7cloud.asia – Sejumlah aktivis lingkungan yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI), Senin (18/11/202) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta.
Aksi ARUKI ini digelar sebagai Peringatan Global Day of Action for Climate Justice, guna menyuarakan tuntutan keadilan iklim di tengah berlangsungnya Konferensi Iklim PBB atau COP 29 di Baku, Azerbaijan.
ARUKI menyayangkan pidato Utusan Khusus Delegasi Republik Indonesia, Hashim Sujono Djojohadikusumo di depan sidang plenary COP 29, karena belum mencerminkan komitmen konkret terhadap keadilan iklim.
Dalam pernyataannya, ARUKI menilai pemerintah memandang krisis iklim yang menjadi perhatian global, sebagai komodifikasi ekonomi, alih-alih pendeakatan berbasis keberlanjutan dan keadilan.
Dalam aksinya, Pemerintah diminta fokus menagih tanggung jawab atau utang ekologis negara-negara maju untuk menggantikan kerugian dampak yang dialami negara selatan akibat krisis iklim.
Baca: Delegasi Indonesia dinilai tak bawa pesan kuat di COP 29
Pemerintah diminta mendorong distribusi dana kehilangan dan kerusakan (loss and damage) hingga meminta negara-negara Utara untuk menurunkan secara drastis emisi karbon dari bisnis mereka.
Dalam aksi ini, para pengunjukrasa menuntut pemerintah untuk segera menghentikan proyek energi yang menggunakan bahan bakar fosil di Indonesia.
Para pengunjuk rasa menilai, penggunaan bahan bakar fosil, seperti minyak bumi, batubara dan gas sebagai sumber utama emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global.
Selain itu, mereka juga mendesak untuk mempercepat penonaktifan PLTU batubara, menolak biofuel dalam skala besar.
Dalam, orasinya pengunjukrasa juga menyatakan sikap mereka menolak upaya penangkapan karbon lewat mekanisme Carbon capture storage (CCS/CCUS) pun pengembangan energi hidrogen dalam skala besar.
Baca: Kontroversi penggunaan bahan Bakar fosil dalam penyelenggaraan COP 29
Langkah ini dinilai sebagai solusi palsu untuk menanggulangi dampak krisis iklim, dan justru berpotensi memicu masalah yang lebih besar pada lingkungan.
Mereka juga meminta agar Pemerintah mendukung penggunaan energi terbarukan — seperti tenaga matahari, tenaga angin, tenaga air– yang terdesentralisasi.
Pengunjukrasa juga mendorong langkah-langkah yang menuju efisiensi energi, dan pengembangan transportasi publik rendah karbon yang inklusif.
Langkah-langkah ini mendesak dilakukan segera untuk menanggulangi perubahan iklim yang dampaknya makin terasa nyata.
Leave a Reply