7cloud.asia – Setelah menuai kritik dari banyak kalangan karena dinilai tidak transparan, Komisi III DPR mengklaim draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dapat diakses secara bebas.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan pihaknya terbuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
Ia menegaskan seluruh agenda pembahasan RUU KUHAP dapat diakses langsung masyarakat melalui website dpr.go.id.
Namun, ketika 7cloud.asia coba mengakses draf RUU KUHAP pada Selasa (22/7/2025) pagi draf tersebut tidak dapat diunduh secara langsung dan harus mengisi kolom isian. Padahal untuk draf RUU lainnya dapat diunduh secara langsung.
Seperti diketahui, pembahasan revisi KUHAP menuai kritik dari masyarakat sipil. Selain pasal-pasalnya yang dinilai dapat melemahkan penegakan hukum secara adil, Komisi III DPR juga terkesan tidak transparan.
Baca: LBH APIK sebut pasal-pasal RUU KUHAP belum akomodasi perlindungan perempuan
Dalam sejumlah diskusi yang diikuti 7cloud.asia, diungkap bahwa DPR memang menyerap masukan lewat Rapat Dengar Pendapat Umum. Namun, mereka melihat bahwa masukan tersebut tidak serta merta diaplikasikan dalam pembahasan pasal-pasal.
Habiburokhman mengklaim pasal-pasal dalam naskah RUU KUHAP yang telah dibahas di Komisi III bersama pemerintah merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat.
Proses pembahasannya pun telah dilaksanakan secara terbuka dan disiarkan secara langsung melalui kanal media milik DPR.
“Tidak benar jika ada berita yang memberitakan bahwa draft RUU KUHAP itu hilang, saya tegaskan seluruh dokumen KUHAP sangat lengkap bahkan setelah ada rapat kami langsung update,” ungkapnya dalam rapat tim teknis RUU Hukum Acara Pidana diRuang Rapat Komisi III, Gedung DPR, Kamis (17/7/2025).
Lebih lanjut Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memastikan setiap masyarakat dapat mengakses seluruh draft RUU KUHAP melalui website resmi yang dimiliki oleh DPR.
Baca: RUU KUHAP mengancam perlindungan lingkungan dan masyarakat adat
Indra membenarkan sebelumnya website dpr sempat tidak bisa diakses karena kendala teknis namun dapat segera diselesaikan.
“Sebelumnya sempat ada masalah teknis namun dapat kami selesaikan dengan cepat, dan saya pastikan setiap masyarakat dapat mengakses seluruh draf ruu KUHAP melalui kanal media resmi DPR,” imbuhnya.
Indra menambahkan, pihaknya telah membuat aplikasi khusus untuk kegiatan kedewanan yang dapat diakses oleh masyarakat yaitu aplikasi Nusantara (navigasi utama sinergi untuk rakyat) dan aplikasi Cakrawala.
“Kami targetkan agar secepatnya publik dapat mengakses aplikasi Cakrawala untuk memantau langsung aktivitas kedewanan,” imbuhnya.
Indra menegaskan seluruh aktivitas kegiatan politik yang ada di DPR terbuka untuk publik.
“Jadi memang website dpr sangat banyak serangan sibernya sehingga untuk memastikan keamanan website resmi kami harus membuat tindakan dengan mematikan sementara untuk mengamankan data-datanya,” tambahnya.
Baca: Tindakan KPK terhadap Hasto Kristiyanto melanggar KUHAP
Leave a Reply