ruangkota

Tag: petani

  • Anggaran Sektor Pertanian Naik Rp10 Triliun, DPR Tegaskan Harus Sejahterakan Petani

    Anggaran Sektor Pertanian Naik Rp10 Triliun, DPR Tegaskan Harus Sejahterakan Petani

    7cloud.asia – Di masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi sektor pertanian bukan hanya soal produksi, tetapi juga adaptasi terhadap krisis iklim, integrasi teknologi digital, serta keterhubungan dengan regulasi internasional.

    Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian, Rabu (3/9/2025) yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Soeharto.

    Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi IV DPR Rina Sa’adah menyebut aturan anti deforestasi Uni Eropa sangat besar pengaruhnya terhadap ekspor kopi, kakao, dan sawit.

    Dia juga mengingatkan, regenerasi petani juga harus diperhatikan, bukan hanya lewat pendidikan vokasi dan penyuluhan, melainkan juga memastikan pendapatan yang layak, akses pembiayaan murah, serta pengembangan digital farming yang menarik bagi generasi muda.

    ”Dengan langkah-langkah itu, kita tidak hanya menjaga keberlanjutan pangan, tetapi juga memastikan kedaulatan pangan yang modern, inklusif, dan berdaya saing,” tambahnya.

    Baca: Ada kebijakan yang tak adil untuk petani

    Oleh karena itu Rina mendorong Kementerian Pertanian untuk berani mengalokasikan anggaran lebih besar untuk memperkuat rantai dingin pasca panen.

    Serta melibatkan Koperasi dan UMKM (usaha mikro kecil menengah) pangan dalam hilirisasi produk. Langkah itu penting agar hasil pertanian tidak terbuang dan memiliki nilai tambah.

    Rantai dingin pasca panen merupakan sistem logistik suhu terkontrol untuk menjaga kesegaran dan kualitas produk pertanian, seperti buah, sayur, dan daging, mulai dari proses pasca panen hingga sampai ke tangan konsumen.

    Sistem tersebut termasuk di dalamnya proses penyimpanan berpendingin, transportasi yang sesuai, dan distribusi terintegrasi untuk mencegah kerusakan, mengurangi limbah pangan, dan memperpanjang masa simpan produk.

    Rina menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan di sektor pertanian harus benar-benar berorientasi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

    Baca: Kebijakan ketahanan pangan belum berpihak kepada petani dan nelayan

    Tambahan alokasi anggaran Kementerian Pertanian tahun 2026 mendatang yang mencapai Rp 40 triliun, atau sekitar Rp10,5 triliun dibanding tahun 2025 harus berdampak pada kesejahteraan petani.

    “Dengan adanya tambahan anggaran tersebut, jajaran Kementerian Pertanian tentu harus harus bekerja lebih baik lagi, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat,” ujar Rina.

    Dalam kesempatan itu, Rina juga mempertanyakan target produksi komoditas strategis pada tahun 2026 terkait daging sapi atau kerbau yang sebesar 514 ribu ton.

    Ia menilai perlu strategi konkret untuk mencapai target tersebut. Namun sayangnya dalam paparan Kementerian Pertanian tidak terlihat adanya program bantuan sapi atau kerbau.

    Baca: Cetak sawah baru bukan solusi menuju ketahanan pangan

  • Hari Tani Nasional 2025: Sektor Pertanian Hadapi Krisis Regenerasi Petani

    Hari Tani Nasional 2025: Sektor Pertanian Hadapi Krisis Regenerasi Petani

    7cloud.asia – Di Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September, sektor pertanian di Indonesia dihadapkan pada tantangan serius yakni krisis regenerasi petani.

    Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur Sumrambah mengungkapkan, sangat sedikit anak muda yang bercita-cita melanjutkan profesi orang tuanya bertani di sawah.

    “Hasil keliling saya ke kelompok tani (sekitar Jawa Timur), tidak sampai 10 anak yang bercita-cita menjadi petani. Bahkan anak aktivis tani pun jarang diarahkan ke pertanian,” kata Sumrambah dalam Seminar Nasional Hari Tani 2025 yang digelar DPP PDI Perjuangan di Jakarta, Rabu (24/9/2025).

    Sumrambah menjelaskan bahwa sebagian besar petani yang ia temui dihadapkan pada keterbatasan struktural.

    Data BPS menunjukkan, 65 persen petani memiliki lahan di bawah 0,5 hektare atau 5000 meter persegi, sementara 75 persen petani hanya berpendidikan setingkat sekolah dasar.

