ruangkota

Tag: iran

  • Iran Umumkan Selat Hormuz Terbuka Penuh Selama Gencatan Senjata, Tapi AS Tetap Lanjutkan Blokade

    Iran Umumkan Selat Hormuz Terbuka Penuh Selama Gencatan Senjata, Tapi AS Tetap Lanjutkan Blokade

    7cloud.asia – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Jumat (17/4/2026) mengumumkan bahwa lalu lintas komersial dan perkapalan di Selat Hormuz akan dibuka secara penuh selama gencatan senjata berlangsung.

    “Mengingat gencatan senjata di Lebanon, lalu lintas bagi semua kapal komersial di Selat Hormuz dinyatakan dibuka sepenuhnya selama waktu gencatan senjata yang tersisa,” kata Araghchi melalui media sosial X, dilansir Antaranews.com.

    Araghchi mengatakan bahwa jalur perkapalan yang dibuka adalah sesuai koordinasi sebagaimana diumumkan otoritas pelabuhan dan kemaritiman Republik Islam Iran.

    Merespons pengumuman Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan apresiasi atas keputusan Teheran tersebut.

    Baca: Maksimalisme Donald Trump Gagalkan Perundingan Damai Iran-AS

    “Iran baru saja mengumumkan bahwa Selat Iran terbuka sepenuhnya dai siap untuk lalu lintas penuh. Terima kasih!” kata Trump dalam kirimannya di platform Truth Social dengan menyebut Selat Hormuz sebagai “Selat Iran”.

    Tetapi, selang beberapa saat, Presiden Trump menyampaikan lagi di Truth Social bahwa pihaknya tetap akan melanjutkan blokadenya terhadap pelabuhan Iran hingga negosiasi dengan negara tersebut selesai sepenuhnya.

    “Blokade laut akan tetap diberlakukan secara penuh terhadap Iran, hingga saat di mana transaksi dengan Iran 100 persen selesai,” kata Trump dalam kiriman berikutnya itu.

    Namun demikian, Trump optimistis bahwa langkah tersebut tak akan berlangsung lama, mengingat “sebagian besar dari poin perundingan telah dinegosiasikan,”.

    Baca: Sikap Ambigu Donald Trump Soal Proyek Nuklir Iran

    Adapun AS dan Iran telah melakukan negosiasi putaran pertama pada Sabtu (11/4/2026) di Islamabad, Pakistan, setelah Presiden Trump mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Teheran terkait gencatan senjata selama dua pekan.

    Namun, pada Minggu pagi (12/4/2026), Wakil Presiden AS JD. Vance, selaku ketua delegasi AS, menyatakan bahwa Iran dan AS gagal mencapai kesepakatan dalam perundingan tersebut dan delegasi AS kembali tanpa hasil.

    Menyusul gagalnya negosiasi awal, Trump mengerahkan Angkatan Laut AS untuk memblokade Selat Hormuz.

    Sementara menurut pemberitaan Axios, dikutip RIA Novosti, babak kedua negosiasi antara AS dan Iran akan berlangsung di Islamabad, Pakistan, pada Minggu (19/4/2026).

    Kemudian pada Kamis (16/4/2026), Trump mengumumkan bahwa Israel dan Lebanon sepakat untuk memulai gencatan senjata selama 10 hari menyusul pembicaraan antara delegasi Lebanon dan Israel yang dimediasi AS di Washington DC.

    Baca: Mayoritas Warga AS Menentang Perang dengan Iran

  • IRGC: Selat Hormuz di Bawah Kendali Ketat Militer Iran

    IRGC: Selat Hormuz di Bawah Kendali Ketat Militer Iran

    7cloud.asia – Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Sabtu, menyatakan bahwa Selat Hormuz telah kembali ke “kondisi sebelumnya” di bawah kendali “angkatan bersenjata”.

    Pernyataan tersebut merujuk pada blokade Amerika Serikat (AS) terhadap pelabuhan Iran yang masih terus berlangsung.

