DPR: Penyelenggaraan Kehutanan Sosial di Taman Nasional Merbabu Belum Optimal

Written by

in

7cloud.asia – Dalam kunjungan kerja ke Taman Nasional Merbabu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (21/6/2024) Tim Komisi IV DPR mengingatkan spirit UU Kehutanan nomor 41 tahun 1999.

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengatakan, UU Kehutanan menekankan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Namun, saat ini, tujuan di UU Kehutanan tersebut belum dijalankan secara maksimal oleh pemerintah dan masyarakat. Makin banyak hutan yang gundul tapi masyarakat sekitar tidak sejahtera.

“Ketika kami dulu membahas UU (Kehutanan) ini ada tiga hal penting yang harus kita pahami. (Bahwa) hutan itu tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tapi juga ada aspek sosial dan ekologinya,“ ujarnya.

Baca: Upaya masyarakat adat Papua lestarikan hutannya

Nah, lanjutnya, keseimbangan ini yang harus sama-sama kita jaga. Oleh karena itu, dia meminta kepada kementerian-kementerian terkait jangan hanya mengedepankan aspek produksinya saja.

“Tapi ekologinya juga harus dipertimbangkan,“ tandasnya.

Dia mengingatkan, hutan-hutan penyangga seperti Taman Nasional (Merbabu) menjadi sumber mata air bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatannya tidak boleh merusak ekologi dan ekosistem.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan, kelompok-kelompok binaan Kementerian LHK di dalam hutan Taman Nasional Merbabu ini juga harus melaksanakan tugas dan fungsinya.

Baca: Upaya masyarakat adat Papua di balik tagar #AllEyesonPapua

Sehingga, spirit dari UU Kehutanan mengenai keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan ekologi harus dijaga baik oleh semua pihak.

Petani dan masyarakat hutan yang ada di lingkungan ini, ujarnya, diberikan tugas bagaimana mendapatkan kesejahteraan dari fungsi hutan yang ada.

Tetapi tentunya para petani dan masyarakat tersebut juga punya kewajiban untuk melestarikan hutan dan menjaga hutan agar tidak dirusak.

“Ini saya minta kepada teman-teman dari Kementerian Pertanian juga dari para petani, ayo kita sama-sama jalankan spirit ini, tiga fungsi ini kita lestarikan, kita amankan, karena (Kementerian) Kehutanan tidak punya duit Pak, jujur saja.

Baca: Fakta deforestasi dunia

Hal sama diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR Budhy Setiawan yang memimpin kunjungan kerja itu.

Dia menekankan, pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat untuk menjaga alam dan kelestarian lingkungan.

“Partisipasi masyarakat perlu dilibatkan, dalam konteks bahwa hutan juga memberikan manfaat ekonomi kepada mereka. Sehingga, ada simbiosis mutualisme antara masyarakat untuk kegiatan ekonominya dan konservasi hutan kita bisa terjaga,” kata Budhy dikutip Parlementaria

Dalam kunjungan ini, Komisi IV DPR menyerap aspirasi semua pihak yang berkepentingan dengan Hutan Merbabu.

”Kebetulan kami juga mengundang sejumlah mitra-mitra kerja yang memang punya wewenang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan para petani, misalnya kelangkaan pupuk, bibit, dan sarpras untuk pertanian maupun alat untuk memadamkan ketika terjadi kebakaran,” terang Budhy.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *