Tag: mk

7cloud.asia – Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), hari ini, Senin (1/4/2024) akan mulai memasuki tahap pemeriksaan.

Baik THN AMIN maupun pasangan Ganjar-Mahfud telah menyiapkan sejumlah saksi untuk hadir dalam sidang pemeriksaan sengketa hasil Pilpres 2024 ini. 

Namun dua hari jelang sidang, kuasa hukum AMIN, Refly Harun menyebut ada dua ahli yang mengundurkan diri untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 ini. 

Refly mengatakan, alasan utama dua saksi ini mundur adalah dilarang oleh pengacara mereka karena merasa akan ada konsekuensi di masa depan.

“Dua yang mengundurkan diri, jadi alasannya dilarang oleh lawyernya. Nah yang melarang lawyer dia, karena ada konsekuensi,” kata Refly saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3/2024).

Dilansir Kompas.com, Refly tidak menyebut secara rinci siapa dua ahli yang mengundurkan diri itu. Namun ia mengatakan, konsekuensi yang dimaksud adalah adanya dampak di masa depan terkait profesi ahli yang akan memberikan keterangan di sidang MK.

Baca: Jadwal sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di MK

Hal ini, kata Refly, menunjukkan, lawan sengketa pilpres kali ini adalah orang-orang yang mampu mengontrol aparat untuk memberikan tekanan tertentu.

Termasuk lawan kontestasi pilpres mereka yaitu capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang merupakan Menteri Pertahanan dan Gibran Rakabuming Raka anak Presiden Joko Widodo.

“Menurut saya ini memang tidak mudah bagi kita untuk melawan negara. Ini makin menunjukkan bahwa 02 itu tidak berdiri sendiri, 02 itu dibantu oleh kekuasaan istana oleh aparat, omong kosong kalau itu tidak ada kan?,” tutur dia dikutip Kompas.com.

Kekhawatiran tersebut tidak hanya terjadi pada saksi ahli, tetapi juga pada saksi fakta dalam sengketa pemilu 2024. Dia menyebutkan, banyak saksi yang menarik diri karena menerima ancaman.

“Hal yang sama juga terjadi pada saksi-saksi kita karena tadi lagi-lagi khawatir, takut, macam-macam alasannya,” imbuh Refly.

Terpisah, Direktur Eksekutif Tim Hukum AMIN Zuhad Aji Firmantoro  yakin majelis hakim MK bisa lebih independen dalam memutus sengketa hasil Pilpres 2024.

Baca: Gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan AMIN dan Ganjar-Mahfud bisa mengubah situasi

Ia yakin hakim yang bakal memutus perkara bebas dari konflik kepentingan, setelah hakim konstitusi Anwar Usman tidak menangani gugatan tersebut.

“Karena Paman Usman sudah tidak lagi megang palu. Sehingga, optimisme itu makin muncul,” katanya dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk ‘Sengketa Pilpres 2024, Pertaruhan Integritas Hakim MK dan Nasib Demokrasi Indonesia’ di akun YouTube Medcom.id, Minggu (31/3/2024). 

Anwar Usman tak bisa ikut menangani sengketa hasil Pilpres 2024 karena diputus melanggar etik oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK) terkait putusan ketentuan syarat usia capres-cawapres.

Otomatis hanya delapan hakim yang akan menyidangkan PHPU Pilpres 2024. Kedelapan hakim itu, yakni Suhartoyo, Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, dan Saldi Isra. Kemudian, Daniel Yusmic P Foekh, Arief Hidayat, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani.

Aji mengatakan Anwar Usman juga dijatuhi sanksi lainnya. MKMK menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis ke Anwar Usman terkait jumpa pers dan gugatan tata usaha negara yang diajukannya ke PTUN Jakarta usai dicopot dari Ketua MK.

“Apalagi kemarin MKMK menjatuhkan sanksi lagi ya, makin optimistis kita,” ucap Aji dikutip metrotvnews.com.

Baca: Perludem sebut gugatan AMIN dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan

Ia juga menyebut delapan hakim konstitusi yang menangani PHPU Pilpres 2024 disebut pribadi yang memiliki intelektual. Mereka diyakini menjunjung prinsip jujur dan adil dalam menangani perkara hingga menjatuhkan putusan.

“Jadi Insyaallah lah beliau-beliau bisa independen berani dan berpihak kepada prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil sama,” ujar Aji.

Dalam gugatannya ke MK, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta pemilu ulang dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi, sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023. Dalam PKPU itu, syarat usia minimum masih menggunakan aturan lama sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, yakni 40 tahun.

Sementara Gibran baru berusia 36 tahun. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga telah menyatakan seluruh komisioner KPU melanggar etika dan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait hal itu.

Anies-Muhaimin juga mendalilkan terlanggarnya asas-asas pemilu di dalam UUD 1945 berkaitan dengan nepotisme Jokowi dan pengerahan sumber daya negara untuk bantu mendongkrak suara Prabowo-Gibran. 