    “Kendali atas Selat Hormuz telah kembali ke kondisi sebelumnya, dan jalur perairan strategis itu kini berada di bawah pengelolaan dan kendali ketat angkatan bersenjata,” kata komando gabungan IRGC, seperti dikutip kantor berita Tasnim.

    IRGC menegaskan hingga AS “memulihkan sepenuhnya kebebasan pergerakan kapal yang menuju dan keluar dari Iran”, situasi di Selat Hormuz akan tetap berada dalam pengawasan ketat dan tidak berubah.

    Baca: Iran Umumkan Selat Hormuz Terbuka Penuh Selama Gencatan Senjata, Tapi AS Tetap Lanjutkan Blokade

    Pernyataan IRGC tersebut muncul setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, Jumat (17/4/2026) menyatakan bahwa selat Hormuz “sepenuhnya terbuka” bagi seluruh kapal komersial.

    ”Keputusan itu diambil “sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon,” ujarnya melalui platform media sosial X.

    Iran menutup selat Hormuz dan hanya mengizinkan secara terbatas kapal-kapal tanker melintasi saah satu jalur utama minyak dunia tersebut menyusul serangan sepihak AS dan Israel ke Iran.

    Seperti diberitakan sebelumnya pada 28 Februari, militer AS dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap Iran.

    Baca: Maksimalisme Delegasi AS Gagalkan Perundingan Damai Iran-AS

    Teheran kemudian membalas dengan serangan ke Israel serta negara-negara lain di kawasan yang menampung aset militer AS, sebagai bentuk pertahanan diri.

    Perang Iran dengan AS-Israel berada dalam kondisi jeda sejak 8 April, setelah Pakistan memediasi gencatan senjata selama dua pekan.

    Washington dan Teheran juga telah menggelar pembicaraan di Pakistan pada akhir pekan lalu untuk mengupayakan perdamaian jangka panjang tetapi gagal mencapai kesepakatan.

    Saat ini upaya untuk mengadakan pertemuan lanjutan antara Iran dan AS di Islamabad masih terus dilakukan.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • Iran Kembali Menutup Selat Hormuz, Sebut AS Melanggar Kesepakatan Gencatan Senjata

    Iran Kembali Menutup Selat Hormuz, Sebut AS Melanggar Kesepakatan Gencatan Senjata

    7cloud.asia – Militer Iran kembali menutup Selat Hourmuz pada Sabtu (19/4/2026) hanya beberapa jam setelah sempat dibuka secara terbatas.

    Iran mengatakan akan kembali membuka Selat Hormuz yang merupakan jalur strategis dunia tersebut sampai AS mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Teheran, apa yang mereka sebut “pelanggaran gencatan senjata.

    Iran mengatakan, saat ini “sedang meninjau” usulan-usulan baru yang diajukan Washington.

    Melansir BBC, sejumlah media pemerintah Teheran menyebutkan, militer Iran kembali mengambil alih kendali Selat Hormuz.

    Baca: Selat Hormuz di Bawah Kendali Ketat Militer Iran

    Kantor berita Fars, yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), bersama Iranian Students News Agency dan lembaga penyiaran negara IRIB, mengutip pernyataan IRGC yang menyebutkan bahwa selat tersebut akan kembali ke “kondisi sebelumnya”.

    Dalam pernyataan itu, militer Iran menuduh Amerika Serikat melakukan “pembajakan” dan “blokade” sama dengan perampokan maritim.

    Sebelumnya, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, yang memimpin delegasi Iran dalam perundingan terbaru dengan AS di Islamabad, mengatakan di X bahwa dengan “berlanjutnya blokade [AS]”, selat tersebut “tidak akan tetap terbuka”.

    Seiring munculnya pengumuman tersebut, sebuah kapal tanker yang berada di Selat Hormuz dilaporkan diserang dua kapal cepat bersenjata yang dioperasikan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran, menurut lembaga UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

    Baca: Iran Sempat Membuka Selat Hormuz

    Insiden itu terjadi sekitar 20 mil laut di timur laut Oman. UKMTO menambahkan bahwa kapal tanker dan awaknya dilaporkan dalam kondisi selamat.

