan.

    Selain merusak tutupan hutan pada area ini, kebakaran juga akan menurunkan nilai ekologis kawasan moratorium sebagai kawasan yang seharusnya dilindungi bukan hanya pada tutupannya, tetapi juga pada nilai ekologisnya.

    Temuan MADANI Berkelanjutan pada 2025 menunjukkan 49 ribu hektar AIT berada di Area Moratorium. Saat ini baru 3 bulan tahun 2026“berjalan, namun AIT di area moratorium sudah menembus 33 ribu hektare.

    “Dengan ancaman kemarau panjang ke depan, peristiwa ini harus jadi alarm bagi Kemenhut selaku pemegang kelola atas area tersebut,” ungkap Fadli Ahmad Naufal, GIS Specialist MADANI Berkelanjutan.

  • MADANI Berkelanjutan: Kebakaran Hutan Mengancam Biodiversitas

    MADANI Berkelanjutan: Kebakaran Hutan Mengancam Biodiversitas

    7cloud.asia – Analisis yang dilakukan MADANI Berkelanjutan mengungkapkan, tingginya kasus kebakaran hutan dan lahan di awal tahun 2026 ini dikarenakan kelemahan tata kelola yang kritis.

    Kesimpulan ini diambil dari fakta, bahwa lebih dari separuh area terbakar (52,23 persen atau 35 ribu hektare) tumpang tindih dengan izin dan konsesi.

    Dalam keterangan tertulisnya kepada 7cloud.asia, MADANI Berkelanjutan menyebut, izin sawit mendominasi dengan 19 ribu hektare area terbakar. Hal ini menegaskan bahwa praktik pengelolaan lahan di wilayah perusahaan masih menjadi faktor utama kerentanan.

    Lonjakan AIT di izin sawit naik hampir dua kali lipat dari Januari ke Maret 2026. Sebagai catatan, pada 2025 Kementerian Kehutanan telah melakukan beberapa kali penegakan hukum pada perusahaan yang area izinnya terbakar.

    Namun, terus berulangnya kebakaran pada area izin menunjukkan bahwa sampai hari ini, penindakan belum menimbulkan efek jera pada perusahaan.

    Baca: Fenomena Godzilla El Nino Menjadi Alarm Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan

    Temuan MADANI Berkelanjutan pada 2025 menunjukkan 49 ribu hektar AIT berada di Area Moratorium. Saat ini baru 3 bulan tahun 2026“berjalan, namun AIT di area moratorium sudah menembus 33 ribu hektare.

    “Dengan ancaman kemarau panjang ke depan, peristiwa ini harus jadi alarm bagi Kemenhut selaku pemegang kelola atas area tersebut,” ungkap Fadli Ahmad Naufal, GIS Specialist MADANI Berkelanjutan.

    Ketiga, lemahnya Perlindungan di Area Biodiversitas. 7,8 ribu area AIT berada di area Key Biodiversity Area (KBA) yang merupakan area yang sangat penting bagi kelangsungan spesies dan ekosistem.

    Di tengah upaya bersama dalam mendorong perlindungan di area konservasi melalui UU KSDAE dan Dokumen Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP), tingginya kebakaran di area KBA harus menjadi catatan serius bagi pemangku kebijakan.

    Menghadapi prediksi musim kemarau 2026 yang lebih panjang, MADANI Berkelanjutan mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk meperketat pengawasan izin dan konsesi.

    Baca: Riau Mendominasi Titik Panas di Sumatera

    “Pemerintah harus menjatuhkan sanksi tegas, bukan sekadar teguran administratif kepada pemegang izin dan konsesi, ujar Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad

    MADANI Berkelanjutan juga mendesak pemerintah memperkuat dan penegakan moratorium hutan di lapangan, mengingat hampir separuh area yang terbakar berada di zona moratorium.

    Mengakselerasi restorasi gambut secara masif dan responsif. Data mencatat sekitar 65 persen kebakaran terjadi di gambut yang sudah rusak, menunjukkan bahwa upaya restorasi saat ini belum memadai untuk mencegah kebakaran berulang.

    Terakhir, pemerintah didesak untuk meningkatkan pencegahan karhutla, dengan memasukkannya sebagai komponen utama dalam strategi pencapaian NDC dan FOLU Net Sink, bukan hanya sebagai program pengendalian bencana.

