ruangkota

Tag: palestina

  • PBB Tuding Israel Sengaja Membiarkan Warga Palestina Kelaparan sebagai Metode Perang Baru

    PBB Tuding Israel Sengaja Membiarkan Warga Palestina Kelaparan sebagai Metode Perang Baru

    7cloud.asia – Israel bisa menggunakan kelaparan sebagai “metode perang” di Jalur Gazadengan menghambat masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah kantong Palestina itu, kata Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Turk pada Selasa.

    Bencana kelaparan bisa terjadi di Gaza utara pada pertengahan Maret hingga Mei akibat konflik yang tengah berlangsung dan terbatasnya bantuan kemanusiaan.

    Demikian laporan PBB dalam inisiatif Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC) yang diterbitkan pada Senin (18/3/2024).

    “Pengepungan Gaza oleh Israel selama 16 tahun terakhir telah berdampak pada hak asasi manusia warga sipil, membuat ekonomi setempat hancur, dan menciptakan ketergantungan pada bantuan,” kata Turk dalam pernyataannya.

    Baca: Palestina desak PBB agar bisa gencatan senjata

    Dampak dari pembatasan Israel terhadap bantuan yang masuk ke Gaza, ditambah serangan yang terus mereka lancarkan, mungkin seperti menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan.

    “Ini merupakan sebuah kejahatan perang,” ujar dia menambahkan.

    Turk menyerukan agar bencana kelaparan di wilayah Gaza yang sudah berlangsung berminggu-minggu uitu dicegah.

    Kelaparan merupakan dampak dari pembatasan Israel terhadap masuknya bantuan kemanusiaan dan barang komersial, perpindahan mayoritas penduduk, dan kehancuran infrastruktur sipil yang penting, tulis pernyataan itu.

    Pada Oktober 2023, kelompok perlawanan Palestina Hamas melancarkan serangan roket besar-besaran ke Israel dari Gaza dan menerobos perbatasan.

    Baca: Israel tembaki warga Palestina yang antre bantuan

    Serangan itu menewaskan 1.200 orang dan Hamas menyandera 240 orang lainnya.

    Israel lalu membalas dengan serangan habis-habisan, memblokade penuh Gaza, melancarkan serangan darat di dalam wilayah kantong Palestina itu untuk “menumpas pejuang Hamas dan membebaskan sandera”.

    Sedikitnya 31.800 orang telah tewas di Jalur Gaza, menurut otoritas setempat.

    Pada 24 November, Qatar memediasi perundingan antara Israel dan Hamas untuk pertukaran tahanan dengan sandera dan gencatan senjata, yang memungkinkan bantuan kemanusiaan memasuki Gaza.

    Gencatan itu diperpanjang beberapa kali dan berakhir pada 1 Desember 2023, dan sejak itu perang kembali terjadi.

    Lebih dari 100 orang diyakini masih disandera oleh Hamas di Gaza.

    Sumber: Sputnik

  • Sejak Oktober 2023, 40 Jurnalis Masih Ditahan Israel

    Sejak Oktober 2023, 40 Jurnalis Masih Ditahan Israel

    7cloud.asia – Sedikitnya 40 jurnalis Palestina telah ditahan Israel di Tepi Barat yang diduduki sejak Oktober lalu, kata sejumlah kelompok pemerhati urusan tahanan pada Selasa (19/3).

    “Pasukan Israel menahan 61 jurnalis sejak 7 Oktober 2023, 21 di antaranya telah dibebaskan,” kata Komisi Urusan Tahanan, dan Masyarakat Tahanan Palestina dalam sebuah pernyataan gabungan.

    Tiga jurnalis perempuan termasuk di antara para tahanan tersebut, sementara 23 jurnalis ditahan tanpa diadili atau didakwa berdasarkan kebijakan penahanan administratif Israel yang terkenal buruk, menurut pernyataan tersebut.

    Ketegangan meningkat di seluruh wilayah pendudukan sejak Israel meluncurkan serangan militer mematikan ke Jalur Gaza menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

    Baca: Total 89 jurnalis terbunuh dalam serangan Israel

    Sedikitnya 435 warga Palestina di Tepi Barat telah tewas sejak saat itu, dengan lebih dari 4.700 orang luka-luka dan 7.630 lainnya ditahan di wilayah pendudukan tersebut.