    Secara terpisah, setidaknya dua kapal dagang terkena tembakan saat mencoba melintasi Selat Hormuz, menurut tiga sumber yang dikutip kantor berita Reuters.

    Beberapa kapal dagang menerima pesan radio dari Angkatan Laut Iran yang menyatakan bahwa Selat Hormuz kembali ditutup, menurut sumber-sumber pelayaran yang dikutip Reuters.

  • China: Selat Hormuz Harus Dibuka untuk Navigasi dan Sayangkan Langkah AS Menyita Kapal Iran

    China: Selat Hormuz Harus Dibuka untuk Navigasi dan Sayangkan Langkah AS Menyita Kapal Iran

    7cloud.asia – Presiden China Xi Jinping, dalam Sebuah pernyataan pada Senin (20/4/2026) mengatakan bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk navigasi setiap saat.

    “Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk navigasi normal, karena ini melayani kepentingan bersama negara-negara di kawasan dan komunitas internasional,” demikian kutipan pernyataan Xi yang dilaporkan oleh CCTV dalam percakapan telepon dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.

    China mendukung negara-negara Timur Tengah dalam membangun rumah bersama berdasarkan prinsip-prinsip bertetangga baik, pembangunan, keamanan, dan kerja sama, serta dalam mengendalikan masa depan dan takdir mereka sendiri.

    Sehingga Beijing mendorong perdamaian dan stabilitas yang langgeng di jalur utama minyak dunia tersebut.

    Xi juga mengulangi seruan untuk gencatan senjata dan penghentian permusuhan segera di Timur Tengah.

    Baca: Iran Kembali Menutup Selat Hormuz, Karena AS Melanggar Kesepakatan Gencatan Senjata

    Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Luar Negeri China menyatakan keprihatinan atas penyitaan kapal Iran oleh Amerika Serikat di Teluk Oman.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun mengatakan pihaknya menyoroti tindakan pencegatan paksa terhadap kapal tersebut.

    “Kami menyatakan keprihatinan atas pencegatan paksa kapal terkait oleh Amerika Serikat,” ujar Guo dalam konferensi pers.

    Sebelumnya, Komando Pusat AS (CENTCOM) mengonfirmasi penyitaan kapal dagang Iran Touska yang disebut berupaya menembus blokade AS di Teluk Oman. Menurut CENTCOM, kapal tersebut kini berada di bawah kendali Amerika Serikat.

    China juga menyerukan semua pihak untuk mematuhi gencatan senjata, menghindari eskalasi, serta menciptakan kondisi yang diperlukan bagi pemulihan pelayaran normal di Selat Hormuz.

    Baca: Iran Sempat Umumkan Selat Hormuz Kembali Dibuka

    Angkatan Laut AS mulai melakukan blokade terhadap seluruh lalu lintas kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran di sekitar Selat Hormuz sejak 13 April.

    Selat tersebut merupakan jalur strategis yang menyumbang sekitar 20 persen pengiriman minyak, produk minyak bumi, dan gas alam cair dunia.

    Pemerintah AS menyatakan kapal non-Iran tetap dapat melintasi selat tersebut selama tidak membayar biaya kepada Teheran.

    Sementara otoritas Iran belum mengumumkan kebijakan resmi terkait rencana pungutan tersebut, tetapi telah membahas rencana tersebut.

    Sumber: Antaranews.com/Sputnik-RIA Novosti

  • Pakistan Desak Iran-AS Perpanjang Gencatan Senjata yang Akan Berakhir Hari Ini

    Pakistan Desak Iran-AS Perpanjang Gencatan Senjata yang Akan Berakhir Hari Ini

    7cloud.asia – Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mendesak Iran dan Amerika Serikat untuk mempertimbangkan perpanjangan gencatan senjata setelah 14 hari, yang akan berakhir Rabu (22/4/2026).

    Pernyataan itu disampaikan Dar dalam pertemuan dengan Kuasa Usaha AS di Islamabad, Natalie Baker, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran, Selasa (21/4/2026).