    Baca: Anggaran Ketahanan Pangan belum berpihak kepada petani dan nelayan

    “Selain lahan dan pendidikan, modal dan akses pasar juga menjadi hambatan besar bagi para petani. Dengan kondisi ini, petani semakin sulit yakin bahwa pertanian bisa menjamin masa depan,” ujarnya.

    Untuk mengatasi masalah tersebut, Sumrambah mendorong model cooperatif fund yang menggabungkan petani kecil dengan offtaker, universitas, lembaga keuangan dan asuransi.

    Menurut dia, pola itu sudah dijalankan di lima kabupaten Jawa Timur selama empat tahun terakhir dan mulai menunjukkan hasil. Ia menekankan pentingnya membangun kelembagaan petani yang sehat, menyediakan teknologi, serta memastikan informasi pertanian mudah diakses.

    Pemerintah, kata dia, juga harus menjaga harga hasil pertanian agar petani tidak terus merugi.

    Sumrambah mengatakan mayoritas petani Indonesia kini berusia di atas 40 tahun, sehingga krisis regenerasi harus segera diatasi.

    Baca: Upaya adaptasi petani pada perubahan iklim

    “Beban tanggung jawab bukan hanya di petani, tapi pada kita semua sebagai anak bangsa,” ujarnya.

    Ia juga menekankan perlunya percepatan penetapan lahan sawah abadi. Sumrambah menyebutkan hingga saat ini, baru 263 kabupaten/kota yang menetapkan lahan sawah abadi.

    Menurutnya, apabila masalah tersebut tidak diselesakan dengan cepat maka ancaman impor dan hilangnya lahan produktif akan semakin besar.

    Sementara dalam aksi unjuk rasa meperingati Hari Tani Nasional yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR, massa mendesakvPresiden dan DPR segera menjalankan reforma agraria dan mendistribusikan tanah kepada rakyat.

    Pengunjuk rasa juga menuntut agar konflik agraria yang saat ini terjadi di banyak daerah, segera diselesaikan. Pemerintah juga didesak untuk mengembangkan ekonomi rakyat di kawasan pertanian sesuai yang digariskan dalam UU Pokok Agraria 1960.

    Baca: Peredaran pupuk palsu berpotensi rugikan petani

     

  • DPR: Turunnya Minat Generasi Muda Jadi Petani Mengancam Target Swasembada Pangan

    DPR: Turunnya Minat Generasi Muda Jadi Petani Mengancam Target Swasembada Pangan

    7cloud.asia – Lebih dari 60 persen petani Indonesia berusia di atas 45 tahun, dan minat generasi muda untuk menekuni sektor pertanian terus menurun.

    Kondisi ini menurut Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan dapat mengancam swasembada pangan seperti yang ditergetkan Menteri Pertanian. Pasalnya, swasembada pangan tidak hanya soal hasil panen tahun ini, tetapi soal keberlanjutan generasi petani.

    “Jika negara tidak serius menyediakan insentif dan akses tanah bagi petani muda, maka dalam 10–15 tahun ke depan kita bisa menghadapi krisis tenaga kerja pertanian,” ujar Daniel Johan dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/10/2025).

    Dia menilai pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengenai target swasembada pangan dalam waktu 2–3 bulan ke depan perlu dibuktikan agar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Ia memberi sejumlah catatan.

    Menurut Daniel, swasembada pangan merupakan cita-cita nasional yang mulia, namun keberhasilan sektor pertanian tidak cukup diukur semata dari capaian angka produksi atau Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat di atas kertas.

    “Bagi kami, persoalan utama pertanian nasional bukan hanya berapa banyak beras yang dipanen, tetapi seberapa kuat fondasi ekosistem pertanian kita untuk menopang ketahanan pangan secara berkelanjutan,” kata Daniel

    Baca: Solusi krisis pangan adalah reforma agraria 

    “Maka swasembada pangan harus nyata, bukan sekadar janji-janji atau angka politik,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkomitmen untuk mengejar target Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan dalam 2-3 bulan ke depan.

    Hal itu disampaikan Amran dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Amran mengatakan, total produksi beras Indonesia pada tahun ini telah mencapai 33,1 juta ton. Ia menargetkan, produksi tersebut bisa mencapai 34 juta ton pada akhir tahun.

