ruangkota

Tag: lingkungan

  • Sajikan Pangan Lokal di Meja Makan Demi Kelestarian Lingkungan

    Sajikan Pangan Lokal di Meja Makan Demi Kelestarian Lingkungan

    7cloud.asia – Manager Program Ekosistem Pertanian Yayasan KEHATI, Puji Sumedi mengatakan, dari perspektif sistem pangan, pangan bukan sekadar komoditas, melainkan sebuah ekosistem dari hulu hingga hilir.

    Menurutnya, pilihan konsumsi pangan juga berdampak pada lingkungan. Kecenderungan mengonsumsi pangan yang didatangkan dari luar daerah atau bahkan dari luar negeri turut menambah emisi karbon.

    Karena itu dia mengajak masyarakat untuk mulai beralih ke pangan lokal atau bahkan menanam sendiri pangan yang dibutuhkan.

    “Makanlah apa yang kita tanam, dan tanamlah apa yang kita makan,” ajaknya saat berbicara dalam pengajian Ramadan bertema “Ramadan dan Diversifikasi Pangan Lokal” pada Senin (16/2/2026).

    Baca: Mengubah pola makan efektif menahan laju krisis iklim

    Dia menambahkan, ketika memilih pangan lokal, kita tidak hanya mengurangi emisi dari distribusi jarak jauh, tetapi juga berpihak pada produsen lokal serta menjaga keberlanjutan budaya pangan.

    Dalam kesempatan itu, Puji juga menyoroti tingginya ketergantungan masyarakat pada bahan pangan impor seperti terigu, yang tidak tumbuh di Indonesia. Ketergantungan ini berdampak pada emisi karbon sekaligus beban ekonomi nasional.

    Karena itu, sekali lagi dia mengajak peserta yang hadir untuk menjadikan puasa Ramadan sebagai gerakan bersama beralih ke pangan lokal

    Dalam kesempatan yang sama, Syahrul Ramadhan, Circle Manager GreenFaith Indonesia, memperkenalkan inisiatif Gerakan Ramadan dan Diversifikasi Pangan Lokal.

    Gerakan ini akan dimulai melalui kampanye di lima masjid percontohan di Kota Makassar, Lamongan, Kota Ternate, Denpasar, dan Medan, yaitu melalui kultum Ramadan berbasis dalil keagamaan tentang pangan, serta penyediaan takjil berbasis pangan lokal yang minim sampah.

    Baca: Orang Kaya harus mengerem emisinya agar warga miskin terpenuhi hak dasarnya

    Praktik baik ini akan didorong untuk direplikasi di komunitas lain, termasuk jaringan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

    “Ramadan adalah momentum untuk mengembalikan pangan lokal ke meja makan umat. Gerakan ini dimulai dari langkah kecil—dari dapur kita sendiri,” kata Syahrul.

    Syahrul kemudian membagikan Modul Gerakan Ramadan dan Diversifikasi Pangan Lokal kepada peserta, yang dilengkapi dengan resep olahan bahan pangan lokal selama Ramadan.

    Sebagai penutup, Najihus Salam selaku moderator dari DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menegaskan bahwa diversifikasi pangan lokal bukan sekadar pilihan konsumsi, tetapi juga bentuk tanggung jawab ekologis.

    Kegiatan ini diharapkan dapat menjadikan puasa Ramadan bukan hanya ruang spiritual, tetapi juga momentum untuk memperbaiki pola konsumsi agar lebih sehat, adil, dan berpihak pada lingkungan.

    Baca: Kedaulatan pangan masyarakat adat Sunda Wiwitan

  • DLH Kota Tangerang Sebut Air Sungai Cisadane Kembali Penuhi Baku Mutu

    DLH Kota Tangerang Sebut Air Sungai Cisadane Kembali Penuhi Baku Mutu

    7cloud.asia – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang memastikan kualitas air Sungai Cisadane telah kembali memenuhi baku mutu pascainsiden pencemaran yang terjadi beberapa waktu lalu,

    Kepala DLH Kota Tangerang Wawan Fauzi menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan uji kualitas air, kondisi Sungai Cisadane sudah menunjukkan pemulihan sejak hari kedua pascakejadian.

    Secara visual maupun parameter baku mutu, kualitas air Sungai Cisadane dinyatakan kembali normal.

    “Dari pengamatan yang kami lakukan, secara kasat mata dan hasil uji, air sungai sudah memenuhi baku mutu sejak hari kedua. Namun proses sterilisasi dan pemantauan tetap terus kami lakukan hingga saat ini,” ujar Wawan seperti dilansir di laman resmi Pemkot Tangerang, Selasa (17/2/26).

    Baca: Warga diimbau tak mengonsumsi ikan hasil tangkapan dari Sungai Cisadane

    Sebagai bentuk pengawasan lanjutan, DLH bersama Kementerian Lingkungan Hidup melakukan kegiatan susur sungai untuk memastikan tidak ada lagi sumber pencemar serta memastikan kondisi air tetap stabil.

    “Pengawasan akan terus kami lakukan secara berkala. Kami ingin memastikan kualitas air tetap terjaga dan tidak terjadi pencemaran ulang,” tegasnya.

    Dengan pulihnya kualitas air Sungai Cisadane, diharapkan aktivitas masyarakat yang bergantung pada aliran sungai dapat kembali berjalan normal, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan.

    Upaya pemulihan Sungai Cisadane dilakukan antara lain dilakukan dengan melarutkan cairan eco enzyme baik oleh BPBD Kota Tangerang maupun sejumlah relawan.

    Komunitas Banksasuci Foundation menurunkan 20 ton Eco Enzyme di wilayah perbatasan Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

    Baca: Mayoritas sungai di Indonesia dalam kondisi tercemar

    Ketua Banksasuci Ade Yunus menyampaikan, Eco Enzyme tersebut berasal dari proses fermentasi limbah organik rumah tangga seperti kulit buah dan sisa sayuran yang dicampur gula merah atau molase serta air, lalu didiamkan hingga satu tahun.

    Cairan berwarna cokelat dengan aroma asam manis itu berfungsi membantu membersihkan sisa-sisa pestisida sekaligus memperbaiki kejernihan air.

    Menurut Ade, pelarutan Eco Enzyme ini merupakan bentuk ikhtiar awal dalam mengatasi dampak pencemaran yang terjadi di Sungai Cisadane.

    Selain itu, Banksasuci juga telah melakukan sejumlah upaya lain, mulai dari advokasi publik melalui media dan aksi simpatik, pengambilan sampel air untuk diuji di laboratorium.

    Terakhir, pihaknya juga menebar bibit ikan sebagai penanda awal pemulihan ekosistem Sungai Cisadane.

  • Izin Operasional PT Freeport Diperpanjang Hingga 2041: Krisis dan Derita Warga Papua Berlanjut

    Izin Operasional PT Freeport Diperpanjang Hingga 2041: Krisis dan Derita Warga Papua Berlanjut

    7cloud.asia – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai perpanjangan MoU antara Pemerintah dan Freeport-McMoRan Inc terkait kelanjutan operasi PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga umur cadangan tembaga dan emas di Papua merupakan kebijakan yang akan melanjutkan krisis dan derita di tanah Papua.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia pada Sabtu (21/2/2026), WALHI menyebut kebijakan ini sebagai sekadar melanjutkan praktik ekonomi ekstraktif dan alpa memastikan pemulihan lingkungan dan hak masyarakat adat Papua.

    Ambisi menggenjot investasi melalui perpanjangan operasi PT Freeport dan rencana hilirisasi dengan janji pembangunan fasilitas sosial dan kenaikan pendapatan negara, tidak sebanding dengan kelanjutan krisis ekologis dan kemanusiaan di Tanah Papua.

    Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even Sembiring menilai, pemberian kontrak seumur cadangan melalui MoU tersebut merupakan bentuk legitimasi atas eksploitasi tanpa batas di tanah Papua.

    MoU ini bukan sekadar memperpanjang waktu operasi PT Freeport Indonesia, tetapi juga menghapus ruang bagi upaya pemulihan ekosistem Papua yang telah mengalami kerusakan selama lebih dari 50 tahun.

    ”Negara justru menjadi fasilitator bencana ekologis yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat adat Papua,” kata Boy.

    Baca: DPR soal perpanjangan izin PT Freeport Indonesia

    Nir-partisipasi warga Papua
    Boy menilai, proses MoU yang akan jadi dasar penyesuaian IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) PT Freeport dilakukan secara tertutup, tidak transparan, dan tanpa memperhatikan partisipasi bermakna berbagai komponen masyarakat adat dan orang asli Papua.

    “Sikap tersebut lagi-lagi menunjukkan keberpihakan pemerintah pada PT Freeport,“ imbuhnya.

    Bukan mengambil posisi sebagai bagian dari Papua, dan menaruh keberpihakannya kepada masyarakat adat dan orang asli Papua serta kepentingan lingkungan hidup yang selama puluhan tahun telah menjadi korban eksploitasi, pemerintah seolah menjadi juru bicara dan perpanjangan tangan investasi.

    Alasan tersebut menurut Boy, merupakan alasan yang paling rasional menunjukkan mengapa WALHI menolak kebijakan pemerintah untuk memperpanjang operasi Freeport.

    “Kondisi yang jelas hanya akan mengunci Papua dalam siklus perusakan baru, memperdalam krisis ekologis, dan mengabaikan keadilan bagi rakyat Papua,” tegas Boy.

    Dalam catatan WALHI, aktivitas Freeport di Papua telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, seperti pencemaran sungai akibat limbah tailing hingga praktik represif yang menyingkirkan dan memisahkan relasi sakrat antara orang asli papua (OAP) dan alamnya.

    Baca: Papua dalam bayang-bayang ekonomi ekstraktif yang menguras alam dan lingkungan

    Dampak buruk secara ekologis dan sosial yang dialami Masyarakat Adat Suku Amugne dan Kamoro tidak pernah dipertimbangkan pemerintah. Alam Papua sekder diposisikan sebagai objek monetisasi oleh pemerintah.

    Dalam lima tahun terakhir (2019–2025), operasional PT Freeport Indonesia (PTFI) berulang kali menimbulkan pelanggaran lingkungan hidup serius di Papua Tengah.

    Sejak 2019, pembuangan 200.000 ton tailing per hari ke sungai-sungai seperti Aghawagon dan Otomona menyebabkan kadar tembaga di muara meningkat hingga 0,5 mg/L, hampir 40 kali di atas batas aman.