    “Karhutla di awal tahun ini menjadi alarm keras bagi kita semua. Jika Indonesia serius dengan komitmen iklimnya, pencegahan karhutla bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang tidak bisa ditunda,” tutup Nadia Hadad, Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan.

    Baca: Warga Sumatera Utara Diminta Mewaspadai Potensi Kebakaran Lahan

     

  • Fenomena El Nino Dapat Memicu Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Enam Provinsi Ini

    Fenomena El Nino Dapat Memicu Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Enam Provinsi Ini

    7cloud.asia – Enam provinsi dinyatakan berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat fenomena El Nino Godzilla yang diperkirakan akan menguat pertengahan tahun dan menyebabkan kekeringan panjang.

    Enam provinsi tersebut adalah Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan.

    Enam provinsi ini dinilai memiliki lahan gambut cukup luas dan kondisinya sudah tidak terlalu baik, sehingga memerlukan rencana detail dan konkret, terutama terkait pengelolaan ekosistem gambut.

    Dari pemantauan MADANI Berkelanjutan, luas areal lahan yang terbakar dalam periode Januari hingga Maret 2026 mencapai 71.000 hektare atau jauh lebih tinggi dibanding luas lahan yang terbakar pada tahun 2025.

    Sementara, WALHI menyebutkan terulangnya kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar bencana tahunan, melainkan kegagalan sistematis dalam tata kelola lingkungan hidup, khususnya dalam perlindungan ekosistem gambut.

    Direktur WALHI Riau, Eko Yunanda menyebutkan Gambut yang rusak dan tidak direstorasi dengan baik menjadi sumber api yang terus berulang setiap musim kemarau.

    Tanpa kebijakan yang tegas untuk memastikan perlindungan dan restorasi gambut berjalan konsisten, status siaga darurat hanya menjadi respons administratif tanpa menyentuh akar persoalan.

    Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, tahun ini El Nino berkategori rendah hingga moderat tetapi terjadi pada musim kemarau, sehingga dampaknya diproyeksikan lebih signifikan.

    Dia meminta jajarannya untuk fokus menangantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi tersebut.

    “BMKG memperkirakan curah hujan kurang dari 100 mm per bulan, atau rata-rata di bawah 5 mm per hari. Kondisi ini meningkatkan potensi hari tanpa hujan, sekaligus menghambat upaya modifikasi cuaca untuk pencegahan karhutla,” katanya saat memberikan arahan pada apel pagi di Kantor KLH, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

    Dilansir Antaranews.com, Hanif juga meminta jajarannya agar fokus menangani karhutla di areal perusahaan konsesi atau yang memiliki konsesi, baik itu perkebunan maupun perusahaan di bidang kehutanan.

    Selain itu, Hanif juga meminta dilakukan reaktivasi kelompok masyarakat peduli api di wilayah rawan, serta identifikasi kebutuhan pendanaan dan koordinasi lintas kementerian.

    “Persiapan teknis, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam strategi awal penanggulangan karhutla tahun ini,” imbuhnya

    Hanif menegaskan, pemantauan tinggi muka air tanah gambut mesti menjadi prioritas utama pemerintah daerah, utamanya Dinas Lingkungan Hidup setempat, mengingat beberapa wilayah menunjukkan penurunan drastis hingga 150 cm dan 80 cm.

    Secara umum, kondisi gambut dianggap relatif aman jika tinggi muka air berada di atas 40 cm dari permukaan tanah.

    “Penurunan di bawah 80 cm menjadi indikator meningkatnya risiko kebakaran. Oleh karena itu, kita perlu mengantisipasi kondisi tersebut, langkah-langkah operasional yang ditekankan yakni pemetaan detail tinggi muka air tanah di seluruh wilayah pengawasan, serta aktivasi dan pemasangan alat pemantau (logger) secara otomatis maupun manual,” ujar dia.

  • Kebakaran Hutan dan Lahan Menghebat, 11 Daerah di Riau Tetapkan Status Siaga

    Kebakaran Hutan dan Lahan Menghebat, 11 Daerah di Riau Tetapkan Status Siaga

    7cloud.asia – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Provinsi Riau telah mengakibatkan 11 daerah menetapkan status siaga.

    Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap total luasan Karhutla di Provinsi Riau tembus hingga telah mencapai 15.031,58 hektare.

    Total luasan yang terbakar itu dihimpun sejak 1 Januari hingga 1 Juni 2026. Data ini menjadikan Riau sebagai salah satu wilayah prioritas nasional untuk pengendalian karhutla.

    Akibat Karhutla ini, sebanyak 11 daerah di Provinsi Riau menetapkan status siaga darurat Karhutla sebagai bentuk kewaspadaan menghadapi musim kemarau.

    Selain pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau juga sudah menetapkan status siaga darurat Karhutla.

    Sementara itu, Tim Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) Wilayah Sumatera terus melakukan operasi pemadaman Karhutla di sejumlah titik di Provinsi Riau.

    Operasi antara lain dilakukan di Rantau Bais (Kabupaten Rokan Hilir), Sokoi (Kabupaten Pelalawan), dan Kandis (Kabupaten Siak). Sedangkan di Pasir Limau Kapas dinyatakan padam setelah lima hari penanganan intensif.

    Menanggapi hal ini, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan keprihatinannya dan menegaskan prioritas saat ini bukan hanya sekadar memadamkan api, tetapi juga melindungi warga dari dampak Karhutla.

    “Tentunya selain upaya pemadaman api, Pemerintah harus menyiapkan jaminan kesehatan serta jaring pengaman sosial bagi warga terdampak Karhutla untuk mengurangi beban sosial dan ekonomi yang harus mereka tanggung hingga berbulan-bulan ke depan akibat Karhutla,” kata Puan dalam rilis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

    Puan menegaskan, pemadaman harus dilakukan sesuai standar agar tidak lagi ada korban buntut Karhutla. Hal ini menyusul adanya beberapa petugas yang sakit hingga meninggal dunia usai melakukan operasi pemadaman Karhutla.

    “Keamanan dan keselamatan tetap harus yang utama. Dan upayakan agar jangan sampai api menjalar hingga mendekati permukiman warga. Keselamatan masyarakat adalah prioritas,” tegas Puan.

    Puan pun menyoroti laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut kondisi iklim global berpotensi berkembang menuju fenomena El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua 2026 dengan peluang sekitar 50-80 persen, sehingga meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla di Indonesia.

    “Kita tahu adanya potensi peningkatan Karhutla berarti juga menimbulkan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan warga, khususnya dari dampak kabut asap. Hal ini harus diatasi dengan mitigasi yang lengkap termasuk dari sisi pelayanan kesehatan,” sebut Politisi PDI-Perjuangan ini.

    Dia meminta Pemerintah untuk memastikan agar biaya kesehatan akibat Karhutla tidak jatuh ke rumah tangga. Menurut Puan, masalah kesehatan yang dialami warga akibat dampak dari Karhutla harus bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

    “Fasilitas kesehatan di setiap daerah terdampak Karhutla juga perlu dimaksimalkan. Stok obat inhalasi harus selalu siap, oksigen portabel tersedia di puskesmas dan klinik keliling, dan distribusikan masker berstandar SNI dengan prioritas balita, ibu hamil, dan lansia,” paparnya.

    “Siagakan juga moda udara untuk evakuasi medis di lokasi terpencil saat jarak pandang darat tidak memenuhi syarat. Dan perbanyak infrastruktur pemadaman api, terutama armada water bombing,” imbuh Puan.

    Lebih lanjut, Puan mengingatkan pentingnya pemulihan lahan serta infrastruktur yang terkena imbas kebakaran hutan dan lahan.

    “Dan tentunya harus ada bantuan bagi pelaku usaha kecil yang aktivitasnya terhenti akibat visibilitas rendah, penutupan akses, atau gangguan kesehatan,” imbuhnya

    Puan juga meminta masing-masing daerah untuk menyediakan kanal pelaporan cepat untuk warga terkait kebutuhan oksigen, obat, atau evakuasi kesehatan yang terhubung ke dinas kesehatan dan BPBD setempat.

    “Setiap keterlambatan distribusi layanan dasar seperti masker standar, obat, dan air bersih harus segera diindaklanjuti dengan tenggat perbaikan yang jelas,” kata Puan.

    “Karhutla memang merupakan krisis yang menguji koordinasi. Maka diperlukan sinergi dari semua stakeholder terkait,” pungkasnya.