    Daniel mengapresiasi kenaikan produksi beras nasional menjadi 33 juta ton. Namun ia mengingatkan masih banyaknya petani yang menghadapi beban biaya produksi tinggi akibat harga pupuk, benih unggul, dan solar subsidi yang tidak merata.

    “Banyak daerah pertanian yang masih kesulitan mendapatkan pupuk subsidi tepat waktu, sementara harga eceran pupuk non-subsidi naik signifikan. Jadi biaya produksi yang tidak efisiensi penting untuk diatasi karena bila tidak akan menggerus daya saing produksi petani kita,” ungkap Daniel.

    Baca: Prabowo-Gibran mengulang 3 dekade kegagalan ‘food estate’

     

    “Perlu digarisbawahi, swasembada tidak akan berarti jika petani tetap hidup dalam ketidakpastian dan margin keuntungan yang tipis,” sambung Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I tersebut.

    Daniel pun menyoroti ketergantungan tinggi sektor pertanian terhadap impor bahan baku seperti pupuk, pestisida, dan alat pertanian. Menurutnya, kemandirian pangan tidak bisa dicapai jika rantai pasok produksinya masih bergantung pada bahan impor.

    “Nah Pemerintah, harus menyiapkan strategi substitusi impor dan memperkuat industri hulu pertanian dalam negeri agar ketahanan pangan benar-benar berdiri di atas kaki sendiri,” jelas Daniel.

    Anggota Komisi Pangan dan Pertanian tersebut juga menilai, data curah hujan ekstrem dan pola musim yang tidak menentu tahun ini harus menjadi perhatian. Daniel menyebut, perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi stabilitas produksi pangan.

    “Target swasembada tidak akan tercapai tanpa adaptasi iklim di sektor pertanian. Misalnya, pembangunan embung, irigasi presisi, serta varietas benih tahan kekeringan dan banjir,” sebutnya.

    “Pemerintah sering kali hanya menyoroti sisi produksi, tetapi melupakan investasi pada sistem irigasi dan konservasi lahan yang rusak,” imbuh Daniel.

    Baca: Food estate untuk mencapai swasembada pangan tapi mengancam lingkungan

     

  • WALHI Kecam Aksi Main Tembak Petugas Keamanan Perusahaan Sawit kepada Petani di Bengkulu

    WALHI Kecam Aksi Main Tembak Petugas Keamanan Perusahaan Sawit kepada Petani di Bengkulu

    7cloud.asia – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengecam keras aksi main tembak petugas keamanan  perusahaan sawit PT Agro Bengkulu Selatan (ABS) terhadap 5 (lima) orang petani Pino Raya, Bengkulu Selatan pada Senin (24/11/2025).

    Dalam rilis yang diterima 7cloud.asia, WALHI mendesak Polda Bengkulu mengusut tuntas kasus penembakan ini termasuk kepemilikan senjata api yang dimiliki oleh pihak keamanan PT. ABS yang digunakan untuk menembak para petani.

    Selain itu, Polda Bengkulu juga harus memberikan perlindungan keamanan bagi korban, keluarga korban dan petani Pino Raya yang kerap mendapat teror dan ancaman.

    Baca: Pelaku Penembakan Gama Dijerat Sanksi Pidana dan Kode Etik Kepolisian

    WALHI juga meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI untuk melakukan pengawasan pengusutan kasus sampai tuntas. “Ini penting untuk pemulihan korban secara khusus dan petani Pino Raya,” kata WALHI.

    Investigasi mendalam kasus penembakan ini juga perlu dilakukan oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan LPSK RI. Serta memberikan perlindungan terhadap korban, keluarga korban dan Petani Pino Raya;

    Tuntutan lainnya, WALHI mendesak Kementerian ATR/BPN RI untuk segera memastikan penyelesaian konflik agraria yang berpihak pada keadilan bagi petani Pino Raya dan mencabut izin perkebunan PT. ABS.

    Baca: WALHI Sebut Pembukaan Hutan Tanpa Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Merupakan Kekerasan oleh Negara

    Seperti yang diwartakan, pada Senin (24/11/2025) kemarin terjadi konflik saat pihak perusahaan perkebunan PT. ABS menurunkan alat berat untuk merobohkan tanaman dari warga.

    Perusakan ini bukan kali pertama dilakukan oleh PT. ABS. Sebelumnya sejumlah petani Pino Raya sudah tiga kali mendapati pihak PT ABS menggunakan buldoser menghancurkan tanaman milik petani.

    Puncak keributan tersebut terjadi pada pukul 10.45 WIB, saat pihak perusahaan bersikeras tidak ingin pergi dari lahan milik warga.