    Dar menegaskan posisi konsisten Pakistan pada dialog dan diplomasi sebagai “satu-satunya jalan” untuk mengatasi tantangan serta mencapai perdamaian dan stabilitas regional.

    Ia juga menekankan perlunya pembicaraan antara Washington dan Teheran, serta menyerukan perpanjangan periode gencatan senjata.

    Baca: Maksimalisme Donald Trump Gagalkan Perundingan Damai Iran-AS

    Sementara itu, Baker menyampaikan “apresiasi Washington atas peran konstruktif dan positif Pakistan dalam mempromosikan perdamaian regional dan memfasilitasi dialog”.

    Pakistan menjadi tuan rumah perundingan antara AS dan Iran pada 11-12 April setelah menengahi gencatan senjata selama dua pekan pada 8 April, yang akan berakhir pada Rabu malam, waktu Washington.

    Upaya untuk putaran negosiasi berikutnya sedang berlangsung, meskipun dibayangi ketidakpastian.

    Baca: Sikap Ambigu Donald Trump Soal Proyek Nuklir Iran

    Presiden AS Donald Trump mengatakan “sangat tidak mungkin” dia akan memperpanjang gencatan senjata, dan menegaskan bahwa Selat Hormuz akan tetap diblokade oleh Washington sampai kesepakatan tercapai.

    Ketegangan meningkat di Timur Tengah setelah AS dan Israel melancarkan serangan sepihak terhadap Iran pada 28 Februari.

    Sebagai tanggapan, Iran menyerang wilayah Israel dan sejumlah fasilitas militer AS di kawasan tersebut.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • Iran-AS Perpanjang Gencatan Senjata, China: Situasi di Kawasan Timur Tengah Masih Kritis

    Iran-AS Perpanjang Gencatan Senjata, China: Situasi di Kawasan Timur Tengah Masih Kritis

    7cloud.asia – Pemerintah China mendukung perpanjangan gencatan senjata Iran dan Amerika Serikat (AS), meski menilai bahwa situasi di kawasan Timur tengah masih dalam tahap kritis.

    Pernyataan itu muncul setelah Presiden AS, Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada 22 April hingga Iran mengajukan “proposal terpadu” berisi syarat-syarat untuk mengakhiri perang,

    Namun demikian Washington tetap mempertahankan tekanan terhadap Teheran. Donald Trump menegaskan blokade laut AS tetap diberlakukan.

    Iran sebelumnya menyatakan langkah tersebut sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata dan menolak bernegosiasi “di bawah bayang-bayang ancaman” atau selama blokade masih berlangsung, sehingga mencerminkan ketidakpastian dalam proses perundingan.

    Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan bahwa produksi minyak di seluruh Timur Tengah dapat menjadi target apabila serangan diluncurkan dari wilayah negara-negara tetangga di kawasan Teluk.

    Menanggapi pernyataan Trump, juru bicara Markas Pusat Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, mengatakan militer Iran siap menyerang target yang telah ditentukan jika AS melancarkan serangan baru, seperti dilaporkan televisi pemerintah Iran pada Rabu.

    Baca: Pakistan Desak Iran-AS Perpanjang Gencatan Senjata

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Rabu (22/4/2026) mengatakan, situasi saat ini di kawasan itu berada pada tahap kritis terkait kemungkinan konflik dapat berakhir.

    ”China mendukung para pihak melanjutkan upaya politik dan diplomatik untuk menyelesaikan perselisihan dengan tujuan mewujudkan gencatan senjata penuh dan bertahan lama,” kata Jiakun.

    “Prioritas utama adalah mencegah dengan segala cara terjadinya kembali pertempuran serta menjaga perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah dan kawasan Teluk,” ujarnya.

    Ia menambahkan China siap berperan aktif dan konstruktif bersama komunitas internasional dengan berlandaskan proposisi empat poin yang diajukan Presiden Xi Jinping.