    Pada periode yang sama, peningkatan air asam tambang menyebabkan penurunan pH air hingga 3,5, dan deforestasi mencapai 22.000 hektare, diikuti sedimentasi di muara Ajkwa yang menghilangkan jalur tradisional masyarakat adat Kamoro.

    Memasuki 2023, operasional PT Freeport Indonesia melepaskan sekitar 2,5 juta ton gas rumah kaca (GRK), sementara risiko longsor yang meningkat hingga 15–20 persen kemudian terlihat nyata melalui insiden material basah di Grasberg Block Cave pada September 2025.

    Dampaknya terhadap masyarakat juga semakin berat dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu tersebut hasil tangkapan ikan masyarakat Amungme dan Kamoro menurun hingga 60 persen sebagai akibat pencemaran sungai, sementara kasus ISPA meningkat 12 persen di Mimika.

  • Proyek PSEL di Kampar, Riau Tuai Penolakan dari Aktivis Lingkungan

    Proyek PSEL di Kampar, Riau Tuai Penolakan dari Aktivis Lingkungan

    7cloud.asia – Rencana kerjasama Pemerintah Provinsi Riau dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk membangun fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau Waste to Energy di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar menuai kritik dari aktivis lingkungan setempat.

    Proyek PSEL ini dinilai akan berdampak buruk pada lingkungan. Selain menghambat upaya pengurangan sampah, Proyek PSEL juga berpotensi memperparah polusi udara dari emisi dioksin yang dihasilkan.

    Peringatan ini disampaikan WALHI Riau bersama Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA) Humendala Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Riau (UNRI) dan Wahana Pecinta Alam dan Lingkungan Hidup (Wanapalhi) Universitas Sains dan Teknologi Indonesia (USTI)

    Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia pada Senin (23/2/2026) sejumlah organisasi lingkungan di Riau menyebut, proyek PSEL membawa sejumlah konsekuensi yang serius pada lingkungan dan keuangan daerah

    Pertama, proyek PSEL akan memicu peningkatan signifikan porsi anggaran pengelolaan sampah dalam APBD. Hal ini juga menuntut komitmen politik serta anggaran jangka panjang, minimal 20 tahun

    Kedua, Proyek PSEL yang bersifat top down juga rawan korupsi dan politisasi. Ketiga, kurangnya fleksibilitas terhadap pendekatan pengelolaan alternatif berbasis komunitas.

    Baca: 24 Perusahaan bakal ikut tender proyek PSEL

    Proyek ini juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan rencana pengelolaan sampah daerah serta ketidakcocokan dengan komposisi sampah yang didominasi organik.

    Anggota Wanapalhi USTI, Sakinah Elmasyah Dira mengatakan pendekatan Waste to Energy di negara tetangga seperti Thailand menunjukkan kegagalan, di mana sampah organik dengan kadar air tinggi mendominasi pasokan sampah (50-60 persen).

    Kondisi ini membuat insinerasi tidak berfungsi optimal yang juga menghasilkan emisi beracun serta gas rumah kaca.

    Proyek PSEL juga menghambat ekonomi sirkular karena bahan yang seharusnya dikompos atau didaur ulang justru dibakar.

    “Melalui forum GCMC tersebut, pemerintah kota harus mendorong pengelolaan sampah organik berbasis Zero Waste untuk menghindari solusi palsu yang justru memperburuk polusi udara dan ketergantungan pada produksi sampah,” tegas Sakinah.

    Pemerintah daerah harus belajar dari kegagalan proyek PLTSa Benowo Jawa Timur yang menimbulkan dampak ekologis berupa polusi udara, bau menyengat, serta limbah beracun seperti dioksin.

    Baca: Proyek PSEL bukan solusi tepat untuk atasi krisis sampah

    Kebijakan daerah, ujarnya, harus mengutamakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

    Anggota Mapala Humendala FEB UNRI, Livia Septiani Rioza menegaskan bahwa teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste to Energy tidak tepat diterapkan di Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

    Komposisi sampah di Riau didominasi bahan organik dengan kadar air tinggi dan nilai kalori rendah, sehingga proses pembakaran menjadi tidak efisien dan justru menghasilkan emisi beracun seperti dioksin serta furan yang bersifat karsinogenik dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat.

    “Teknologi PSEL justru mendorong ketergantungan pada produksi sampah yang berkelanjutan untuk menjaga pasokan sampah, padahal hal ini bertentangan dengan prinsip hirarki pengelolaan sampah sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu pengutamaan pengurangan di sumber, pemilahan, daur ulang, pengolahan, baru pembuangan akhir,” kata Livia.

    Kolaborasi lintas sektor dan masyarakat menjadi kunci pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Pelalawan, dan Kampar.

    Mewujudkan kota yang bebas sampah melalui pendekatan Zero Waste, bukan proyek berbiaya tinggi yang lebih menguntungkan segelintir pebisnis.

    Baca: Darurat sampah di sejumlah kota di Indonesia

  • Cegah Meluasnya Kerusakan Hutan Mangrove, Pemkab Berau Dorong Peran Perempuan

    Cegah Meluasnya Kerusakan Hutan Mangrove, Pemkab Berau Dorong Peran Perempuan

    ruangkotacom – Pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) berkolaborasi memberdayakan kelompok perempuan dalam melestarikan ekosistem hutan mangrove.

    Program konservasi hutan mangrove ini sekaligus untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir di Berau.

    Hasil penelitian yang dilakukan tim dari UGM pada 2023 menunjukkan, terjadinya penurunan signifikan luas ekosistem hutan mangrove di Berau.

    Pada tahun 2013, luas hutan mangrove di Berau mencapai 62.307,42 hektare dan tahun 2023 sebesar 60.011,59 hektare.

    Faktor yang mempengaruhi terjadinya konversi lahan disebabkan aktivitas pertambakan, perkebunan, pertambangan dan permukiman. Kerusakan ekosistem hutan mangrove tahun 2013 didominasi oleh persentase tutupan vegetasi mangrove

    Baca: KLH bakal kembangkan 11 kawasan lanskap mangrove

    Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Muhammad Said mengatakan, perempuan memegang peran sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan, salah satunya adalah ekosistem hutan mangrove.

    Ia mengatakan bahwa hutan mangrove memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai pelindung ekosistem pesisir dari abrasi dan perubahan iklim, tetapi juga sebagai penopang kehidupan dan sumber ekonomi masyarakat pesisir.

    Untuk itu, Pemkab Berau sangat mendukung inisiatif yang mendorong ekonomi pesisir berbasis sumber daya lokal, terutama yang melibatkan kelompok perempuan dan UMKM.

    Pemberdayaan kelompok perempuan dalam kolaborasi ini meliputi pelatihan produksi, penguatan kelembagaan, sistem produksi UMKM berbasis perikanan dan kelautan, hingga literasi keuangan.

    Inisiatif yang digagas oleh YKAN dan Pemkab Berau ini dalam kerangka Program Solutions for Marine and Coastal Resilience in the Coral Triangle (SOMACORE).

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas Kawasan Lindung Laut (MPA), mempromosikan mata pencaharian berkelanjutan dan adaptif iklim bagi masyarakat pesisir, serta meningkatkan inovasi lokal dalam konservasi.

    Baca: Setiap tahun belasan ribu hektare hutan mangrove musnah

    Program ini sebagai bagian dari upaya mendorong pengelolaan pesisir berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekologi dan ekonomi masyarakat.

    Program SOMACORE didukung oleh Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan, Aksi Iklim, Konservasi Alam, dan Keselamatan Nuklir (BMUKN) melalui International Climate Initiative (IKI).

    Program ini dilaksanakan oleh konsorsium yang terdiri dari 10 organisasi nasional, regional, dan internasional di enam negara Segitiga Terumbu Karang.

    Said menambahkan, melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya memahami pentingnya konservasi mangrove, tetapi juga memperoleh keterampilan praktis dalam mengembangkan usaha berbasis mangrove secara berkelanjutan.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Berau Abdul Majid menekankan bahwa penguatan kapasitas kelompok menjadi bagian penting dari pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan.

    “Wilayah pesisir Kabupaten Berau memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama ekosistem mangrove yang berperan penting sebagai pelindung pesisir sekaligus menjadi sumber penghidupan masyarakat,” kata Abdul Majid.

  • Tuntutan Tampil Sempurna dan Upaya Mengerem Dampak Fast Fahion pada Lingkungan

    Tuntutan Tampil Sempurna dan Upaya Mengerem Dampak Fast Fahion pada Lingkungan

    7cloud.asia – Di jalanan Seoul yang ramai, papan iklan mode dan pusat perbelanjaan besar menarik perhatian para pejalan kaki di setiap sudut jalan ibu kota Korea Selatan itu.

    Ya, penampilan memang menjadi perhatian utama warga Korea Selatan. Antara Maret 2024 dan Februari 2025, warga Korea menghabiskan hampir 58 miliar dolar per tahun hanya untuk produk mode.

    “Mulai dari memiliki mobil besar hingga memiliki banyak pakaian, penampilan sangat penting di Korea,” kata Juyeon Jung, pendiri dan CEO Wear Again Lab, kepada Earth.Org.

    Di balik kebutuhan untuk tampil sempurna ini, ada ancaman serius pada lingkungan. Menurut Institut Lingkungan Korea, sekitar 800.000 ton pakaian dan tekstil dibuang setiap tahun di seluruh negeri.

    Secara global, krisis sampah semakin meningkat, dan fast fashion mempercepat masalah ini.

    Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, setiap detik, satu truk berisi pakaian dibuang atau dibakar, menyebabkan polusi lingkungan dan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat di sebagian besar negara berpenghasilan rendah.

    Baca: Uni Eropa larang pemusnahan produk garmen yang tak laku dijual

    Pada saat yang sama, produksi pakaian baru memiliki jejak karbon yang signifikan. Industri fashion bertanggung jawab atas hingga 8 persen emisi gas rumah kaca global, menjadikan industri ini sebagai salah satu industri yang paling berpolusi di dunia.

    Pada bulan Maret tahun lalu, Program Lingkungan PBB (UNEP) menekankan perlunya pendekatan ekonomi sirkular dalam industri fashion, yang berfokus pada produksi berkelanjutan, penggunaan kembali, dan perbaikan.

    Menurut para ahli, emisi gas rumah kaca dapat dikurangi hingga 44 persen dengan menggandakan masa pakai pakaian.