    Israel dituding melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Dalam putusan sela pada Januari, mahkamah tersebut memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan aksi genosida.

    Selain itu Tel Aviv diperintahkan mengambil langkah guna memastikan bantuan kemanusiaan disalurkan kepada warga sipil di Gaza, yang telah didera serangan Israel dengan korban tewas lebih dari 31.800 orang sejak Oktober lalu.

    Sumber: Anadolu

  • Kelaparan di Gaza Semakin Kritis, Menlu AS: Sedianya Tak Ada Anak Palestina Meninggal Karena Kelaparan

    Kelaparan di Gaza Semakin Kritis, Menlu AS: Sedianya Tak Ada Anak Palestina Meninggal Karena Kelaparan

    7cloud.asia – Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menegaskan tidak boleh ada anak Palestina yang meninggal karena kelaparan.

    “Sedianya tidak boleh ada anak-anak yang meninggal karena kekurangan gizi di Gaza.” ujarnya ketika memberikan keterangan pers bersama Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry di Kairo pada hari Kamis (21/3/2024).

    “Seperti yang Anda dengar dari Menteri Shoukry, ada kesepakatan mendesak untuk meningkatkan dan mempertahankan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Sedianya tidak boleh ada anak-anak yang meninggal karena kekurangan gizi di Gaza atau di mana pun.” ujarnya.

    Blinken mengatakan, saat ini 100% penduduk Gaza mengalami tingkat kerawanan pangan sangat akut. Dunia,ujarnya, tidak bisa dan tidak boleh membiarkan hal itu terus berlanjut.

    Saat ini, gencatan senjata – yang memang sedang kami upayakan – merupakan cara terbaik dan paling cepat yang memungkinkan kami dapat meningkatkan bantuan kemanusiaan.

    “Kita telah melihat adanya sedikit peningkatan pengiriman bantuan selama beberapa minggu terakhir, tetapi itu tidak cukup.” tandas Blinken

    Baca: Kelaparan jadi metode perang  baru Israel di Gaza

    Blinken melangsungkan pertemuan dengan menteri luar negeri Mesir, Yordania, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab di Kairo untuk membahas rencana pasca-konflik di Gaza.

    Pertemuan dilangsungkan saat semakin memburuknya hubungan Amerika dan Israel terkait perang Israel melawan Hamas.

    Hal ini menyusul adanya niatan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk melakukan operasi militer besar-besaran di kota Rafah, di bagian selatan Gaza.

    Presiden Joe Biden telah meminta Netanyahu untuk tidak melakukan hal itu tanpa rencana rinci soal bagaimana melindungi warga sipil yang tidak berdosa dan telah mengungsi ke kota itu untuk berlindung.

    Namun hingga kini Israel tidak kunjung menyampaikan rencana itu, dan bersikukuh memulai operasi darat ke Rafah.

    Blinken mengatakan ada “konsensus yang jelas” mengenai perlunya gencatan senjata segera di Gaza, yang telah diupayakannya bersama Qatar dan Israel.

    Baca: Antre makanan bukan lagi tempat yang aman di Gaza

    “Kesenjangan semakin menyempit dan kami terus mendorong tercapainya kesepakatan di Doha. Masih ada pekerjaan yang sulit untuk mencapainya, namun saya tetap percaya bahwa hal itu mungkin tercapai.”

    Dia juga mengatakan bahwa gencatan senjata segera adalah cara terbaik untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza, yang “mengalami tingkat kerawanan pangan akut yang parah.”

    Dokter & Staf Rumah Sakit Juga Makan ala Kadarnya

    Situasi kelaparan yang sangat akut di Gaza juga menimbulkan dampak pada para dokter dan staf rumah sakit di RS Al Aqsa, di Gaza Tengah.

