7cloud.asia – Anggota Komisi IV DPR Usman Husin menegaskan, swasembada beras tak boleh berhenti sebagai angka statistik atau klaim keberhasilan pemerintah.
Sebab, realitas petani masih jauh dari kata sejahtera. Usman mengatakan mayoritas petani di Indonesia adalah petani kecil dengan lahan sempit, biaya produksi naik, sementara harga gabah kerap tak menutup ongkos.
Jika negara sudah swasembada beras, tetapi petaninya tetap miskin, maka ada yang keliru dalam tata kelola pangan.
“Swasembada harus dimaknai sebagai jaminan bahwa hasil panen petani terserap secara maksimal dengan harga yang adil, bukan justru menekan petani di hulu,” ujar Usman dikutip Parlementaria, Rabu (7/1/2026).
Menurutnya, swasembada beras sejatinya bertujuan melindungi Indonesia dari gejolak pangan global, krisis geopolitik, dan gangguan rantai pasok internasional. Namun, perlindungan itu harus dibarengi penguatan sektor pertanian di dalam negeri.
Baca: Cetak sawah baru bukan solusi menuju ketahanan pangan
“Selain itu, swasembada juga membuka peluang penguatan sektor pertanian nasional melalui perbaikan infrastruktur irigasi, distribusi pupuk, hingga pemanfaatan teknologi pertanian modern,” kata politisi Fraksi PKB ini.
Usman mengingatkan, tantangan terbesar justru datang setelah status swasembada diklaim.
Negara dituntut hadir memastikan kebijakan benar-benar berpihak pada petani, mulai dari penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang realistis, optimalisasi penyerapan gabah oleh Bulog, hingga perlindungan dari tengkulak dan permainan pasar.
Ia menekankan bahwa tanpa intervensi kuat, surplus produksi justru berisiko menjatuhkan harga di tingkat petani.
Ia juga menekankan agar pemerintah konsisten menutup keran impor, termasuk praktik impor terselubung, selama stok dalam negeri mencukupi. Lemahnya pengawasan, kata Usman, bisa merusak harga pasar dan mencederai klaim swasembada.
Baca: Ada kebijakan yang tak adil untuk petani
Ke depan, ujarnya, pemerintah harus menjadikan kesejahteraan petani sebagai salah satu indikator keberhasilan swasembada pangan.
“Bukan hanya soal cukup atau tidaknya beras, tetapi apakah petani bisa hidup layak, menyekolahkan anaknya, dan berproduksi secara berkelanjutan,” tuturnya.
Secara umum, perbandingan kesejahteraan yang diukur melalui pendapatan petani cenderung lebih rendah dibandingkan profesi non-pertanian, terutama jika dibandingkan dengan Upah Minimum Regional (UMR) di berbagai daerah.
Sebelumnya, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyatakan stok pangan nasional berada dalam posisi kuat. Carry over stock pangan 2025 dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan 2026 tanpa impor.
Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026, Bapanas mencatat beras, jagung, dan gula konsumsi memiliki stok lanjutan yang kuat dari 2025. Pemerintah pun memutuskan tak melakukan impor beras, gula konsumsi, maupun jagung pakan tahun ini.
Adapun carry over stok beras dari 2025 ke 2026 tercatat sebesar 12,529 juta ton, termasuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog yang hingga akhir Desember 2025 masih mencapai 3,248 juta ton.
Leave a Reply