    Kurangnya regulasi
    Jung memulai organisasi nirlabanya pada tahun 2020 untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak lingkungan dari fast fashion dan untuk mengadvokasi industri mode yang lebih berkelanjutan.

    “Semuanya harus terlihat cantik; inilah mengapa K-beauty dan K-fashion sangat populer. Belum lama ini, orang tidak mampu membeli pakaian; sekarang semua orang bisa. Namun, banyak orang membeli fast fashion, yang berkualitas rendah dan mudah dibuang,” jelas Jung.

    Meskipun limbah pakaian menumpuk, Korea Selatan kekurangan infrastruktur daur ulang tekstil yang teregulasi. Akibatnya, hanya sekitar 12 persen limbah tekstilnya yang didaur ulang secara lokal.

    Baca: Korea Selatan terus mendorong sirkularitas di sektor garmen

    Sebagian besar pakaian bekas diekspor ke India, Malaysia, dan Pakistan, yang kemudian sering diekspor lagi ke negara-negara berpenghasilan rendah lainnya.

    “Sistem yang kita miliki saat ini bermasalah. Ada banyak kotak tempat Anda dapat membuang pakaian bekas, tetapi sebagian besar dimiliki oleh sektor swasta, dan tidak diatur oleh pemerintah,” jelas Jung.

    Sebuah survei oleh Institut Lingkungan Korea menunjukkan bahwa 80 persen pengelolaan limbah pakaian di Korea Selatan ditangani oleh sektor swasta.

    Hal ini, menurut para peneliti, menyebabkan kurangnya data tentang volume dan metode pengolahan limbah tekstil yang tepat.

    “Semua orang dapat membeli kotak,” kata Jung. “Sebagian besar pemilik menghasilkan banyak uang dengan mengekspor tekstil dan melobi untuk menentang regulasi yang lebih ketat.”

  • Pembiayaan Jumbo Transisi Energi Indonesia Harus Berkeadilan Agar Tak Rugikan Pekerja dan Masyarakat

    Pembiayaan Jumbo Transisi Energi Indonesia Harus Berkeadilan Agar Tak Rugikan Pekerja dan Masyarakat

     

    7cloud.asia – Pemerintah Indonesia meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) country platform di acara G20 di Bali pada November 2022. Platform ini berfungsi sebagai mekanisme koordinasi untuk pembiayaan campuran pemerintah dan nonpemerintah demi mempercepat transisi energi fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan.

    Isu pembiayaan merupakan urusan krusial karena transisi energi memerlukan dana yang cukup besar. Selain itu, upaya memastikan transisi berjalan secara berkeadilan (just transition), yakni dapat dinikmati semua orang tanpa merugikan siapapun, juga menjadi tantangan tersendiri.

    Dalam rangka mendukung mekanisme yang ambisius ini, International Partners Group (IPG) – terdiri dari Uni Eropa, Prancis, Jerman, Inggris Raya, dan Amerika Serikat – secara bersamaan dalam acara G20 meluncurkan Just Energy Transition Partnership (JETP), dengan komitmen pendanaan awal senilai 20 miliar dolar AS (Rp 300,28 trilun).

    Dana tersebut akan dikucurkan dalam waktu tiga sampai lima tahun.

    Ini adalah skema JETP kedua setelah skema JETP pertama di Afrika Selatan yang diluncurkan tahun 2021. ETM diharapkan menjadi mekanisme penyaluran dana dari JETP ini.

    Saat ini, mekanisme penyaluran dana dari platform ETM masih belum pasti. Pemerintah baru merencanakan penggunaan dana tersebut untuk dua hal: pembiayaan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan investasi energi baru dan terbarukan.

    Dua aktivitas tersebut, sayangnya, tidak mengatasi isu sosial dan ekonomi dari penutupan dini PLTU batu bara. Untuk merealisasikan transisi energi yang adil, pemerintah perlu memperluas cakupan ETM ke pekerja sektor energi fosil maupun masyarakat yang terdampak.

    Keadilan sebagai isu inheren dalam transisi energi

    Infrastruktur memang kunci utama dari transisi energi, tapi pemerintah perlu memperluas perspektifnya. Salah satu hal yang penting tapi kadang terlupakan dalam perbincangan transisi energi adalah pemerataan (equality) dan keadilan (justice).

    Pemerataan dan keadilan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari transisi energi. Kedua aspek ini perlu disinggung secara serius karena dapat mempengaruhi skala dan laju transisi.

    Sebagai contoh, kebutuhan pekerja yang terdampak penutupan dini PLTU – seperti ketersediaan lapangan kerja alternatif dan kompensasi – harus dipenuhi. Jika tidak, maka para pekerja dapat menentang kebijakan transisi energi sehingga menghambat kecepatan penerapannya.

    Dampak transisi juga akan terpusat di wilayah tambang batu bara. Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan, sebagai provinsi yang bergantung kepada pertambangan batu bara, memiliki risiko terdampak yang sangat besar.

    Beberapa kabupaten di dua provinsi tersebut, seperti Kabupaten Paser dan Muara Enim, menggantungkan lebih dari setengah perekonomiannya pada sektor pertambangan.