    Empat prinsip tersebut mencakup komitmen pada hidup berdampingan secara damai dengan mendorong hubungan antarnegara di kawasan, penghormatan terhadap kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah negara-negara Teluk.

    Beijing juga mendorong penegakan hukum internasional dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai inti, serta pendekatan seimbang antara pembangunan dan keamanan.

    Baca: Maksimalisme Donald Trump Gagalkan Perundingan Damai Iran-AS

    “Izinkan saya menegaskan kembali bahwa sebagai negara besar yang bertanggung jawab, China selalu menjadi teladan dalam melaksanakan kewajiban internasionalnya,” tegasnya.

    Ketegangan meningkat sejak 28 Februari, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.

    Pada 7 April, Washington dan Teheran menyepakati gencatan senjata selama dua pekan hingga 22 April 2026. Namun upaya perundingan lanjutan di Islamabad, Pakistan, pada 11–12 April tidak membuahkan hasil.

    Sebagai respons, Trump memerintahkan Angkatan Laut AS memblokade pelabuhan Iran untuk menekan Teheran kembali ke meja perundingan.

    Sejak 13 April, AS menutup lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran di kedua sisi Selat Hormuz, jalur yang menyumbang sekitar 20 persen pasokan minyak, produk minyak bumi, dan LNG global.

    Komando Pusat AS (CENTCOM) juga memastikan penyitaan kapal dagang Iran Touska yang disebut berupaya menembus blokade di Teluk Oman, dan saat ini berada di bawah kendali AS.

  • Gagal Kantungi Persetujuan Kongres: Donald Trump Harus Akhiri Operasi Militer di Iran

    Gagal Kantungi Persetujuan Kongres: Donald Trump Harus Akhiri Operasi Militer di Iran

    7cloud.asia – Ketegangan politik di ibu kota Amerika Serikat, DC Washington memuncak menjelang tenggat tengah malam yang dihadapi Presiden Donald Trump.

    Ia dituntut segera mendapatkan persetujuan Kongres atas operasi militer AS terhadap Iran, Sebuah kewajiban hukum yang jika diabaikan berpotensi memicu konflik konstitusional serius.

    Batas waktu 60 hari ini mulai berjalan sejak pemerintahan Trump melaporkan operasi militer ke Kongres pada awal Maret.

    Berdasarkan War Powers Act, Donald Trump harus menghentikan atau mengurangi operasi militer di Iran jika tidak memperoleh otorisasi resmi dari parlemen dalam periode tersebut.

    Namun hingga tenggat tiba, belum ada persetujuan dari Kongres. Situasi ini membuka potensi benturan langsung antara Gedung Putih dan lembaga legislatif.

    Akhirnya, pada Jumat (1/5/2026) waktu setempat Donald Trump secara resmi mengirimkan surat kepada Kongres yang menegaskan bahwa ia tidak wajib meminta otorisasi dari parlemen untuk melanjutkan operasi militer di Iran.

    Baca: Iran-AS sepakat memperpanjang gencatan senjata

    Trump berargumen bahwa undang-undang yang mewajibkan otorisasi tersebut tidak berlaku dalam situasi saat ini.

    Ia mengeklaim bahwa gencatan senjata yang dimulai pada 7 April lalu secara otomatis menghentikan hitungan mundur masa berlaku operasi militer yang diatur oleh undang-undang.

    Berdasarkan Resolusi Kekuatan Perang tahun 1973, jika presiden mengerahkan pasukan AS ke medan perang tanpa otorisasi kongres, mereka harus mengakhiri operasi tersebut setelah 60 hari jika badan legislatif tidak memberikan izin untuk melanjutkan penggunaan pasukan dalam misi tersebut.

    Undang-undang tersebut juga mengizinkan presiden untuk memperpanjang tugas selama 30 hari guna membawa pasukan pulang dengan aman, bukan memperpanjang pertempuran.

    Persyaratan tidak konstitusional
    Saat berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih pada Jumat, Trump menegaskan bahwa dia tidak perlu meminta Kongres untuk memperpanjang perang di Iran.