    Baca: WALHI Ungkap Adanya Kekeliruan Dalam Penertiban Kawasan Hutan

    Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, keributan semakin memanas dan kemudian salah seorang petugas keamanan PT ABS menembak petani Pino Raya atas nama Buyung di bagian dada.

    Penembakan secara brutal ke arah belakang tetap dilakukan pihak keamanan sambil berlari. Akibatnya korban petani Pino Raya bertambah empat orang.

    Mereka adalah Linsurman (tertembak di bagian dengkul), Edi Hermanto (tertembak di bagian paha), Santo (tertembak di bagian rusuk bawah ketiak), dan Suhardin (tertembak di bagian betis).

     

  • Asosiasi Petani Sawit Dorong Penertiban Kebun Sawit yang Adil

    Asosiasi Petani Sawit Dorong Penertiban Kebun Sawit yang Adil

    7cloud.asia – Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) mendorong penertiban sawit yang adil yang berjalan dengan penguatan kepastian hukum bagi petani.

    Dalam keterangan tertulisnya, POPSI menyebut agar kebijakan seperti yang tertuang dalam Permenhut Nomor 20 Tahun 2025 berjalan optimal, dibutuhkan transparansi data, partisipasi publik, serta mekanisme keberatan yang jelas.

    “Ruang dialog dan penyandingan data antara pemerintah dan masyarakat (petani sawit) akan membantu memastikan kebijakan berjalan adil dan akuntabel,” kata Ketua POPSI Mansuetus Darto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/12/2025) dilansir Antaranews.com

    Darto menilai, kepastian hukum menjadi kunci untuk menjaga iklim usaha sawit nasional.

    Salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah, lanjutnya, adalah dengan menyusun peta jalan penataan sawit yang komprehensif dan mudah dipahami oleh petani maupun pelaku usaha.

    Baca: Ratusan hektare kebun sawit di Taman Nasional Gunung Leuser ditertibkan

    Lebih jauh, Darto juga menekankan perlunya perhatian khusus kepada petani kecil dan masyarakat hukum adat agar kebijakan penertiban tidak berdampak sosial yang tidak diinginkan.

    Legalisasi berbasis reforma agraria dan perhutanan sosial, ia nilai sebagai pendekatan yang dapat mengakomodasi kepentingan lingkungan sekaligus keberlanjutan ekonomi rakyat.

    “Dengan pendekatan yang inklusif dan berkeadilan, penertiban sawit dapat menjadi bagian dari solusi besar pembangunan nasional,” ujar Darto.

    Selain itu, Darto menilai petani tetap perlu dilibatkan sebagai pelaku ekonomi utama, dengan dukungan peningkatan perizinan, kepatuhan lingkungan, dan akses pembinaan.

    “Penertiban akan lebih efektif bila petani tetap menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar objek kebijakan,” ujarnya.

    Baca: Komisi II DPR pertanyakan penanganan lahan sawit ilegal yang disita Negara

    Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan perlu dijalankan secara hati-hati agar tetap menghadirkan kepastian hukum, rasa keadilan, serta keberlanjutan usaha bagi petani sawit rakyat.

    Menurut Darto, rujukan pemerintah pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam penertiban kawasan hutan pada dasarnya sejalan dengan mandat konstitusi.

    “Meski demikian, implementasinya perlu memastikan bahwa peran negara tetap berada dalam koridor sebagai pengatur dan penjamin keadilan, bukan semata-mata sebagai pelaku usaha,” katanya.

    Selain itu, Darto pun menekankan pentingnya penyelesaian status hukum secara tuntas sebelum pengelolaan kebun sawit dilakukan oleh pihak lain.

    “Ketika status hukum kebun sawit belum ditetapkan secara definitif, pendekatan yang transparan dan dialogis akan sangat membantu membangun kepercayaan petani dan pelaku usaha,” ujar dia.

    Baca: Ekspansi perkebunan sawit di Papua dapat memicu genosida

  • Swasembada Beras Belum Diikuti Peningkatan Kesejahteraan Petani

    Swasembada Beras Belum Diikuti Peningkatan Kesejahteraan Petani

    7cloud.asia – Anggota Komisi IV DPR Usman Husin menegaskan, swasembada beras tak boleh berhenti sebagai angka statistik atau klaim keberhasilan pemerintah.