  • Kebakaran Hutan dan Lahan Harus Jadi Perhatian Saat Fenomena El Nino Menguat

    Kebakaran Hutan dan Lahan Harus Jadi Perhatian Saat Fenomena El Nino Menguat

    7cloud.asia – Dalam rangkuman perkembangan situasi dan penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian di beberapa wilayah yang mulai memasuki musim kemarau.

    Kebakaran hutan dan lahan antara lain terjadi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Jumat (5/6/2026). Kebakaran yang melanda Dusun Lambagu mengakibatkan sekitar 6 hektare lahan terdampak.

    Lokasi titik api berada di Desa Sumare, Kecamatan Simboro. BPBD Provinsi Sulawesi Barat bersama BPBD Kabupaten Mamuju dan unsur pemadam kebakaran melakukan pemadaman dan pendataan di lokasi kejadian.

    Saat laporan ini disusun, kebakaran hutan dan dilaporkan belum sepenuhnya padam.

    Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau juga masih menjadi salah satu perhatian nasional. Berdasarkan data hingga Jumat (05/06), total luas lahan terbakar sejak 1 Januari 2026 mencapai 15.048,83 hektare.

    Pemerintah Provinsi Riau masih menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan yang berlaku sejak Februari lalu hingga November mendatang

    Baca: Kebakaran Hutan dan Lahan Menghebat, 11 Daerah di Riau Tetapkan Status Siaga

    BNPB terus melakukan pendampingan melalui Kedeputian Bidang Penanganan Darurat. Pada perkembangan terbaru, terdapat penambahan luas lahan terbakar sekitar 1,2 hektare yang masih dalam proses penanganan oleh tim gabungan di lapangan.

    Di Provinsi Aceh, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya juga masih terus dipantau. Hingga Jumat (5/6/2026), luas lahan yang terbakar mencapai 95 hektare.

    Tim gabungan telah berhasil memadamkan sekitar 88 hektare, sementara proses pendinginan dan pemadaman pada titik api yang tersisa masih terus dilakukan.

    Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, sejumlah wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.

    Di sisi lain, beberapa wilayah mulai memasuki musim kemarau yang meningkatkan potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.

    Baca: Fenomena El Nino Dapat Memicu Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Enam Provinsi Ini

    BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi maupun kebakaran hutan dan lahan.

    Pemerintah daerah diharapkan memastikan kesiapan personel, peralatan dan langkah mitigasi.

    Sementara masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca, menghindari aktivitas pembakaran lahan, serta segera melapor kepada petugas apabila menemukan potensi ancaman bencana di wilayahnya.

    Kesiapsiagaan, deteksi dini, dan respons cepat seluruh unsur menjadi faktor penting dalam meminimalkan risiko dan dampak bencana.

    Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, relawan, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan, penanganan darurat, dan percepatan pemulihan sehingga keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

  • Pengadilan Telah Putuskan Denda Rp18 Triliun untuk Korporasi Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan, Tapi Eksekusinya Lambat

    Pengadilan Telah Putuskan Denda Rp18 Triliun untuk Korporasi Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan, Tapi Eksekusinya Lambat

    7cloud.asia – Eksekusi putusan pengadilan terhadap korporasi yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan dinilai lamban.

    Anggota Komisi IV DPR M. Habibur Rochman mengatakan bahwa berdasarkan data pemerintah, terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah) bernilai sekitar Rp 18 triliun, terhadap korporasi penyebab kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Di mana sebagian besar nilai gugatan yang dimenangkan negara tetapi proses eksekusinya dinilai berjalan lambat dan hingga kini belum berhasil ditagih.

    Menyoroti lambannya eksekusi ini, politisi Nasdem ini menilai upaya penegakan hukum harus menjadi perhatian serius, mengingat aktivitas manusia, terutama pembukaan lahan dengan cara membakar, masih menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    “Pemicu utama terjadinya karhutla tetap aktivitas manusia, khususnya pembukaan lahan dengan cara membakar, sementara belum semua daerah memiliki peraturan daerah atau peraturan gubernur tentang sistem pengendalian kebakaran,” ujar Habibur, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR bersama pejabat Eselon 1 Kementerian Kehutanan, di ruang rapat Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

    Baca: Kebakaran Hutan dan Lahan Harus Jadi Perhatian Saat Fenomena El Nino Menguat

    Oleh karena itu, dia meminta Kementerian Kehutanan menjelaskan perkembangan pelaksanaan putusan-putusan tersebut, termasuk besaran penerimaan negara yang telah berhasil dipulihkan.