    “Karena hal itu belum pernah diminta sebelumnya. Persyaratan tersebut tidak konstitusional,” kata Trump, dikutip dari New York Times, Jumat.

    Baca: Maksimalisme Donald Trump gagalkan perundingan damai Iran-AS

    Padahal, Kongres telah mengizinkan pengerahan pasukan ke dalam konflik besar lebih dari 60 hari sejak diberlakukannya Resolusi Kekuatan Perang, termasuk perang di Irak dan Afghanistan, serta operasi yang lebih kecil seperti misi perdamaian pada 1983 di Lebanon.

    Partai Demokrat mengatakan, pemerintahan Trump tidak mencerminkan realitas di lapangan. Sebab, puluhan ribu pasukan AS masih berada di wilayah tersebut dan blokade Selat Hormuz masih berlaku.

    “Presiden Trump memasuki perang ini tanpa strategi dan tanpa otorisasi hukum, dan pengumuman hari ini tidak mengubah kedua fakta tersebut,” kata Senator Jeanne Shaheen dari New Hampshire yang juga duduk di panel Angkatan Bersenjata dan Alokasi Anggaran Pertahanan, dalam sebuah pernyataan.

    Senator Chuck Schumer dari New York, pemimpin minoritas, menggunakan kata-kata kasar untuk mengecam pernyataan presiden sebagai omong kosong.

    “Ini adalah perang ilegal dan setiap hari Partai Republik tetap terlibat dan membiarkannya berlanjut. Nyawa terancam, kekacauan meletus dan harga meningkat, sementara rakyat Amerika menanggung biayanya,” ujarnya.

    Surat-surat itu muncul ketika Trump masih mengancam akan melanjutkan konflik dengan Iran jika negara itu tidak mengizinkan pengiriman melalui selat Hormuz dan menghentikan program nuklirnya.

    “Ancaman yang ditimbulkan oleh Iran terhadap AS dan Angkatan Bersenjata kita tetap signifikan,” ujar Donald Trump berkilah.

  • Militer Iran Pastikan Semua Kapal yang Melintasi Selat Hormuz Harus Sizin Mereka

    Militer Iran Pastikan Semua Kapal yang Melintasi Selat Hormuz Harus Sizin Mereka

    7cloud.asia – Juru bicara militer Iran Mohammad Akraminia memastikan angkatan bersenjata negaranya saat ini memegang kendali penuh atas Selat Hormuz.

    Dalam rekaman pernyataannya yang disiarkan oleh media Iran, Sabtu (2/5/2026), Akraminia menegaskan tidak ada kapal, baik milik sekutu maupun musuh, yang dapat melintasi jalur perairan tersebut tanpa izin militer Iran.

    “Mengendalikan Selat Hormuz merupakan “hak inheren” Iran, yang selama bertahun-tahun tidak dimanfaatkan oleh otoritas Iran,” kata Akraminia.

    “Saat ini, Korps Garda Revolusi Islam Iran di wilayah barat dan militer negara di wilayah timur mengendalikan selat tersebut dengan kekuatan, dan tidak ada kapal, baik milik kawan maupun lawan, yang berhak melewatinya tanpa izin dan otorisasi dari pasukan kami,” ujarnya.

    Baca: Gagal kantungi persetujuan Kongres, Donald Trump harus segera akhiri operasi militer AS di Iran

    Sementara itu, kantor berita semiresmi Iran, Fars dengan mengutip Wakil Menteri Luar Negeri Iran Hamid Ghanbari, melaporkan bahwa Teheran menerima permintaan untuk melonggarkan pengawasan terhadap Selat Hormuz.

    “Berbagai negara dengan cemas dan secara mendesak meminta Iran melalui teleks dan surat untuk mengizinkan kapal mereka melewati Selat Hormuz,” demikian laporan Fars.

    Iran memperketat kendalinya atas Selat Hormuz mulai 28 Februari, ketika negara itu melarang jalur aman bagi kapal-kapal milik atau yang terafiliasi dengan Israel dan Amerika Serikat, menyusul serangan gabungan AS-Israel ke wilayah Iran.