    Sebab, realitas petani masih jauh dari kata sejahtera. Usman mengatakan mayoritas petani di Indonesia adalah petani kecil dengan lahan sempit, biaya produksi naik, sementara harga gabah kerap tak menutup ongkos.

    Jika negara sudah swasembada beras, tetapi petaninya tetap miskin, maka ada yang keliru dalam tata kelola pangan.

    “Swasembada harus dimaknai sebagai jaminan bahwa hasil panen petani terserap secara maksimal dengan harga yang adil, bukan justru menekan petani di hulu,” ujar Usman dikutip Parlementaria, Rabu (7/1/2026).

    Menurutnya, swasembada beras sejatinya bertujuan melindungi Indonesia dari gejolak pangan global, krisis geopolitik, dan gangguan rantai pasok internasional. Namun, perlindungan itu harus dibarengi penguatan sektor pertanian di dalam negeri.

    Baca: Cetak sawah baru bukan solusi menuju ketahanan pangan

    “Selain itu, swasembada juga membuka peluang penguatan sektor pertanian nasional melalui perbaikan infrastruktur irigasi, distribusi pupuk, hingga pemanfaatan teknologi pertanian modern,” kata politisi Fraksi PKB ini.

    Usman mengingatkan, tantangan terbesar justru datang setelah status swasembada diklaim.

    Negara dituntut hadir memastikan kebijakan benar-benar berpihak pada petani, mulai dari penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang realistis, optimalisasi penyerapan gabah oleh Bulog, hingga perlindungan dari tengkulak dan permainan pasar.

    Ia menekankan bahwa tanpa intervensi kuat, surplus produksi justru berisiko menjatuhkan harga di tingkat petani.

    Ia juga menekankan agar pemerintah konsisten menutup keran impor, termasuk praktik impor terselubung, selama stok dalam negeri mencukupi. Lemahnya pengawasan, kata Usman, bisa merusak harga pasar dan mencederai klaim swasembada.

    Baca: Ada kebijakan yang tak adil untuk petani

    Ke depan, ujarnya, pemerintah harus menjadikan kesejahteraan petani sebagai salah satu indikator keberhasilan swasembada pangan.

    “Bukan hanya soal cukup atau tidaknya beras, tetapi apakah petani bisa hidup layak, menyekolahkan anaknya, dan berproduksi secara berkelanjutan,” tuturnya.

    Secara umum, perbandingan kesejahteraan yang diukur melalui pendapatan petani cenderung lebih rendah dibandingkan profesi non-pertanian, terutama jika dibandingkan dengan Upah Minimum Regional (UMR) di berbagai daerah.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyatakan stok pangan nasional berada dalam posisi kuat. Carry over stock pangan 2025 dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan 2026 tanpa impor.

    Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026, Bapanas mencatat beras, jagung, dan gula konsumsi memiliki stok lanjutan yang kuat dari 2025. Pemerintah pun memutuskan tak melakukan impor beras, gula konsumsi, maupun jagung pakan tahun ini.

    Adapun carry over stok beras dari 2025 ke 2026 tercatat sebesar 12,529 juta ton, termasuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog yang hingga akhir Desember 2025 masih mencapai 3,248 juta ton.

    Baca: Petani mengeluh kesulitan membeli pupuk bersubsidi

  • Harga Gabah di Tingkat Petani Anjlok, DPR: Negara Tidak Boleh Abai

    Harga Gabah di Tingkat Petani Anjlok, DPR: Negara Tidak Boleh Abai

    7cloud.asia – Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, mendesak pemerintah segera hadir menyikapi anjloknya harga gabah di tingkat petani di sejumlah daerah.

    Di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat misalnya, harga gabah kering panen dilaporkan hanya Rp5.700 per kilogram, jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

    Daniel menegaskan, kondisi tersebut sangat merugikan petani yang telah melalui seluruh proses produksi, mulai dari menanam hingga panen. Ia menilai negara tidak boleh abai ketika harga gabah jatuh di bawah ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah sendiri.

    “Petani kita sudah melakukan produksi sampai panen. Negara harus segera hadir untuk memastikan gabah petani dibeli sesuai HPP,” kata Daniel Johan dikutip Parlementaria, Senin (12/1/2026).

    Menurut Daniel, hingga kini belum ada penyerapan gabah oleh Bulog di sejumlah daerah, termasuk Sambas. Akibatnya, petani terpaksa menjual gabah ke pembeli dengan harga di bawah HPP.