    Habibur minta Kemenhut menjelaskan, status eksekusi putusan yang telah bernilai inkrah sebesar Rp 18 triliun tadi terhadap korporasi yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan tersebut.

    “Berapa nilai yang sudah benar-benar masuk ke kas negara sebagai PNBP, lalu berapa perkara yang masih tertahan eksekusinya,” tegasnya.

    Menurut Habibur, penjelasan tersebut penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku karhutla tidak berhenti pada putusan pengadilan.

    Keputusan ini harus benar-benar diikuti dengan eksekusi yang efektif sehingga memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan.

    Baca: Kebakaran Hutan Mengancam Biodiversitas

  • 6 Orang Tewas Akibat Kebakaran Hutan di Andalusia, Spanyol

    6 Orang Tewas Akibat Kebakaran Hutan di Andalusia, Spanyol

    7cloud.asia – Setidaknya 12 orang tewas dalam kebakaran hutan di Los Gallardos, provinsi Almería bagian tenggara, menurut pemerintah daerah Andalusia, Spanyol. Sementara enam lainnya dilaporkan terluka.

    Dilansir BBC news, beberapa korban ditemukan di dalam kendaraan yang hangus dilalap api. Saksi mata mengatakan kebakaran hutan ini disebabkan oleh kabel listrik yang putus, dan api menyebar dengan cepat ke area hutan di dekatnya.

    Pihak berwenang belum mengkonfirmasi penyebab kebakaran tersebut. Kepala otoritas setempat, Juanma Moreno, menyebut kematian tersebut sebagai “sebuah tragedi”.

    Setelah pengumuman awal enam korban tewas, ia menulis di X: “Hati kami berat dan kami sangat terpukul oleh duka cita.”

    Gelombang panas yang berkepanjangan dengan suhu sekitar 40°C (104°F) telah menyebabkan kebakaran hutan di seluruh Eropa selatan.

    Ratusan petugas pemadam kebakaran sedang berjuang mengatasi insiden besar di Prancis, Portugal, dan Spanyol, dengan ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.

    Baca: Upaya Kota-kota di Dunia Mengatasi Panas Ekstrem

    “Jumlah orang yang tewas dalam kebakaran di Los Gallardos telah meningkat menjadi 12 setelah konfirmasi enam kematian lagi,” kata pemerintah daerah Andalusia dalam sebuah pernyataan.

    Sekitar 150 petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api di sebuah dusun bernama Bedar. Di antara yang terluka adalah seorang yang dibawa ke rumah sakit karena menghirup asap, dan seorang lainnya menderita luka bakar.

    Empat orang dirawat di tempat kejadian karena luka bakar ringan dan masalah pernapasan yang disebabkan oleh asap tebal.

    Kebakaran tersebut juga menyebabkan penutupan jalan, sementara 1.000 penduduk dievakuasi, menurut layanan darurat.

    Perdana Menteri Pedro Sanchez mengatakan pada bulan Mei bahwa Spanyol akan mengerahkan respons kebakaran hutan musim panas terbesar yang pernah ada tahun ini, menurut laporan media lokal dan AFP.

    Unit Darurat Militer Spanyol (UME), yang dikerahkan dalam keadaan darurat besar, mengatakan akan bergabung dalam upaya pemadaman kebakaran di Los Gallardos.

    Baca: El Niño Dikhawatirkan Akan Memicu Terciptanya Rekor Panas Baru

    Pada bulan Juni, Spanyol mencapai suhu rata-rata harian tertinggi sejak tahun 1950, dan mencatat suhu tertinggi sepanjang masa untuk bulan tersebut. Suhu setinggi 42°C (107,6°F) diperkirakan terjadi di beberapa bagian negara.

    Tahun lalu, rekor 393.000 hektar (971.000 acre) lahan terbakar di Spanyol, menurut Sistem Informasi Kebakaran Hutan Eropa (EFFIS), lebih dari enam kali lipat rata-rata Spanyol antara tahun 2006 dan 2024.

    Perubahan iklim mendorong peningkatan suhu di seluruh dunia, dan Eropa adalah benua yang paling cepat memanas, memanas dua kali lebih cepat daripada rata-rata global, menurut layanan iklim Copernicus.