    Dapat dibayangkan, bagaimana dampak ekonomi dan sosial jika tambang-tambang di daerah tersebut tutup karena permintaan batubara dari PLTU berkurang. Bahkan, tanpa adanya kebijakan transisi energi, konflik sosial sudah terjadi di daerah tersebut.

    Misalnya, pada September 2022, massa dari Lawang, Kecamatan Kidul, Muara Enim berunjuk rasa ke PT Bukit Asam untuk memprotes perekrutan tenaga kerja yang dianggap tidak transparan.

    Kota Sawahlunto menjadi salah satu contoh pahit karena ekonomi yang terpuruk akibat penutupan tambang batubara. Sebelum tahun 2000, mata pencaharian penduduk kota ini sangat didukung oleh keberadaan PT Bukit Asam, satu-satunya perusahaan tambang batu bara di sana.

    Namun, setelah penutupan tambang tersebut, Sawahlunto mengalami resesi yang signifikan hingga 11.622 orang meninggalkan kota ini.

    Keadilan juga harus ditegakkan di sektor-sektor yang mendukung transisi energi, seperti pertambangan nikel. Rencana pemerintah mengembangkan industri nikel di dalam negeri untuk mendukung pasar kendaraan listrik masih belum lepas dari konflik sosial.

    Sebagai contoh, warga Kepulauan Wawonii, Sulawesi Tenggara, menghadapi ancaman kriminalisasi dari perusahaan tambang yang ingin mengeksploitasi nikel di pulau mereka.

    Ringkasnya, Indonesia mesti menjadikan aspek keadilan sebagai bagian tak terpisahkan dari transisi energi. Tanpa keadilan, kebijakan transisi energi menjadi ‘tidak sah’ di mata masyarakat sehingga berisiko menghambat pelaksanaannya.

    Aspek keadilan perlu tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang ada, termasuk kebijakan pembiayaan.

    ETM sebagai kendaraan utama transisi energi yang adil

    Pembiayaan adalah salah satu kunci transisi energi yang adil dan berkeadilan. Sebab, upaya mewujudkan transisi yang adil tidaklah murah.

    Pemerintah perlu merancang jaring pengaman sosial sebagai kompensasi langsung atas pendapatan yang hilang akibat penutupan sejumlah sektor energi fosil.

    Ada kebutuhan untuk membangun sistem ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Investasi besar-besaran untuk infrastruktur, pelatihan, dan insentif ekonomi, tentu diperlukan untuk membangun sistem ekonomi alternatif tersebut.

    Untuk mewujudkan hal tersebut, paradigma ‘pembiayaan iklim’ (climate financing) saat ini harus diperluas menjadi ‘pendanaan transisi yang adil’ (just transition financing).

    Harapannya, pembiayaan tidak terbatas pada upaya memangkas emisi gas rumah kaca, tapi juga pengembangan sistem ekonomi alternatif yang lebih berkelanjutan dan lebih adil.

    Walau skema ETM belum pasti, pembiayaan pensiun dini dari PLTU batubara dan investasi energi baru terbarukan memang perlu menjadi prioritas karena Indonesia memiliki PLTU batubara yang relatif muda, rata-rata berusia antara 12-13 tahun.

    Sementara, perjanjian daya beli biasanya berlangsung selama 30 tahun . Namun, pemerintah perlu mengingat bahwa dampak ekonomi dan sosial dari transisi energi akan besar, dan dana yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut juga besar.

    Indonesia dapat mencontoh JETP Afrika Selatan yang mempertimbangkan aspek keadilan dalam penggunaan dana dari JETP.

    Dalam rencana investasi JETP-nya, Afrika Selatan berencana mengucurkan 750.000 dolar dari 8,5 juta dolar yang dijanjikan oleh IPG, untuk program non-fisik yang mencakup kapasitas perencanaan dan implementasi, pengembangan keterampilan, diversifikasi dan inovasi ekonomi, serta investasi inklusi sosial.

    Alokasi dana tersebut mencakup sekitar 20 persen dari kebutuhan investasi. Program-program ini akan dipusatkan di Provinsi Mpumalanga yang merupakan rumah bagi 83 persen produksi batubara nasional.

    Saat ini, narasi ETM masih terfokus pada kompensasi biaya bagi investor yang menutup PLTU secara dini. Pensiun dini memang mahal bagi investor terutama dalam bentuk aset terdampar, yakni aset PLTU yang tidak terpakai karena transisi energi.

    Namun, mengingat aspek keadilan yang tak terpisahkan dari transisi energi dan dampak yang mungkin muncul jika tak terpenuhi, cakupan platform ETM seharusnya tak hanya berfokus pada infrastuktur mitigasi iklim namun juga menjamin hak masyarakat dan pekerja.

    Fikri Muhammad, Senior Analyst (Economics and Governance), Climateworks Centre

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

  • KLH Siapkan SKB 4 Menteri untuk Aktifkan Kembali TPS3R yang Mangkrak

    KLH Siapkan SKB 4 Menteri untuk Aktifkan Kembali TPS3R yang Mangkrak

    7cloud.asia – Pemerintah dalam hal ii Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menargetkan pengelolaan sampah bisa diselesaikan di tapak.

    Wamen LH/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Diaz Hendropriyono mengatakan, untuk itu pihaknya tengah menyiapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri terkait pengaktifan kembali Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R).