    Baca: Inpres pengelolaan gabah dinilai bakal rugikan petani

    Ia menambahkan, jika Bulog belum mendapat penugasan resmi, maka Satgas Pangan harus segera turun tangan.

    “Kalau Bulog belum menyerap, Satgas Pangan harus memastikan para pembeli gabah menyesuaikan harga dengan HPP, supaya petani tidak dirugikan,” tegasnya.

    Daniel juga meminta pemerintah, khususnya Badan Pangan Nasional (Bapanas), segera memberikan penugasan sekaligus dukungan anggaran kepada Bulog untuk melakukan penyerapan gabah petani pada tahun 2026.

    Penugasan tersebut, kata dia, telah memiliki dasar hukum yang jelas.

    Ia merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 yang menetapkan Harga Pembelian Pemerintah untuk gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram.

    “Pemerintah harus segera menugaskan Bulog sesuai Inpres tersebut. Jangan sampai terlambat dan berlarut-larut, karena saat ini banyak daerah sudah memasuki masa panen. Jika terlambat, yang dirugikan adalah petani,” ujarnya.

    Baca: Gabah hasil panen petani Sukabumi jatuh ke tangan tengkulak

    Daniel menekankan, kehadiran negara dalam menjaga harga gabah bukan hanya soal stabilitas pangan nasional, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan petani.

    Ia berharap langkah cepat pemerintah dapat mencegah jatuhnya harga gabah lebih dalam di tengah musim panen yang sedang berlangsung.

    Terpisah, pengamat sektor pangan Khudori, mengatakan pelaku usaha dan petani menunggu kepastian kebijakan pemerintah soal komoditas beras pada tahun ini, setelah swasembada beras diumumkan per Desember 2025.

    “Hari-hari ini para pelaku di industri beras tengah menunggu dengan waswas apa saja kebijakan pemerintah. Setidaknya sepanjang tahun ini,” katanya Minggu, (11/1/2026) seperti dikutip Tempo.co.

    Petani, menurut Khudori, menunggu kepastian harga Gabah Kering Panen (GKP), apakah berlanjut Rp 6.500 per kilogram untuk semua kualitas atau tidak. Kebijakan ini dinilai menguntungkan petani, tapi tidak mendidik untuk memproduksi gabah berkualitas.

    Petani dan pelaku pasar juga menunggu kepastian apakah harga pembelian pemerintah (HPP) Rp6.500/kilogram GKP di petani dan Rp12.000/kilogram beras di gudang Bulog yang berlaku tahun 2025 tidak berubah pada 2026.

    Baca: Ada kebijakan yang tak adil untuk petani

  • 107,4 Ribu Hektare Sawah Rusak Akibat Banjir Sumatera, Komisi IV DPR Desak Solusi Konkret untuk Petani Terdampak

    107,4 Ribu Hektare Sawah Rusak Akibat Banjir Sumatera, Komisi IV DPR Desak Solusi Konkret untuk Petani Terdampak

    7cloud.asia – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan, lahan sawah yang rusak akibat banjir Sumatera yang melanda tiga provinsi pada November lalu, mencapai 107,4 ribu hektare. 

    “Berdasarkan data per tanggal 13 Januari 2026, sawah yang terdampak bencana di ketiga provinsi mencapai 107,4 ribu hektare yang terdiri atas sawah rusak ringan 56,1 ribu hektare, rusak sedang 22,2 ribu hektare, rusak berat 29,1 ribu hektare,” kata Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).

    Amran menyampaikan, dari total tersebut, areal tanam padi dan jagung yang mengalami gagal panen mencapai 44,6 ribu hektare.

    Sementara itu, lahan tanaman kopi, kakao, kelapa dalam dan lain-lainnya di luar lahan sawit yang terdampak mencapai 29,3 ribu hektare. Adapun lahan holtikultura yang terdampak, meliputi lahan sayuran, buah, dan tanaman obat mencapai 1.800 hektare.

    “Sedangkan jumlah ternak mati hilang untuk jenis ternak sapi, kerbau, kambing, domba, unggas mencapai lebih 820.000 ekor,” beber Amran.

    Kementerian Pertanian juga mencatat 58 unit rumah potong hewan rusak, 2.300 unit alat dan mesin pertanian hilang,74 unit Balai Penyuluhan Pertanian rusak, 3 bendungan rusak, 152 kilometer irigasi rusak, da 820 jalan produksi rusak akiba bencana tersebut.