Baca: MK diminta tak hanya melihat hasil perolehan suara

 

7cloud.asia – Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini melanjutkan sidang sengketa hasil Pilpres 2024 Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dengan pemohon pasangan Ganjar-Mahfud  

Seperti dikutip dari situs resmi MK, sidang sengketa hasil Pilpres 2024 dimulai pada pukul 08.00 WIB dengan agenda pembuktian pemohon dengan mendengarkan keterangan ahli dan saksi, dan pengesahan alat bukti tambahan pemohon

Dalam sidang sengketa Pilpres 2024 yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, (2/4/2024) ini tim hukum Ganjar-Mahfud menghadirkan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto sebagai ahli pertama.

Dalam kesempatan ini, Aan sebagai ahli hukum tata negara memaparkan makalah berjudul Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.

Dalam paparannya, Aan mengatakan bahwa dalam menangani sengketa hasil Pilpres 2024, tidak seharusnya MK hanya fokus melihat hasil Pilpres saja. 

Baca: MK diminta tak hanya fokus pada perolehan suara

Ia menegaskan, MK juga harus meninjau semua hal yang terkait dan proses yang membuahkan hasil itu.

“Jadi segala hal-hal yang berhubungan dengan hasil, baik jail itu sendiri atau hal-hal yang berhubungan dengan hasil. Jadi tidak hanya hasil itu sendiri,” ujarnya   

Aan menambahkan, dengan penjelasan ini maka MK berwenang untuk memutus pelanggaran dan potensi pelanggaran yang tidak tertangani lembaga seperti Bawaslu pun lembaga peradilan di bawah MK.

“Jika lembaga lain memutus sesuai undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan pemilu berdasar konstitusi” ujarnya.  

Ketika Aan bersaksi, kuasa hukum Ganjar-Mahfud, Luthfi Yazid sempat mengungkit ucapan Yusril soal Putusan MK 90/2023. Dalam putusan itu, MK mengubah syarat umur untuk pencalonan capres-cawapres.

 

Baca: Dalam sidang di MK, penyelenggaran Pemilu 2024 dinilai melanggar azas dan prinsip Pemilu  

MK menambahkan syarat yaitu berumur 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Putusan ini membuat putra Presiden Jokowi, Gibran yang baru belum berumur 40 tahun bisa maju mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2024.

Menurut Luthfi, setelah putusan itu dibacakan Yusril ikut berkomentar ke media massa. Yusril, kata dia, mengatakan bahwa Putusan Nomor 90 itu cacat hukum secara serius, bahkan mengandung penyelundupan hukum dan berdampak panjang.

Luthfi menanyakan tanggapan Aan selaku ahli hukum tata negara soal pendapat Yusril tersebut.

“Sebab itu Saudara Yusril mengatakan andaikan saya Gibran, maka saya akan meminta kepada dia untuk tidak maju, saya mohon tanggapan dari Saudara,” kata Luthfi.

Meski pertanyaan itu diajukan kepada Aan, Yusril yang juga hadir dalam sidang ikut menjawab. Dia adalah kuasa hukum Prabowo-Gibran selaku pihak terkait gugatan ini.

 

Baca: Gugatan sengketa Pilpres bisa membalik situasi?

Yusril yang saat ini tercatat menjadi Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran menilai ucapan Luthfi tidak akurat.

“Kata-kata yang mengatakan ‘andaikan saya Gibran saya akan minta kepada dia’ adalah kata-kata yang tidak logis. ‘Andai kata saya gibran, saya akan bersikap seperti ini’ itu baru logis,” kata Yusril.

Mantan Menteri Hukum dan HAM era SBY ini kemudian mengajukan pertanyaan kepada Aan selaku ahli dari kubu Ganjar.

Yusril mengatakan dalam filsafat hukum terdapat pertanyaan tanpa ujung dalam upaya mencari keadilan dan kepastian hukum.

Namun, menurut dia, ketika berbicara dalam konteks penyelenggaraan negara, tidak mungkin mencari sesuatu yang tak berujung.

Baca: Perludem melihat kemungkinan gugatan sengketa Pilpres 2024 dikabulkan MK

Yusril mengatakan maka itu harus diambil sebuah keputusan yang mengakhiri ketidakpastian tersebut.

Dengan pernyataan ini, Yusril ingin mengatakan Putusan MK Nomor 90 memang problematik. Tetapi putusan itu telah memberikan kepastian hukum.

“Bahwa betul putusan 90 itu problematik kalau dilihat dari filsafat hukum etik dan lain-lain, tapi dari segi kepastian hukum putusan 90 itu jelas sekali,” ujar dia.

“Pertanyaan saya kepada saudara adalah, ketika saudara menginginkan mahkamah ini lebih substansi membahas sesuatu sampai kepada keadilan yang hakiki pertanyaannya sampai kapan kita akan menyelesaikan persoalan ini?” kata Yusril melanjutkan.

Pertanyaan ini dijawab Aan dengan mengatakan bahwa di sinilah MK mengambil perannya dengan mengadili sesuai konstitusi untuk memberikan kepastian hukum.

“Menjadi tugas MK untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan lembaga di bawahnya,” ujar Aan.