    Hal ini menyebabkan peningkatan gelombang panas musim panas, tekanan yang lebih besar pada pasokan air Eropa, dan kebakaran hutan yang lebih intens.

    Tahun lalu merupakan musim kebakaran hutan terburuk di Uni Eropa sejak pencatatan dimulai pada tahun 2006, dengan lebih dari satu juta hektar lahan terbakar di seluruh Uni Eropa—setara dengan sekitar setengah luas daratan Wales.

    Musim kebakaran yang semakin memburuk di Mediterania telah dikaitkan secara langsung dengan perubahan iklim dalam sebuah studi terpisah yang dilakukan oleh kelompok World Weather Attribution di Imperial College London.

    Baca: Sinyal yang Dibawa Gelombang Panas Berkepanjangan di Eropa

  • Gelombang Panas Berkepanjangan Picu Kebakaran Hutan di Prancis

    Gelombang Panas Berkepanjangan Picu Kebakaran Hutan di Prancis

    7cloud.asia – Prancis berjuang memadamkan kebakaran hutan besar di dekat Paris akibat gelombang panas berkepanjangan terus melanda sebagian besar negara itu dan memaksa evakuasi di dekat hutan Fontainebleau.

    Penyiar BFM TV melaporkan pada Senin (13/07/2026) bahwa kebakaran di dekat hutan Fontainebleau, sekitar 70 kilometer tenggara Paris, memicu evakuasi sekitar 1.000 penduduk dan wisatawan dari bagian komune Le Vaudoue saat api bergerak menuju area perumahan.

    Wali Kota Le Vaudoue, Michel Calmy, menggambarkan adanya “dinding api” yang menjalar cepat menuju desa tersebut sebelum akhirnya mencapai pinggiran kawasan permukiman, menurut laporan lembaga penyiaran itu.

    Baca: Enam Orang Tewas Akibat Kebakaran Hutan di Spanyol

    Sementara itu, Juru bicara pemerintah Maud Bregeon mengatakan kepada RTL bahwa kebakaran hutan Fontainebleau adalah “situasi yang luar biasa,” mengatakan kebakaran sebesar itu di Prancis utara belum pernah terjadi sebelumnya.

    “Ini situasi luar biasa, yang membutuhkan penanganan luar biasa,” katanya. Ia menambahkan bahwa pemerintah telah menerjunkan pesawat pengebom air Canadair dan armada Dash guna membantu pemadaman api.

    Dua pesawat Canadair tiba di area tersebut pada Senin dan mulai melakukan operasi penjatuhan air setelah mengumpulkan air dari Sungai Seine.

    Baca: Ruang Hijau Jadi Opsi Cegah Kebakaran Hebat di Los Angeles

    Kebakaran hutan terjadi saat 37 departemen tetap berada di bawah peringatan tertinggi gelombang panas merah Prancis, dengan suhu ekstrem dan kondisi kering meningkatkan risiko kebakaran di seluruh negeri, menurut penyiar tersebut.

    Bregeon mengatakan sekitar 2.000 pusat pendingin dibuka selama akhir pekan di bawah rencana darurat Extreme Heat ORSEC yang baru diperkenalkan oleh pemerintah untuk melindungi orang-orang yang rentan.

    Dia menambahkan bahwa sistem rumah sakit Prancis masih terus mengatasi lonjakan keluhan kesehatan terkait panas.

     Baca: Prancis Catat Hampir 9000 Kematian Akibat Gelombang Panas

    Pemerintah juga mendukung pembatalan beberapa perayaan Hari Bastille, mengatakan langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk menghindari kelebihan beban layanan darurat dan mengurangi risiko kebakaran baru akibat kembang api.

    Di tempat lain, petugas pemadam kebakaran berhasil mengendalikan kebakaran hutan di Cap Frehel di departemen Cotes-d’Armor di barat laut, meskipun tim darurat tetap berada di lokasi guna mencegah kobaran api kembali menyala.

    Wakil Menteri Pertahanan Alice Rufo mengatakan kepada penyiar TF1 bahwa pemerintah berharap dapat mengerahkan pesawat transportasi militer A400M untuk misi pemadaman kebakaran “dalam beberapa minggu mendatang” setelah menyelesaikan pelatihan pilot dan persiapan lainnya.

    Sumber: Antara/Anadolu