    KLH menargetkan agar 1.195 Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dapat beroperasi di seluruh Indonesia untuk mendukung pengelolaan sampah.

    Menurut data yang dia pegang, TPS3R banyak yang mangkrak atau non-aktif. Diaz memperkirakan sekitar 30 persen TPS3R yang ada tidak berfungsi, padahal instalasi ini memegang peran penting dalam pengelolaan sampah.

    “Jadi kami di KLH sendiri sebenarnya sedang mendraf SKB 4 Menteri untuk mereaktivasi TPS3R,” kata Diaz dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah di Jakarta, Kamis (26/2/2026)

    Baca: Mayoritas TPS3R di Indonesia tidak berfungsi optimal

    “Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nanti mohon juga di daerah didorong supaya lebih banyak TPS3R,” tambahnya.

    Pengaktifan kembali TPS3R diperlukan, katanya, karena pemerintah menargetkan pengelolaan sampah dapat mencapai 100 persen pada 2029.

    Adapun volume sampah yang harus dikelola diperkirakan mencapai 146.780 ton per hari secara nasional pada 2029.

    Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah menargetkan pengolahan 38 persen dari total sampah secara efektif.

    Upaya ini krusial guna mencegah terjadinya kelebihan kapasitas (over capacity) Tempat Pembuangan Akhir (TPA), mengingat proyeksi volume sampah pada tahun 2045 diprediksi mencapai 82 juta ton per tahun.

    Baca: Semua TPA dengan sistem open dumping akan ditutup pada 2028

    Detail rencana
    Diaz memaparkan, khusus untuk TPS3R dan Bank Sampah Induk ditargetkan dapat mengelola 29.124 ton per hari atau sekitar 19,84 persen di tingkat desa/kelurahan pada 2029.

    Sedangkan pengelolaan dari sumber melalui biodigister dan kompos diharapkan dapat mencapai 12,40 persen dari total timbulan sampah per hari.

    Sementara itu akan digunakan juga pengelolaan menggunakan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) untuk mengelola 25,29 persen dari sampah harian dan TPST Non-RDF untuk daerah yang tidak memiliki off taker RDF mengelola 19,98 persen.

    Untuk skala besar, pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) diharapkan dapat menyelesaikan 33.000 ton sampah per hari atau 22,48 persen timbulan sampah pada 2029.

    Sisanya atau 30 persen dari total timbulan sampah, lanjut dia, akan dikelola di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang hanya menyisakan residu.

  • Jelang Hari Tanpa Limbah Dunia: PBB Serukan Pengurangan Limbah Makanan

    Jelang Hari Tanpa Limbah Dunia: PBB Serukan Pengurangan Limbah Makanan

    7cloud.asia – Peringatan Hari Tanpa Limbah Dunia tahun ini, akan difokuskan pada pengelolaan limbah makanan.

    Adapun tema ini akan diejawantahkan dengan menekankan apapun yang kita makan, apa yang kita buang, dan bagaimana dunia dapat bergerak menuju masa depan pangan yang lebih sirkular.

    Bertahun-tahun para ahli telah memperingatkan bahwa masyarakat dunia membuang limbah makanan dalam skala yang mengejutkan.

    Setiap tahun kita membuang lebih dari 1 miliar ton makanan yang sebenarnya dapat dimakan. Angka ini hampir seperlima dari seluruh makanan yang tersedia bagi konsumen.

    Dilansir di laman resmi PBB, un.org, kondisi ini selanjutnya akan berdampak pada kehidupan manusia dan juga lingkungan. Karena itu masyarakat dunia diajak untuk lebih bijak dalam mengonsumsi dan mengelola pangan mereka.

    Baca: Fakta mengejutkan soal limbah makanan

    Sejumlah penelitian mengungkap, sekitar 60 persen limbah makanan dihasilkan di tingkat rumah tangga.

    Sisanya sebagian besar berasal dari layanan makanan dan ritel, akibat dari sistem pangan yang tidak efisien – termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi.

    Mengatasi masalah limbah makanan ini dibutuhkan perancangan ulang sistem pangan global. Di mana perlu dilakukan transisi ke pendekatan sirkular yang lebih berkelanjutan yang didasarkan pada efisiensi, ketahanan, dan keberlanjutan.

    Agar transisi ini berhasil, semua pihak memiliki peran untuk dimainkan. Pemerintah –baik nasional maupun lokal– dapat mengintegrasikan pencegahan limbah makanan ke dalam strategi tanpa limbah, iklim, dan keanekaragaman hayati.

    Mereka dapat menetapkan target yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 12.3 dan 11.6, memperkuat sistem data dan pendidikan, serta berinvestasi dalam infrastruktur dan kemitraan yang mendukung sistem pangan sirkular.

    Baca: Penerapan ekonomi sirkular untuk kurangi limbah makanan

    Sektor swasta dapat mulai mengukur kehilangan dan pemborosan makanan, dan mengambil langkah-langkah untuk menguranginya.

    Langkah ini termasuk meningkatkan pelaporan pemborosan makanan publik, efisiensi rantai pasokan, mendesain ulang produk dan praktik ritel, dan mendistribusikan kembali surplus makanan melalui model bisnis sirkular yang transparan dan adil.