    Dr. Bashar Abdel Qader, seorang dokter sukarelawan di rumah sakit itu mengatakan, “Ya, kami mendapat beberapa kali kesempatan makan… makanan tersebut tidak cukup bergizi; maksud saya, setiap kali makan harus dibagi dengan seorang dokter lain.

    “Setiap kali makan biasanya terdiri dari nasi dan mungkin sedikit sayuran, dan tentu saja itu tidak cukup untuk seorang dokter yang bekerja 24 jam.”

    Analisis terbaru Integrated Food Security Phase Classification (IPC) yang dirilis pada Senin lalu (18/3/2024) memperingatkan bahwa situasi di Gaza sangat buruk.

    Baca: Pilihan anak Palestina, peluru Israel atau kelaparan

    Di mana kelaparan sangat akut akan segera terjadi di bagian utara Gaza, dan mengancam daerah-daerah lain di Jalur Gaza.

    Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikelola oleh Hamas, mengatakan hingga hari Kamis ini lebih dari 32.000 orang meninggal dunia di Gaza akibat serangan serangan darat dan udara Israel

    Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. Sementara lebih dari 75.000 lainnya luka-luka.

    WHO dan mitra-mitranya telah menjalankan misi berisiko tinggi untuk mengirimkan obat-obatan, bahan bakar, dan makanan bagi para petugas kesehatan dan pasien.

    Tetapi permintaan untuk mengirimkan pasokan sering kali diblokir atau ditolak oleh tentara Israel.

    Jalan-jalan yang rusak dan pertempuran yang terus berlanjut, termasuk di dalam dan di dekat rumah sakit, mempersulit upaya pengiriman barang-barang penting itu.

    Baca: Hanya gencatan senjata yang bisa hentikan genosida di Gaza

    Dampak Jangka Panjang

    Situasi saat ini diyakini akan berdampak jangka panjang pada kehidupan dan kesehatan ribuan orang. Saat ini banyak anak sedang sekarat karena efek gabungan dari kekurangan gizi dan penyakit.

    Malnutrisi membuat orang lebih rentan untuk jatuh sakit parah, mengalami pemulihan yang lambat, atau meninggal dunia karena terinfeksi penyakit.

    Efek jangka panjang dari kekurangan gizi, rendahnya konsumsi makanan kaya gizi, infeksi berulang, dan kurangnya layanan kebersihan dan sanitasi akan memperlambat pertumbuhan anak secara keseluruhan.

    Hal ini membahayakan kesehatan dan kesejahteraan seluruh generasi Palestina  mendatang.

    Sumber: VOA Indonesia

  • Layanan Kesehatan Minim, Ribuan Pasien di Gaza Harus Segera Dievakuasi ke Luar Negeri

    Layanan Kesehatan Minim, Ribuan Pasien di Gaza Harus Segera Dievakuasi ke Luar Negeri

    7cloud.asia – Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pada Sabtu mengatakan bahwa ribuan pasien di Gaza masih belum mendapat layanan kesehatan sehingga harus segera dievakuasi ke luar negeri.

    Hal itu karena  hanya 10 rumah sakit di Gaza yang beroperasi dan itupun dengan kapasitas minimal.

    “Sekitar 9.000 pasien harus segera dievakuasi ke luar negeri untuk mendapatkan layanan kesehatan yang menyelamatkan nyawa merka,” kata Tedros dalam unggahan di media sosial.

    Baca: Israel kuasai RS Indonesia dan dijadikan markas

    Layanan kesehatan yang harus dilakukan di luar Gaza seperti pengobatan kanker, cedera akibat pemboman, dialisis ginjal dan kondisi kronis lainnya

    Sejauh ini terdapat lebih dari 3.400 pasien yang sudah dirujuk ke luar negeri melalui Rafah, termasuk 2.198 korban luka dan 1.215 pasien.

    Namun demikian, kata Tedros, masih banyak pasien yang harus dievakuasi agar mendapat layanan kesehatan.

    “Kami mendesak Israel agar mempercepat persetujuan evakuasi, sehingga pasien kritis dapat dirawat. Setiap momen berarti (bagi keselamatan pasien),” ujarnya.

    Baca: Lebih 1,1 juta warga Gaza alami kelaparan ekstrem 

    Seperti diketahui kondisi Gaza makin memprihatinkan sejak pecah perang Israel-Hamas pada Oktober 2023 lalu.

    Lebih 80 persen bangunan di Gaza rusak akibat serangan Israel ke Gaza, dan meninggalkan ribuan warga tinggal di pengungsian.

    Jutaan warga Gaza kini dalam ancaman kelaparan kronis karena sikap Israel yang menghalangi bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Sumber: WAFA

  • Indonesia Dukung Penyaluran Bantuan untuk Warga Palestina dengan Metode Airdrop

    Indonesia Dukung Penyaluran Bantuan untuk Warga Palestina dengan Metode Airdrop

    7cloud.asia – Pemerintah Indonesia, melalui Tentara Nasional Indonesia (TNI), mengirimkan setidaknya 900 buah payung udara ke Yordania. Payung udara tersebut akan dipakai sebagai sarana pengiriman bantuan kemanusiaan ke warga Palestina di Gaza via udara (airdrop).

    Bantuan kemanusiaan untuk Palestina ini dilepas Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Apron Lanud Halim Perdana Kusumah, Jakarta Timur, Jumat (29/3/2024).

    “Pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina ini merupakan tindak lanjut, permintaan kebutuhan payung udara dari pemerintah Yordania dalam rangka pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina. Personil yang akan dikerahkan sejumlah 26 orang,” ungkap Agus.

    Agus menjelaskan, payung udara tersebut nantinya akan digunakan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia yang sudah tiba terlebih dahulu di Yordania. Pengiriman bantuan kemanusiaan dengan metode airdrop ini nantinya akan dilakukan oleh pihak militer udara Yordania.

    “Nanti payung tersebut akan digunakan untuk mendrop dengan cara airdrop dari pesawat di Gaza tersebut. Jadi yang 900 itu kita akan serahkan kepada pemerintahan Yordania, nanti Yordania yang akan meng-airdrop-nya,” jelasnya seperti dikutip VOA Indonesia.

    Baca: Jutaan warga Palestina terancam kelaparan ekstrem

    Misi tersebut, katanya, akan berlangsung selama sepuluh hari. Adapun rute pemberangkatannya terdiri dari Halim, Aceh, Myanmar, India, Uni Emirat Arab (UEA) dan Yordania. Rute yang sama berlaku juga untuk kepulangan langsung ke tanah air.

    Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendraning Kobarsyih yang ikut melepas  pengiriman bantuan tersebut, mengatakan, metode airdrop ini merupakan salah satu cara alternatif yang bisa dilakukan mengingat situasi jalur darat pada saat ini tidak kondusif.

    Jalur darat sekarang di Rafah, ujarnya, tensinya tinggi sekali, Israel berkali-kali mengancam untuk menyerbu Rafah. Kondisi ini sangat eksplosif, tidak pasti.

    ”Kalau itu dipakai tidak ada jaminan juga barang itu bisa sampai ke sasaran dengan selamat. Sebenarnya ini jalur alternatif untuk menghadapi blokade Israel yang ada di mana-mana,” ungkap Hendraning kepada VOA Indonesia.

    Baca: Peneliti PBB serukan embargo senjata untuk Israel

    Meskipun pengiriman bantuan kemanusiaan via udara ini kerap memakan korban masyarakat sipil, Hendraning berharap militer Yordania dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena secara teknis mereka cukup memahami situasi di lapangan.

    Pertimbangan Indonesia menitipkan bantuan payung udara orang dan barang ini kepada pihak Yordania adalah karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

    Sedangkan untuk bisa terbang memasuki wilayah Gaza, menurutnya, dibutuhkan izin dari pihak Israel.

    “Yordania punya hubungan diplomatik dengan Israel, Indonesia tidak punya. Oleh karena itu, kalau kita terbang masuk ke wilayah ke Gaza semuanya harus mendapatkan clearance dari Israel. Ini yang kita hindari,” jelasnya.

    Jadi tidak konsisten, lanjutnya, karena selama ini kita tidak mengakui Israel kita mendukung perjuangan Palestina tiba-tiba kita harus meminta untuk bisa terbang di atas wilayah mereka.