    Baca: Iran-AS sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata

    Sementara Kapal induk milik Amerika Serikat, USS Gerald R. Ford dilaporkan telah berlayar meninggalkan Timur Tengah.

    Dengan ditariknya USS Gerald R. Ford, kini militer AS hanya menyisakan dua kapal induk AS di kawasan tersebut, yakni USS Abraham Lincoln dan USS George H.W. Bush.

    Sementara blokade militer AS terhadap Selat Hormuz masih berlanjut. Kapal induk USS Gerald R. Ford telah berada di laut selama lebih dari 10 bulan. Hal itu memecahkan rekor masa operasional terlama untuk kapal induk AS pasca-Perang Vietnam.

    Sumber: Antaranews.com/Xinhua

  • Gencatan Senjata Iran-AS Jalan di Tempat: Keselamatan Pelayaran di Selat Hormuz Jadi Taruhan

    Gencatan Senjata Iran-AS Jalan di Tempat: Keselamatan Pelayaran di Selat Hormuz Jadi Taruhan

    7cloud.asia – Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran sudah memasuki bulan ketiga dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Upaya deeskalasi setelah gencatan senjata yang dilakukan sejak 7 April tak kunjung menunjukkan hasil.

    Sejumlah isu hingga kini masih menjadi ganjalan, di antaranya terkait Selat Hormuz, blokade AS terhadap pelabuhan Iran, serta hak Iran untuk melakukan pengayaan uranium.

    Dalam perkembangannya, Iran pada 30 April telah menyerahkan, via Pakistan, usulan rencana perdamaian dengan AS yang terdiri dari 14 poin, serta mendorong agar kesepakatan segera dicapai agar Selat Hormuz dapat kembali terbuka.

    Namun, Presiden AS Donald Trump pada Minggu (3/5/2026) mengatakan bahwa usulan terbaru dari Iran yang sudah ia pelajari secara teliti tersebut “tak dapat diterima”.

    Sementara AS dan Iran tak kunjung mencapai titik temu untuk mengakhiri perang, dampak ekonomi dari konflik tersebut tak berhenti merongrong negara-negara di dunia, tak terkecuali Indonesia.

    Blokade Selat Hormuz
    Selat Hormuz merupakan jalur distribusi untuk 20 persen pasokan minyak mentah, produk minyak, dan LNG yang diproduksi negara-negara di Teluk Persia ke pasar global, yang membuat jalur lalu lintas laut tersebut bernilai sangat strategis.

    Akan tetapi, karena alasan yang sama, jalur tersebut kini menjadi salah satu ganjalan terbesar dalam negosiasi AS-Iran, dengan kedua pihak berseteru saling berbeda visi soal Selat Hormuz ke depannya.

    Meski kedua pihak sepakat melakukan gencatan senjata pada 7 April, Trump justru memberlakukan blokade angkatan laut yang menargetkan lalu lintas maritim Iran di jalur perairan tersebut sejak 13 April.

    Ketua parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan bahwa di tengah belum tercapainya kesepakatan damai, Iran sedang menciptakan “tatanan baru” di Selat Hormuz untuk menghilangkan “kejahatan” AS dan sekutunya.

    “Keamanan lalu lintas pelayaran dan energi terancam oleh Amerika Serikat dan sekutunya melalui pelanggaran gencatan senjata dan blokade. Tetapi, kejahatan merekan akan berakhir,” kata dia.

    Sementara itu, dalam upaya terbarunya membuka pelayaran, Presiden Trump pada Minggu (3/5/2026) mengumumkan Project Freedom, yakni sebuah operasi membantu kapal-kapal yang terhambat di Selat Hormuz untuk keluar dari wilayah laut itu.

    Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan dukungan militer AS untuk operasi tersebut mencakup kapal rudal perusak dengan pemandu, lebih dari 100 pesawat berbasis darat dan laut, sistem nirawak multi-domain, serta 15.000 personel militer.