    Sementara konsumen dapat merencanakan makanan mereka, berbelanja dengan bijak, menyimpan makanan dengan benar, dan memanfaatkan sepenuhnya makanan yang mereka beli dengan berbagi dengan tetangga, menggunakan kembali sisa makanan, dan mengomposkan limbah organik yang tidak dapat dihindari.

    Masa depan tanpa limbah dimungkinkan ketika semua pihak bekerja sama. Lakukan bagian Anda dengan mengonsumsi secara bijak, memulihkan surplus makanan, dan berupaya membangun sistem pangan sirkular.

    “Mari kita pastikan makanan kita dihargai, bukan disia-siakan,“ demikian pernyataan resmi PBB

    Baca: Limbah makanan jadi masalah serius bagi lingkungan

  • Ruang Jelajah Satwa Liar di Taman Nasional Bukit Tigapuluh Terus Menyempit

    Ruang Jelajah Satwa Liar di Taman Nasional Bukit Tigapuluh Terus Menyempit

    7cloud.asia – Aktivitas manusia seperti pembukaan hutan untuk perkebunan dan pertanian mengakibatkan ekosistem penting di bentang alam Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) kian menyempit.

    Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi menyebut, kondisi ini berdampak terhadap terus menurunnya ruang jelajah satwa liar seperti gajah sumatra, harimau maupun orangutan.

    Menyempitnya ekosistem Taman Nasional Bukit Tigapuluh juga meningkatkan potensi konflik manusia dan satwa liar yang dapat merugikan keberadaan dua belah pihak.

    Tim peneliti dari UGM (2023) Avianti, F. N., Santoso, L. W., & Hadisusanto, S, menemukan bahwa perubahan tutupan lahan tertinggi di Taman Nasional Bukit Tigapuluh adalah perubahan hutan primer menjadi hutan sekunder dan mengalami penurunan luasan hingga 7,46 persen.

    Dalam laporannya bertajuk Status Kelestarian Habitat di Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang terbit di Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam, tim ini menyebut penyebab terjadinya perubahan tutupan lahan yaitu adanya masyarakat yang tinggal di dalam kawasan TNBT, kebakaran hutan akibat faktor manusia serta tekanan dari kawasan penyangga.

    Status kelestarian habitat keanekaragaman hayati yaitu TNBT didominasi tingkat kerapatan vegetasi yang tinggi yaitu 46 persen; tingkat kerawanan longsor tingkat sedang yaitu 92,02 persen.

    Baca: Ratusan hektare kebun sawit ilegal di Taman Nasional Gunung Leuser ditertibkan

    Sedangkan tingkat kelestarian habitat tingkat tinggi mencapai 44,43 persen dari total luas Taman Nasional Bukit Tigapuluh di Wilayah STPN II Belilas.

    Kepala BKSDA Jambi Himawan Sasongko melalui keterangan tertulis di Jambi, Jumat (27/2/2026), mengatakan lanskap Bukit Tiga Puluh merupakan salah satu kawasan hutan dataran rendah dan perbukitan di Provinsi Jambi.

    Dilansir Antaranews.com, cakupan kawasannya meliputi dua kabupaten yaitu Tebo dan Tanjung Jabung Barat, dengan luas kurang lebih 270 ribu hektare.

    Himawan menegaskan, kawasan ini memiliki peran strategis dalam konservasi keanekaragaman hayati dan menjadi habitat penting bagi spesies kunci yang terancam punah.

    Ada sekitar 10 persen populasi gajah sumatera dataran rendah, 10 persen populasi harimau sumatera liar, serta orangutan sumatera yang hidup dan berkembang di lokasi habitat asli (reintroduksi) satwa.

    Menurut Himawan, lanskap itu menjadi areal penting dalam pembangunan hutan tanaman industri, areal pengembangan perhutanan sosial dan berbatasan dengan areal-areal budidaya komoditas tanaman bernilai ekonomi lainnya.

    Baca: Kenali 4 satwa prioritas di Taman Nasional Gunung Leuser

    Situasi tersebut mengancam kemampuan alami lanskap sebagai habitat bagi spesies-spesies kunci dan ikonik Sumatera.

    Ia menilai, diperlukan upaya bersama dalam perbaikan tata kelola lanskap agar dapat menjadi ruang hidup bersama yang kondusif.

    Selain itu, mampu menjaga keberadaan satwa-satwa ikonik Sumatera ini dalam kondisi yang baik serta populasi yang stabil dalam jangka panjang.

    Hanya saja, upaya itu membutuhkan peran ataupun kontribusi positif para pihak terutama pemerintah baik pusat dan daerah, penggiat konservasi dan sosial di tingkat lokal dan nasional, akademisi.

    Kemudian pengelola areal di tingkat tapak baik perusahaan swasta maupun masyarakat di dalam dan sekitar lanskap tersebut.

    BKSDA Jambi sangat menghargai peluncuran “Initiative Promoting sustainability landscape management through Biodiversity conservation and forest positive action in Bukit Tigapuluh” dengan dukungan sejumlah lembaga seperti Proforest, WWF Indonesia dan KKI WARSI dalam satu konsorsium.

    Diharapkan langkah strategis dalam pengelolaan lanskap secara kolaboratif dapat mendorong terwujudnya perbaikan tata kelola lanskap Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

    Baca: Taman Nasional Ujung Kulon dan upaya pelestarian macan tutul Jawa