    Baca: Layanan kesehatan di Palestina sudah sangat memprihatinkan

    Yang sebetulnya bisa dilakukan dengan cara lainnya salah satunya dengan cara kerja sama dengan pemerintah Yordania

    Sementara itu, Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Agung Nurwijoyo mengatakan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza dengan metode airdrop ini menggambarkan adanya kegentingan dalam pemberian bantuan.

    Karena pemberian bantuan untuk rakyat Palestina melalui jalur darat sangat sulit untuk dilakukan. Airdrop, ujarnya, menjadi salah satu opsi rasional yang bisa dilakukan untuk memberikan bantuan bagi rakyat Gaza.

    ”Dan juga sangat logis untuk kemudian memilih mitranya adalah Yordania, karena Yordania pun adalah salah satu aktor yang sudah tahu secara teknis di lapangan, sudah paham, bahkan di bawahnya langsung Raja Abdullah pernah mengirimkan secara langsung bantuan via udara,” ungkap Agung.

    Sumber: VOA Indonesia

     

  • 6 Bulan Perang Israel-Hamas: Lebih 33.000 Meninggal dan Jutaan Orang Palestina Terancam Kelaparan Ekstrem

    6 Bulan Perang Israel-Hamas: Lebih 33.000 Meninggal dan Jutaan Orang Palestina Terancam Kelaparan Ekstrem

    7cloud.asia – Akhir pekan ini, tepatnya Sabtu, 6 April 2024 menandai enam bulan sudah perang antara Israel dan kelompok Hamas Palestina berlangsung.

    Perang antara Israel dan Hamas ini dianggap sebagai salah satu konflik paling menghancurkan, mematikan dan tanpa belas kasihan pada abad ke-21.

    Diperkirakan lebih 33.000 warga Palestina meninggal, dan lebih banyak lagi yang terluka akibat perang Israel dan Hamas yang dimulai sejak serangan mematikan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023 lalu

    “Enam bulan kemudian, perang di Gaza adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan,” kata Martin Griffiths, wakil sekretaris jenderal urusan kemanusiaan dan koordinator bantuan darurat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Baca: Resolusi Dewan HAM PBB sebut Israel lakukan kejahatan kemanusiaan di Palestina

    Dalam sebuah pernyataan, Sabtu (6/4/2024), Griffiths mengakui rasa sakit dan penderitaan yang dirasakan baik oleh rakyat Palestina maupun Israel sejak Hamas melancarkan serangan teror pada 7 Oktober di Israel selatan.

    Serangan Hamas itu menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 240 orang yang kemudian dibalas Israel dengan serangan membabi buta ke Gaza hingga hari ini.  

    Griffiths mengatakan bahwa “bagi rakyat Gaza, perang selama enam bulan terakhir telah membawa kematian, kehancuran dan sekarang kemungkinan terjadinya kelaparan yang sayangnya disebabkan oleh manusia.”

    Dia mencatat bahwa bagi orang-orang yang terkena dampak kengerian serangan Hamas yang berkepanjangan, “masa enam bulan yang penuh kesedihan dan siksaan.”

    Baca: Sekitar 1,1 juta warga Gaza terancam kelaparan ekstrem

    Dalam permohonannya untuk gencatan senjata, Griffiths mengatakan bahwa “setiap detik berarti untuk mengakhiri perang ini” karena perang ini memakan lebih banyak korban sipil dan “terus menabur benih masa depan yang sangat tertutupi oleh konflik yang tiada henti ini.”

    Griffiths mengatakan eskalasi perang lebih lanjut di Gaza adalah “prospek yang tidak masuk akal.”

    Dia mengatakan, “hatinya tertuju kepada keluarga mereka yang terbunuh, terluka atau disandera, dan kepada mereka yang menghadapi penderitaan khususnya karena tidak mengetahui penderitaan orang yang mereka cintai.”

    “Tidaklah cukup enam bulan perang hanya menjadi momen kenangan dan duka,” katanya. “Hal ini juga harus memacu tekad kolektif bahwa pengkhianatan terhadap kemanusiaan ini harus mendapat balasan.”