    Operasi militer itu dimulai pada Senin pagi.

    Selain itu, AS juga terus mendesak kontribusi dari sekutu-sekutunya di Eropa untuk membantu “membebaskan” selat Hormuz, dengan sesumbar ancaman ditebarkan Trump kepada negara-negara yang ogah membantu.

    Pada Kamis (30/4/2026), Trump berkata mempertimbangkan pengurangan pasukan AS di Jerman, kemudian Spanyol, dan Italia karena menilai para sekutu Eropanya tidak membantu AS dalam operasi melawan Iran.

    Sentimen yang sama juga sempat disampaikan Trump pada April lalu saat ia mengaku AS tak dapat lagi mengandalkan sekutunya dari Eropa, sehingga ia sangat mempertimbangkan menarik AS dari aliansi NATO.

    Merespons tuntutan Trump, Jerman akhirnya setuju mengerahkan kapal penyapu ranjau “Fulda” ke Selat Hormuz untuk misi pengamanan maritim internasional.

    Sebaliknya, Presiden Prancis Emmanuel Macron masih kukuh menolak terlibat dalam operasi militer AS di Selat Hormuz dengan dalih langkah tersebut “belum memiliki kejelasan”.

  • Donald Trump Tunda Pelaksanaan Project Freedom: Membuka Peluang Damai Iran-AS

    Donald Trump Tunda Pelaksanaan Project Freedom: Membuka Peluang Damai Iran-AS

    7cloud.asia – Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk menunda Project Freedom di Selat Hormuz disambut positif Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif yang saat ini memediasi perundingan Iran dan AS.

    Dalam pernyataannya pada Rabu (6/5/2026) Shehbaz menyebut langkah tersebut sebagai perkembangan positif untuk meredakan ketegangan regional di Teluk Persia..

    Dalam sebuah pernyataan di platform media sosial X, Shehbaz menyebutkan bahwa tanggapan Donald Trump terhadap permintaan yang diajukan oleh Pakistan dan negara-negara lain, termasuk Arab Saudi, akan sangat membantu dalam memajukan perdamaian, stabilitas, dan rekonsiliasi regional selama periode yang sensitif ini.

    Dia menuturkan bahwa Pakistan tetap berkomitmen kuat untuk mendorong sikap menahan diri dan menyelesaikan konflik melalui dialog serta diplomasi.

    Baca: Perundingan Damai Iran-AS Jalan di Tempat

    Dia menekankan bahwa keterlibatan damai tetap menjadi hal yang esensial bagi stabilitas jangka panjang.

    “Kami sangat berharap bahwa momentum saat ini akan mengarah pada kesepakatan yang menjamin perdamaian dan stabilitas berkelanjutan bagi kawasan tersebut dan sekitarnya,” ujarnya.

    Sebelumnya pada Selasa (5/5/2026), Donald Trump mengatakan bahwa Project Freedom, yakni operasi militer AS yang bertujuan untuk mengawal kapal-kapal keluar dari Selat Hormuz, akan ditangguhkan.

    Langkah ini guna melihat apakah kesepakatan damai antara Washington dan Teheran dapat dicapai.

    Baca: Maksimalisme Donald Trump Gagalkan Perundingan Damai Iran-AS

    “Berdasarkan permintaan Pakistan dan negara-negara lain, keberhasilan militer luar biasa yang telah kami capai selama operasi militer terhadap negara Iran dan,

    “selain itu, fakta bahwa kemajuan besar telah dicapai menuju kesepakatan lengkap dan final dengan perwakilan Iran,” tulis Trump di platform Truth Social.

    “Kami telah sepakat bersama bahwa, sementara blokade akan tetap berlaku sepenuhnya, Project Freedom (pergerakan kapal melalui Selat Hormuz) akan dijeda untuk waktu singkat guna melihat apakah kesepakatan (damai dengan Iran) itu dapat difinalisasi dan ditandatangani,” tulis Trump selanjutnya.

    Sumber: Antaranews.com/Xinhua-Sputnik