    Baca: 49.197 Hektare hutan harus direhabilitasi pasca banjir Sumatera

    Data ini masih bersifat dinamis dan akan diperbarui melalui koordinasi intensif antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Dinas Lingkungan Pertanian Provinsi di ketiga wilayah terdampak.

    Amran menyebutkan, Kementerian Pertanian menganggarkan Rp 1,49 triliun untuk pemulihan pascabencana.

    Anggota Komisi IV DPR Jamaluddin Idham menilai diperlukan solusi dan perlakuan khusus dalam jangka pendek bagi masyarakat terdampak yang kehilangan mata pencaharian akibat banjir Sumatera.

    “Saya melihat sendiri dan merasakan betul betapa parahnya kondisi masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh,” ujar Jamaluddin

    Ia mengungkapkan, sawah-sawah milik petani tertutup lumpur tebal, sementara tambak ikan dan udang terendam lumpur hingga lebih dari satu meter. Kondisi tersebut membuat lahan pertanian tidak lagi dapat diolah dalam waktu dekat.

    “Kalau kita lihat sawah padi ini sudah seperti lapangan bola, tidak ada lagi harapan petani saat ini setelah banjir ini,” ungkapnya.

    Baca: Penegakan hukum setengah hati terhadap pihak yang memicu banjir Sumatera

    Dia melanjutkan, pemulihan sawah dan tambak yang rusak membutuhkan waktu lama dan tidak bisa dilakukan secara instan.

    Namun di sisi lain, para petani dan petambak tetap harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anak-anak mereka.

    “Mereka hari ini punya tanggung jawab untuk menyekolahkan anak-anak, bahkan ada yang sedang kuliah, sementara mata pencaharian mereka dari sawah dan tambak sudah rusak akibat bencana,” ucapnya.

    Legilator dapil Aceh I itu menegaskan, harapan masyarakat Aceh saat ini yakni pemerintah memberikan solusi konkret, baik berupa bantuan sementara, program khusus, maupun skema lain yang dapat meringankan beban petani, pekebun, dan petambak terdampak bencana.

    “Harapan masyarakat Aceh hari ini, apakah ada solusi atau perlakuan khusus dalam jangka pendek bagi petani, perkebun, dan petambak yang terdampak bencana ini, dan seperti apa pola bantuannya,” kata Jamaluddin.

    Ia mendorong agar skema bantuan tersebut dapat dibahas lebih lanjut bersama kementerian terkait guna memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat Aceh pascabencana.

    Baca: Ketidakjelasan status hukum gelondongan kayu hambat pemulihan

  • Singkong Potensial Jadi Bahan Baku Energi Terbarukan

    Singkong Potensial Jadi Bahan Baku Energi Terbarukan

    7cloud.asia – Ubi kayu atau singkong memiliki potensi besar tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai bahan baku energi terbarukan yang relevan dengan agenda transisi energi dan ketahanan ekonomi nasional.

    Atas dasar inilah, singkong didorong masuk dalam kategori komoditas strategis nasional yang akan diatur dalam RUU tentang Komoditas Strategis.

    Penetapan singkong menjadi komoditas strategis akan memberikan kepastian kebijakan bagi petani, pelaku industri, dan investor.

    Kepastian tersebut dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

    Dorongan tersebut disampaikan Anggota Badan Legislasi atau Baleg DPR, Firman Soebagyo usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Baleg DPR RI dengan pemerintah dalam rangka penyusunan RUU Komoditas Strategis di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

    Firman menilai, selama ini singkong belum mendapat perhatian yang proporsional dalam kebijakan nasional, meskipun memiliki nilai strategis yang tinggi.

    Baca: Impor tapioka mengimpit nasib petani singkong di Sukabumi

    “Singkong ini seharusnya masuk dalam komoditas strategis. Selain sebagai pangan, singkong juga dapat dikembangkan menjadi bioetanol dan energi terbarukan. Ini penting untuk masa depan,” ujar Firman.

    Ia menjelaskan, pengembangan singkong sebagai komoditas strategis sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil serta mendukung target pengurangan emisi sebagaimana disepakati dalam berbagai forum internasional.

    Dengan pengelolaan yang tepat, singkong dapat menjadi bagian dari solusi transisi energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa.

    Firman menambahkan, sejumlah negara telah lama memberikan perlindungan khusus terhadap komoditas strategis mereka melalui regulasi yang kuat.