    Baca: Sekjen PBB akui pihaknya tak kuasa hentikan Israel

     

    Tujuh puluh persen penduduk Palestina di Gaza kini tinggal di pengungsian di wilayah kantong tersebut, dan sekitar setengah dari penduduknya tinggal di kota paling selatan Gaza, Rafah.

    Makanan menjadi langka di Gaza karena bantuan kemanusiaan hampir tidak mencapai wilayah itu. Menurut PBB, ancaman kelaparan makin mendekat dan hanya sedikit warga Palestina yang mampu meninggalkan wilayah yang terkepung tersebut.

    Sebesar 31 persen anak-anak di bawah usia 2 tahun mengalami kekurangan gizi akut di Gaza utara.

    Sumber: VOA Indonesia

     

  • Menlu Laporkan Konsistensi Sikap Indonesia dalam Mendukung Kemerdekaan Palestina kepada Wapres, Ada Apa dengan Jokowi?

    Menlu Laporkan Konsistensi Sikap Indonesia dalam Mendukung Kemerdekaan Palestina kepada Wapres, Ada Apa dengan Jokowi?

    7cloud.asia – Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menemui Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (17/4/2024) melaporkan mengenai konsistensi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

    Dalam pertemuan itu, Menlu menampik secara tegas adanya pemberitaan bahwa Indonesia akan melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.

    Juru Bicara (Jubir) Wapres Masduki Baidlowi melalui keterangan resmi membantah berita yang menyatakan bahwa sudah ada kemungkinan pembukaan hubungan diplomatik antara Israel dengan Indonesia.

    “Jadi, Bu Menlu melaporkan kepada Bapak Wapres bahwa Indonesia tetap konsisten berada di jalur itu dan akan terus konsisten dalam pemerintahan ini,” katanya.

    Kemudian, kata Masduki, Wapres mendukung sepenuhnya langkah Indonesia tersebut, termasuk dalam upaya meredakan konflik Israel-Palestina melalui kesepakatan two state solution.

    “Itu didukung sepenuhnya oleh Bapak Wapres untuk terus konsisten (menerapkan) two state solution adalah final, tidak akan berubah. Itu saya kira yang menjadi prinsip, yang menjadi perintah juga dari Wapres untuk terus diperjuangkan,” kata Masduki.

    Selain itu, Menlu juga melaporkan situasi terkini terkait konflik Iran-Israel yang baru-baru ini mengemuka dan peran Indonesia dalam upaya meredam konflik tersebut.

    “Bu Menlu melaporkan progres apa yang dikerjakan oleh Bu Menlu terkait dengan kegiatan melakukan lobi pemerintah Indonesia terhadap berbagai negara, bagaimana termasuk pada Iran yang menjadi fokus agar tidak terjadi perang agar tidak terjadi pembalasan dari pihak Israel,” ucapnya.

    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri telah menepis isu Indonesia akan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel agar bisa diterima sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

    “Saya tegaskan bahwa hingga saat ini, tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terlebih di tengah situasi kekejaman Israel di Gaza saat ini,” kata Juru Bicara Kemlu Lalu Muhamad Iqbal dalam keterangannya pada Kamis (11/4) malam.

    Dia menegaskan bahwa posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka solusi dua negara.

    “Indonesia akan selalu konsisten, berada di garis terdepan membela hak-hak bangsa Palestina,” tuturnya.

    Sumber: Antaranews.com

  • AS Veto Resolusi yang Membuka Jalan Bagi Keanggotaan Palestina di PBB

    AS Veto Resolusi yang Membuka Jalan Bagi Keanggotaan Palestina di PBB

    7cloud.asia – Amerika Serikat (AS), Kamis (18/4/2024) memveto resolusi PBB yang mengakui keanggotaan penuh Palestina di badan dunia tersebut.

    Utusan AS di Dewan memveto rancangan resolusi yang merekomendasikan kepada Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang agar “Negara Palestina diterima menjadi anggota” PBB.

