7cloud.asia – Pada Kamis, 24 Oktober 2024 GreenFaith Jepang dan para pemimpin agama Jepang melakukan kunjungan ke Jatayu Community serta Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU batu bara Indramayu.
Kunjungan ini dilakukan usai berdialog tentang transisi energi dan kesehatan masyarakat dengan warga setempat.
Dalam dialog tersebut, Siti Hannah Alaydrus, Manajer Kampanye dan Advokasi WALHI Jawa Barat, memaparkan dampak serius yang dirasakan masyarakat Indramayu akibat keberadaan PLTU.
Pembangunan PLTU batu bara, ujar Siti, telah mengalihfungsikan sekitar 380.000 hektare lahan pertanian, merusak hasil pertanian, dan menurunkan tangkapan ikan nelayan di desa-desa seperti Mekarsari, Patrol, dan Sumuradem.
“”Warga kehilangan mata pencaharian mereka. Abu PLTU mencemari lingkungan, merusak pertanian, dan mengurangi hasil tangkapan ikan,” jelas Hannah dilansir dari keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia.
Sejak rencana pembangunan PLTU II pada 2015, warga dari tiga desa ini mulai bergerak dan meminta pendampingan dari WALHI.
Baca: Masyarakat minta JBIC tangguhkan pembangunan PLTU Cirebon 2
Mereka berhasil memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung pada 2017, yang menyatakan izin pembangunan PLTU tidak sah. Namun, perjuangan belum selesai karena pemerintah kabupaten terus mengajukan kasasi.
Tantangan semakin berat dengan adanya upaya kriminalisasi pada 2018, ketika tiga warga dituduh membalikkan bendera merah putih dan empat warga lainnya ditangkap saat berdemonstrasi.
Meski demikian, warga Jatayu, didukung oleh WALHI dan jaringan internasional seperti Friends of the Earth Jepang, terus berjuang.
Pada 2020, mereka menggelar aksi di depan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, menuntut pemerintah Jepang menghentikan pendanaan PLTU II Indramayu.
Perjuangan warga membuahkan hasil ketika pada Juni 2022, pemerintah Jepang mengumumkan niat untuk membatalkan pendanaan PLTU di Indonesia, termasuk di Indramayu.
Namun, perlawanan belum usai karena PLTU I masih beroperasi dan warga terus berjuang mendesak PLTU ditutup demi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Baca: Investor asing enggan investasi karena RI masih gunakan PLTU batu bara
“Perjuangan panjang warga Jatayu adalah contoh nyata dari perlawanan masyarakat terhadap ketidakadilan lingkungan,” ujar Siti.
Meskipun perhatian internasional mulai mengarah ke kasus ini, perjuangan belum selesai hingga semua PLTU di daerah tersebut benar-benar ditutup.
Sebagai penutup, Direktur GreenFaith Indonesia Hening Parlan menyatakan, dialog transisi energi yang diadakan di Indramayu ini menegaskan pentingnya pendekatan yang berkelanjutan dan adil dalam memenuhi kebutuhan energi.
“Dampak negatif PLTU terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam merumuskan kebijakan energi yang lebih ramah lingkungan,” kata Hening.
Hozue Hatae dari Friends of the Earth Japan (FoE Japan) turut mengapresiasi perjuangan warga Jatayu yang gigih menuntut hak mereka untuk lingkungan yang lebih sehat.
“Warga Jatayu memiliki alasan kuat dalam menuntut penutupan PLTU Indramayu. Gerakan protes mereka sudah menjangkau tingkat lokal, nasional, hingga internasional,” ungkap Hozue.
Baca: Indonesia urutan terbawah dalam urusan transisi energi
Hozue juga mengungkapkan bahwa meskipun pada 2021 Pemerintah Jepang berkomitmen untuk menghentikan pembangunan PLTU baru, beberapa perusahaan Jepang tetap mempromosikan teknologi co-firing.
Teknologi ini menggabungkan batu bara dengan bahan bakar lain sebagai solusi sumber energi yang lebih ramah lingkungan.
Namun, menurut Hozue, solusi ini hanyalah ilusi karena tetap menyumbang pada perubahan iklim melalui penggunaan amonia sebagai bahan bakar.
Adapun dialog ini diselenggarakan GreenFaith Indonesia bekerja sama dengan GreenFaith Jepang serta WALHI Jawa Barat untuk meningkatkan kesadaran mengenai transisi energi dan dampak kesehatan masyarakat.
Dalam acara tersebut, Ricka Ayu dari Kebumi (Kesehatan untuk Bumi) menyoroti meningkatnya kebutuhan listrik di Indonesia yang mendorong pemerintah untuk terus membangun PLTU baru.
Baca: PLTN diminta segera akhiri PLTU batu bara
Meski ada upaya pemerintah mengurangi penggunaan batu bara, seperti melalui co-firing, tantangan besar terkait dampak lingkungan dan kesehatan masih menghantui.
Ricka mengatakan, polusi udara dari PLTU berbahan bakar fosil tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan masyarakat.
“Paparan polusi tingkat tinggi dapat menyebabkan penyakit pernapasan, jantung, stroke, hingga kanker paru-paru. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat miskin paling terdampak,” ujar Ricka.
Ricka juga menekankan bahaya partikel kecil PM 2.5 yang dihasilkan dari PLTU batu bara.
Partikel ini bisa masuk ke paru-paru dan darah, menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk kelahiran prematur dan penyakit kardiovaskular.
Leave a Reply