    Amerika Serikat, misalnya, melindungi komoditas pangan dan energi tertentu untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Jepang dan Turki juga melakukan hal serupa demi memastikan keberlanjutan sektor pertanian dan industrinya.

    “Indonesia jangan tertinggal. Kita punya potensi besar, termasuk singkong, yang bisa menopang ketahanan pangan, energi, dan ekonomi nasional jika dikelola dengan kebijakan yang tepat,” katanya.

    Baca: Baleg DPR telusuri anjloknya harga singkong di tingkat petani

    Beberapa waktu belakangan, petani singkong di Indonesia dihadapkan pada rendahnya harga jual sehingga mereka ramai-ramai mengadu ke Kementerian Pertanian.

    Menanggapi keluhan petani, Mentan Amran menegaskan bahwa kebijakan impor singkong akan diperketat. Semua impor singkong harus mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari Kementan.

    Impor juga tidak diperbolehkan sebelum seluruh hasil panen petani singkong dalam negeri terserap sepenuhnya.

    Selain itu, singkong kini masuk ke dalam komoditas Lartas (Larangan dan Pembatasan). Dengan masuknya singkong ke dalam daftar Lartas, maka pengawasan terhadap perdagangan singkong akan lebih ketat untuk melindungi petani dalam negeri.

    Melalui pembahasan RUU Komoditas Strategis, DPR berharap pemerintah lebih visioner dalam melihat potensi komoditas nasional.

    Paradigma ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan energi Indonesia.

    Baca: Singkong didatangkan dari Peru pada pertengahan abad 19

  • Ketergantungan pada Susu Impor Masih Tinggi: Masalah Lama Tak Kunjung Teratasi

    Ketergantungan pada Susu Impor Masih Tinggi: Masalah Lama Tak Kunjung Teratasi

    7cloud.asia – Wakil Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto menyayangkan lambatnya Pemerintah dalam menurunkan ketergantungan impor susu, di sisi lain produksi susu petani lokal tidak terserap.

    Saat ini, ketergantungan pemerintah dalam impor susu masih sangat tinggi. Ketergantungan tinggi ini disebabkan rendahnya populasi sapi perah, wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), serta efisiensi biaya akibat perjanjian perdagangan bebas.

    Menyoroti hal itu, Panggah menilai, masalah-masalah yang dihadapi para peternak lokal masih berkutat pada persoalan lama yang tidak kunjung tuntas, mulai dari bibit, pakan, hingga manajemen limbah.

    Karena itu, di sela kunjungan kerja spesifik Komisi IV ke Koperasi Ngudi Luhur di Kota Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026), dia mendesak kementerian terkait untuk segera menyusun langkah konkret yang lebih fokus dan terukur.

    Baca: 80 Persen kebutuhan susu nasional dipenuhi dari susu impor

    Kunjungan (Komisi IV) kali ini, ujarnya, memang lebih kepada untuk mendengarkan aspirasi koperasi susu di Salatiga ini, dengan harapan kita bisa menyerap persoalan riil dari persoalan persusuan ini.

    “Meskipun kita tahu ini masalah yang sudah lama tidak terselesaikan, yaitu ketergantungan impor susu yang mencapai 80 persen,” ujar politisi Partai Golkar ini.

    Panggah secara tegas meminta mitra kerja, khususnya Kementerian Pertanian, untuk menyusun action programyang memiliki tahapan jelas dalam mengurangi ketergantungan impor.

    “Saya melihat progresnya masih sangat-sangat lambat. Oleh karena itu memang minta kepada mitra kementerian untuk bagaimana menyusun action program bertahap bagaimana ketergantungan daripada impor susu ini terus dikurangi,” tutur Legislator asal Dapil Jawa Tengah VI tersebut.

    Baca: Pemerintah diminta segera rampungkan regulasi yang melindungi peternak susu

    Panggah mengusulkan dua pendekatan klaster untuk memacu produksi susu nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada susu impor.

    Pertama, melibatkan dunia usaha untuk berkontribusi aktif, dan kedua, melakukan pembinaan intensif terhadap peternak kecil agar produksi secara riil meningkat.

    Ia membandingkan lambatnya progres sektor susu dengan sektor pangan lainnya yang sudah menunjukkan hasil.

    “Kita terima kasih ya masalah beras sudah ada progres, kalau masalah ayam maupun daging juga alhamdulillah sudah terpenuhi. Tapi masih banyak masalah jagung, kedelai, susu, ini semuanya persoalan-persoalan yang progresnya masih sangat lambat,” pungkasnya.