    Inggris dan Swiss abstain, sementara 12 anggota dewan lainnya memilih ya.

    “Amerika Serikat terus mendukung solusi dua negara. Pemungutan suara ini tidak mencerminkan penolakan terhadap negara Palestina, namun merupakan pengakuan bahwa hal ini hanya akan terjadi melalui perundingan langsung antar pihak,” ujar Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood.

    Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam veto AS dalam pernyataannya sebagai hal yang “tidak adil, tidak etis, dan tidak dapat dibenarkan.”

    Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour, juga menyesalkan hasil pemungutan suara tersebut

    “Fakta bahwa resolusi ini tidak disahkan tidak akan mematahkan keinginan kami dan tidak akan menggagalkan tekad kami. Kami tidak akan berhenti dalam upaya kami.” ujarnya.

    Dorongan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB kembali muncul enam bulan setelah perang antara Israel dan militan Palestina Hamas di Jalur Gaza.

    Usulan ini mengemuka ketika Israel memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki, yang dianggap ilegal oleh PBB.

    Saat berbicara kepada 12 anggota DK PBB yang mendukung rancangan resolusi tersebut, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengatakan: “Sangat menyedihkan karena suara Anda hanya akan semakin menguatkan penolakan warga Palestina dan membuat perdamaian menjadi hampir mustahil.”

    Palestina saat ini merupakan negara pengamat non-anggota, sebuah pengakuan de facto atas status kenegaraan yang diberikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2012.

    Namun permohonan untuk menjadi anggota penuh PBB harus disetujui oleh Dewan Keamanan dan setidaknya harus disetujui oleh dua negara. -sepertiga dari Majelis Umum.

    “Kami percaya bahwa pengakuan terhadap negara Palestina tidak boleh dilakukan pada awal proses baru, namun tidak harus pada akhir proses. Kita harus mulai dengan memperbaiki krisis yang terjadi di Gaza,” kata utuan Inggris di PBB.

    Dewan Keamanan PBB telah lama mendukung visi dua negara yang hidup berdampingan dalam perbatasan yang aman dan diakui. Palestina menginginkan sebuah negara di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, seluruh wilayah yang direbut Israel pada tahun 1967.

    Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama yang mengusulkan resolusi ini mengatakan, diterimanya warga Palestina di PBB akan memperkuat solusi dua negara, bukan melemahkan solusi dua negara.

    “Perdamaian akan terwujud jika Palestina diikutsertakan, bukan karena disingkirkannya.” tandasnya.

    “Kegagalan mencapai kemajuan menuju solusi dua negara hanya akan meningkatkan ketidakstabilan dan risiko bagi ratusan juta orang di kawasan ini, yang akan terus hidup di bawah ancaman kekerasan,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada sebelum sidang pengambilan keputusan.

    Sumber: reuters.com

  • Kurang dari 24 Jam, Israel Bunuh 37 Warga Palestina

    Kurang dari 24 Jam, Israel Bunuh 37 Warga Palestina

    7cloud.asia – Sedikitnya 37 warga Palestina lainnya tewas dan 68 lainnya luka-luka dalam 23 jam terakhir, ketika Israel terus menyerang Jalur Gaza yang terkepung, kata Kementerian Kesehatan Palestina di wilayah itu pada Sabtu.

    “(Pasukan) pendudukan Israel melakukan empat pembantaian terhadap beberapa keluarga di Jalur Gaza, menyebabkan 37 orang tewas dan 68 luka-luka selama 24 jam terakhir,” menurut pernyataan kementerian.

    “Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalan karena tim penyelamat tidak dapat menjangkau mereka,” tambah pernyataan itu.

    Baca: PBB sebut Gaza butuh bantuan besar-besaran

    Israel telah mengabaikan putusan sementara Mahkamah Internasional dan melanjutkan serangannya di Jalur Gaza, di mana sedikitnya 34.049 warga Palestina telah tewas.

    Sebagian besar perempuan dan anak-anak, sementara 76.901 lainnya juga luka-luka sejak 7 Oktober, menurut otoritas kesehatan Palestina.

    Israel membombardir Jalur Gaza sejak serangan lintas batas yang dilakukan Hamas, yang Tel Aviv sebut telah menewaskan hampir 1.200 orang.

    Perang Israel di Gaza telah memaksa 85 persen penduduk wilayah itu menjadi pengungsi di tengah kelangkaan akut bahan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur daerah kantong itu telah rusak atau hancur, menurut PBB.

    Baca: Sebanyak 33 ribu warga Palestina meninggal akibat serangan Israel selama 6 bulan

    Israel dituding melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Putusan sementara pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan aksi genosida dan mengambil langkah guna menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di Gaza.

    Namun, permusuhan terus berlanjut, dan pengiriman bantuan masih belum cukup untuk mengatasi bencana kemanusiaan tersebut.

    Sumber: Anadolu

  • Israel Sampaikan Protes ke Negara-negara yang Mengakui Palestina

    Israel Sampaikan Protes ke Negara-negara yang Mengakui Palestina

    7cloud.asia – Israel berencana memanggil para duta besar negara-negara yang mendukung keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) “untuk menyampaikan protes”.

    Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein pertemuan itu akan dilakukan pada Minggu (21/4/2024).

    Hal tersebut terjadi, setelah Otoritas Palestina mengatakan akan “mempertimbangkan kembali” hubungannya dengan Amerika Serikat (AS) setelah Washington memveto upaya keanggotaan Palestina pada awal pekan ini.

    Baca Juga: Indonesia dan China Sepakat Pengakuan Dua Negara Merdeka sebagai Solusi Terbaik untuk Palestina

    Pada Sabtu (20/4/2024), Marmorstein, mengatakan bahwa pemerintah Israel akan mengundang duta besar negara-negara yang memberikan suara di Dewan Keamanan PBB untuk menyampaikan protes terkait peningkatan status Palestina di PBB.

    “Duta Besar Prancis, Jepang, Korea Selatan, Malta, Republik Slovakia dan Ekuador akan dipanggil besok untuk melakukan demarche, dan protes keras akan disampaikan kepada mereka,” katanya dalam sebuah postingan di X.

    Demarche adalah istilah diplomasi yang digunakan untuk menyatakan protes secara resmi atau sebagai langkah formal dalam hubungan diplomatik.

     Baca Juga: 6 Bulan Perang Israel-Hamas: Lebih 33.000 Meninggal dan Jutaan Orang Palestina Terancam Kelaparan Ekstrem

    “Protes serupa akan terjadi di negara-negara lain,” katanya.

    Marmorstein menyebut, pihaknya tidak dapat menerima pengakuan terhadap Palestina.

    “Pesan yang jelas yang akan disampaikan kepada para duta besar adalah bahwa memberikan isyarat politik kepada Palestina dan mendesak untuk mengakui negara Palestina, terutama setelah peristiwa pembantaian pada 7 Oktober, adalah hadiah bagi tindakan terorisme.” ujarnya.

    Baca Juga: AS Veto Resolusi yang Membuka Jalan Bagi Keanggotaan Palestina di PBB

    Sebelumnya, pada Kamis (18/4/2024), hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa 12 negara di Dewan Keamanan PBB setuju dengan resolusi yang membuka peluang bagi Palestina mendapatkan keanggotaan penuh di PBB.

    Sementara itu, dua negara, yaitu Inggris dan Swiss, memilih untuk tidak memberikan suara atau abstain.

    Hanya AS, sekutu utama Israel, yang memberikan suara menentang, dan menggunakan hak vetonya untuk memblokir resolusi tersebut.

    Baca Juga: AS Ingatkan Israel Hindari Eskalasi Kekerasan diTimur Tengah

    Draf resolusi itu mengajukan permintaan kepada Majelis Umum “untuk mendorong penerimaan Negara Palestina sebagai anggota penuh PBB”, menggantikan status “negara pengamat non-anggota” yang saat ini dipegangnya sejak 2012.

    Sebagian besar dari 193 negara anggota PBB, atau 137 negara menurut Palestina, telah mengakui kemerdekaan Palestina sebagai sebuah negara.

    sumber:VOAIndonesia